Bukan New Normal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-ujm0U2-yM68/XwFWWny_bnI/AAAAAAAAE-w/xA96uS5j0yMOJkAR7BnFbVkiol1ECi7uwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200705_112417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="692" height="188" src="https://1.bp.blogspot.com/-ujm0U2-yM68/XwFWWny_bnI/AAAAAAAAE-w/xA96uS5j0yMOJkAR7BnFbVkiol1ECi7uwCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200705_112417.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Khansa Al Hakiimah</div> <div style="text-align: center;"> Ummu Warrabatul Bayt dan Pegiat Dakwah</div> <br /> Lebih dari  tiga bulan pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh Indonesia pada bulan Maret lalu hingga kini belum juga usai. Bahkan di beberapa daerah masih dalam zona merah yang terus meningkat. Jangankan menurun, melandainya grafik pasien terdampak Covid-19 pun belum juga menampakkan tanda-tandanya namun sikap pemerintah yang kini memberlakukan New Normal sungguh sangat disayangkan.<br /> <br /> Pemberlakuan New Normal atau kenormalan baru selama pandemi virus corona yang direncanakan pemerintah dinilai belum tepat. Sebab Indonesia masih belum aman dari penyebaran Covid-19. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr. Iwan Ariawan menyampaikan "Dengan jumlah kasus yang masih terbilang tinggi maka penerapan New Normal beresiko tinggi terhadap makin masifnya penyebaran virus corona. Seharusnya, mengacu persyaratan WHO, kalau kondisi jumlah kasus tidak naik selama dua minggu baru bisa dilonggarkan bahkan ada beberapa negara yang menetapkan pelonggaran dilakukan kalau sudah menurun selama satu bulan. Jadi sekarang kondisi di Indonesia belum aman untuk keluar dan bergerak, risikonya masih tinggi," katanya. Hal tersebut dikatakan Iwan dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Para Syndicate, Minggu (21/6).<br /> <br /> Jumlah kumulatif kasus virus corona sudah tembus 40 ribu lebih dalam kurun waktu tiga bulan sejak kasus pertama diumumkan 2 Maret 2020. Terhitung dari 1 Juni sampai 16 Juni lalu, jumlah kasus positif virus corona bertambah 13.927 kasus. Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dr. Panji Fortuna Hadisoemarto, juga menilai pemerintah seharusnya fokus pada menekan angka kasus virus corona dahulu ketimbang berpikir melonggarkan aturan demi ekonomi. Menurut Panji, perekonomian Indonesia pun akan sulit berjalan kalau wabah belum diatasi karena kesehatan masyarakat perlu diperkuat lebih dulu. Sepakat dengan hal itu, Iwan menambahkan, pemerintah seharusnya memikirkan kesehatan masyarakat terlebih dulu ketimbang ekonomi.<br /> <br /> Peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah maupun tingkat nasional juga tak bisa dilepaskan dari kapasitas pemeriksaan sampel di tengah masyarakat yang kian masif. Diikuti dengan melonjaknya angka pengangguran pasca badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampaknya, kemiskinan dan kelaparan semakin mendera sebagian rakyat. Mirisnya, maksud ingin menyelesaikan persoalan pandemi hingga tuntas namun  pemerintah malah menyerukan kebijakan New Normal  demi berjalannya roda perekonomian global.<br /> <br /> New Normal dimaknai bahwa rakyat harus berdamai dengan virus Corona dan menjalankan aktivitas biasa layaknya dalam kehidupan normal meski virus ini telah menginfeksi jutaan orang di dunia.  Tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanggulangan dan pemberantasan Covid-19 hingga mempertaruhkan nyawa dalam pengabdian ini. Namun pasca New Normal diberlakukan di berbagai daerah, mereka kecewa karena kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah.<br /> <br /> Begitulah wajah asli tatanan sistem yang memisahkan agama dari kehidupan (sekuler), perekonomian adalah proyek yang harus diutamakan dibanding upaya riil penyelamatan nyawa manusia dan memberi perlindungan kepada rakyatnya. Menurunnya perekonomian yang dialami negara kapitalis tidak menjadi pendorong kuat hingga memberlakukan New Normal  dengan risiko mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas. Kini kapitalisme benar-benar menghilangkan nilai nyawa manusia.<br /> <br /> Di dalam Islam, kehidupan manusia dipandang tak ternilai, menyelamatkan satu orang sama besarnya dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Allah SWT berfirman:<br /> <br /> “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” [TQS. Al-Maidah: 32]<br /> <br /> Sistem Islam adalah solusi segala bahaya yang menimpa rakyat serta problematika yang  dialami saat ini.  Solusi terbaik yang dapat menyelamatkan rakyat dari sistem bernegara hari ini telah terbukti gagal mengatasi pandemi, gagal menyelamatkan nyawa manusia, dan gagal memberi kesejahteraan untuk rakyatnya.<br /> <br /> Yakinlah dengan penerapan syari’at Islam yang telah terbukti mampu mengangkat harkat dan martabat manusia baik muslim, maupun non muslim yang hidup dalam naungan syariah Islam kaffah.<br /> <br /> Wallaahu a'lam bi ash shawwab

Bukan New Normal

Oleh : Khansa Al Hakiimah Ummu Warrabatul Bayt dan Pegiat Dakwah Lebih dari  tiga bulan pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh I...

Baca selengkapnya »

Komersialisasi Tes Corona Membawa Duka

**<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-DsbslSGWWoo/XwFLfBoEWEI/AAAAAAAAAMc/H-e-zIHi1k0IEn0KbTcfx0yVcjNGkIkUgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200705-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="554" data-original-width="554" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-DsbslSGWWoo/XwFLfBoEWEI/AAAAAAAAAMc/H-e-zIHi1k0IEn0KbTcfx0yVcjNGkIkUgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200705-WA0020.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Fika Anjelina </div> <div style="text-align: center;"> Member Akademi Menulis Kreatif dan Aktivis Islam</div> <br /> Ada pepatah mengatakan “sudah jatuh, tertimpa tangga”. Pepatah ini sesuai dengan kondisi masyarakat. Karyawan banyak di-PHK, tarif listrik naik, biaya pendidikan juga mahal, premi BPJS naik, dan lain-lain. Kondisi masyarakat  terpuruk, masih juga ditambah dengan kebijakan yang tidak memihak rakyat. <br /> <br /> Khalayak juga dikejutkan dengan kasus seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan yang kehilangan anak di dalam kandungan. Hal itu terjadi karena ia tidak mampu untuk membayar biaya swab test sebesar Rp2,4 juta. Padahal, saat itu kondisinya membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan.<br /> <br /> Dilansir oleh bbc.com, seorang ibu hamil bernama Ervina Yana di Makassar, Sulawesi Selatan, kehilangan bayinya di dalam kandungan saat akan dilahirkan. Penyebabnya adalah karena tindakan operasi kelahiran yang telat akibat dia harus menjalani proses pemeriksaan Covid-19.<br /> <br /> Pendamping Ervina dan juga aktivis perempuan, Alita Karen mengatakan Ibu Ervina ditolak tiga rumah sakit karena biaya rapid dan swab tesnya tidak ada yang menanggung. Akibatnya, saat di RS terakhir, anak dalam kandungannya meninggal.<br /> <br /> Padahal, Ibu Ervina terdaftar sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI). Namun, tes rapid dan swab test tidak tercakup dalam BPJS. Sehingga, masyarakat harus membayar lagi untuk tes Covid-19. Sedangkan kondisi  ibu hamil sangat rentan dan butuh penanganan medis yang  cepat. Ketika tidak segera diberikan penanganan yang cepat, maka bisa berakibat kematian pada janin atau ibu. Hanya saja pihak medis juga dibingungkan dengan administrasi yang berlaku. Kondisi ini bertentangan dengan hati nurani tenaga medis yang harus mengedepankan nyawa manusia.<br /> <br /> Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan saat ini terjadi “komersialisasi” tes corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini. “Banyak RS saat ini yang memanfaatkan seperti aji mumpung dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu akibat dari tidak ada aturan dan kontrol dari pemerintah,” kata Trubus. (BBC.com, 18/06/2020)<br /> <br /> Hal ini dibantah oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Ketua Umum ARSSI, Susi Setiawaty menjelaskan bahwa tudingan mahalnya tes corona disebabkan beberapa hal. Pertama, pihak RS harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes. Kedua, biaya untuk membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam tes tersebut. Mulai dari dokter, petugas laboratorium, hingga petugas medis yang membaca hasil tes tersebut.<br /> <br /> Biaya untuk melakukan rapid tes dan swab test bervariasi di berbagai instansi di Indonesia. Untuk rapid test berkisar dari Rp300.000 hingga Rp500.000. Sementara untuk swab test berkisar dari Rp1,5 juta hingga Rp5 juta, tergantung seberapa lengkap pengecekan yang ingin diperiksa.  <br /> <br /> Dengan tarif yang mahal seperti itu hanya bisa dijangkau orang kaya saja. Bagaimana dengan orang yang menengah ke bawah? Untuk memenuhi kebutuhan makan saja, mayoritas rakyat masih kesulitan. Tarif BPJS dinaikkan juga tidak bisa menutupi biaya rapid tes dan swab test. Sehingga rakyat tetap dikenakan biaya mandiri di luar dari BPJS.<br /> <br /> Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan tingginya harga tes Covid-19 disebabkan pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dia mengatakan masyarakat sebagai konsumen perlu kepastian harga. Selain mengatur HET, pemerintah juga perlu mengatur tata niaganya.<br /> <br /> Ketika sudah ditentukan HET, apakah masyarakat juga sanggup untuk membayarnya? Karena memang tidak ada jaminan dari pemerintah dalam memenuhi kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat diminta mandiri untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Bahkan, rakyat terus diperas untuk membayar pajak.<br /> <br /> Menurut Trubus, terdapat dua solusi yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ‘komersialisasi’ tes corona ini. Pertama, pemerintah menanggung semua biaya uji tes ini, baik rapid test maupun swab test. Berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan virus corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam dan diperkuat dalam penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.<br /> <br /> Kedua, jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun pemerintah. <br /> <br /> Dengan sistem kesehatan berbasis asuransi, rakyat dibebankan untuk membayar premi yang mahal. Namun, ketika rakyat membutuhkan pelayanan, rakyat harus membayar lagi di luar BPJS. Ditambah dengan birokrasi layanan kesehatan yang berbelit dan rezim yang mendukung berbagai kebijakan yang menguntungkan mereka. Bahkan, mereka tidak peduli jika banyak rakyat meregang nyawa karena kebijakan yang mereka buat.<br /> <br /> Inilah bukti bahwa sistem kapitalis tidak manusiawi. Sistem kapitalis berdasarkan pada asas sekularisme. Semua diukur dengan takaran untung rugi. Sehingga fungsi negara sebatas regulator saja, bukan pelayan rakyat. Negara tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyatnya. Rakyat dipaksa untuk mencari penghasilan sendiri. Rakyat juga dipaksa memenuhi semua kebutuhan hidupnya mulai sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Ditambah lagi rakyat juga harus membayar pajak penghasilan, kesehatan, kendaran, rumah dan lain-lain.<br /> <br /> Berbeda dengan sistem Islam yang berlandaskan pada akidah Islam. Sistem Islam menempatkan negara layaknya perisai bagi rakyatnya. Negara bertanggung jawab menjamin keselamatan jiwa seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali, ada atau tidaknya wabah. Sabda Rasulullah saw. “Imam/khalifah adalah penguasa dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)<br /> <br /> Berikut kebijakan khilafah di tengah wabah dan menjamin kebutuhan pokok rakyat sebagaimana tuntunan syariat. Pertama, negara memastikan suplai kebutuhan vital pada rakyat terdampak wabah. Negara memastikan kebutuhan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer, dan lain-lain) tersedia secara cukup. Negara juga memastikan bahan yang memperkuat imunitas tubuh, layanan kesehatan (RS, tenaga medis, obat, alat kesehatan, dan lain-lain), layanan pengurusan jenazah dan sebagainya tersedia dengan baik.<br /> <br /> Kedua, sebagai pengurus rakyat, negara akan melakukan pelacakan secara masif dan gratis. Petugas kesehatan memeriksa semua rakyat dari pintu ke pintu tanpa terkecuali. Dengan begitu orang yang terinfeksi bisa langsung dikarantina. Sehingga penyebaran virus dapat diminimalisasi. Jika kasus mulai sedikit atau bahkan tidak ditemukan dalam kurun waktu tertentu, maka orang yang sehat bisa kembali beraktivitas. Karena yang terinfeksi sudah dikarantina.<br /> <br /> Ketiga, negara akan membiayai aktivitas edukasi masyarakat dan promosi hidup sehat pada masyarakat. Di antaranya, aktivitas sanitasi di tempat-tempat umum (stasiun, playground, halte,dan lain-lain) serta pemasangan alat pendeteksi suhu tubuh di titik akses masuk wilayah negara. Sehingga masyarakat yang sehat tidak khawatir terinfeksi saat beraktivitas di luar.<br /> <br /> Sumber dana untuk mengatasi wabah berasal dari baitulmal. Sistem ekonomi Islam tetap stabil saat wabah. Sumber pemasukan negara bukan dari pajak dan riba, melainkan tiga pos utama. Yaitu pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum dan pos zakat. Untuk menangani wabah, negara bisa mengambil dari pos fa’i dan kharaj serta pos kepemilikan umum. <br /> <br /> Hanya Islam yang mampu menyelesaikan masalah manusia termasuk pandemi ini. Ketika Islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai khilafah, maka akan didapat keberkahan dari langit dan bumi. Karena Islam bersumber dari Allah Swt. Maha Pencipta manusia dan alam semesta. Dan Islam akan membawa rahmat bagi seluruh alam.<br /> Wallaahua'lam bishshawaab

Komersialisasi Tes Corona Membawa Duka

** Oleh : Fika Anjelina  Member Akademi Menulis Kreatif dan Aktivis Islam Ada pepatah mengatakan “sudah jatuh, tertimpa tan...

Baca selengkapnya »

Beda Polapikir Beda Hasil

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-qrgi-OCpiFk/XwDx1rt9BuI/AAAAAAAACeg/6knmXgB-5OEXXRuiJJE70QNcJCQXwgR4wCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200614-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="606" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-qrgi-OCpiFk/XwDx1rt9BuI/AAAAAAAACeg/6knmXgB-5OEXXRuiJJE70QNcJCQXwgR4wCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200614-WA0013.jpg" width="151" /></a></div> <br /> Oleh : Marsitin Rusdi Sst.FT.ftr<br /> Praktisi Klinis<br /> <br /> Allah memerintahkan manusia untuk selalu berfikir dan mengingat Allah dalam segala keadaan sebagaimana firman-nya dalam surat ali-Imran [3]:191, yang artinya:"yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.<br /> <br /> <br /> Sudah bukan rahasia lagi jika janji - janji kampanya tidak akan terealisai karena memang hanya semacam iklan biar laku dagangannya. Janji tidak untuk ditepati janji hanya bunga atau pemanis saja dalam suatu rencana. Pandemi saat ini menggagalkan rencana kapitalis sekaligus merencanakan langkah strategisnya. Tidak akan  habisnya membicarakan masalah negeri ini karena pasti ada sisi yang menggelitik untuk dibicarakan. Apapun jenis permasalahnnya saat ini hampir semua berawal dari pandemi. Jadi pandemi ini adalah alat pemicu semua unsur, mulai dari masalah yang berkelas negara, pulau, propinsi, wali kota, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW hingga masalah dapur kasur sumur para rakyat jelata. Semua terdampak pandemi. Berubah total semua kebiasaan pola hidup rakyat seluruh dunia karenanya. Tidak hanya pandemi ini saja sebenarnya, beribu permasalahan yang timbul baik berupa rencana, kegagalan, musibah adalah alat, yakni alat untuk bergeser pada sesuatu yang normal menjadi abnormal, atau sebaliknya dari abnormal menjadi normal.<br /> <br /> <br /> Ini semua disebabkan kurangnya pemahaman ilmu, karena segala sesuatu pasti didasarkan pada keilmuan yang mendasar. Apapun bentuk permasalahan yang timbul dalam kehidupan individu, golongan,  negara bahkan dunia sekalipun, bila sudah menguasai ilmu tentang kehidupan maka akan mudah menyelesaikan masalah. Semua tidak serta merta simsalabim, namun dibentuk dari karakter generasi-generasi suatu wilayah dari nenek moyang hingga sekarang. Semua harus konsisten dan terus menerus memperhatikan keilmuan dengan penelitian dan riset-riset yang bisa merubah paradikma pemahaman suatu bangsa. Kecerdasan dan kekuatan suatu bangsa, terletak pada kemampuan pola fikir rakyatnya.<br /> <br /> <br /> Ilmu yang benar adalah dilalui dengan segala upaya agar terbentuk seluruh komponene yang menjadi kan ilmu sebagai rujukan, bukan sekedar label. Komponen ilmu bukan hanya otak saja, otak hanya mesin saja, perilaku, habit, lingkungan, asal rujukan, pendidikan keluarga sangat membantu berkembangnya pola pikir. Sehingga mempunyai legalitas yang bisa dipertanggung jawabkan karena memang mengerti dan memahami tahapan dalam belajarnya. Bukan legalitas yang bisa dibeli dengan uang, jabatan, atau kekuasaan, yang akan melahirkan generasi karbitan dan tidak menguasai bidang yang dipilihnya. Karena dia belajar bukan agar mengerti, tidak ingin mengaplikasikan ilmunya, namun hanya ingin mengedepankan prestiesnya, ingin punya, jabatan, ingin dihormati sesuai dengan nafsunya. Sehingga terlahir generasi pecundang, yang hanya ingin merusak bersama golongan yang sama dengan pola pikirnya, sering melakukan hal- hal yang hina, korupsi, nepotisme, melanggar hukum, sudah dianggap biasa karena tidak mengerti dan tidak mau belajar tentang kebenaran yang hakiki, hanya kebenaran yang umum menurut mereka tanpa landasan dan rujukan yang benar menurut fitrah yakni hukum syara’. Akan terlihat jelas generasi- generasi hasil pendidikan sekuler itu, mereka melihat masalah hanya dari kacamata nafsunya saja.<br /> <br /> <br /> Kali ini Jubir Istana bidang sosial Angkie Yudistia mengatakan fajar lonjakan tagihan listrik , karena konsumsi lebih saat masyarakat banyak di rumah. Analisa yang membuat ia terperosok pada kehinaan karena terlalu kurang cerdas dalam menganalisa. PLN punya pemerintah tidak seharusnya mengeluh carry over hanya selama tiga bulan untuk menjaga lonjakan tagihan akibat pemakaian yang lebih saat PSBB. Ini merupakan pernyataan yang tidak berbobot dari seorang juru bicara kepresidenan, yang memperlihatkan ketidak pedulian pada kebutuhan rakyat. Bila generasi negeri ini diisi oleh orang-orang  muda seperti ini, negeri  ini sebentar lagi akan ambruk. Karena  dia akan memberi analisa sama pada setiap permasalah yang timbul. Selalu ngeles atau menghindar dari fakta yang sudah menyengsarakan rakyat. Ngeles bukan solusi menyelesaikan suatu persoalan, malah akan dijadikan tertawaan oleh rakyatnya, karena dia tidak punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan.<br /> <br /> <br /> Bukan hanya kelas milenia saja, kelas kyai juga bicara tidak mendidik umat karena jabatan yang ia sandang.Pada tahun 2015 MUI memfatwakan bahwa BPJS kesehatan itu haram dalam kontek syari’ah secara substansi maupun prosedural tidak sesuai syari’ah, waktu itu yang menjabat ketua MUI adalah kyai yang sama. Hingga sekarang  fatwa itu belum dicabut. Selanjutnya seorang profesor Jaih Mubarok(30 Juli 2015 ) menyatakan bahwa ini adalah ijtimaki komisi fatwa MUI keputusannya bukan haram tapi BPJS yang sekarang berjalan tidak sesuai syari’ah, trus apa bedanya haram dengan tidak sesuai syariah ?<br />  Sekelas Profesor  tidak malu memlintir pernyataan untuk umat.<br /> <br /> <br /> Akhirnya sekarang setelah sang kyai dilantik menjadi pejabat negara, menyatakan bahwa BPJS halal karena bagian tolong menolong yang dianjurkan oleh syari’at islam. Sekelas kyai dan profesor kebijakannya mencla- mencle. Nanti bila ada yang protes pasti jawabnya diskinformasi atau tidak sengaja bicara. Begitulah pendidikan dan kehidupan dalam sistem sekuler.<br /> <br /> <br /> Barbeda pula generasi dimasa lalu , generasi yang senantiasa dipaksa untuk menempa dirinya menjadi sosok yang tangguh, mandiri, bisa berhujah dengan hukum dan landasan yang bisa menyelesaikan persoalan, meskipun dalam kepungan bermacam-macam permasalahan dan resiko. Dua puluh dua hari Murad II mengepung Konstantinopel dari arah barat, namun benteng paling kokoh di zamannya selalu melumpuhkan para penentang, sabagaimana ia telah melumpuhkan pasukan muslim selama delapan abad. Namun mimpinya tidak mati, inspirasinya diberikan kepada anaknya Muhammad II hingga mengalir di  jiwanya dan darahnya lalu menjadi tujuan hidupnya.<br /> <br /> <br /> Cerita ini bagi penulis adalah pikiran besar dibalik penaklukan kota Konstantinopel yang ternyata diawali dari pokok pemikiran besar dari orang tuanya. Ahmad bin Ismail al - Kurani adalah guru pertamanya, sang pejuang” aku dikirim ayahmu untuk pendidikanmu, bahkan jika diperlukan pukulanpun aku keluarkan kalau kamu gemar membangkang,”. Muhamaad II kecil tertawa mendengar gurunya, hingga sang guru besar benar-benar memukulnya. Pukulan itu yang meruntuhkan tameng kewibawaan mental istana, hingga Muhammad II mulai memahami makna menjadi orang biasa bukan anak raja. Pendidikan masa kecil itulah cetakan awal karakter Muhammad II yaitu mental seorang ilmuan.<br /> <br /> <br /> Murad II memulai dari ibukota “Usmaniyah, ia desain pendidikan dengan konsep masjid dan institusi pendidikan terbaik, masjid untuk pendidikan dan institusi pendidikan yang berspirit masjid. Karena kendala umum dilingkungan istana dan borjuis adalah keangkuhan, termasuk anaknya sendiri, karena kelimpahan fasilitas, kekuasaan, keluarga, dan posisi di tangannya yang merupakan racun bagi anaknya. Sang ayah menyelesaikan fase ini sebelum belajarnya sang putra Muhammad II dimulai. Tidak hanya untuk Muhammad II tapi untuk pemuda segenerasi putranyanya, karena kebangkitan tak ditopang seorang pahlawan tunggal, tapi sebuah generasi berpengetahuan.<br /> <br /> <br /> Ada tujuh bahasa pengantar yang diajarkan kepada Muhamad II oleh guru bahasanya, yaitu Arab, Turki, Persia, Yunani, Serbia, Italia, Latin, diselesaikannya tujuh bahasa itu diusia remaja. Maka di usia 14 tahun ditunjuk menjadi gubernur. Diusia 22 tahun menjadi sultan di Edirne dan hanya 2 tahun ia melunasi hadis Nabi yang selama delapan abad belum pernah dituntaskan oleh generasi-generasi terdahulu. Rombongan ulama besar yang tinggal disana dikerahkan seluruhnya untuk misi besarnya ini. Namun mereka tidak dikerahkan untuk mendatangi Muhammad II, namun Muhammadlah yang harus mendatangi pintu guru-guru besar setiap hari bersama anak-anak jelata lainnya. Jadi ilmu para pakar tidak tersaji dilapangan hijau istana , namun Muhamad II harus mencari dan mendatangi walau harus melewati padang pasir yang tandus.<br /> <br /> <br /> Tempaan yang luar biasa menjadikan Muhammad bisa cepat menghafal Al-Qu’an sebelum usia delapan tahun, dan ilmu-ilmu syariat pun dilahapnya setelah itu. Dipelajarinya tentang kemenangan dan kekalahan serta strategi, maka diusia 14 tahun sang ayah mengujinya dengan memberikan jabatan  gubernur terhadap Muhamad II. Siapapun yang pernah mengunjunginya, akan mengakui kapasitas kepemimpinannya dlm mengelola kota, management adminidtrasi, membangun tentara, mendesain konsep sekolah , membangun simbol-simbol sejarah, bahkan sudah menjadi panglima perang diusia muda belia.<br /> <br /> <br /> Maka sistem Islam akan senantiasa mencetak generasi berpengetahuan tingkat tinggi di zaman yang akan dilalui peradaban ini, bukan hanya petarung, atau manager, atau sastrawan, atau ahli fikih atau panglima, atau ahli strategi, tapi pengetahuan mencapai tingkat kepakaran nyaris disemua bidang. Sehingga Muhammad al-Fatih beserta generasinya bisa menakhlukkan konstantinopel dan menjadi model perjuangan saat itu yang harus kita tauladani.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishsawwab

Beda Polapikir Beda Hasil

Oleh : Marsitin Rusdi Sst.FT.ftr Praktisi Klinis Allah memerintahkan manusia untuk selalu berfikir dan mengingat Allah dalam segala ke...

Baca selengkapnya »

Iuran Tapera Menambah Sempurna Penderitaan Rakyat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-4HIkTPRi9VM/XwCVvUqaH2I/AAAAAAAAE-M/ovsvmGU4hJo4ENbTYfGgaDr4JzlqeDUYwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200703_135942.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="660" height="160" src="https://1.bp.blogspot.com/-4HIkTPRi9VM/XwCVvUqaH2I/AAAAAAAAE-M/ovsvmGU4hJo4ENbTYfGgaDr4JzlqeDUYwCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200703_135942.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Tri S., S.Si</div> <div style="text-align: center;"> Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi</div> <br /> Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei lalu (PP Tapera 2020). Tabungan Perumahan Rakyat atau yang disingkat dengan Tapera ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Tapera dibentuk untuk tujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang pertama kali diwajibkan menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Iuran Tapera akan dipungut dan dikelola oleh BP Tapera. (KOMPAS.com, 7 Juni 2020)<br /> <br /> Pada skema yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, ASN eks peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) dan ASN baru diwajibkan mulai membayar iuran Tapera pada Januari 2021. Setelah itu, lingkup kepesertaan Tapera diperluas secara bertahap. Tahap kedua adalah pekerja di perusahaan badan usaha milik negara dan daerah serta TNI-Polri.<br /> <br /> Tahap ketiga berlaku untuk pekerja swasta, pekerja mandiri, dan pekerja sektor informal. Tenggat kepesertaan paling cepat untuk kedua tahap ini belum ditentukan. ”Khusus perusahaan swasta, diberikan waktu sampai tujuh tahun ke depan setelah PP ditetapkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera,” kata Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tapera Ariev Baginda Siregar dikutip dari Harian Kompas, Minggu (7/6/2020).<br /> <br /> Untuk iuran Tapera sebesar 3 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja (potong gaji karyawan untuk iuran Tapera). Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri. "Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri," bunyi Pasal 15 PP tersebut dikutip pada Selasa (2/6/2020).<br /> <br /> Dana bisa diambil setelah pensiun. BP Tapera sendiri sebenarnya bukan lembaga baru. Institusi ini sebelumnya bernama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Dengan nomenkelatur baru, BP Tapera kini tak hanya menjadi pemungut iuran bagi PNS, namun bakal mengelola dana dari iuran pekerja yang berasal dari BUMN, BUMD, TNI dan Polri, perusahaan swasta, dan peserta mandiri.<br /> <br /> Sebelum menjadi BP Tapera, Bapertarum-PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan Rp12 triliun. Saat masih bernama Bapertarum, lembaga ini mengumpulkan uang dari PNS dengan memotong gaji setiap bulan sehingga uang di Bapertarum PNS pada dasarnya adalah uang PNS dan harus dikembalikan kepada mereka.<br /> <br /> Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya. Komite Tapera beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Komite itu diketuai Menteri PUPR.<br /> <br /> Dikutip dari Antara, Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro, mengatakan program seperti Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara. "Program serupa Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan," ujar Eko.<br /> <br /> Dia menuturkan, hadirnya Tapera melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk melengkapi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.<br /> <br /> Di tengah pandemi yang masih tinggi, pemerintah masih sempat membuat celah untuk menambah beban ekonomi rakyat. PP Tapera memang patut dikritisi. Setidaknya dalam beberapa poin berikut:<br /> <br /> Pertama, prinsip gotong royong. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan “Tapera adalah gotong royong, bentuknya tabungan wajib. Yang dimaksud dengan gotong royong artinya, yang bisa memanfaatkan adalah masyarakat tertentu, tidak semua peserta.” katanya pada konferensi pers virtual “Manfaat Tapera untuk pekerja” pada Jumat (5/6/2020) di Jakarta.<br /> Bila memang prinsipnya gotong royong, mengapa harus ada iuran wajib? Gotong royong wujudnya itu tolong menolong, bukan main todong. Terlebih pencairan dana iuran wajib itu baru bisa cair jika peserta meninggal atau sudah memasuki usia pensiun yaitu 58 tahun. Waktu yang sangat panjang.<br /> <br /> Andaikata tabungan itu dibutuhkan sebelum jangka waktu tersebut, maka si pemilik tabungan akan kesulitan memanfaatkannya. Menyalahi definisi tabungan secara umum. Apalagi jika sudah menjadi iuran wajib, bukankah ini seperti pajak berkedok tabungan?<br /> <br /> Pasal 38 Nomor 25 Tahun 2020 menyebut, tak semua peserta Tapera bisa menikmati manfaat kepemilikan rumah meski rutin membayar iuran. Syarat mendapatkan skema pembiayaan dari BP Tapera adalah sudah memiliki masa kepesertaan minimal 12 bulan, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan belum memiliki rumah.<br /> <br /> Pola iuran Tapera ini mirip dengan BPJS Kesehatan. Sama-sama menggunakan prinsip gotong royong. Jika BPJS Kesehatan wajib bayar premi sekian ratus ribu dengan jaminan mendapat pelayanan kesehatan.<br /> <br /> Maka dalam Tapera, iuran diganti dengan istilah tabungan lalu mendapat kemanfaatan kepemilikan rumah dari dana simpanan yang sudah dikumpulkan. Jika premi dibayarkan kepada BPJS Kesehatan, maka iuran Tapera dibayarkan kepada BP Tapera. Serupa meski tak sama.<br /> <br /> Kedua, iuran yang memberatkan. Gaji pegawai dan pekerja itu sudah dipotong dengan beraneka pajak dan iuran. Seperti pajak penghasilan, BPJS Kesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan terbaru iuran Tapera. Makin menyusut itu gaji pegawai ASN dan para pekerja dipangkas berkali-kali. Belum lagi gaji itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mendapat jaminan pemerintah. Bertambah dan berlipatlah beban ekonomi rakyat. Negara hanya tahu memangkas sumber penghasilan rakyat.<br /> <br /> Tanpa tahu kesulitan hidup yang mereka hadapi. Beban ekonomi di masa pandemi makin berat. Tagihan listrik yang meningkat, gaji yang disunat hingga kebutuhan dasar yang membuat penat. Paket lengkap derita rakyat.<br /> <br /> Ketiga, berpotensi menjadi lahan baru korupsi. Tampaknya pemerintah tidak mau belajar dari BPJS Kesehatan. Amburadulnya lembaga penyelenggara kesehatan tersebut semestinya menjadi pelajaran. Bukan malah membuka peluang muncul masalah baru. Dengan simpanan yang begitu panjang, siapa yang bisa menjamin dana simpanan Tapera itu diam dan tenang di tempatnya? Inilah potensi lahan baru korupsi.<br /> <br /> Di sisi lain, bila dana Tapera tidak dikelola dengan mekanisme jelas dan tepat, maka nasibnya bisa seperti BPJS Kesehatan. Defisit lalu merugi. Dan lagi-lagi membebani APBN negara. Kalau APBN sudah tak mampu menampung dana, solusi terakhir adalah utang. Kalau sudah begini, mustahil Indonesia bebas utang.<br /> <br /> Keempat, kepekaan sosial penguasa yang rendah. Penerbitan PP Tapera di tengah wabah menunjukkan betapa jiwa sosial dan kepedulian pemerintah sangat rendah. Pemerintah dengan teganya menarik iuran yang menambah bobot hidup rakyat yang makin susah. Rakyat saat ini sedang resah memikirkan ekonomi yang kian melemah. Bukan sekali dua kali penguasa bertingkah seperti ini. Empati dan peduli menjadi sifat langka bagi rezim. Zalimnya keterlaluan. Kebijakannya jauh dari rasa keadilan. Perhatian dan kepeduliannya hilang. Pemimpin itu pengayom, bukan penodong. Pemimpin itu pelayan, bukan bertingkah layaknya juragan. Memangkas penghasilan rakyat sembarangan. Tapi saat diminta berkorban malah enggan.<br /> <br /> Dalam Islam, pemimpin itu hadir memberi layanan sebaik mungkin. Sebab, tugasnya adalah mengurus urusan rakyat. Bukan mengeruk keuntungan dari rakyat. Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar bagi rakyat. Maka semestinya penyelenggara perumahan rakyat sepenuhnya menjadi tanggungan negara. Tanpa kompensasi, tanpa iuran wajib. Semua ditanggung negara.<br /> <br /> Negara bukan pengumpul dana rakyat. Negara bertugas memenuhi kebutuhan rakyat. Di bawah asuhan kapitalisme, peran negara tak lagi ideal. Kalah dengan berbagai intrik politik dan kepentingan. Hanya Islam satu-satunya harapan. Dengan penerapan syariat Islam, fungsi negara bisa kembali normal di tengah keabnormalan kehidupan yang berasas sekuler-kapitalis.

Iuran Tapera Menambah Sempurna Penderitaan Rakyat

Oleh : Tri S., S.Si Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerinta...

Baca selengkapnya »

Covid-19 Ancam Papua, Paramedis Tak Berdaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-cuc4I8xWP68/XwBvqBZ_vdI/AAAAAAAABB0/HkcuwZ-pTC4PNlu8I5jMkJgXKpmoh8gbQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200704-WA0075.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="959" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-cuc4I8xWP68/XwBvqBZ_vdI/AAAAAAAABB0/HkcuwZ-pTC4PNlu8I5jMkJgXKpmoh8gbQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200704-WA0075.jpg" width="239" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Anna Ummu Maryam</div> <div style="text-align: center;"> (Pegiat Literasi Aceh)</div> <br /> Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua dr.Silwanus Sumule mengungkapkan, sudah ada 140 tenaga medis yang terkonfirmasi positif Corona. Angka 140 itu didapatkan berdasarkan data yang dikumpulkan dari 10 rumah sakit yang ada di tiga wilayah Papua.<br /> <br /> "Berdasarkan data yang kami kumpulkan untuk 10 rumah sakit yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom, sudah 140 petugas kesehatan yang dinyatakan positif Covid-19. Sebanyak 60 orang telah dinyatakan sembuh dan 80 orang masih dalam perawatan. Angka tertinggi di RS Jayapura dengan jumlah 63 orang," ujar Silwanus saat press conference, Kamis (detiknews.com, 2/7/2020).<br /> <br /> Kondisi terkontaminasi para medis dengan virus Corona sebenarnya tidak hanya terjadi di Papua saja, tetapi juga terjadi pada paramedis di beberapa daerah yang tingkat penyebaran virusnya berada pada kondisi waspada.<br /> <br /> Para pakar menyebut jumlah virus yang dihadapi pekerja medis selama pandemi Covid-19 adalah penyebab utama kerentanan mereka.<br /> <br /> "Semakin banyak virus di dalam tubuh saya, semakin mungkin saya menularkannya kepada Anda," kata Profesor Wendy Barclay dari Departemen Penyakit Menular di Imperial College London. (kompas.com, 12/4/2020)<br /> <br /> Oleh karena itu kepada setiap petugas medis yang bekerja merawat pasien  dihimbau untuk selalu menaati protokol kesehatan masa Covid-19, sehingga dapat menjaga stamina selama masa perawatan dan saat kontak langsung pada masa pengecekan.<br /> <br /> Dampak terpaparnya Corona pada petugas medis sebenarnya bukan hal baru. Karena di awal mewabahnya Covid-19 ini, banyak pihak medis di berbagai daerah dan negara menjadi korban dari perawatan dan pengobatan pasien Covid-19.<br /> <br /> Oleh badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO) melaporkan ada lebih dari 22.000 petugas medis yang tersebar di 52 negara dan wilayah dinyatakan telah terinfeksi virus Corona (Covid-19).<br /> <br /> Laporan itu dirilis pada Sabtu (11/4/20) berdasarkan data per Rabu (8/4/20). Dalam laporan itu menyebutkan, setidaknya ada 22.073 kasus Covid-19 yang merupakan petugas kesehatan.<br /> <br /> Badan kesehatan dunia WHO mengungkapkan, jumlah tersebut sebenarnya jauh lebih besar mengingat tidak ada laporan sistematis mengenai infeksi di antara petugas kesehatan, seperti dilansir oleh thejakartapost.com.<br /> <br /> Covid-19 Kian Mengancam<br /> <br /> Pasca diberlakukan new normal penderita Corona kian mengalami kenaikan yang signifikan dan kian hari memakan korban. Bagaikan memakan buah simalakama, begitulah nasib paramedis hari ini.<br /> <br /> Kekhawatiran dari pihak medis kian bertambah. Dari satu sisi naluri mereka terpanggil dalam memberikan perawatan dan pengobatan pada pasien, akan tetapi pada satu sisi yang lain mereka juga harus bersiap berujung pengabdian kepada kematian.<br /> <br /> Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Prof. David S. Perdanakusuma membenarkan, kekhawatiran itu karena melihat kondisi yang ada saat ini.<br /> <br /> "Karena memang tugas dokter berhadapan dengan penyakit. Namun, dalam kondisi tidak terkendali secara jumlah makin meningkat, obat dan vaksin belum ada, menjadikan situasi sangat mengkhawatirkan," ujar David, saat dihubungi secara terpisah, Selasa (19/5/2020).<br /> <br /> Artinya, pihak medis merasa jika tidak disikapi dengan tepat terkait penetapan pemerintah new normal bagi setiap wilayah tentu akan menimbulkan masalah baru dan semakin banyak yang positif Corona.<br /> <br /> Tanpa solusi yang tepat, nasib paramedis pun kian terancam karena semakin banyak pasien yang akan dirawat dan kemungkinan terkontaminasi dengan virus pun semakin besar. Harapannya jangan sampai perjuangan pihak medis dalam merawat masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien.<br /> <br /> Kebijakan pemerintah dalam menetapkan solusi di masa pandemi terkesan latah dan terburu buru tanpa mempertimbangkan secara efisien dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat.<br /> <br /> Dan itu terbukti dengan makin bertambah pula penyebaran virus Corona ini. Sejatinya kebijakan ini berdasarkan sistem kapitalis liberal. Dimana kepentingan yang paling diperhitungkan adalah faktor ekonomi dan keuntungan kaum liberal saja.<br /> <br /> Sehingga kemaslahatan dan  keselamatan masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Begitupun dengan pihak medis yang mati-matian merawat pasien. Minimnya alat dan pelayanan kesehatan amat dirasakan. Sehingga banyak rumah sakit dan paramedis merasa amat kualahan dengan perawatan pasien.<br /> <br /> Pergantian kebijakan yang terjadi berulang-ulang dalam mengambil kebijakan, telah menjelaskan kepada kita bahwa sistem kapitalis liberal yang menjadi aturan adalah sistem negara hari ini adalah lemah dan tidak mampu dalam menyelesaikan permasalahan.<br /> <br /> Sistem ini telah menjadikan negara terfokus pada pandangan manfaat dan kepentingan pihak tertentu saja, bukan kemaslahatan rakyatnya. Sistem ini pula telah menjadikan perjuangan pihak medis semakin berat saja. Mereka hidup di bawah bayang-bayang kematian tanpa adanya sebuah penghargaan atas jasa mereka.<br /> <br /> Islam Punya Solusi Tuntas<br /> <br /> Islam sejatinya memberikan solusi yang menyeluruh terhadap seluruh persoalan kehidupan tak terkecuali masalah wabah ini.<br /> <br /> Islam bukan hanya agama spiritual semata tapi Islam punya peraturan hidup dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada manusia.<br /> <br /> وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ<br /> <br /> “Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia.” (QS. al Anbiya : 107)<br /> <br /> <br /> إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿۹﴾<br /> <br /> “Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS. al-Isra’ : 9)<br /> <br /> Langkah Islam dalam menghentikan penularan virus bagi paramedis adalah :<br /> <br /> Pertama, menganalisa dan memetakan kembali wilayah mana yang bisa diberlakukan new normal dan mana wilayah yang harus dilakukan lockdown. Sehingga jelas pasien yang dirawat positif Corona yang sudah dikarantina.<br /> <br /> Tindakan ini juga dapat memudahkan memetakan berapa jumlah tenaga medis yang akan dikerahkan pada wilayah tersebut. Sehingga akan lebih efisien.<br /> <br /> Kedua, memfalisitasi pihak kesehatan dalam penyediaan tempat, obat, dan peralatan medis lainnya guna percepatan penyembuhan pasien yang terkena virus oleh negara.<br /> <br /> Ketiga, meminta pandangan pihak medis terkait langkah apa yang harus ditempuh selanjutnya. Meminta para ahli kesehatan melakukan riset dalam rangka menemukan obat yang efektif guna penyembuhan pasien lebih cepat.<br /> <br /> Keempat, setiap paramedis ditanggung segala kebutuhannya dan keluarganya selama bertugas oleh negara. Dan dijamin keselamatannya dengan alat pengaman yang digunakan selama bekerja.<br /> <br /> Kelima, memahami bahwa keselamatan dan kemaslahatan masyarakat dan medis adalah sama.  Sehingga sama-sama harus diprioritaskan. Sehingga pelayanan dan tindakan medis diperlakukan sama.<br /> <br /> Semua hal di atas sangat bisa dilakukan, apabila peraturan yang diterapkan adalah aturan Islam. Karena dalam aturan Islam segala permasalahan sudah memiliki solusinya.<br /> <br /> Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pelayan dalam segala urusan rakyat dan pengawas pelaksanaan hukum syariat di tengah manusia. Maka, negara dalam mengeluarkan kebijakan senantiasa demi kemaslahatan masyarakatnya.<br /> <br /> Sehingga, akan melakukan segala langkah untuk memberikan kehidupan yang aman dan kesejahteraan ada pada setiap warga negara.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Covid-19 Ancam Papua, Paramedis Tak Berdaya

Oleh : Anna Ummu Maryam (Pegiat Literasi Aceh) Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua dr.Silwanus Sumule mengungkapkan, su...

Baca selengkapnya »

Marah pada Penanganan Wabah, Butuh Berbenah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-hjECumzLqWI/XwBqqDILX5I/AAAAAAAABBc/IzApooxCVCcd5oba2kdMp_BMLOUxm_0pQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200703-WA0146.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-hjECumzLqWI/XwBqqDILX5I/AAAAAAAABBc/IzApooxCVCcd5oba2kdMp_BMLOUxm_0pQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200703-WA0146.jpg" width="320" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> Oleh : Erin Azzahroh</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> (Aliansi Penulis Rindu Islam)</div> <br /> Presiden Joko Widodo marah saat rapat tertutup kabinet di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni lalu. Video pidato tersebut diunggah oleh  Sekretariat Presiden di akun Youtube resminya, Minggu (28/6).<br /> <br /> Dalam pidatonya, presiden mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya. Menurutnya banyak menteri belum mempunyai sense of crisis di kondisi wabah Covid-19 ini. Akibatnya, mereka bekerja sebagaimana kondisi normal. Padahal presiden siap mempertaruhkan reputasi politiknya untuk membuat kebijakan extraordinary, mulai dari membuat perppu hingga membubarkan lembaga. Dirinya pun mengancam merombak kabinet (reshuffle) jika para menteri masih saja membuat kebijakan seperti kondisi normal.<br /> <br /> Presiden gusar lantaran anggaran kesehatan masih terserap 1, 53%. Bantuan sosial ke masyarakat yang masih belum 100%. Juga lambannya stimulus ekonomi ke sektor UMKM dan manufaktur yang merupakan industri padat karya.<br /> <br /> Menteri kesehatan Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena permasalahan di level operasional dan proses administrasi. Permasalahan ini menjadi musuh baru bagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (idn.times, 27/6/2020).<br /> <br /> Buruknya kinerja menteri memang menjadi tanggung jawab presiden. Apalagi saat pengukuhan Kabinet Indonesia Maju, presiden menegaskan bahwa visi-misi kabinet sama dengan milik presiden. Sehingga, jika saat kabinet menjalankan tugas tidak sesuai dengan visi-misinya, maka tentu  ada konsekuensi yang ditanggung presiden. Kemarahan presiden tersebut sama dengan mengakui kegagalannya dalam menangani wabah.<br /> <br /> Beginilah bila pejabat tidak dipilih berdasarkan kompetensinya, melainkan sekadar untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Pemerintah akhirnya bekerja bukan untuk melayani rakyat. Tujuan mereka hanya untuk melayani partai. Juga mengamankan kepentingan kapitalis yang telah mendukungnya saat pemilu yang mahal. Rezim oligarki-kapitalis ini tidak akan pernah mampu menangani wabah.<br /> <br /> Kebijakan solutif untuk pandemi hanya dapat lahir dari sistem yang benar. Sistem pemerintahan yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu khilafah. Tentu saja dari sistem ini pasti mampu menyelesaikan karena bersumber dari Zat yang paling tahu apa yang terbaik bagi makhluk-Nya.<br /> <br /> Islam memandang bahwa khalifah bertanggung jawab penuh dalam urusan rakyat, termasuk saat wabah. Ada struktur negara yang diatur sesuai kebutuhannya.<br /> <br /> Mu’awin atau pembantu khalifah, struktur yang diangkat untuk membantu khalifah mengemban tugas-tugas kekhilafahan dalam hal tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Sehingga, mu’awin harus dipilih berdasarkan syarat dari syari’at. Laki-laki, merdeka, baligh, berakal, dan memiliki kemampuan dalam tugas yang diwakilkan kepadanya. Namun meski diwakilkan, khalifah harus tetap mengontrol kinerja mu’awin apakah benar-benar terlaksana dengan baik.<br /> <br /> Sementara untuk mempermudah urusan rakyat saat pandemi, ada departemen kemaslahatan umum yang mengurusnya. Departemen tersebut mencakup urusan kewarganegaraan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Tentu saja, pemimpin dari tiap departemen ini harus profesional. Mereka mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada khalifah, dan akan bekerja dalam ikatan syariat. Sehingga akan benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai peraturan administrasinya.<br /> <br /> Efektivitas kinerja departemen kemaslahatan terjamin karena biaya operasionalnya disokong oleh baitul mal. Siap disalurkan kapan pun sesuai kebutuhan. Selain itu, karakter kinerjanya haruslah sederhana, cepat, dan ditangani oleh orang-orang yang profesional. Sehingga akan dapat memberikan kemudahan bagi rakyat dan terhindar dari salah pelayanan. Dengan demikian, khilafah akan mampu menjadi pengurus dan pelayan bagi rakyat.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Marah pada Penanganan Wabah, Butuh Berbenah

Oleh : Erin Azzahroh (Aliansi Penulis Rindu Islam) Presiden Joko Widodo marah saat rapat tertutup kabinet di Istana Negara, Jakarta...

Baca selengkapnya »

Derita Rakyat dalam Rantai Demokrasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-STSkQpDzWMM/Xv8Uhtqr4kI/AAAAAAAABA0/AvqcCGOSWospOZt6KdahFPKrDxEs-g4RQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200703-WA0108.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-STSkQpDzWMM/Xv8Uhtqr4kI/AAAAAAAABA0/AvqcCGOSWospOZt6KdahFPKrDxEs-g4RQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200703-WA0108.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Satriani</div> <div style="text-align: center;"> (Mahasiswi Hukum USN Kolaka)</div> <br /> Tirawuta, Kop_ Pengurus Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Kolaka  Timur (Koltim) bersama Pengurus Majelis Ulama (MUI) Koltim secara bersama-sama mendeklarasikan pemilu damai dan demokrasi. Deklarasi tersebut dilaksanakan dipelataran Masjid Nurul Yakin, kelurahan Atula, kacamatan Ladongi Koltim, Kamis (25/6).<br /> <br /> Pelaksanaan deklarasi dipimpin langsung oleh Ketua NU Koltim, Ustaz Irwan Firdaus bersama dengan Ketua MUI Koltim, H. Jamaluddin dan dihadiri oleh para ketua NU kecamatan Se-Kabupaten Koltim. Ketua NU koltim, Ustaz Irwan Firdaus mengatakan, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti dan Koltim yang menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut, maka NU memandang harusnya Pilkada dapat menjadikan sarana pemersatuan umat, bukan sebagai ajang pertarungan antara kandidat.<br /> <br /> Demokrasi Biang Masalah<br /> <br /> Pemilu dalam sistem demokrasi merupakan alat untuk melanggengkan hegemoni para tuan kapitalis. Sistem kapitalisme-sekularisme dengan asas kebebasannya, menjadikan manusia sebagai pembuat aturan  kehidupannya, termasuk di Indonesia menerapkan aturan sistem kapitalisme-demokrasi, negara yang sistemnya telah mengalami perombakan dari orde lama, orde baru sampai reformasi dengan asas triaspolitika (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk menjadikan Indonesia lebih baik dan realitasnya tak pernah surut dari permasalahan yang ada, dan tidak mampu memenuhi kesejateraan masyarakat, yang ada hanya bayang-bayang ilusi.<br /> Rakyat yang diiming-imingi akan kesejahteraan ketika menjelang pesta demokrasi, parpol akan mengeluarkan janji dan mengkampanyekan dalam masyarakat akan kinerjanya setiap bakal calon dalam Pemilu tersebut, yang pastinya untuk kesejahteraan rakyat agar terpenuhi, akan tetapi semua tidak sesuai dengan ekspektasi, di saat telah usai pesta demokrasi berlangsung. Seketika berubah 180 derajat, janji manisnya ternyata hanya sebatas di pesta demokrasi saja, hasilnya rakyat tetap menderita. Dimana penderitaan rakyat tetap berlanjut dan kekecewaan itu kembali dirasakan oleh rakyat. Elit politik yang terpilih tak lagi memihak rakyat tetapi kepada para korporat, sehingga kebijakan yang lahir yang hanya menguntungkan pihak asing, dengan mudahnya mereka menguasai sumber daya alam negeri ini, sementara rakyat diabaikan terlunta-lunta mencari kehidupan yang layak, bahkan mereka harus rela di-PHK demi kepentingan penguasa dan segelintir elit politik terhadap pihak asing. Selain itu, ada pula kebijakan bolehnya menjual minuman yang haram di cafe, hotel, dan lain-lain dengan alasan untuk pemasukan devisa bagi negara. Astagfirullah.<br /> <br /> Belum lagi, jika kita berbicara tentang persatuan dalam sistem kapitalisme-demokrasi hanya merupakan ikatan yang semu seperti mengambil ikatan kesukuan, kemanfaatan dan ikatan patriotisme yang semuanya tidak mampu mengikat dengan kuat. Misalnya Patriotisme, ini nampak jika adanya ancaman penjajahan fisik terjadi di wilayahnya, maka jiwa-jiwa patriotisme akan bangkit, tapi lupa ternyata kita abai dengan saudara seiman di negara-negara lain seperti Palestina, Rohingya, Uyghur yang sampai detik ini masih dibantai. kebingungan rakyat +62 ketika pejabat negara sangat mudah mengatakan radikalisme atau intoleransi pada gerakan-gerakan Islam menginginkan yang mempersatukan umat dengan penerapan syari’at. Namun disisi lain, ketika penghinaan syariat apalagi sanksi dijatuhkan, menunjukkan keadilan di negeri ini begitu sulit didapatkan bagi kaum muslim, bukankah seperti ini yang membuat pemecahan di negara yang mayoritas muslim terbesar? Dikucilkan dengan sistem kapitalisme-demokrasi yang mendapatkan label yang buruk terorisme yang identik seorang muslim, cadar dipermasalahkan, dihapusnya pelajaran Islam 155 dan termaksud pembahasan khilafah bukankah ini menimbulkan keresahan?<br /> <br /> Sehingga dapat disimpulkan sistem kapitalisme-demokrasi bukanlah solusi untuk negeri. Tidak menjadikan halal dan haram sebagai tolak ukur perbuatan dan untuk menyatukan umat. Sebab aturan ini diambil dari tangan manusia yang bebas tanpa kendali  mendewakan hawa nafsu kebijakan tidak mendatangkan kebaikan melainkan sebaliknya keburukan. Jadi sangat wajar sejak lama diprediksi banyak akan tumbang. Di masa-masa awal Amerika sudah mengingatkan hal ini. John Adam (presiden ke-2 Amerika) menyatakan: Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide. (Ingatlah, demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri; demokrasi pasti akan bunuh diri).<br /> <br /> Islam Punya Solusi<br /> <br /> Pada tanggal 3 Maret 1924, sang junnah telah pergi meninggalkan derita umat manusia yang tak berkesudahan hidup dalam cengkeraman sistem kapitalisme-sekularisme yang telah diruntuhkan oleh antek Inggris oleh Mustafa Kemal. Namun, umat muslim harus bangkit kembali dengan spirit janji Allah dan bisyarah Rasulullah saw., bahwa sejarah Khliafah Islamiyyah akan terulang kembali di tengah-tengah umat, karena Islam akan selalui sesuai dengan zaman dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.<br /> <br /> Islam tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan khilafah sebagaimana Imam Al-Gazali mengatakan, “Agama dan kekuasaan adalah seperti dua orang saudara kembar, keduanya tak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak ada, maka yang lain tidak bisa berdiri secara sempurna, agama adalah fondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu tanpa adanya fondasi akan rusak, dan jika tidak dijaga, ia akan hilang.”<br /> <br /> Sehingga dengan sistem yang sahih, maka pemimpin dalam Islam akan senantiasa amanah dalam melindungi segenap rakyatnya dengan dorongan ketakwaan. Rasulullah saw. mengatakan yang artinya: “Sesunggunya al-imam (khalifah) itu laksana perisai dimana orang-orang akan berperang dibelakangnya (mendukung) dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika seseorang imam (khalifah) memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah ’azza wa jalla dan berlaku adil, maka dia khalifah mendapatkan pahala karenanya, dan jika ia selainnya, maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad)<br /> <br /> Karena khilafah adalah kebutuhan mendesak untuk diwujudkan agar gelar khaira ummah (umat yang terbaik) terwujud dan akan menjaga akidah kaum muslimin dan mendatangkan rahmat baik kaum muslim dan non muslim yang berada di dalam naungan khilafah.<br /> Sehingga mesti ada gerakan politik yang sesuai dengan metode Rasulullah saw. tidak dengan kekerasan sebagaimana yang selalu dipropagandakan oleh Barat. Melainkan hanyalah dakwah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. sampai masyarakat sadar bahwa Islam satu-satunya aturan yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah : 208)<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Derita Rakyat dalam Rantai Demokrasi

Oleh : Satriani (Mahasiswi Hukum USN Kolaka) Tirawuta, Kop_ Pengurus Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Kolaka  Timur (Koltim) bersama P...

Baca selengkapnya »

SDA Melimpah, Rakyat Tetap Gelisah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-h6xosaFN7qY/Xv8FoKG6rWI/AAAAAAAABAc/af-ah_OnE2A6Mu4WdeJOXjFZWMBs1UQqgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200703-WA0058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="669" data-original-width="1280" height="167" src="https://1.bp.blogspot.com/-h6xosaFN7qY/Xv8FoKG6rWI/AAAAAAAABAc/af-ah_OnE2A6Mu4WdeJOXjFZWMBs1UQqgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200703-WA0058.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Hamsia</div> <div style="text-align: center;"> (Komunitas Peduli Umat)</div> <br /> Indonesia adalah negeri yang Allah Swt. anugerahi kekayaan alam yang sangat berlimpah, termasuk sumber daya bahan pangannya. Bahan pangan negeri ini tersebar di darat dan di lautan dengan jenis beragam dan jumlah yang sangat besar. Dengan potensi ini, maka sangat cukup dan bahkan berlebih apabila dikelola dan dioptimalkan secara baik untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat tanpa tergantung pada impor.<br /> <br /> Dilansir oleh Kendari (ANTARA), Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara menguasai 9.000 ton beras yang dibeli dari hasil panen petani setempat. Kepala Bulog Kanwil Sultra Ermin Tora di Kendari, Minggu mengatakan stok beras yang dikuasai Bulog dijamin masih terus bertambah karena panen masih berlangsung di sentra-sentra produksi.<br /> <br /> “Setiap hari Bulog yang tersebar di daerah-daerah sentra produksi menerima beras hasil pembelian mitra dari petani sekitar 300 ton,” kata Ermin.<br /> <br /> Sedangkan serapan pembelian beras hingga hari ini sekitar 14.000 ton atau jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 5.000 ton.<br /> <br /> “Bulog menjamin ketersediaan stok untuk memenuhi permintaan konsumen maupun keperluan operasi pasar serta bantuan sosial pemerintah,” katanya.<br /> <br /> Fakta di lapangan stok pangan seyogyanya begitu melimpah, tapi sungguh ironis, Indonesia negeri yang kaya raya, dengan julukan negeri ‘zamrud khatulistiwa’ oleh para pujangga tidaklah demikian adanya. Keberadaan SDA yang melimpah ruah dapat dengan mudah disaksikan di berbagai pelosok tanah air. Tapi faktanya pemerintah masih doyan impor pangan dan impor beras. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana Menteri Enggar ugal-ugalan dalam impor. Dikutip dari Antara, Rabu (7/8/).<br /> <br /> Sejatinya, kebijakan impor tidak sejalan dengan program pemerintah dalam masalah ketahanan pangan. Impor beras dan impor pangan lainnya berpotensi melanggar UU No 18/201 tentang pangan. Karena, menurut anggota Pokja dewan Ketahanan Pangan Gunawan, persyaraatan impor bahan pangan ialah karena tidak bisa ditanam di dalam negeri, kurangnya produksi dalam negeri. Ketidakcukupan cadangan pangan nasional (pemerintah, pemda dan masyarakat), serta tidak boleh merugikan pelaku usaha pangan dalam negeri khususnya petani.<br /> <br /> Kebijakan impor yang berkepanjangan ini menjadi bukti nyata buruknya riayah negara terhadap urusan umat, nampak dari kebijakan impor yang sangat bebas dan tak mengindahkan kepentingan negara dan rakyat banyak. Bahkan, kebijakan ini merupakan bukti penguasa sudah terjebak dan menjadi antek kepentingan kapitalisme global. Seharusnya pemerintah mendengarkan keluhan rakyat agar tidak ada impor beras. Karena kebijakan impor beras sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat tapi hanya untuk memuaskan para elit tertentu, walaupun harus mengorbankan rakyat khususnya petani.<br /> <br /> Masalah ini memang tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Indonesia sebagai negara yang doyan mengimpor, mulai dari daging sapi, sayur, garam, gandum, kedelai bahkan hingga bawang pun semuanya didatangkan dari luar negeri. Data Badan Statistik (BPS) mencatat Cina masih mendominasi sebagai negara pengimpor komoditas sayur dan buah terbanyak bagi Indonesia. Kontribusi nilai impor sayur Cina mencapai 67,15% dengan nilai US$ 271,8 juta dari total nilai US$ 404,6 juta yang dipasok berbagai negara. (Liputan6.com, 3/9/2013)<br /> <br /> Kegagalan negara dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan tidak lepas dari sistem kapitalisme. Sistem ini melegalkan pengelolaan pangan, sehingga korporasi menguasai mayoritas rantai pangan. Pun, kebijakan ini justru mematikan pertanian di Indonesia. Pasalnya, kebijakan ini justru hanya memiskinkan petani-petani lokal dan hanya memperkaya para kapitalis yang bersembunyi di balik kebijakan impor ini.<br /> <br /> Hal ini jauh berbeda dengan sistem Islam yang berlandaskan kepada syariat Allah. Prinsip utamanya jelas yaitu pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak atau masyarakat keseluruhan tanpa pandang bulu. Negara memiliki peran penting dalam hal pemenuhan rakyatnya termasuk dalam hal penyediaan bahan pakan ternak. Di mana hal tersebut berada di tangan negara  yaitu khilafah, sebab negara adalah penanggung jawab utama dan memiliki kewajiban untuk mengurusi kebutuhan rakyat yaitu sebagai pelayan atau pelindung umat.<br /> <br /> Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam (khalifah) memelihara dan mengatur urusannya terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<br /> <br /> Dalam Islam, pertanian menjadi perhatian negara karena pertanian menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan Rasulullah bersabda dalam sebuah haditsnya, “Tidaklah seorang muslim menanam sebatang pohon (berkebun) atau menanam sebutir biji (bertani), lalu sebagian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan baginya ada pahala sedekah." (HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi dan Ahmad)<br /> <br /> Seyogyanya sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi, di samping perindustrian, perdagangan dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.<br /> <br /> Karena itu, seluruh rantai pasok pangan dikuasai oleh negara. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, akan tetapi penguasaan tetap berada di tangan negara dan tidak boleh diberikan kepada korporasi. Serta mewujudkan kedaulatan pangan, khilafah tidak boleh bergantung pada impor.<br /> <br /> Oleh karenanya, perhatian negara dalam sistem Islam pun harus dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pertanian, agar kebutuhan pangan untuk rakyat terpenuhi. Langkah pengelolaan ini dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang harus sesuai dengan ketetapan hukum syara, agar kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.<br /> <br /> Inilah indahnya Islam, semua masalah yang ada pada masyarakat bisa terselesaikan hanya dengan diterapkan negara Islam secara kafah.<br /> <br /> Wallahu a’lam bishshawab.

SDA Melimpah, Rakyat Tetap Gelisah

Oleh : Hamsia (Komunitas Peduli Umat) Indonesia adalah negeri yang Allah Swt. anugerahi kekayaan alam yang sangat berlimpah, termas...

Baca selengkapnya »

Kasus Corona Tak Berkurang, Kondisi Normal Tak Kunjung Datang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-TA8qU20Zyj0/Xv360RUYtyI/AAAAAAAABAA/zuyhmchlyTov0W4gWnwTEBcG2FC1vQrTACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200702-WA0062.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="656" data-original-width="378" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-TA8qU20Zyj0/Xv360RUYtyI/AAAAAAAABAA/zuyhmchlyTov0W4gWnwTEBcG2FC1vQrTACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200702-WA0062.jpg" width="184" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Silmi Kaffah</div> <div style="text-align: center;"> (Pemerhati Sosial)</div> <br /> Kasus baru Covid-19 tembus di atas seribu per hari. Pemerintah mencatat ada penambahan 1.624 kasus berdasarkan data yang dihimpun dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 59.394 kasus. CNNIndonesia.com (02/07/2020)<br /> <br /> Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menuturkan sikap gegabah penguasa dalam membuka kembali sembilan sektor ekonomi dan penerapan AKB menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Hermawan berpendapat sejumlah masyarakat pada akhirnya menganggap langkah itu menunjukkan kondisi yang sudah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Inilah risiko pembukaan sektor-sektor tersebut, kita sekarang mengalami kenaikan kasus secara konsisten di atas 1.000 per hari. Lonjakan ini terjadi di berbagai wilayah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang cukup signifikan". Dia meminta penguasa untuk kembali mengevaluasi kembali pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau keputusan untuk membuka kembali sentra ekonomi dan aktivitas masyarakat secara luas. (Kompas.com, 21/6/2020)<br /> <br /> Akar Masalah<br /> <br /> Berdasarkan fakta di atas, dengan jumlah kasus positif yang masih sangat tinggi, maka penerapan new normal sebenarnya berisiko tinggi bagi masyarakat, sebab penyebaran virus Corona di negeri ini akan semakin masif. Penguasa seharusnya mengacu pada persyaratan yang ditetapkan oleh WHO dalam penerapan new normal ini, jika jumlah kasus tidak naik selama dua minggu, maka new normal boleh diterapkan. Bahkan ada beberapa negara yang menetapkan penerapan new normal jika jumlah kasus positif sudah menurun selama satu bulan. Jadi, jika melihat kondisi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia yang justru semakin meningkat setiap harinya, maka new normal seharusnya tidak diterapkan.<br /> <br /> Sekalipun penguasa saat ini mulai melonggarkan sejumlah aturan terkait PSBB demi perbaikan ekonomi, akan tetapi upaya penekanan kasus positif Covid-19 harusnya lebih diprioritaskan oleh penguasa daripada memprioritaskan perbaikan ekonomi. Akibatnya, kebingungan dan ketakutan justru melanda masyarakat sebab bekerja di luar rumah berpotensi terkena Covid-19 dan berdiam diri di dalam rumah pun dapat menyebabkan anggota keluarga kelaparan. Jika demikian adanya, maka akan sulit mengembalikan situasi normal seperti sebelumnya.<br /> <br /> Tak dipungkiri, inilah buah dari penerapan sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Dimana segala kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa hanya berlandaskan pada materi dan tentunya sesuai keinginan pemilik modal. Bahkan kewajiban negara dalam melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat selama pandemik pun tak dilakukan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh, buktinya masih banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 mengeluhkan tidak memperoleh bantuan yang diberikan oleh penguasa. Bagaimana mungkin kehidupan normal kembali dijumpai jika penanganan pandemik masih seperti ini?<br /> <br /> Keputusan penguasa menerapkan new normal semakin menurunkan harapan masyarakat kepada penguasa untuk mengatasi Covid-19 secara benar. Selain itu, masyarakat juga berharap agar penguasa berkata jujur dan transparan terkait perkembangan kasus ini. Karena ini bukan tanggung jawab individu dan masyarakat saja, akan tetapi ini merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan segala upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tak hanya itu, kewajiban negara pula dalam mencari jalan keluar jitu bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak Covid-19 agar tak terbebani dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Semestinya kelesuan ekonomi yang dialami para kapitalis tidak menjadi pendorong kuat penguasa memberlakukan new normal dengan risiko mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas. Sebab, penguasa yang bijaksana pastilah akan mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat dibandingkan dengan yang lainnya.<br /> <br /> Solusi Islam<br /> <br /> Sungguh tak diragukan jika aturan Islam diterapkan di negeri ini, sebab akan melahirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Karena aturan yang diterapkan berasal dari Allah Sang Pencipta manusia dan seluruh alam semesta. Maka, setiap kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang pasti mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat. Apatah lagi dalam pencegahan penyebaran wabah agar tidak menelan korban jiwa terlalu banyak.  Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ berikut ini: “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)<br /> <br /> Dalam Islam, satu nyawa manusia itu sangat penting dan begitu berharga. Sehingga segala kebijakan yang dikeluarkan sebisa mungkin tidak merugikan masyarakat apalagi sampai menghilangkan nyawa. Jika demikian yang dilakukan oleh penguasa, maka new normal sesungguhnya akan dengan cepat kita rasakan. Tak ada rasa takut pun tak ada kekhawatiran di tengah masyarakat akan tertular virus, sebab negara telah menjamin dan memastikan musnahnya virus sebelum memutuskan melakukan kebijakan new normal.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Kasus Corona Tak Berkurang, Kondisi Normal Tak Kunjung Datang

Oleh : Silmi Kaffah (Pemerhati Sosial) Kasus baru Covid-19 tembus di atas seribu per hari. Pemerintah mencatat ada penambahan 1.624...

Baca selengkapnya »

Wakapolda Sumbar Ambil Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Polri

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Egph_ejXxmA/Xv35dF_NDQI/AAAAAAAAAXs/OFM8mBoCwK450V8awckkXRms0yZUVVv9gCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200702-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://1.bp.blogspot.com/-Egph_ejXxmA/Xv35dF_NDQI/AAAAAAAAAXs/OFM8mBoCwK450V8awckkXRms0yZUVVv9gCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200702-WA0010.jpg" width="320" /></a></div> <br /> TNS - Polda Sumbar melaksanakan Pembacaan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Polri TA. 2020 untuk Taruna Akpol dan Tamtama Polri, Kamis (2/7).<br /> <br /> Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, dengan didampingi Irwasda Kombes Pol K. Rahmadi, MH, dan Karo SDM Kombes Pol Hendra Wirawan, S.Ik. MH.<br /> <br /> Perwakilan peserta seleksi dan orang tua (wali) juga ikut menghadiri jalannya penandatanganan Pakta Integritas tersebut. Selain di Polda, pembacaan sumpah dan penandatanganan pakta integritas ini berlangsung secara virtual, yakni para peserta yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumbar dapat mengikutinya di Polres setempat.<br /> <br /> Dalam Pakta Integritas ini, seleksi penerimaan Taruna Akpol dan Tamtama Polri TA 2020, harus dilaksanakan secara jujur, objektif, bersih, transparan, akuntabel, unggul dan kompetitif.<br /> <br /> Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si dalam membacakan amanat Kapolda Sumbar mengatakan, pakta integritas merupakan pernyataan atau janji terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta janji terhadap diri sendiri oleh Panitia dan peserta seleksi.<br /> <br /> "Agar dalam pelaksanaan seleksi berjalan lancar sesuai ketentuan, dapat dipertanggungjawabkan serta sanggup untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," ucap Wakapolda.<br /> <br /> Selanjutnya, guna mencegah, meminimalisir penyebaran dan mengurangi resiko Covid-19 dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Taruna Akpol dan Tamtama Polri T.A. 2020 yang melibatkan peserta dengan jumlah yang cukup besar, dalam hal ini ada beberapa penekanan dari Kapolda Sumbar, seperti :<br /> <br /> 1. Memberlakukan social distancing dalam seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan/pengujian;<br /> <br /> 2. Menjaga jarak antara Panitia dengan peserta dan peserta dengan peserta minimal 1.5 sampai 2 meter;<br /> <br /> 3. Meminimalisir kontak fisik antara Panitia dengan peserta dan peserta dengan peserta dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi (media streaming, online dll);<br /> <br /> 4. Seluruh Panitia dan peserta wajib memakai masker;<br /> <br /> 5. Melaksanakan pengukuran suhu tubuh terhadap Panitia dan peserta pada saat setiap akan melaksanakan pemeriksaan/<br /> pengujian pada SEMUA tahapan seleksi;<br /> <br /> 6. Selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum dan sesudah<br /> melakukan kegiatan pemeriksaan/pengujian;<br /> <br /> 7. Bagi petugas pemeriksa/penguji yang bersentuhan langsung dengan peserta seleksi agar menggunakan APD (masker, kacamata, topi bedah, sarung tangan dan jubah berbahan khusus.<br /> <br /> Kapolda Sumbar menginstruksikan kepada Panitia dan seluruh personil jajaran Polda Sumbar untuk mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan seleksi ini dengan sebaik-baiknya dan saya tekankan untuk tidak memanfaatkan dan mencari kesempatan guna kepentingan pribadi selama proses rekrutmen.<br /> <br /> Kepada seluruh peserta seleksi agar mempersiapkan diri untuk memperoleh hasil yang maksimal. "Tidak ada yang dapat membantu kelulusan saudara melainkan hanya diri saudara sendiri, percaya kemampuan diri sendiri, dan terus berdoa kepada Allah SWT," tambah Brigjen Pol Edi Mardianto.<br /> <br /> Terakhir, kepada orang tua/wali agar dapat mendorong putra/putri nya untuk berkompetisi dengan sehat dan tidak terpengaruh terhadap oknum/pihak-pihak yang tidak bertanggung<br /> jawab.<br /> <br /> Kegiatan ini dihadiri oleh Panitia seleksi, pengawas internal (Itwasda dan Bidpropam), dan pengawas eksternal seperti Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, IDI Sumbar, serta KAN Nan<br /> Salapan Suku Nagari Padang.(*)<br /> *Sumber Biddhumas Polda Sumbar*

Wakapolda Sumbar Ambil Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Polri

TNS - Polda Sumbar melaksanakan Pembacaan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Polri TA. 2020 untuk Taruna Akpol dan Ta...

Baca selengkapnya »

Islam Solusi Untuk Wabah Corona

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-zZhSR4WR3Go/Xv3Z1YF_CKI/AAAAAAAAA_o/Ug32t-1SJywCyY9_spXXT2mP1SXCGSx9ACLcBGAsYHQ/s1600/Screenshot_20200702-194349_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="720" height="312" src="https://1.bp.blogspot.com/-zZhSR4WR3Go/Xv3Z1YF_CKI/AAAAAAAAA_o/Ug32t-1SJywCyY9_spXXT2mP1SXCGSx9ACLcBGAsYHQ/s320/Screenshot_20200702-194349_1.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Verawati, S.Pd</div> <div style="text-align: center;"> (Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan)</div> <br /> Fantastis, penambahan kasus Covid-19 tembus angka 1000 dalam waktu dua puluh empat jam. Sebagaimana dilansir oleh kompas.com, 20/6/2020. Pada Sabtu (20/6/2020) pemerintah mencatat ada penambahan 1.226 kasus berdasarkan data yang dihimpun dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 45.029. Kalau setengahnya adalah seorang bapak yang punya anak dan istri. Berarti 500 orang istri per hari menjanda dan sekian ratus bahkan ribu anak-anak menjadi yatim. Maka, sangat miris sekali dalam kondisi wabah yang semakin banyak menelan korban. Pemerintah bersikukuh memberlakukan new normal. Alasan terkuatnya adalah faktor ekonomi. Ekonomi semakin turun dan lesu, bahkan utang negara terus membengkak.<br /> <br /> Selain itu, tingkat pengangguran yang semakin tinggi menjadi alasan pemerintah membuka sektor perekonomian. Setidaknya ada sembilan sektor perekonomian yang telah dibuka, yaitu pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. Akan tetapi, pembukaan sektor-sektor ini pun tidak akan berjalan dengan baik. Manakala wabah semakin banyak dan masyarakat tidak menjalankan protokol kesehatan.<br /> <br /> Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr. Iwan Ariawan menyampaikan, dengan jumlah kasus yang masih terbilang tinggi, maka penerapan new normal berisiko tinggi terhadap makin masifnya penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut dikatakan Iwan dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Para Syndicate. (CNN Indonesia,21/6/2020)<br /> <br /> Sedangkan menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, menuturkan sikap gegabah pemerintah dalam membuka kembali sembilan sektor ekonomi dan penerapan AKB menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat ikhwal pencegahan penyebaran transmisi lokal virus Covid-19. Hermawan berpendapat sejumlah masyarakat pada akhirnya menganggap langkah itu menunjukkan kondisi yang sudah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. (Bisnis.com, 20/6/2020)<br /> <br /> Sementara menurut juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, menyebut masih tingginya kasus baru Covid-19 karena pelacakan yang dilakukan secara agresif. (Kompas.com, 20/06/2020). Hal tersebut akan mempercepat pelacakan orang yang terkena virus dan segera diberikan tindakan ujarnya.<br /> <br /> Dilema memang. Akan tetapi, peran dan tugas negara sangat diperlukan oleh masyarakat. Adalah tanggung jawab negara untuk melakukan tes dan pelacakan agar memastikan individu terinfeksi tidak menularkan ke yang sehat. Juga merupakan kewajiban negara mencari jalan keluar jitu bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pembatasan selama masa karantina. Semestinya kelesuan ekonomi yang dialami pelaku ekonomi raksasa/kapitalis tidak menjadi pendorong kuat pemerintah memberlakukan new normal dengan risiko mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas.<br /> <br /> Hal tersebut tidak terjadi pada masa pemerintahan Islam. Dimana ketika ada wabah melanda. Negara hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi rakyatnya. Dengan memberlakukan sosial distancing dan karantina wilayah serta menjamin semua kebutuhan pokok masyarakat yang terkena wabah. Negara memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan secara cuma-cuma, negara juga mendorong dan memfasilitasi para ilmuan untuk menemukan vaksin. Sebagai upaya pencegahan penularan wabah tersebut. Seperti ketika adanya wabah smollfox yang masuk ke wilayah Turki Utsmani, seorang dokter akhirnya menemukan pengobatannya mirip dengan vaksin yang disebut dengan voraliation.<br /> <br /> Begitulah, khilafah akan berusaha keras untuk memberikan perlindungan nyawa rakyatnya. Adapun untuk masalah pendanaan. Tidak diragukan lagi. Bahwa negara Islam memiliki sumber pendanaan yang sangat berlimpah. Harta negara yang disimpan di baitul mal bisa bersumber dari anfal, ghanimah, fai, khumus, kharaz, Jizyah, harta kepemilikan umum, harta milik negara yang berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pendapatannya. Harta ‘usyur, harta tidak sah dari penguasa dan pegawai negara, harta hasil kerja yang tidak dijinkan syara’, serta harta yang diperoleh dari hasil tindakan curang lainnya. Harta humus barang temuan dan barang tambang, harta yang tidak ada ahli warisnya dan harta orang-orang murtad serta pajak (dharibah).<br /> <br /> Hanya saja untuk pajak ini hanya diberlakukan saat negara dalam kondisi paceklik atau kas kosong, dan ini pun diberlakukan pada orang-orang yang dianggap mampu saja. Artinya pajak ini tidak dilakukan setiap saat dan tidak kepada seluruh masyarakat.<br /> <br /> Demikianlah negara khilafah Islamiyah mampu menyelesaikan permasalahan wabah dengan total hingga wabah berakhir. Sangat jauh sekali dengan sistem yang diterapkan saat ini yakni demokrasi-kapitalisme yang hanya mementingkan para pemilik modal semata dan mengorbankan nyawa rakyat. Semoga pertolongan Allah Swt. segera diberikan kepada kaum muslim yakni dengan tegaknya khilafah Islamiyah.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Islam Solusi Untuk Wabah Corona

Oleh : Verawati, S.Pd (Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan) Fantastis, penambahan kasus Covid-19 tembus angka 1000 dalam wak...

Baca selengkapnya »

Normal Life: Antara Tren Global dan Kesiapan Mental

<div>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-WAmTBpRpN0k/Xv2Su2MAGfI/AAAAAAAACdI/TnMNiaOSBDwMNpd3croUhpk5GNBIz6jAwCLcBGAsYHQ/s1600/20200630_204107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="664" data-original-width="1280" height="166" src="https://1.bp.blogspot.com/-WAmTBpRpN0k/Xv2Su2MAGfI/AAAAAAAACdI/TnMNiaOSBDwMNpd3croUhpk5GNBIz6jAwCLcBGAsYHQ/s320/20200630_204107.jpg" width="320" /></a></div> </div> <div> <br /></div> <div> Oleh: Elta Trimulia</div> <div> <br /></div> <div> “Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bersiap untuk menjalani kehidupan new normal. Dengan kondisi masyarakat dapat kembali hidup normal namun harus menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19”. Kata Menko PMK Muhadjir Effendi dalam video conference bersama Presiden Jokowi (Liputan6.com, 18/5//20).</div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div>  Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti konsep penerapan “new normal” yang dicanangkan oleh World Health Organization (WHO). New normal yaitu kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar (protokol) kesehatan untuk mencegah penyebaran kasus Covid-19.</div> <div> Pemerintah telah merilis beberapa skenario new normal life untuk pekerja (PNS, BUMN, dan Perusahaan) dengan alih-alih untuk menstabilkan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. </div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan skenario ini merupakan pedoman yang disiapkan agar PNS dapat bekerja dengan optimal selama vaksin Corona belum ditemukan, waktu penerapan skenario kerja new normal ini akan bergantung pada arahan dari gugus tugas covid-19 (detik.com, 24/5/2020). </div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr. Hermawan Saputra mengkritik pemerintah tentang persiapan pemerintah dalam menjalankan kehidupan new normal. Menurut beliau “Jadi wacana new normal itu hanya akan efektif bila pada kasus yang sudah berhasil terlewati atau terkendali dengan baik” (merdeka.com 25/5/20). </div> <div> Beberapa syarat yang harus dilakukan untuk menerapkan konsep new normal yang pertama, harus sudah terjadi perlambatan kasus, kedua sudah dilakukan optimalisasi PSBB, ketiga masyarakatnya sudah lebih mawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, dan keempat pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal.</div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Pemerintah pun telah menerbitkan protokol kesehatan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kerja Sektor Jasa dan Perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha. Dalam surat edaran tersebut berisi tentang melakukan pembatasan jarak fisik minimal satu meter, memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak, pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak, dan menggunakan pembatas di meja atau di counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja.</div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Kondisi New Normal Life yang baru dibicarakan langsung diterapkan, langkah yang diambil pemerintah ini di duga terlalu gegabah ,belum saatnya diterapkan karena kasus baru terus meningkat dari hari ke hari. Ini akan membuat persepsi masyarakat seolah-olah telah melewati puncak pandemi Covid-19, namun pada kenyataannya Indonesia belum melewati puncak dan masih diperlukan persiapan dalam new normal tersebut.</div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Di beberapa tempat, new normal life sudah mulai diterapkan dalam bentuk Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pusat-pusat kegiatan ekonomi, pusat-pusat ibadah, sarana dan prasarana transportasi, sudah mulai berjalan meski dengan berupaya menerapkan protokol kesehatan. Kita bahkan dipaksa untuk beradaptasi dengan berbagai ketidakstabilan kondisi, di era pandemi yang belum selesai dan masih terjadi lonjakan tapi kita sudah diminta untuk berdamai dan kita akan menempuh kehidupan new normal. </div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Apakah urgensi dari arah kebijakan new normal? Sudahkah kita mempersiapkan diri bila lonjakan kasus penyebaran Covid-19 ini semakin tinggi? Bagaimana perencanaan dan fasilitas kesehatan apakah sudah cukup memadai?</div> <div> Sejak awal kunci dari penyelesaian pandemi ini yaitu memutus rantai transmisi dengan mereduksi perpindahan orang-orang yang bisa terjadi, sayangnya kebijakan pemerintah yang terlalu banyak pertimbangkan kepentingan penguasa sehingga negara seolah tak berdaya dalam menanggulanginya. Kondisi new normal life dimana masyarakat dipaksa untuk berdampingan dengan virus Corona. Masyarakat belum menyadari sepenuhnya bagaimana yang akan terjadi pada gelombang kedua lonjakan yang tinggi pandemi covid-19. Kesiapan mental masyarakat yang dipertaruhkan, disatu sisi konsep new normal ini adalah hal positif  bagi orang-orang yang mendapatkan kerugian yang terkena dampak wabah Covid-19. Tetapi disisi lain ini adalah ancaman buruk bagi mental masyarakat karena tidak adanya kesiapan pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Masyarakat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19 sedangkan pemerintah tidak menyediakan kelayakan dalam bidang kesehatan untuk mencegah Covid-19 ini sendiri.</div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Menurut Yanuar Nugroho, penasihat Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), kalau masyarakat hidup bersama dengan virus ini, tapi tidak ada measure secara khusus untuk melindungi mereka yang rentan maka sama saja menghadapkan mereka dengan maut. Peta penyebaran Covid-19 tidak jelas karena tidak adanya tes masif untuk mendeteksinya. Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, Indonesia harus bersiap menghadapi pandemi Covid-19 gelombang kedua jika pemerintah menerapkan new normal saat angka penularan virus Covid-19 masih tinggi.</div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div>  Jumlah kasus yang terpapar Covid-19 di Indonesia yang tercatat pada tanggal 09 Juni 2020 orang yang positif bertambah 1043 kasus menjadi 33.076, Sembuh 510 menjadi 11.414 dan yang meninggal 40 menjadi 1.923. </div> <div> Kondisi ini akan menambah penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Hal ini menambah karut marut kebijakan dalam penanganan Covid-19. </div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Ini adalah gambaran buruk kebijakan dalam sistem, wujud tak bertanggungjawab rezim penguasa pada keselamatan dan kesehatan rakyatnya. New normal adalah wujud dari rezim penguasa lebih berorientasi pada pertumbuhan laju ekonomi dan abai terhadap penanganannya. Rezim seperti ini sangat dibenci oleh Allah Swt.</div> <div>  Nabi Muhammad saw. bersabda: </div> <div> <br /></div> <div> “Manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari-Nya adalah pemimpin yang jahat.” (HR. At-Tirmidzi).</div> <div> <br /></div> <div> “Barang siapa membahayakan seorang muslim, maka Allah pasti membahayakan dirinya dan barangsiapa menyengsarakan seorang muslim maka Allah pasti akan menyengsarakannya” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).</div> <div> <br /></div> <div> Lantas bagaimana pandangan Islam mengenai penerapan new normal life?</div> <div> <br /></div> <div> Dalam konsep maupun fakta penerapan sistem Islam dimasa normal (bukan pandemi), daulah Islam wajib menjamin kehidupan rakyat yang aman dan sejahtera. Apalagi pada saat masa pandemi terjadi, Daulah lslam akan menjadi garda terdepan. Daulah Islam akan lebih serius dalam memfasilitasi sarana kesehatan dan kebutuhan rakyatnya. Konsep Islam mengatur bahwa tugas pemerintah adalah melalukan pelayanan terbaik pada seluruh rakyatnya termasuk dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan tanpa pandang bulu baik yang kaya ataupun yang miskin, pengusaha, pekerja dan rakyat secara umum.</div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Nabi Muhammad saw. bersabda : “pemimpin itu adalah pelayanan. Dan dia bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya”. </div> <div> Namun pada hari ini ketika penguasa menerapkan sistem kapitalis sekuler yang selalu menghitung untung rugi, jaminan itu tidak mudah didapatkan oleh rakyat.</div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Solusinya adalah Islam yang berasal dari zat yang paling mengetahui dan menguasai segala sesuatu yang diterapkan. Islam telah mengatur sejak awal bagaimana menangani wabah. Dari kitab Shahih Muslim Rasulullah saw bersabda : </div> <div> <br /></div> <div> “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah disuatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR. Bukhari dan Muslim). </div> <div> <br /></div> <div> Namun ketika wabah meluas sehingga aktivitas keluar rumah harus dibatasi tentu Islam juga memiliki kesiapan perlindungan untuk menanggulanginya. Untuk itu dibutuhkan perlindungan optimal bagi rakyat dan penguasa tidak boleh abai dalam menangani wabah. Semua kebutuhan dasar masyarakat harus dijamin oleh negara. </div> <div> <br /></div> <div> Sebagaimana firman Allah swt: </div> <div> <br /></div> <div> “Apabila kamu ditolong Allah, maka tidak akan ada yang sanggup mengalahkan kamu dan menghinakan kamu. Maka siapakah yang dapat menolong kamu setelah pertolongan Allah? Dan kepada Allah-lah orang-orang beriman hendaknya bertawakal.” (QS. Al-Imran[3] :160)</div> <div> <br /></div> <div> Semua itu tentu bisa terlaksana jika para pemimpin menjalankan tuntunan islam dalam mengatasi wabah. Namun jika para pemimpin tetap memilih jalan kapitalisme sebagai solusi yang menjadikan faktor ekonomi diatas segalanya maka rakyat tidak akan lepas dari penderitaan. Rasulullah saw.  bersabda :</div> <div> <br /></div> <div> “Siapa yang diserahi Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak memperdulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memperdulikan kebutuhan dan kepentingan mereka pada hari kiamat” (HR.Abu Daud dan At-Tirmidzi).</div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Sudah saatnya umat sadar, untuk menyandarkan segala permasalahan hanya kepada aturan Allah Swt agar hidup kita senantiasa dipenuhi dengan keberkahan. Hanya sistem Islam yang mampu menjamin dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dunia pada saat ini.</div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih</div> <div> baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS.al- Maidah[5]:50)</div> <div> <br /></div> <div> Wallahu a’lam bishawab.</div>

Normal Life: Antara Tren Global dan Kesiapan Mental

  Oleh: Elta Trimulia “Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bersiap untuk menjalani kehidupan new normal. Dengan kondisi masya...

Baca selengkapnya »

Modus Kotor Sang Predator

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-BZLda4PQ7uw/Xv2N-Z4DJGI/AAAAAAAAE88/I0e1N0RxplY2ujkyGnb7Sn3Hzr52WIXkACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200702_142242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1023" data-original-width="763" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-BZLda4PQ7uw/Xv2N-Z4DJGI/AAAAAAAAE88/I0e1N0RxplY2ujkyGnb7Sn3Hzr52WIXkACLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200702_142242.jpg" width="238" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Anna Ummu Maryam</div> <div style="text-align: center;"> (Pegiat Literasi Peduli Negeri)</div> <br /> Sepak terjang FCL guru les musik di Sukabumi masih diselidiki personel Sat Reskrim Polres Sukabumi, pengakuan pria 23 tahun itu mencabuli 19 bocah juga masih ditelusuri polisi.<br /> <br /> Saat melancarkan aksi bejatnya, selain mengajarkan alat musik pelaku juga mengaku memiliki ilmu kanuragan dan akan mentransfer ilmunya kepada korban. Ketika korban menolak, maka ditakut-takuti akan diikuti oleh makhluk gaib.<br /> <br /> "Peristiwa itu diketahui orang tua korban pada Sabtu (27/6), korban mengaku mendapat perlakuan cabul dari pelaku. Ketika kita tindak lanjuti ternyata korbannya saat itu ada empat orang," kata Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Rizka Fadhila, Senin (DetikNews.com, 29/6/2020).<br /> <br /> Polres Nagan Raya, Provinsi Aceh, hingga Sabtu (18/4) siang masih mengamankan seorang tersangka berinisial AW (25) warga sebuah desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, karena diduga mencabuli seorang bocah perempuan berusia 10 tahun.<br /> <br /> “Tersangka AW kita tangkap karena diduga mencabuli bocah yang merupakan tetangga sendiri,” kata Kapolres Nagan Raya, Aceh, AKBP Risno SIK di Suka Makmus, Sabtu.<br /> <br /> Tersangka AW ditangkap polisi pada Jumat (17/4) malam sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah di kawasan Desa Keudee Linteung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.<br /> (AntaraAceh.com, 18/4/2020)<br /> <br /> Waspada Kemanan Anak<br /> <br /> Kian hari setiap keluarga ketakutan akan keamanan anak mereka. Bagaimana tidak, dalam beberapa hari saja predator anak kian ramai kembali diperbincangkan yang terjadi diberbagai daerah.<br /> <br /> Biasanya seorang ibu merasa tenang membiarkan anaknya bermain bersama teman-temannya di luar rumah. Namun kini harus ekstra hati-hati karena predator anak selalu mengintai di tengah kelalaian orang tua yang<br /> mengawasi anak mereka.<br /> <br /> Tentu ini adalah permasalahan yang serius dimana anak sudah tidak aman lagi berkumpul dan bermain bersama teman-temannya. Pengalaman yang pahit yang dirasakan oleh anak ini pasti akan berdampak pada mental dan fisiknya pada masa yang akan datang.<br /> <br /> Terlebih jika hal tersebut disertai kekerasan yang menimbulkan trauma akut pada anak yang akan berefek hingga waktu cukup lama.<br /> <br /> Dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<br /> <br /> Ini adalah sedikit gambaran dari banyaknya peraturan untuk mengatur tindakan kekerasan pada anak. Namun amat disayangkan, bukan malah berkurang dan takut para pelaku pedofil dalam melakukan aksinya namun makin banyak saja korbannya.<br /> <br /> Segala cara telah ditempuh namun tak mampu menekan secara signifikan pelaku kejahatan terhadap anak. Ini menandakan bahwa kerja aparat keamanan harus lebih ekstra. Dan semua pihak harus bekerjasama dalam menjaga generasi agar hidup aman bermain bersama temannya.<br /> <br /> Selain itu, ini juga membuktikan sistem kapitalis liberal sekular yang ada tidak mampu menyelesaikan permasalahan dan memberikan efek yang berat bagi pelaku kejahatan untuk menghentikan tindakannya.<br /> <br /> Hal ini wajar terjadi karena aturan ini berasal dari buatan manusia. Tindakan dan pandangan manusia terkait fakta dalam memberikan solusi sejatinya tidak akan mampu menuntaskan permasalahan. Mengapa demikian?.<br /> <br /> Karena peraturan yang lahir dari akal manusia tidak akan mampu mencapai hakekat kebenaran karena dicampuri oleh hawa nafsu dan kepentingan. Sehingga wajar setiap peraturan terus berganti dan tidak menyentuh akar permasalahan.<br /> <br /> Keamanan Anak Dalam Islam<br /> <br /> Islam hadir sebagai penjelas keimanan yang komplit. Karena selain mengatur ibadah kepada penyembahan yang benar, Islam juga menjelaskan tata cara penyelesaian permasalahan yang dialami manusia dari bangun tidur hingga bangun negara.<br /> <br /> Menjadikan solusi ini sebagai solusi adalah konsekuensi dari keimanan itu sendiri. Sehingga wajar Islam adalah agama yang istimewa karena dilengkapi penyelesaian masalah yang unik.<br /> <br /> Dalam pandangan Islam pelaku pedofil haram dihukum kebiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw dalam hadist. Dalil yang menunjukkan haramnya kebiri adalah hadits-hadits shahih, di antaranya dari Ibnu Mas’ud ra, dia berkata, ”Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi saw sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami berkata (kepada Nabi saw), ‘Bolehkah kami melakukan pengebirian?’ Maka Nabi saw melarang yang demikian itu.”<br /> <br /> (HR Bukhari no 4615; Muslim no 1404; Ahmad no 3650; Ibnu Hibban no 4141). (Taqiyuddin An Nabhani, An NizhamAl Ijtima’i fi Al Islam, hlm. 164; Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 19/119).<br /> <br /> Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga haram hukumnya membuat jenis hukuman di luar ketentuan syariah Islam. (QS Al Ahzab : 36). Rincian hukumannya adalah :<br /> <br /> Pertama, jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (had az zina), yaitu dirajam jika sudah muhshan (menikah) (HR Bukhari no 6733, 6812; Abu Dawud no 4438) atau dicambuk seratus kali jika bukan muhshan (QS An Nuur : 2);<br /> <br /> Kedua,  jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain;<br /> <br /> Ketiga, jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (at taharusy al jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya ta’zir. (Imam Syaukani, Nailul Authar, hlm. 1480; Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hlm. 93).<br /> <br /> Sanksi yang lahir dalam Islam memiliki dua efek yaitu efek jera bagi pelaku kejahatan dan efek penebus dosa bagi pelaku kemaksiatan atau kejahatan. Sehingga setiap orang akan benar-benar berfikir serius sebelum konsekuensi yang berat ini diterimanya.<br /> <br /> Penerapan sistem yang memberikan ketenangan hidup kepada manusia ini diterapkan oleh negara sebagai sistem kehidupan. Maka wajar tindakan kriminalitas dapat ditekan sekecil mungkin.<br /> <br /> Rasulullah saw dalam membangun negara Islam di Madinah dan dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya telah memberi contoh dan teladan kepada kita bahwa hanya aturan yang berasal dari Allah Swt lah satu-satunya peraturan yang benar yang harusnya diterapkan dalam kehidupan bernegara.<br /> <br /> Maka jika ingin mengembalikan keamanan bagi seluruh manusia maka penerapan Islam secara kaffah adalah mutlak untuk diterapkan.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab

Modus Kotor Sang Predator

Oleh : Anna Ummu Maryam (Pegiat Literasi Peduli Negeri) Sepak terjang FCL guru les musik di Sukabumi masih diselidiki personel Sat ...

Baca selengkapnya »

Digdaya Membawa Petaka

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-2SDckv7Hjjs/Xvv14vwmJII/AAAAAAAAA_Q/LqPH9Xafx-wEXjgtmNb6Xrkvb4D80r7xgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200701-WA0017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-2SDckv7Hjjs/Xvv14vwmJII/AAAAAAAAA_Q/LqPH9Xafx-wEXjgtmNb6Xrkvb4D80r7xgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200701-WA0017.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Nisa Revolter</div> <div style="text-align: center;"> Praktisi Pendidikan</div> <br /> Akan datang suatu masa dimana kezaliman akan terpatahkan oleh kebenaran. Pada suatu masa dimana kejahatan akan sirna oleh kebaikan. Saat itu segala tipu daya tiada berguna sama sekali. Sebab ada Sang Maha Pengatur Tipu Daya berperan.<br /> <br /> Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:<br /> "Dan demikianlah pada setiap negeri Kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya." (QS. Al-An'am : 123)<br /> <br /> "Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." (QS. Ali 'Imran : 54)<br /> <br /> Sebagai seorang muslim tentu kita mengambil banyak pelajaran dari kisah para rasul. Sejak manusia diciptakan oleh Allah, turut bersama aturan yang mengaturnya. Aturan itulah yang dijadikan petunjuk. Diberikan melalui para rasul untuk disampaikan kepada umatnya.<br /> <br /> Apakah seluruh manusia menerima? Ternyata tidak, hanya sebagian kecil saja yang mau mengikuti petunjuk para rasul, kebanyakan menolak. Tak hanya menolak, bahkan mereka mengecam, memberikan stigma negatif, hingga berani membunuh para nabi.<br /> <br /> Sering kita mendengar sejarah selalu berulang, hanya berganti orang tapi memainkan peran yang sama. Benar saja, seperti penyiksaan yang didapatkan oleh Rasulullah Muhammad saw., ketika menyampaikan risalah Islam kala itu, tak semudah sekarang. Rasulullah pernah dicaci, dilempari kotoran hewan, bahkan mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy.<br /> <br /> Begitu juga ternyata yang dialami para rasul sebelum Muhammad saw. hadir di dunia. Semuanya telah tercatat dalam kitab Allah, kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Ketika Nabi Syu'aib menyeru kepada umatnya, penduduk Madyan untuk menghentikan perbuatan curang dan kembali taat kepada Allah.<br /> <br /> Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:<br /> "Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (Kiamat)."<br /> <br /> "Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan."<br /> <br /> "Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu."<br /> <br /> "Mereka berkata, “Wahai Syuaib! Apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."<br /> <br /> "Dia (Syuaib) berkata, “Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali."<br /> <br /> "Dan wahai kaumku! Janganlah pertentangan antara aku (dengan kamu) menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Luth tidak jauh dari kamu."<br /> <br /> "Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih.”<br /> <br /> "Mereka berkata, “Wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami.”"<br /> <br /> "Dia (Syuaib) menjawab, “Wahai kaumku! Apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, bahkan Dia kamu tempatkan di belakangmu (diabaikan)? Ketahuilah sesungguhnya (pengetahuan) Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."<br /> <br /> "Dan wahai kaumku! Berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah! Sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.”<br /> <br /> "Maka ketika keputusan Kami datang, Kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat Kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya,"<br /> <br /> "Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madyan sebagaimana kaum Tsamud (juga) telah binasa." (QS. Hud : 84-95)<br /> <br /> Dari ayat-ayat tersebut kita belajar bahwa sesungguhnya apa yang diinginkan para nabi dan rasul tersebut bukanlah untuk harta atau kedudukan, melainkan taat dan tunduk hanya kepada Allah semata. Demikianlah apa yang dilakukan Nabi Syuaib terhadap kaum Madyan. Namun, respon mereka justru berkebalikan. Penduduk Madyan merencanakan merajam Nabi Syuaib. Sebab kesombongannya, kaum Madyan dibalas tunai oleh Allah, binasa sebagaimana kaum sebelumnya.<br /> <br /> Kaum Madyan bukanlah orang biasa, tentu mereka hidup bergelimang harta, tak pernah sedikitpun merasa kekurangan. Namun kesombongan yang menjadikan mereka lumpuh tak berdaya. Kedigdayaan percuma di hadapan Sang Maha Digdaya. Begitulah Allah memberikan peringatan agar dijadikan pelajaran oleh umat manusia.<br /> <br /> "Dan betapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, (padahal) mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka (umat yang belakangan) ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian (dari kebinasaan bagi mereka)?"<br /> <br /> "Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya." (QS. Qaf : 36-37)<br /> <br /> Ciri yang dibinasakan oleh Allah jelas dalam ayat tersebut. Pertama, "lebih hebat". Kekuatan militer yang tangguh dan kekuasaan wilayah yang luas sangat lekat dengan ciri yang dimaksud. Kedua, "menjelajah di beberapa negeri", maksudnya kekayaannya membentang sepanjang wilayah lengkap dengan aneka arsitek yang sarat akan kekuasaan.<br /> <br /> Tentu ciri tersebut tak hanya dimiliki kaum Madyan di masa dulu, di masa Rasulullah saw. pun ketika menyerukan Islam di Makkah, hegemoni kafir Quraisy mendominasi kota Makkah. Lalu ketika Rasulullah saw. menyerukan Islam kepada mereka, semua mengabaikan kecuali sedikit dari kalangan mereka yang menerima.<br /> <br /> Upaya menghancurkan risalah Islam oleh kafir Quraisy dengan kekuatannya agar orang-orang meninggalkan agama Islam justru tak berarti apa-apa. Penduduk Makkah berbondong-bondong memeluk agama Islam. Apakah kaum kafir Quraisy tak punya kekuatan? Tentu pengaruh mereka sangat besar, tapi sekali lagi akan percuma jika hanya untuk menolak bahkan menentang agama Allah.<br /> <br /> Begitu juga di masa sekarang, ketika hegemoni kapitalisme, dimana para pengembannya menunjukkan kedigdayaannya. Lambat laun akan binasa sebab mengingkari bahkan mengabaikan perintah Allah.<br /> <br /> Kapitalisme dengan asasnya memisahkan agama dari kehidupan, jelaslah agama dimarginalkan dalam mengurus umat. Aturan yang diambil jauh dari Islam. Padahal mayoritas pengembannya adalah umat muslim. Lihat saja, di luar sana identitas muslimah tapi tak menutup aurat, muslim tapi salat wajib pun tak pernah, muslim tapi membuka Al-Qur'an pun enggan, apalagi mengamalkannya. Bahkan Al-Qur'an dijadikan bahan lelucon.<br /> <br /> "Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah : 174)<br /> <br /> "Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar) dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira yaitu azab yang pedih." (QS. Ali 'Imran : 21)<br /> <br /> Demikianlah ketika telah sampai kepada mereka aturan Allah melalui lisan mulia para nabi dan rasul, maka tiada jalan lain kecuali taat. Hendaknya kisah lampau dijadikan pelajaran akan kehancuran yang didapatkan akibat penentangan terhadap Allah dan menolak perintah-Nya. Betapa mudahnya Allah meluluhlantakkan siapa saja penentang-Nya dan yang menjadikan utusan-Nya sebagai bahan olokan. Bukankah kehancuran ini menunjukkan betapa lemahnya manusia di hadapan Allah sekalipun memiliki kekuasaan seluas langit dan bumi? Maka mengapa masih ingkar?<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Digdaya Membawa Petaka

Oleh : Nisa Revolter Praktisi Pendidikan Akan datang suatu masa dimana kezaliman akan terpatahkan oleh kebenaran. Pada suatu masa d...

Baca selengkapnya »