Ibadah Dihambat, Ekonomi Diangkat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-kWtQZWEaEtA/XsjHpIEy1nI/AAAAAAAAATk/D6wbsKq2WHMWhPjy2l9bkoDpL9KhIByXwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200523-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" border="0" data-original-height="937" data-original-width="960" height="312" src="https://1.bp.blogspot.com/-kWtQZWEaEtA/XsjHpIEy1nI/AAAAAAAAATk/D6wbsKq2WHMWhPjy2l9bkoDpL9KhIByXwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200523-WA0009.jpg" title="Mariya tulus Qibtydaiyah" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <h2> <span style="color: purple; font-size: small;"><u>Mariyatul Qibtiyah, S. Pd (Member AMK) </u></span></h2> </div> <b>lenteranyahati.com</b>--Anggota Komisi Agama DPR RI John Kennedy Azis mengkritik pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi virus corona (Covid-19). John mencontohkan kasus IKEA Alam Sutera yang viral beberapa hari lalu. Dia mengaku tak habis pikir dengan pemerintah yang membiarkan pusat perbelanjaan ramai pengunjung di tengah penerapan PSBB.<br /> Politikus Partai Golkar itu berkata umat Islam tak masalah jika diminta beribadah di rumah. Namun menurutnya, pemerintah harus bersikap adil menerapkan kebijakan itu di sektor lain. (CNNIndonesia, 12/05/2020)<br /> <br /> Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. Beliau mempersoalkan sikap pemerintah yang tetap melarang masyarakat berkumpul di masjid. Anwar mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak tegas terhadap kerumunan yang terjadi di bandara.<br /> Anwar menilai, kebijakan pemerintah mengenai pengecualian perjalanan transportasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) ini sebagai sebuah ironi. Karena, kata Anwar, kebijakan ini bertentangan dengan sikap pemerintah Indonesia yang bersikeras ingin memutus rantai penyebaran virus corona.<br /> <br /> Anwar mengakui pemerintah telah menjunjung tinggi fatwa MUI yang mengimbau umat untuk beribadah di rumah. Bahkan, imbauan ini masif dilakukan di beberapa masjid. Namun, ia heran karena tidak ada petugas yang melarang masyarakat berkumpul di ruang publik, seperti misalnya bandara. Inilah yang disebut Anwar sebagai ironi. (detikNews, 17/05/2020)<br /> <br /> Ungkapan-ungkapan kekecewaan ini memang dapat dimaklumi. Di satu sisi, pemerintah menyatakan hendak memutus rantai corona. Namun, di sisi yang lain, pemerintah melonggarkan transportasi umum serta tempat perbelanjaan. Sedangkan beribadah di masjid tetap dilarang.<br /> <br /> Padahal, saat bulan Ramadan seperti ini, kaum muslimin sangat merindukan melaksanakan ibadah di masjid. Misalnya melaksanakan salat Tarawih tadarus, serta melakukan iktikaf. Terlebih, pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Saat kaum muslimin berharap bertemu dengan Lailatul Qadar. Sebab, seseorang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar akan mendapat pahala yang lebih baik dari beribadah selama seribu bulan.<br /> <br /> Demikian pula dengan pelaksanaan salat Idulfitri. Salat yang hanya dilaksanakan satu tahun sekali ini pun terancam tidak dapat dilaksanakan oleh kaum muslimin. Semua itu dilakukan untuk membantu program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19.<br /> <br /> Namun, pengorbanan kaum muslimin itu seolah tidak ada gunanya. Sebab, pemerintah justru mengizinkan transportasi umum beroperasi kembali. Pasar serta pusat perbelanjaan juga kembali dibuka. Maka, masyarakat pun tumpah ruah di bandara, pasar tradisional, maupun pasar swalayan. Mereka tak lagi menjaga jarak. Bahkan, sebagian dari mereka tidak mengenakan masker. Seolah, mereka tidak lagi merasa khawatir atau takut akan tertular virus corona.<br /> <br /> Meski demikian, pemerintah terkesan mengabaikan semua itu. Hal itu karena sejak awal pemerintah lebih memperhatikan aspek ekonomi dibandingkan keselamatan masyarakat. Maka, segala hal yang dipandang mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan. Meskipun hal itu harus dibayar mahal dengan hilangnya nyawa ribuan rakyatnya.<br /> <br /> Penerapan sistem ekonomi kapitalislah yang menjadi penyebabnya. Sistem yang hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, yang dikejar hanyalah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi itu dinilai akan naik, jika aktivitas ekonomi tetap berjalan. Karena itu, pemerintah memilih untuk menggiatkan kembali aktivitas ekonomi. Meskipun ada bahaya besar yang mengancam keselamatan rakyat sebagai akibat dari pilihan tersebut.<br /> <br /> Namun, hal itu ternyata tidak berlaku pada rumah ibadah seperti masjid. Adanya relaksasi untuk kegiatan di masjid, masih sekadar wacana. Karena itu, aktivitas salat Tarawih, dan salat Idulfitri belum bisa dilaksanakan di masjid. Padahal, melakukan penyelenggaraan ibadah dengan protokol Covid-19, memungkinkan untuk dijalankan. Karena itu, ada kesan, seolah-olah pemerintah hanya memperhatikan masalah ekonomi, tapi menghambat ibadah umat Islam.<br /> <br /> Kebijakanan seperti ini, tentu tidak akan diambil oleh penguasa yang menerapkan Islam. Dalam Islam, nyawa seorang manusia lebih berharga dibandingkan dengan dunia. Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,<br /> لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ<br /> “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai dan Turmudzi)<br /> <br /> Karena itu, penguasa yang menerapkan Islam akan berusaha untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Namun, bukan berarti aspek ekonomi dikesampingkan. Sebab, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar. Karena itu, terpenuhinya semua kebutuhan itu merupakan tanggung jawab pemerintah.<br /> <br /> Pada saat yang sama, pemerintah juga tetap memperhatikan masalah ibadah. Sebab, beribadah merupakan salah satu kebutuhan naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Apalagi sebagai seorang muslim yang senantiasa menghubungkan setiap aktivitasnya dengan keimanan kepada Allah Swt. Tentu saja, semua itu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan rakyat. Dengan demikian, semua akan berjalan tanpa harus mengorbankan salah satunya.<br /> <br /> Karena itu, sudah saatnya kita kembali menerapkan Islam. Menerapkan kembali aturan yang pernah membawa kaum muslimin sebagai umat terbaik. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. serta para sahabat beliau. Agar kehidupan kita berjalan seimbang. Tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tapi juga aspek ibadah. Dengan demikian, dunia dan akhirat dapat diraih tanpa mengabaikan salah satunya.<br /> <br /> Wallaahu a'lam bishshawaab.

Ibadah Dihambat, Ekonomi Diangkat

Mariyatul Qibtiyah, S. Pd (Member AMK)  lenteranyahati.com --Anggota Komisi Agama DPR RI John Kennedy Azis mengkritik pemerintah yang ...

Baca selengkapnya »

Kebijakan Tak Konsekuen, Picu Gejolak Rakyat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-8Q4Zvezn1Ko/Xsi7JPhZ1YI/AAAAAAAAEKQ/Mqbe4nflN_sM8FIdDsnFI0O7-f92omFdQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200523_125339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="959" data-original-width="1280" height="239" src="https://1.bp.blogspot.com/-8Q4Zvezn1Ko/Xsi7JPhZ1YI/AAAAAAAAEKQ/Mqbe4nflN_sM8FIdDsnFI0O7-f92omFdQCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200523_125339.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Luluk Kiftiyah</div> <div style="text-align: center;"> Member Akademi Menulis Kreaktif</div> <br /> Kebijakan pemerintah yang tak konsekuen, seperti mudik-pulang kampung, mudik lokal, pembukaan bandara, pembukaan stasiun kereta jarak jauh, diadakannya konser musik, bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave virus Covid-19 di Indonesia.<br /> <br /> Faktor lain pemicu gelombang kedua adalah pengelolaan kebijakan dan aturan yang parsial, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hanya diberlakukan di beberapa daerah, sehingga tidak ada aturan ketat hilir mudik bagi warga di perbatasan.<br /> <br /> Aturan plin-plan ini menyebabkan rakyat tak patuh protokol lagi. Sebab, apa yang di intruksikan hari ini akan berbeda dengan besok, berikut di antaranya;<br /> <br /> Pertama, kita liat saja di pelabuhan Ketapang - Banyuwangi, terlihat ribuan pemudik menggotong kardus. Pemandangan ini, seperti situasi mudik di tahun-tahun sebelum ada pandemi. Bahkan, para pemudik tidak mengindahkan himbauan jaga jarak untuk menekan penyebaran Covid-19. Rata-rata mereka memaksakan diri pulang kampung, karena sudah tidak ada pekerjaan lagi di Pulau Dewata. (suara.com, 19/5/2020)<br /> <br /> Kedua, pernyataan menteri agama (Menag), Fachrul Razi terkait pelarangan melakukan sholat Ied di lapangan atau pun di  masjid-masjid, "Hendaknya kita semua taat dengan aturan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kewilayahan yang antara lain berbicara pembatasan kegiatan keagamaan dilakukan di dalam rumah sendiri bersama keluarga inti," ujarnya.<br /> <br /> Padahal, sebelumnya BPIP telah menggelar konser tanpa mengindahkan protokol Covid-19. Dalam hal ini seolah kebijakannya sengaja mendiskreditkan kaum muslim. Sebab ada pelarangan untuk melakukan sholat Ied dilapangan atau di masjid-masjid, tetapi disisi lain mereka menggelar konser dengan dalih penggalangan dana untuk masyarakat terdampak Covid-19.<br /> <br /> Alhasil, aktivitas konser itu mendapatkan kritik dari netizen, apalagi konser yang menghabiskan banyak dana untuk membayar artis ternama itu hanya mengantongi Rp. 4 miliar. Bukankah lebih baik, jika dana untuk konser tersebut dialokasikan ke korban Covid-19 atau pada masyarakat yang terdampak?<br /> <br /> Keadaan ini membuat netizen membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh seorang mualaf asal Jogja, dia memutuskan menjual hampir seluruh hartanya guna membantu tenaga kesehatan dan warga terdampak virus corona (Covid-19), dengan total sekitar Rp12 milyar. (Jogja.suara.com, 14/5/2020)<br /> <br /> Ketiga, lihat saja pemandangan ramainya pusat perbelanjaan di mall-mall, entah karena mereka tak paham atau nekat demi keadaan dan keinginan. Bagi masyarakat yang sadar, situasi ini tentu dirasa sangat memprihatinkan. Banyak politisi, pengamat, aktivis, akademisi, dan praktisi yang protes keras akan sikap rezim yang mencla-mencle dan gampangan dalam urusan nyawa rakyat.<br /> <br /> Itulah kenapa di medsos kini viral tagar #IndonesiaTerserah. Apalagi muncul pernyataan baru dari Presiden Jokowi, bahwa masyarakat harus bisa berdamai dengan virus Covid-19. Karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan terdapat potensi0 bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat. (kompas.com, 15/5/2020)<br /> <br /> Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita diminta untuk hidup berdampingan dengan virus mematikan? Entah bagaimana bisa narasi berbahaya ini digemborkan.<br /> <br /> Dari fakta di atas, jelas pemerintah abai dan lepas tangan dalam menyelesaiakan masalah ini. Jika hanya karena untuk menjalankan roda perekonomian kembali, lalu pemerintah mengorbankan keselamatan rakyatnya sungguh ini tidak dibenarkan. Sehingga wajar jika timbul pertanyaan dari masyarakat, untuk siapa mereka bekerja? Untuk rakyat atau segelintir orang? Karena sering kali kebijakan tesebut melukai hati rakyat.<br /> <br /> Inilah wajah asli pemimpin yang bersandar pada hukum manusia Kapitalis. Ketika negara sedang ditimpa wabah, bukannya bertaubat dan mendekatkan diri pada Allah Swt melainkan malah mengundang murka-Nya.<br /> <br /> Berbeda dengan pemimpin yang bersandar pada hukum Allah (Islam), mereka semata-mata menjalankan kepemimpinannya untuk kepentingan rakyatnya bukan kepetingan tuannya. Sebab mereka paham, bahwa seorang pemimpin adalah pelayan umat, apabila dalam masa jabatannya dia mendzholimi rakyatnya, maka neraka di depan mata. Seperti hadist di bawah ini,<br /> <br /> أَيُّمَا رَاعٍ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّهَا فَهُوَ فِي النَّارِ<br /> <br /> “Siapa pun yang diangkat memegang tampuk kepemimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka.” (HR. Ahmad)<br /> <br /> Wallaahu a’lam bishshawab.

Kebijakan Tak Konsekuen, Picu Gejolak Rakyat

Oleh : Luluk Kiftiyah Member Akademi Menulis Kreaktif Kebijakan pemerintah yang tak konsekuen, seperti mudik-pulang kampung, mudik ...

Baca selengkapnya »

Meraih Kemenangan di Hari yang Fitrah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-emK1tMZ0U_c/XsgzBskcQeI/AAAAAAAAEKA/yomC8j40EhM3NY0PLpXUFL3OKtSLOEaKACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200523_031351.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1133" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-emK1tMZ0U_c/XsgzBskcQeI/AAAAAAAAEKA/yomC8j40EhM3NY0PLpXUFL3OKtSLOEaKACLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200523_031351.jpg" width="203" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Yeni Marlina, A.Ma</div> <div style="text-align: center;"> Pemerhati Kebijakan Sosial dan Aktivis Muslimah</div> <br /> Tak terasa, satu bulan kita manjalani hari-hari di bulan berkah, bulan Ramadan yang Allah menurunkan berbagai keutamaan di dalamnya.  Seluruh umat Islam menanti kehadirannya karna ingin mendulang pahala yang telah dijanjikan Allah.<br /> <br /> Spesial ramadan tahun ini, menjadi momentum banyak pelajaran yang bisa dipetik, di saat berbagai masalah kehidupan bukan hanya tataran individu, masyarakat bahkan negara pun tengah dirundung masalah yg tak henti-hentinya. Berbagai krisis, kebijakan yang memberatkan rakyat, proyek-proyek yang sarat menambah hutang luar negeri, dan banyak lagi.  Belum selesai tertangani, Allah datangkan masalah pandami covid-19. Inilah yang saat ini sedang dijalani kaum muslimin di tengah suasana Ramadan. Sebagai tambahan ujian kesabaran dan keimanan tentunya. Siapa yang lulus dalam mensikapinya dan siapa yang tetap merugi tidak membawa pengaruh apa-apa.<br /> <br /> Pada Ramadan kali ini kesabaran kita diuji bukan sekadar oleh lapar dan dahaga.  Namun harus terpanggil peduli dengan nasib sesasa, yang tengah berjuang menghadapi beragam cobaan.  Karena negara yang diharap bisa melindungi sangat jauh dari kata peduli terhadap nasib rakyat ini.<br /> <br /> Sesaat lagi bulan mulia ini akan pamit. Lama lagi bisa kembali harus menunggu sebelas bulan kemudian. Kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Semoga Idul Fitri ini membawa keberkahan bagi kita semua. Pada hari ini sejatinya lahir pribadi-pribadi yang bertakwa. Hasil dari pelaksanaan puasa Ramadan sebulan penuh. Sesuai esensi puasa Ramadan: "la'allakum tattaquun". Allah Swt. berfirman:<br /> <br /> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<br /> <br /> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." (QS al-Baqarah [2]: 183)<br /> <br /> Takwa yang diharapkan tentu takwa yang sebenarnya. Demikian sebagaimana yang juga Allah Swt tuntut atas diri kita:<br /> <br /> يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ<br /> <br /> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah<br /> sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Muslim (QS. Ali Imran [3]: 102)<br /> <br /> Idul Fitri identik dengan Hari Kemenangan. Pada hari ini kita merayakan kemenangan (kemenangan hakiki).<br /> Kemenangan hakiki bukanlah semata mampu menahan makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa selama Ramadan. Namun adalah saat ketakwaan bisa kita raih, yaitu menjalankan semua perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya. Dengan penuh kesungguhan penyerahan total dalam pengaturan Allah, semata-mata ingin mendapatkan ridhoNya.  Bahagia di dunia selamat di akhirat.<br /> <br /> Dengan demikian takwa haruslah total. Harus mewujud dalam segala aspek kehidupan. Takwa juga bukan hanya harus ada pada tataran individual saja. Takwa pun harus ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satu dengan yang lain tidak bisa terpisahkan.<br /> <br /> Iman dan takwa merupakan kunci keunggulan masyarakat Islam. Lihatlah, dengan iman dan takwa, Rasulullah saw. dan para sahabat ra. mampu mengubah masyarakat Arab Jahiliah menjadi masyarakat Islam yang unggul.<br /> <br /> Setelah Rasulullah saw. berhasil mendirikan Negara Islam di Madinah, ketakwaan hakiki benar-benar terwujud. Lahirlah masyarakat Islam yang unggul, meluas hingga menaungi seluruh Jazirah Arab. Negara yang diwariskan beliau ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar ra. dan para khalifah sesudahnya. Saat itu kaum Muslim, di bawah naungan Khilafah Islam, menguasai dua pertiga dunia. Khilafah saat itu sekaligus menjadi negara adidaya yang unggul di berbagai bidang selama berabad-abad lamanya.<br /> <br /> Inilah yang berbeda dengan kondisi saat ini. Negeri-negeri kaum muslimin disekat oleh batas teritorial. Hidup dan mengatur kehidupan masing-masing. Sejak keruntuhan Khilafah Islam pada 1924. Ironisnya yang tersisa hanya umat Islam secara pribadi-pribadi yang berkumpul namun mereka diatur oleh tatanan hukum-hukum kufur. Bahkan dikuasai sebagai negeri-negeri yang terjajah.<br /> <br /> Kondisi inilah yang menjadi bahan muhasabah kita bersama, bagaimana menyelamatkan negeri-negeri kaum muslimin dan masyarakat muslim bisa hidup islami dan sejahtera dalam pengaturan syariat. Semoga momentum ini menjadi pendorong bagi kaum muslimin untuk segera berbenah agar perjuangan ibadah Ramadan tahun ini benar-benar berbuah takwa.  Dan mendapat kemenangan, serta memulai perjuangan untuk lebih dekat dengan Allah Swt.  Banyak pelajaran dari takdir corona yang telah Allah kirim ke seluruh penjuru dunia,,sebagai pertanda dan bukti bahwa manusia sangat lemah. Tidak mampu menghilangkan masalah dengan cara kehebatan manusia.<br /> <br /> Sementara Allah telah menurunkan syariat sejak ratusan tahun yang lalu ke pada teladan kita Nabi Muhammad saw., seperangkat aturan sempurna untuk diikuti termasuk dalam menangani wabah pun sudah dicontohkan di masa Islam.<br /> <br /> Apakah manusia khususnya umat Islam akan tetap menggunakan hukum kapitalis-sekuler buatan manusia atau kembali kepada Islam? Semua dikembalikan kepada kita apakah segera menjadi umat yang menang dengan bersegera melakukan perubahan?<br /> <br /> Perubahan hanya akan terjadi ketika ada keinginan untuk berubah. Allah Swt. tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mereka mau mengubah keadaan diri mereka sendiri:<br /> <br /> إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ<br /> <br /> Artinya: "Sungguh Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka." (QS. al-Ra’d [13]: 11)<br /> <br /> Semoga ibadah kita menyisakan takwa dan kita mampu meraih kemenangan. Jika Allah masih ingin memberikan ujian dan pelajaran bagi manusia, pertanda masih diberi kesempatan atas lalainya manusia. Maka jangan sia-siakan pastikan fitrah kita  kembali pada Islam dan berjuang mewujudkannya.  Mewujudkan kembali tegaknya Institusi Khilafah Islamiyah dalam kepemimpinan seorang kholifah yang akan hadir  sebagai perisai dan junnah bagi umat.  Sehingga kemenangan sejati bagi umat Islam bisa terwujud menjadi Rahmatan lil 'alamiin.<br /> <br /> Inilah kemenangan yang nyata. Pada saat itulah kaum Muslim bergembira atas pertolongan Allah Swt. Demikian sebagaimana firman-Nya:<br /> <br /> وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ<br /> <br /> Artinya: "Pada saat itu bergembiralah kaum Mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa saja yang Dia kehendaki. Dia<br /> Maha kuat lagi Maha Penyayang." (QS. ar-Rum [30]: 4)<br /> <br /> Selamat meraih hari kemenangan, mohon maaf lahir dan batin.  Semoga Allah memudahkan segala perjuangan menyongsong terbitnya fajar Khilafah, Aamiin.

Meraih Kemenangan di Hari yang Fitrah

Oleh : Yeni Marlina, A.Ma Pemerhati Kebijakan Sosial dan Aktivis Muslimah Tak terasa, satu bulan kita manjalani hari-hari di bulan ...

Baca selengkapnya »

Kebijakan Tak Konsisten, Picu Wabah Jilid II

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-389AJSuFxfA/XsiX1T3GYjI/AAAAAAAAAcw/9-5xKnRGxs4D6RXzDygxVoVbzWSEHBpNwCLcBGAsYHQ/s1600/Screenshot_20200523-101417_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="391" data-original-width="720" height="173" src="https://1.bp.blogspot.com/-389AJSuFxfA/XsiX1T3GYjI/AAAAAAAAAcw/9-5xKnRGxs4D6RXzDygxVoVbzWSEHBpNwCLcBGAsYHQ/s320/Screenshot_20200523-101417_1.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Ummu Salman</div> <div style="text-align: center;"> (IRT)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kebijakan pemerintah yang tak konsekuen, seperti pelonggaran aturan bepergian, dan parsial alias per daerah dinilai bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave virus Corona di Indonesia. (cnnindonesia.com, 16/5/2020)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sejak awal, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia memang tak jelas. Ketidakjelasan ini semakin hari semakin terlihat. Terbukti dengan berbagai kebijakan yang antara satu dengan lainnya saling bertentangan. Ketidakmampuan rezim penguasa untuk menanggung konsekuensi lockdown, yang kemudian sebagai gantinya, rezim menerapkan PSBB. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan untuk melonggarkan PSBB pun dikeluarkan, bahkan keluar Permenhub yang kembali membolehkan berbagai moda transportasi untuk beroperasi kembali. Inilah inkonsistensi kebijakan rezim neoliberal.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kebijakan-kebijakan lain dan bahkan membuat rakyat bingung adalah seperi kebijakan mudik-pulang kampung, dimana pernyataan penguasa ketika diundang wawancara ke salah satu televisi swasta, menyatakan bahwa mudik dan pulang kampung adalah dua hal yang berbeda, lalu kemudian menhub mengatakan kalau keduanya sama saja. Diperbolehkannya mudik lokal, pembukaan bandara dan kereta jarak jauh. Semua kebijakan tersebut dinilai inkonsisten dan tak konsekuen.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai selama ini penanganan Covid-19 oleh penguasa itu cenderung lemah dari sisi perencanaan. Hal itu kemudian membuat kesan yang memperlihatkan dalam penerapannya Jokowi sering membuat ‘panic policy’ untuk menangani Covid-19. Oleh karena itu, Trubus pun melihat pernyataan Jokowi kemarin pun bisa jadi menuju arah tersebut. Menurut dia, Jokowi sudah terlampau memberi kesan inkonsisten dalam membuat kebijakan. Sehingga, hal tersebut malah berisiko memperparah ketidakpercayaan publik (distrust) terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. (cnnindonesia.com, 9/5/2020)</div> <br /> Kebijakan Inkonsisten Memperpanjang Masa Wabah<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Mencermati berbagai kebijakan inkonsisten dan tak konsekuen dari penguasa baik pusat maupun daerah, maka ketidakkonsistenan tersebut berpotensi memperpanjang masa wabah berikut konsekuensinya. Tentu hal tersebut sangat berbahaya bagi upaya memutus rantai sebaran virus. Dibukanya kembali bandara dan berbagai moda transportasi jelas akan memicu pergerakan orang banyak dan pergerakan tersebut justru bisa memicu gelombang kedua Ccorona.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sesungguhnya berbagai kebijakan inkonsisten tersebut, menggambarkan tidak adanya renstra penanganan dari rezim penguasa, sekaligus menunjukkan absennya tanggung jawab penuh negara dalam penanganan wabah. Melalui pernyataan untuk berdamai dengan Corona, maka secara tidak langsung, herd immunity sedang dijalankan saat ini. Yang kuat akan bertahan, dan yang lemah akan mati.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kemudian jika melihat alasan berbagai kebijakan inkonsisten tersebut, muaranya adalah agar ekonomi tetap bisa berjalan meskipun berada di tengah pandemi. Ada banyak kepentingan di balik keluarnya berbagai kebijakan tersebut. Dan lagi-lagi rakyat harus siap-siap menjadi korbannya. Dan bisa disimpulkan, bahwa negara sungguh  dikendalikan kepentingan korporasi.</div> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Kebijakan Tak Konsisten, Picu Wabah Jilid II

Oleh : Ummu Salman (IRT) Kebijakan pemerintah yang tak konsekuen, seperti pelonggaran aturan bepergian, dan parsial alias per daer...

Baca selengkapnya »

Hutang Menggunung, Rakyat Terpuruk

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-3D53CrfpCmE/XskLrtGIYWI/AAAAAAAAATw/H-pXpE2gQU8LIlsLW2wicPXcTwlSE9HIQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200523-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="720" height="176" src="https://1.bp.blogspot.com/-3D53CrfpCmE/XskLrtGIYWI/AAAAAAAAATw/H-pXpE2gQU8LIlsLW2wicPXcTwlSE9HIQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200523-WA0008.jpg" width="320" /></a></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: purple;"><u>Oleh: Ida Wahyuni, SE</u></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: purple;"><u>(Komunitas Ibu Peduli Generasi)</u></span></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <b>lenteranyahati.com--</b>Pandemi covid 19 sukses memukul sendi perekonomian negara. Alhasil, para Pejabat sibuk berburu hutang pada IMF dengan dalih APBN negara colep  . Sebagaimana dilansir oleh <a href="http://republika.co.id/">Republika.co.id</a> menyatakan bahwa, kenaikan utang pemerintah pascapandemi semakin mengkhawatirkan. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Dalam tiga bulan pertama 2020, stok utang pemerintah rata-rata bertambah Rp 138,2 triliun per bulan, melonjak 4 kali lipat dari rata-rata periode Juli 2013-Desember 2019.</div> <div dir="ltr"> Imbasnya, beban bunga utang melonjak hampir empat kali lipat dalam satu dekade terakhir, dari Rp 88,4 triliun pada 2010, menjadi Rp 335,2 triliun pada 2020. Pada saat yang sama, pembayaran cicilan pokok utang berlipat lebih dari empat kali, dari Rp 127 triliun menjadi Rp 539 triliun.</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Alokasi belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial selalu merupakan residual belaka, bahkan dengan proporsi yang terus menurun. Secara ironis, hal ini justru semakin memuncak di kala pandemi menghampiri. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <b>Ironi Beban Hutang</b></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Inilah fakta negeri ini, beban hutang sangat mengkhawatirkan dan mencekik. Lebih dari cukup untuk membuat seseorang tidak bisa tidur. Karena entah kapan dan bagaimana bisa terlunasi beban hutang tersebut. lebih-lebih dana yang digunakan untuk membayar hutang berasal dari hutang baru lagi, gali lubang tutup lubang.</div> <div dir="ltr"> Sementara, beban bunga lambat laun semakin meroket. Ibarat sudah jatuh ketiban gunung berapi pula, hancur dan hangus.</div> <div dir="ltr"> <br /> Ironisnya, rakyat yang harus memikul beban hutang tersebut.</div> <div dir="ltr"> Faktanya, rakyat tidak ikut menikmati. Tidak juga dilibatkan atau dimintai restunya untuk menambah hutang negara. Malah lebih banyak lari ke kantong pribadi sang Pejabat. Wajarlah jika korupsi sudah menjadi budaya dan merajalela. Begitupun sang koruptor masih mendapat perlakukan dan fasilitas istimewa di penjara. Sedangkan si Miskin harus menangis penuh luka. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Di sisi lain, SDA dan SDM yang melimpah, tidak digarap dan dikelola dengan maksimal. Justru, diserahkan kepada Pengusaha Kapital dan Koorporasi. Demi sebuah obsesi dan keuntungan pribadi atau kelompok mereka.</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Kemiskinan dan kesenjangan semakin mengangah. Namun Pejabat tak ada sedikitpun rasa iba hanya sebuah pencitraan semata. <br /> Alhasil, kini rakyat menjadi buruh di negeri sendiri. Sumber Daya Alam dikangkangi Asing dan Aseng. Kekayaan bumi inipun diangkut dan dijarah oleh rezim Kapitalis demi memuaskan nafsu mereka.</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Padahal jika Pemerintah amanah dalam setiap kebijakannya, swasembada pangan dan bebas hutang bukanlah sebuah hal yang mustahil. </div> <div dir="ltr"> Beginilah topeng Kapitalisme yang berjalan di atas sistem kemanfaatan. Tak ada standart baku kecuali keuntungan. Jalan terjal keharamanpun tak masalah diterjang demi sebuah kepentingan. Walaupun rakyat menjadi tumbal keserakahan si pemilik modal, tak masalah asal bisa menghantarkan pada tujuan.</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <b>Kedudukan Hutang Dalam Pandangan Islam</b></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Hutang piutang dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah Al-Qardh. Makna Al-Qardh secara etimologi (bahasa) ialah Al-Qath’u berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. </div> <div dir="ltr"> Sedangkan secara terminologis (istilah syar’i), makna Al-Qardh ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan pinjamannya. (Lihat Fiqh Muamalat (2/11), karya Wahbah Zuhaili).</div> <div dir="ltr"> Sejatinya, Islam membolehkan hutang piutang. Namun dalam pengembalianya tidak boleh kurang ataupun lebih, karena keduanya adalah riba. Sementara Allah mengharamkan riba. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Allah berfirman: <br /> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS: Ali 'Imran, Ayat : 130)</div> <div dir="ltr"> Di sisi lain, Rasulullah saw menganjurkan untuk meninggalkan hutang karena banyak kemudharatannya. Hutang menyebabkan kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari.</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Hutang juga dapat membahayakan akhlaq, beliau bersabda: <br /> “Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkiri.” (HR. Bukhari).</div> <div dir="ltr"> Bahkan hutang bisa menjerumuskan orang ke jurang api neraka, Rasulullah bersabda:<br /> “Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya”. (HR. Muslim).</div> <div dir="ltr"> <br /> Itulah mengapa Rasulullah pernah menolak untuk mensholatkan jenazah, seseorang yang mempunyai hutang karena ia tidak meninggalkan warisan apa pun untuk membayar hutangnya. </div> <div dir="ltr"> Begitulah kedudukan hutang dalam pandangan Islam. Maka, sejatinya seorang pemimpin tidak boleh menghidupi rakyatnya dengan hutang yang menggunung. Apalagi membebaninya dengan bunga (riba) yang terus meroket, yang jelas itu diharamkan dalam Islam. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Ironisnya, eksistensi hutang bagi sebuah negara adalah penjajahan. Tak hanya di sektor ekonomi, tapi dalam setiap kebijakan politikpun akan terpaksa tunduk pada negara pendonor. Kedaulatan negara akan dikebiri. Hingga jabatan kepemimpinan hanya menjadi sebuah jargon semu belaka.</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Di sinilah dibutuhkan sebuah sistem dan pemimpin yang tangguh. Yang mampu mensejahterahkan rakyatnya tanpa hutang dan intervensi negara lain. Terbukti hanya sistem Islamlah yang mampu. Dan pernah diterapkan secara kaffah selama 1400 tahun. Yang  mampu menjadi negara adidaya hingga menguasai sepertiga dunia. Bahkan, negeri-negeri Eropa dan Baratlah yang tunduk di bawah eksistensinya.</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Namun, kini ketika sistem Islam ditinggalkan. Hancurlah negeri-negeri Muslim dan tercerai berai dalam tirani Barat. Di sekat-sekat dalam bilik-bilik kebangsaan. Di jajah, di jarah dan menjadi boneka Kapitalisme. </div> <div dir="ltr"> <br /> Maka, sudah saatnya kaum Muslimin bangkit dan bersatu kembali dalam sistem Islam. Yang nyata mampu memberi kemaslahatan bagi dunia.</div> <div dir="ltr"> Lebih-lebih sistem ini berasal dari Tuhan Semesta Alam yang pasti kebenarannya. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Allah berfirman: <br /> “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. (QS Al-Ma’idah, ayat 50).<br /> Wallahu a’lam bisshowwab.</div> <br />

Hutang Menggunung, Rakyat Terpuruk

Oleh: Ida Wahyuni, SE (Komunitas Ibu Peduli Generasi) lenteranyahati.com-- Pandemi covid 19 sukses memukul sendi perekonomian ne...

Baca selengkapnya »

Solusi Tepatkah, Dibuka Kembali Sekolah Ketika Virus Menyebar?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-ziKNGlxYISw/Xsc5YYdzH2I/AAAAAAAAEJ0/ybobcWZA-lkP_SJgYqSdTmZMmEpE5v0oACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200522_092553.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-ziKNGlxYISw/Xsc5YYdzH2I/AAAAAAAAEJ0/ybobcWZA-lkP_SJgYqSdTmZMmEpE5v0oACLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200522_092553.jpg" width="240" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Wida Ummu Azzam</div> <div style="text-align: center;"> Ibu Pemerhati Umat </div> <br /> Di tengah merebaknya pandemi covid 19 di Indonesia dimana saat ini korbannya semakin hari semakin bertambah sayang kita banyak. Pemerintah yang sudah kelimpungan karena ekonomi semakin terpuruk,hingga pada  akhirnya presiden membuat pernyataan untuk  berdamai dengan Corona, yang sebelumnya berperang melawan corona,ini membuktikan bahwa pemerintah memang berencana akan kembali memulihkan ekonomi,dengan cara dibuka kembali fasilitas-fasilitas umum diantaranya adalah sekolah.<br /> <br /> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli 2020. Dimulai awal tahun ajaran baru,menurutnya rencana ini dimungkinkan untuk sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah Corona seperti daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman oleh Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan, nantinya kegiatan sekolah akan menggunakan protokol kesehatan di area institusi pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah. Dan diwajibkan memakai masker. ujar Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid.(CNNIndonesia.com, 09/05/2020)<br /> <br /> Tentu dengan pernyataan kemendikbud di atas, menimbulkan keresahan bagi guru yang akan mengajar lagi disekolah pasalnya khawatir siswanya akan menjadi korban.<br /> <br /> Federasi Serikat Guru Indonesia khawatir siswa dan guru menjadi korban wabah covid-19 atau virus corona, jika rencana Kemendikbud pertengahan Juli diputuskan.<br /> Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, datanya harus betul-betul tepat mana daerah yang zona hijau, kuning, merah.<br /> <br /> Pembukaan sekolah harus disinkronkan dengan data kasus dan penyebaran corona di setiap daerah.<br /> Jangan sampai, ketika siswa dan guru kembali beraktivitas ternyata wilayah tersebut dalam pengawasan.<br /> <br /> Ini bisa saja terjadi mengingat pemerintah pusat dan daerah kerap,memegang data yang berbeda-beda. Belum lagi berkaca pada komunikasi tak sinkron antar pemerintah pusat dan pemda belakangan.menurut wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan.<br /> (CNNIndonesia.com, 09/05/2020)<br /> <br /> Ide sekolah dibuka kembali adalah bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi. Sayangnya, ini dilakukan tanpa diiringi pemastian bahwa virus tdk lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi.<br /> <br /> Untuk provinsi Jawa Barat saja PCR tak bertambah, Corona Jabar Mandek di 1.437 Kasus.<br /> Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat tidak ada penambahan kasus harian positif Virus Corona maupun angka kesembuhan dan kematian.<br /> <br /> Rapid test merupakan tes yang digunakan sebagai skrining medis awal untuk mendeteksi Covid-19. Pada hasil RDT yang reaktif akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi lebih lanjut dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR).<br /> <br /> Tes PCR merupakan pemeriksaan diagnostik yang dianggap paling akurat untuk memastikan apakah seseorang menderita Covid-19 atau tidak. (CNNIndonesia.com,11/05/2020)<br /> <br /> untuk memastikan siapa saja  terinfeksi melalui tes massal dan PCR saja belum dilakukan dengan alasan kekurangan alat.<br /> <br /> Ini semakin menunjukan watak rezim ruwaibidhah yaitu dikutip dari hadist Nabi saw.<br /> Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu,dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,<br /> <br /> “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.<br /> Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?”. Beliau menjawab, “Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.” (HR. Ibnu Majah, disahihkan al-Albani dalam as-Shahihah [1887] as-Syamilah)<br /> <br /> Inilah bukti bahwa demokrasi melahirkan generasi pemimpin ruwaibidhah, demokrasi memberikan peluang besar untuk pemimpin ruwaibidhah, Kapitalisme demokrasi jelas menimbulkan kerusakan dibumi pertiwi ini, alih-alih ingin memulihkan ekonomi justru semakin menimbulkan korban-korban baru yang berjatuhan.<br /> <br /> Lantas akan ada berapa nyawa lagikah yang akan dikorbankan ditengah pandemi ini?<br /> <br /> Bukankah jelas dalam Islam terbunuhnya nyawa manusia tanpa hak, itu merupakan musibah besar, nyawa manusia lebih dihargai dalam Islam seperti yang dikutip dalam hadis Nabi saw.<br /> <br /> "Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani)<br /> <br /> Maka dari itu Islam dan khilafah membuat kebijakan yang cepat, tanggap dan tepat, untuk menghentikan wabah sedari awal wabah itu datang, seperti halnya kebijakan karantina, Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain.<br /> <br /> Hal ini sebagaimana hadis: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)<br /> <br /> Dengan demikian, penyebaran wabah penyakit menular dapat dicegah dan diminimalisasi.<br /> <br /> Apabila memang wabah tersebut jauh lebih cepat penyebarannya sampai kepenjuru negeri maka ditetapkan lockdown total bagi negeri tersebut dan bagi warga yang terkena dampak, dipenuhi kebutuhan pokok total  ditanggung oleh negara.<br /> <br /> Inilah bukti khalifah lebih mementingkan nyawa warga negara dibanding ekonomi, keselamatan warga negara adalah poin nomor satu dibanding apapun, setelah wabah berlalu dan seluruh warga negata dinyatakan sembuh seluruhnya, barulah pemerintah mencari langkah-langkah yang tepat sesuai syariat, untuk memulihkan ekonomi negara.<br /> <br /> Seperti yang pernah diterapkan ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab , beliau  mampu memulihkan ekonomi pasca paceklik dan masa pasca pandemi, bahkan Umar termasuk khalifah yang sukses dalam kepemimpinannya mengurusi rakyat. Hal ini seharusnya bisa dijadikan teladan oleh para pemimpin mana pun.<br /> <br /> Sebenarnya kita sudah merasa lelah dengan solusi-solusi yang tidak tepat, berubah-ubah dan membingungkan ditengah wabah ini sehingga mengakibatkan semakin banyak korban yamg berjatuhan. Bahkan seakan-akan penguasa  tidak peduli dengan kondisi ini. Betapa lelahnya para medis karena pasien semakin hari semakin bertambah pada akhirnya para medis pun turut menjadi korban.<br /> <br /> Lantas akan sampai kapankah kondisi seperti ini?<br /> <br /> Adanya wabah ini merupakan qadha dari Allah Swt tetapi dengan cara apakah dan kebijakan seperti apa yang diterapkan penguasa,itu akan dihisab dihadapan Allah Swt.<br /> <br /> Umat sudah semakin rindu sosok pemimpin seperti sosok Umar.<br /> <br /> Pertanyaannya mungkinkah dalam demokrasi yang jelas kerusakannya akan melahirkan pemimpin seperti sosok umar?<br /> Sungguh sangat mustahil mencari sosok pemimpin seperti umar di sistem demokrasi saat ini.<br /> <br /> Sudah saatnya kita campakkan<br /> Kapitalisme demokrasi yang jelas kerusakannya di depan mata, sudah saatnya kembalikan hukum kepada hukum Allah yang penuh berkah dan barokah. Insya Allah<br /> <br /> Wallahu a'lam bishawwab

Solusi Tepatkah, Dibuka Kembali Sekolah Ketika Virus Menyebar?

Oleh : Wida Ummu Azzam Ibu Pemerhati Umat  Di tengah merebaknya pandemi covid 19 di Indonesia dimana saat ini korbannya semakin har...

Baca selengkapnya »

Suka Cita Salat Ied di Tengah Pandemi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-7YAzn6sg7YA/XseocIPMEVI/AAAAAAAAAcY/ZyEImSOkXrslonldAjEKsox-b7tjbxRRwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200522-WA0019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="720" height="181" src="https://1.bp.blogspot.com/-7YAzn6sg7YA/XseocIPMEVI/AAAAAAAAAcY/ZyEImSOkXrslonldAjEKsox-b7tjbxRRwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200522-WA0019.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Nisa Rahmi Fadhilah, S.Pd.</div> <div style="text-align: center;">  (Member Akademi Menulis Kreatif)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Tinggal menghitung hari kita memasuki bulan Syawal, itu artinya Ramadan akan segera berakhir. Rasa syukur terasa, ternyata Allah Swt. masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal perbuatan kita di bulan Ramadan, rasa sedih pun terasa karena ‘obral’ pahala otomatis berakhir. Namun demikian,  di balik keistimewaan bulan Ramadan dengan limpahan rahmat, karunia, serta ampunan-Nya kita harus tetap melakukan aktivitas-aktivitas produktif di bulan berikutnya.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Rasa sedih pun semakin bertambah ketika kita tahu bahwa penyambutan hari besar Idul Fitri masih diselimuti duka pandemi Covid-19. Dilansir oleh covid19.go.id  jumlah kasus positif corona per tanggal 20 Mei 2020 mencapai 19.189 kasus. Semakin hari kasus ini masih meningkat, sehingga kita masih harus waspada dengan melakukan tindakan-tindakan yang  dianjurkan tenaga kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19, salah satunya yaitu melakukan physical distancing.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Physical distancing yang dilakukan oleh masyarakat seperti halnya ketika ada keperluan  yang sifatnya berkerumun, maka kita harus mengatur jarak antara satu dan lainnya, atau contoh lain ketika kita salat berjemaah pun harus memperhatikan jarak antara satu dan lainnya.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Akhir-akhir ini beredar banyak foto di media sosial yang  menunjukkan fasilitas umum mulai dari pasar, pusat perbelanjaan, tempat makan, hingga bandara dikerumuni oleh masyarakat  yang memakai masker kain tetapi tidak memperhatikan physical distancing. Hal ini disayangkan oleh Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran yang dilansir oleh kompas.com. Beliau mengatakan bahwa efektivitas masker  kain untuk mencegah penularan virus seperti SARS-CoV-2 penyebab Covid-19  sifatnya terbatas, bahkan kain tidak cukup baik untuk memfilter partikel virus. Itu artinya, pengunaan masker saja tidak cukup sehingga tetap physical distancing harus selalu diperhatikan.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Terkait physical distancing, pemerintah telah mengeluarkan larangan pelaksanaan Salat Idul Fitri 1441 H secara berjemaah di masjid atau di lapangan. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas kabinet yang digelar pada 19 Mei 2020. Menteri Koordinator Bidang Poilitik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengatakan larangan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kewilayahan. Hal tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, pasalnya saat ini sedang viral timeline yang berisi skenario pemulihan ekonomi yang akan membuka pusat perbelanjaan pada tanggal 8 Juni 2020 mendatang. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Majelis Ulama Indonsia (MUI) mengecam kebijakan ini karena kontras dengan masjid-masjid yang tetap ditutup meski masih bulan Ramadan. Dilansir oleh PikiranRakyat.com terkait beberapa fasilitas umum yang boleh dibuka, Menkopolhukam mengatakan bahwa pusat perbelanjaan ada yang diizinkan tetap beroperasi karena menyediakan layanan yang termasuk dalam 11 sektor layanan yang dikecualikan dalam penerapan PSBB untuk mengendalikan Covid-19, sehingga pusat perbelanjaan yang masih tetap beroperasi tidak melanggar hukum. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Mengenai hal ini, dapat kita lihat bahwa pemerintah belum memiliki bukti ilmiah yang dapat dijadikan landasan kebijakan karena sejauh ini masyarakat yang dites Covid-19 masih terbatas. Sehingga bisa saja orang yang terjangkit lebih besar dari yang sejauh ini terdata.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Inilah yang terjadi jika kita memisahkan agama dari kehidupan sehingga membagi dua kebijakan secara kontras,  aktivitas keagamaan di masjid dilarang tetapi aktivitas lainnya diberi kelonggaran. Untuk menangani pandemi ini pemerintah harus secara tegas mengambil tindakan, tidak setengah-setengah dengan hanya membatasi ibadah tetapi melakukan pembatasan secara ketat pada aktivitas lainnya tanpa terkecuali.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang dicontohkan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ra. yang memberlakukan lockdown, serta menanggung kebutuhan rakyatnya ketika kebijakan lockdown dilakukan. Tidak membagi-bagi kebijakan mana yang dilarang dan mana yang  dilonggarkan sehingga wabah yang terjadi pada masanya pun dapat terselesaikan.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Ini semua dapat terwujud ketika agama  dan kehidupan disatupadankan dalam bingkai kepemimpinan Islam.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wallahu a'lam bishshawab.</div>

Suka Cita Salat Ied di Tengah Pandemi

Oleh : Nisa Rahmi Fadhilah, S.Pd.  (Member Akademi Menulis Kreatif) Tinggal menghitung hari kita memasuki bulan Syawal, itu artiny...

Baca selengkapnya »

Kenaikan BPJS di Tengah Pandemi, Beban Kami Terkini

<div style="text-align: center;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-5JbYjbGa_hs/XseF-F-SJKI/AAAAAAAAAcM/xkh6BuIyUSohg2DsobB1EQs5IAgS1hirgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200522-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="401" data-original-width="720" height="178" src="https://1.bp.blogspot.com/-5JbYjbGa_hs/XseF-F-SJKI/AAAAAAAAAcM/xkh6BuIyUSohg2DsobB1EQs5IAgS1hirgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200522-WA0020.jpg" width="320" /></a></div> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Fitria </div> <div style="text-align: center;"> (Ibu Rumah Tangga)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak negatif pada fisik, akan tetapi juga pada psikologi seseorang. Rasa khawatir, cemas  serta takut tertular virus tersebut menyelimuti perasaan setiap penduduk bumi, tak terkecuali rakyat Indonesia. Belum hilang rasa tersebut, rakyat Indonesia masih harus merasakan kekecewaan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah terkait wabah Covid-19, yang mengakibatkan beban hidup setiap rakyat meningkat. Bukan hanya dinilai lamban, tetapi juga plin-plan dalam mengambil keputusan, selain itu juga terkesan meremehkan terhadap penyebaran virus ini. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Di saat negara lain berupaya secara maksimal untuk melakukan lockdown, pemerintah justru membuka lebar-lebar pintu pariwisata.  Bahkan untuk menyakinkan negara luar bahwa Indonesia aman dari virus, pemerintah tak segan-segan untuk membayar para Buzzer dan Influencer demi menarik para wisatawan datang ke Indonesia. Hingga akhirnya pada awal Maret diketahui dua warga Depok tertular dan salah seorang pejabat negara pun terkena virus ini setelah melakukan dinas luar negeri. Pada saat ini pun pemerintah masih belum tegas untuk melakukan lockdown. Sehingga tak perlu waktu lama bagi Indonesia menduduki peringkat atas dunia untuk kasus kematian terdampak Covid-19.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, tapi pemerintah masih galau dalam menentukan keputusan final yang akan diambil. Yang ada hanyalah himbauan untuk tetap tinggal di rumah  saja, yang membuat masyarakat kebingungan dengan apa yang harus dilakukan. Sehingga himbauan tersebut tidak dapat menyadarkan masyarakat akan bahaya Covid-19. Hal ini tentu saja membuat geram masyarakat, terlebih lagi para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berjuang di garda terdepan.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dengan pertimbanngan dari berbagai aspek, terutama aspek ekonomi, pada pertengahan bulan April 2020 pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai solusi untuk mencegah meluasnya penyebaran virus dari wabah Covid-19 ini. Diawali oleh DKI Jakarta sebagai kota pertama yang melaksananakn PSBB pada 11 April 2020.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam membuat suatu keputusan dan opsi yang dipilih sebagai solusi untuk menekan angka penyebaran dan kematian akibat dampak dari Covid-19, secara tidak langsung telah menunjukan betapa buruknya kinerja pemerintah serta keuangan negara.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sebagaimana dilansir oleh Kompas.com (11/04/2020), dari sisi anggaran, untuk karantina rumah sakit dan karantina wilayah, kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan yang berada di dalam zona karantina tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah (APBN). Lebih jelasnya untuk karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi "Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Sementara dalam penerapan PSBB di pasal 59, UU tersebut tak mencantumkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik manusia maupun ternak di zona karantina.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> PSBB yang diharapkan dapat menekan laju grafik penyebaran virus Covid-19, tapi pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai sebuah solusi paripurna. Justru pada pelaksanaannya menimbulkan berbagai problematika baru, yang pada akhirnya menjadi beban hidup rakyat ini semakin bertambah. Imbas dari PSBB yang diterapkan, memaksa banyak perusahaan kecil hingga besar melakukan PHK massal. Usaha Kecil terpaksa harus terhenti karena menurunnya daya beli masyarakat, sekolah-sekolah ditutup, sebagai gantinya dilakukan pembelajaran secara online. Sehingga masyarakat harus mengeluarkan dana ekstra untuk membeli kuota agar dapat mengikuti daring. Kurangnya jumlah Alat Pelindung Diri (ADP) bagi Nakes, naiknya harga beberapa kebutuhan pokok, meningkatnya angka kriminalitas dan kelaparan, bahkan angka kematian pun meningkat bukan hanya yang disebabkan oleh virus Covid-19, namun juga yang disebabkan oleh kelaparan dan PHK massal. Ini menunjukkan betapa besarnya beban yang sedang dipikul.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Alih-alih mengatasi permasalahan yang timbul akibat dampak pandemi, pemerintah justru banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan “ngawur”. Mulai dari konsep Herd Immunity (kekebalan kelompok) yang batil, pengadaan pelatihan online melalui kartu prakerja yang memakan budget fantastis, membuat utang luar negeri baru kepada IMF dengan bantuan khusus pandemi yang disebut “Corona Loan”, bantuan sosial dengan mekanisme yang berbelit dan tidak tepat sasaran, subsidi tagihan listrik yang bersyarat, asimilasi para napi, larangan mudik akan tetapi ratusan TKA Cina bebas datang, Quantitative Easing yang sebetulnya seperti “bom bunuh diri” karena dapat menyebabkan inflasi dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dirasa tidak tepat.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sehingga jika ditelisik lebih dalam, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata melahirkan beban hidup baru. Menjadikan beban hidup yang sudah berat semakin berat. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Seperti ingin menunjukkan betapa konsistennya pemerintah dalam kengawurannya, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan ngawur lainnya baru-baru ini, yaitu kenaikan BPJS. Menjadikannya sebagai beban baru yang harus dihadapi oleh rakyat di tengah sulitnya berjuang untuk dapat bertahan hidup dalam masa pandemi. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dilansir oleh Liputan.com (15/05/2020), Presiden Jokowi memutuskan kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terhitung mulai 1 Juli 2020. Kabar itu tentu saja mengejutkan sebagian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Lalu, di manakah peran pemerintah dalam melayani rakyat? Seperti panggang jauh dari api, pemerintah justru memeras bahkan mencekik rakyat dengan segala kebijakan yang ada. Inilah gambaran kelam dari sistem kapitalisme yang diemban. Penguasa rasa pengusaha, dimana dalam kepemimpinan dan kebijakannya menjadikan keuntungan sebagai hal utama, dengan mengabaikan kesejahteraan rakyat di atas segalanya.  Sehingga kesehatan yang merupakan salah satu dari kebutuhan dasar tidak dijamin dengan baik oleh negara. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kepemimpinan dalam Islam. Sebab pemimpin dalam Islam adalah pelayan rakyat. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:</div> <div style="text-align: justify;"> “Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Layaknya penggembala, pemimpin akan melayani seluruh kebutuhan gembalaannya. Memperhatikan kebutuhannya, menjaga dari semua hal yang dapat membahayakan dan menjamin kesejahteraannya hingga bisa tumbuh sebagaimana yang diharapkan.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kepimpinan dalam Islam dinilai sebagai amanah yang berat yang berkonsekuensi surga atau neraka. Maka kehadiran seorang pemimpin wajib menjadi pengurus dan penjaga umat. Hanya dalam sistem Islam yang dapat melahirkan pemimpin yang amanah. Sebab sistem Islam berlandaskan pada keimanan, berbeda jauh dengan sistem kufur kapitalisme yang tegak di atas kemanfaatan sekelompok golongan. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Karena Islam hadir lebih dari sekadar agama, keberadaannya sekaligus sebagai mabda. Penerapannya dalam sebuah negara, yaitu khilafah yang menjadikan rakyat benar-benar berdaulat. Sebab Islam memiliki aturan-aturan untuk seluruh aspek kehidupan yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Niscaya keberadaannya memberikan kemashlahatan bagi seluruh umat dan alam semesta. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman :</div> <div style="text-align: justify;"> “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”</div> (QS. al-Anbiya 21:107)<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dengan demikian, bagai langit dan bumi antara sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan dengan sistem khilafah ajaran Islam. Maka sudah sepantasnya untuk kita memperjuangkan kembali tegaknya khilafah.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Wallahu a’lam bishshawab.</div>

Kenaikan BPJS di Tengah Pandemi, Beban Kami Terkini

Oleh : Fitria  (Ibu Rumah Tangga) Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak negatif pada fisik, akan tetapi juga pada psikolo...

Baca selengkapnya »

Prioritaskan Kebutuhan Bijak Terhadap Keinginan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-ZwjTzTcLHUI/XsZy7Ms0QhI/AAAAAAAACEQ/vjT04UkH1sgfVbW-CtEtDmQeWsCl7mqzwCLcBGAsYHQ/s1600/20200521_202326.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="664" data-original-width="1280" height="166" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZwjTzTcLHUI/XsZy7Ms0QhI/AAAAAAAACEQ/vjT04UkH1sgfVbW-CtEtDmQeWsCl7mqzwCLcBGAsYHQ/s320/20200521_202326.jpg" width="320" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> Oleh: Misliani<br /> Praktisi Pendidikan<br /> <br /> <br /> Alhamdulillah, kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan kita istimewa. Meskipun Ramadan tahun ini, kita laksanakan di tengah wabah yang masih melanda. Ada rasa gembira masih bisa  menemuinya dan menjalankan ibadah di dalamnya. Namun, juga ada rasa sedih yang bergelayut akan ditinggalkanya. Sementara kita belum tahu apakah masih bisa bertemu Ramadan di tahun berikutnya. Dan masihkah Allah berkenan mengizinkan kita untuk bertemu Ramadan selanjutnya?<br /> <br /> <br /> Sementara seiring berakhirnya Ramadan, dan memasuki Lebaran Idul Fitri, sepertinya sudah menjadi kebiasaan dan ajang bagi para pengusaha mempromosikan produknya. Hingga berbagai produk iklan pun berseliweran di media sosial. Mulai dari produk makanan, pakaian, gadget, hingga asesoris dan lainnya. Bagi mereka yang haus akan trend dan gaya hidup, serta orientasi kesenangan dunia mungkin akan mudah tergiur dengan hal itu. Yang menjadi pertanyaaan, bagaimana dengan seorang muslim? Apakah juga ikut tergiur dengan yang demikian? Tidakkah merasa prihatin di tengah wabah yang masih melanda, di mana masih banyak saudara yang membutuhkan uluran tangan kita. Meskipun pada dasarnya, keinginan manusia itu tidak terbatas dan senantiasa menuntut pemuasan. Namun tanpa adanya aturan yang membatasi, maka manusia akan hanyut dengan ketidakpuasan belaka.<br /> <br /> <br /> Di dalam Islam, sebagai seorang muslim senantiasa berusaha menstandarkan perbuatan yang dilakukannya pada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa saja yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian kita akan bijak menggunakan harta atau rizki kita untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama memenuhi kebutuhan pokok kita. Sekiranya kebutuhan pokok pun telah terpenuhi, maka jika ada kelebihannya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap saudaranya dan memberikan hak saudaranya.<br /> <br /> Dengan demikian, tidak mudah bagi seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya, hanya sekedar untuk memenuhi berbagai keinginannya saja, meskipun boleh-boleh saja. Namun, di masa wabah yang masih melanda ini, hendaknya kita lebih peduli dan berempati kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan turut prihatin dengan kondisi mereka, dengan berbagi rizki kepada mereka. Sehingga meskipun berpuasa di tengah wabah, mereka masih bisa merasakan keberkahan Ramadan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok mereka dan dapat menjalankan ibadah.<br /> <br /> Terkait kebutuhan pokok rakyat ini, seharusnya negaralah  yang paling bertanggung jawab dan memastikan rakyatnya terpenuhi kebutuhan pokoknya, apalagi di tengah wabah seperti saat ini. Namun sayang, kenyataannya negara belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan pokok per individu rakyatnya. Sehingga masih banyak rakyat yang menderita dan masih memerlukan bantuan negara, bahkan uluran tangan dari para dermawan dan orang yang mempunyai kelebihan hartanya.<br /> <br /> Seperti inilah negeri kapitalis, di mana rakyat tidak menjadi prioritas utama. Negara lebih memberikan perhatian bahkan bantuannya terhadap para pengusaha dan pemilik modal dengan kepentingan-kepentingan lainnya yang lebih menguntungkan. Sehingga rakyat kekurangan dan tidak terjamin kebutuhan pokoknya. Sungguh ironis!<br /> <br /> Namun demikian, semakin ironis bagi seorang muslim yang hanya memprioritaskan keinginannya semata tanpa mempedulikan orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan. Dan hal ini juga sebagai akibat diterapkannya sistem kapitalis di negeri ini. Di mana tidak sedikit kaum muslim, mereka menpunyai kelebihan harta namun kurang peduli dengan saudaranya, bahkan mungkin tidak mau tahu terhadap kekurangan saudaranya. Padahal di dalam Islam, kaum muslim itu bersaudara. Muslim satu dengan yang lain saling membantu dan membutuhkan, bagaikan satu bangunan. Tidak membiarkan saudaranya berada dalam kesulitan atau tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya.<br /> <br /> Sehingga, jika pun kita berkeinginan tentu akan bijak. Bukan sekedar untuk pemuasan semata, tetapi akan lebih bagus dalam hal yang mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Apalagi kita sudah berada di penghujung Ramadan, tentu keinginan yang harusnya kita munculkan adalah Allah berkenan mengizinkan kita berjumpa dengan Lailatul Qodar, malam yang lebih baik dari seribu bulan dan diturunkannya al-Qur'an. Serta keinginan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun berikutnya.<br /> <br /> Keinginan terbesar seorang mu'min adalah semoga Allah mengizinkan umat segera diatur dengan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.  Aamiin.<br /> <br /> Wallahu'alam.

Prioritaskan Kebutuhan Bijak Terhadap Keinginan

Oleh: Misliani Praktisi Pendidikan Alhamdulillah, kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan m...

Baca selengkapnya »

Peran Pejabat di Balik Rencana Kedatangan TKA Cina

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-5afRRsG0dBk/XsYsCVBD8sI/AAAAAAAAEI0/v9UrAM-0wFYdT6hQLIe5W5KJO1saxUuKQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200521_141839.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-5afRRsG0dBk/XsYsCVBD8sI/AAAAAAAAEI0/v9UrAM-0wFYdT6hQLIe5W5KJO1saxUuKQCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200521_141839.jpg" width="180" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Ani Ummu Khalisha </div> <div style="text-align: center;"> Aktivis Dakwah Peduli Negeri </div> <br /> Keresahan yang terjadi akibat rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) Cina ke Indonesia melengkapi keruwetan di negeri ini. Bagaimana tidak, ditengah gelombang PHK besar-besaran, kasus Covid-19 yang terus bertambah jumlahnya dan pemberlakuan aturan PSBB yang tidak maksimal  pemerintah dengan mudah memberikan izin masuk TKA Cina ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Dimana Sultra sendiri adalah provinsi yang sudah masuk zona merah.<br /> <br /> Berbagai penolakan pun datang dari berbagai kalangan, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa menyatakan bahwa pihaknya menolak kedatangan TKA Cina tersebut. Karena belum mendapatkan surat resmi mengenai kedatangan TKA Cina ke Sulawesi Tenggara, selain itu menyayangkan sikap perusahaan yang mempekerjakan TKA Cina karena enggan memberikan bantuan kepada warga Konawe untuk alat kesehatan dan sebagainya.<br /> <br /> Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman  dan Investasi Luhut Binsar Luhut Binsar Panjaitan yang pernah menjanjikan bantuan tetapi sampai saat ini belum juga terealisasi. Terkait akses masuk TKA Cina, iapun merasa kecolongan karena mereka lewat jalur laut yang minim pengawasan. m.wartaekonomi.co.id  (02/05/20)<br /> <br /> Kedatangan TKA Cina ini juga ditanggapi oleh sejumlah politisi mereka turut menyuarakan penolakan. Salah satunya politisi PKS, Tifatul Sembiring yang meminta presiden Jokowi untuk menjelaskan kedatangan 500 TKA Cina tersebut yang diungkap diakun twitter nya.<br /> Hingga polemik ini akhirnya berujung pada penundaan sementara izin untuk mendatangkan TKA Cina tersebut sampai kondisi dinyatakan normal dan aman. PikiranRakyat.com (05/05/20)<br /> <br /> Menteri Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA Cina yang telah diajukan dua perusahaan nikel. Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi menyampaikan hal itu telah diatur dalam peraturan menteri Hukum dan Ham nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf F, dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19.<br /> <br /> Seperti kita ketahui rencana kedatangan TKA Cina ini akan dipekerjakan didua proyek strategis. Didua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT.Virtue Dragon Nikel Industry dan PT.Obsidian Stainless Stell. m.wartaekonomi.co.id (01/05/20)<br /> <br /> Sederet fakta diatas membuat kita menilai bahwa kedatangan TKA Cina tidak lepas dari peran pejabat negara yang memberikan akses yang mudah dengan tidak memperhatikan dampak yang muncul dari kedatangan TKA Cina ini, bukan hanya dampak penyebaran perluasan penularan virus covid-19, sosial budaya tetapi juga kedaulatan negara.<br /> <br /> Kondisi pandemi saat ini seharusnya pemerintah mampu memberikan jaminan, perlindungan juga pembelaan kepada rakyatnya. Namun lagi-lagi pemerintah memperlihatkan ketidak seriusan   dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat covid-19 ini.<br /> Hal yang mencolok terlihat juga dari perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah bisa satu suara, dan satu instruksi. Sehingga tidak membingungkan rakyat.<br /> <br /> Pandangan Islam<br /> <br /> Dalam Islam kepemimpinan itu adalah amanah yang besar dan berat, pengurusan rakyat adalah hal yang utama. Pemimpin dalam negara Islam akan senantiasa serius dalam menghadapi dan menangani kondisi sulit, seperti wabah pada saat ini. Keselamatan rakyat serta kedaulatan negara menjadi hal prioritas karena para pemimpin dalam negara Islam sadar betul konsekuensi dari kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah Swt kelak.<br /> Dalam khilafah seorang khalifah/pemimpin negara akan mengangkat orang sebagai wakilnya untuk memudahkan tugas-tugasnya yang disebut wali dan amil sebagai kepanjangan tangan khalifah di daerah.<br /> <br /> Mereka bertugas untuk memastikan seluruh aturan diterapkan secara kafah. Selain itu pula berfungsi sebagai pengurus dan penjaga. Artinya adanya kewenangan bagi khalifah untuk berbagi amanah, ini tak melepas tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang wajib memastikan seluruh rakyatnya terurus dan terjaga.<br /> <br /> Bahkan jika ada penguasa daerah yang lalai maka khalifah berhak memberikan sanksi sesuai kesalahannya dan memecatnya.<br /> Maka untuk meminimalisir keterlambatan informasi kebijakan pusat yang dibutuhkan daerah. Hukum syara menetapkan bahwa hal-hal yang bersifat teknis administrasif atau implementasi pengurusan umat pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan kebutuhan rill yang dihadapi.  Bahkan untuk administrasi dan birokrasi penguasa daerah bisa mengambil keputusan teknis sarana mendasar prinsip kemudahan dan hukum syara.<br /> Pada dasarnya baik khalifah maupun wali dan amil memiliki tanggung jawab yang sama ketika berurusan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat. Hanya karena wali dan amil posisinya  lebih dekat dengan rakyat mereka akan dimintai pertanggungjawaban meski secara keseluruhan tanggung jawab itu ada pada khalifah.<br /> <br /> Seperti itulah peran yang harus berjalan antara pemimpin pusat dan pemerintah daerah. Sehingga semua bisa berjalan satu instruksi, demi  terjaga dan terurusnya rakyat.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishawab

Peran Pejabat di Balik Rencana Kedatangan TKA Cina

Oleh : Ani Ummu Khalisha  Aktivis Dakwah Peduli Negeri  Keresahan yang terjadi akibat rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TK...

Baca selengkapnya »

Kebohongan Publik Dibalik Kampanye Kurva Landai

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-E-EJcRKzyMA/XsYIAS81wrI/AAAAAAAACD0/CnnW9s_CuzAXssBT2VtkMhRc3JbtybFmgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200512-WA0034.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="606" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-E-EJcRKzyMA/XsYIAS81wrI/AAAAAAAACD0/CnnW9s_CuzAXssBT2VtkMhRc3JbtybFmgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200512-WA0034.jpg" width="151" /></a></div> <br /> <br /> Oleh : Marsitin Rusdi<br /> Terapis & Pemerhati sosial lingkungan<br /> <br /> <br /> Hari demi hari kebijakan pemerintah semakin kacau balau. Di saat pandemi menimpa negeri ini, setiap pernyataan yang keluar dari penguasa tidak ada yang berpihak pada rakyat. Seluruh ucapan dan gerak langkahnya justru membuat rakyat menjadi cemas, gelisah tidak menentu.<br /> <br />  Berbagai cara untuk menghentikan rantai penularan ini, tetapi belum terlihat hasilnya secara nyata karena tidak ada yang bisa dilihat dari seluruh laporan selama pandemi ini. Semakin naik atau semakin turun kurva penularan.  Sejak ditetapkanya PSBB yang hanya setengah hati, himbauan tidak boleh mudik tetapi boleh pulang kampung, pembagian sembako hanya segelintir orang. Sampai kebijakan mengeluarkan narapidana yang tidak ada hubungannya dengan kondisi wabah juga mereka lakukan.<br /> <br /> <br /> Demi kepentingan segelintir pengusaha yang mengusung terpilihnya kembali rezim ini pemerintah sangat berani mengambil langkah konyol. Yaitu langkah yang direkayasa hingga rakyat percaya, bahkan memutar balikkan fakta yang tersebar di berbagai media cetak maupun elektronik.  Seperti kasus musibah besar ini, sesungguhnya jumlah yang terpapar masih meningkat, mereka sudah berani membuat kampanye sebaliknya.<br /> <br /> <br /> Pemerintah mengkampanyekan "Gerakan Kurva Landai". Ini merupakan seruan agar kasus positif virus corona bisa berkurang dan tak menularkan ke orang lain.<br /> Melalui Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan gerakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus dengan cara memastikan tidak menularkan orang lain begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan dengan cara merubah perilaku, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga imunitas, mereka mengatakan sudah cukup. Gerakan bersama masyarakat di Indonesia, Kalau kita bersama, virus tak akan menulari," ujarnya saat video conference di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (9/5/2020).  Sungguh kebohongan sudah dilakukan, karena mereka mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.<br /> <br /> <br /> Sesungguhnya jika cara pencegahan bersama yang dimaksud adalah lockdown bisa cepat teratasi, namun itu tidak dilakukan. Kenapa ? karena memang bukan ingin memutus rantai penularan tapi justru menambah media penularan, mengapa demikian ?<br /> Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya fokus terkait penanganan virus Corona (Covid-19). Jokowi ingin pada Mei ini kurva kasus positif Corona di Indonesia sudah menurun. Kampanye kurva landai ini disosialisasikan untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah menekan sebaran virus dan menjadi legitimasi kesehatan untuk melonggarkan PSBB untuk kepentingan ekonomi, ini adalah sebuah kebohongan.<br /> <br /> Namun sesungguhnya bukan itu , maksud dikampanyekannya kurva landai, tidak lain adalah untuk mempermudah kembali mengungkit perekonomian saat ini dengan mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Jadi hanyalah alibi penguasa untuk tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan nyawa rakyatnya, akan tetapi lebih mementingkan bisnisnya. Kampanye itu bertujuan menghipnotis masyarakat agar percaya bahwa pergerakan kurva penularan virus covid-19 itu sudah melandai.<br /> <br /> <br /> Gerakan ini didukung oleh pengusaha sembilan naga yang menguasai ekonomi negeri ini , mereka memprediksi bahwa geliat ekonomi akan dimulai pada awal Juni 2020. Ini karena dengan dibukanya ekonomi dalam waktu dekat, maka perputaran ekonomi masih bisa menggeliat meski dalam kondisi sedikit minus. Ternyata Presiden Jokowi sangat mementingkan perputaran ekonomi dari pada nyawa rakyatnya. Karena didesak segelintir pengusaha dia langsung mengungkapkan soal  'berdamai' dengan covid-19. Sungguh kebijakan yang hanya sepihak yang tidak seharusnya keluar dari kepala sang pemimpin yang mengaku muslim.<br /> <br /> <br /> Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat, jika sampai bulan Juni tidak melakukan hal yang signifikan, ia meyakini bahwa kondisi perekonomian, jelas akan semakin berat dari ramalan Menteri Keuangan. Jadi sekarang lebih percaya ramalan dari pada fakta yang otentik untuk sebuah bukti. Dibawah mati–matian berperang dengan pandemi Covid-19, penguasa dan kroninya mengatakan harus bersahabat dengan virus Covid-19, sungguh bukan saat yang tepat untuk senantiasa membohongi rakyat.<br /> <br /> <br /> Begitulah watak asli Kapitalisme pemerintah akan menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan pencitraan. Jangankan rasa malu  bahkan empati pada rakyat yang sedang terkena musibahpun tidak ada.  Ini berbeda sekali dengan Islam, dalam menyelesaikan wabah, Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi pandemi. Dalam Islam standar pertama yang dilakukan negara adalah dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi pandemi maka akan dilakukan lockdown (isolasi wilayah) sampai wabah berakhir, warga dari daerah yang terkena wabah tidak boleh keluar, sementara warga dari luar tidak boleh masuk, ini dilakukan demi keamanan bersama, sehingga pandemi tidak meluas.<br /> <br />  Hal ini pernah ditunjukkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Beliau rela membatalkan kunjungan kenegaraan ke Syam untuk menghindari wabah yang sedang melanda negeri tersebut. Hal tersebut dilakukan agar wabah tidak menyebar kepada penduduk di tempat lain. Meskipun sempat ditegur oleh para sahabat, tetapi khalifah Umar tetap memilih menjaga keselamatan rakyat dibandingkan dengan urusan lainnya.<br /> <br /> <br /> Karantina wilayah (lockdown) juga dibarengi dengan kesigapan negara dalam menyediakan kebutuhan pokok. Warga yang menjalani karantina akan dijamin kebutuhannya baik bahan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer), bahan untuk memperkuat imunitas (vitamin), layanan kesehatan (rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan, APD lengkap dan sesuai standar), sampai pengurusan jenazah jika ada yang meninggal. Meskipun resikonya perekonomian akan terguncang, tetapi keselamatan rakyat menjadi prioritas utama negara.<br /> <br /> <br /> Dalam Islam kebijakan ekonomi merupakan bagian integral dari kebijakan politik pemerintahan, sehingga tidak akan terpisahkan dari kebijakan negara di bidang yang lain. Negara Islam mampu memenuhi semua kebutuhan rakyatnya meskipun sedang diguncang wabah karena sumber daya alam masuk dalam kepemilikan umum, pengelolaannya dilakukan oleh negara dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada seluruh rakyat. Hal ini tentu bertolak belakang dengan sistem Kapitalis dimana sumber daya alam  dikelola oleh korporasi atau individu dan hasilnya pun hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.<br /> <br /> <br /> Maka sudah selayaknya kita segera meninggalkan sistem Kapitalis menuju sistem Islam. Agar tidak terjadi lagi kebohongan publik yang diterima rakyat saat keadaan susah. Rakyat dijamin hidupnya dan merasa aman karena dilindungi negara.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Kebohongan Publik Dibalik Kampanye Kurva Landai

Oleh : Marsitin Rusdi Terapis & Pemerhati sosial lingkungan Hari demi hari kebijakan pemerintah semakin kacau balau. Di saat pan...

Baca selengkapnya »

Kegagalan Kapitalisme Liberalisme Mendidik Generasi Remaja

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-54cxAcDQu4o/XsU7Lobp89I/AAAAAAAAAbw/Bn6-RWi2NWEUurWOQ8a6NcX6p3pj3NdYQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200520-WA0037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-54cxAcDQu4o/XsU7Lobp89I/AAAAAAAAAbw/Bn6-RWi2NWEUurWOQ8a6NcX6p3pj3NdYQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200520-WA0037.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Nur Ilmi Hidayah</div> <div style="text-align: center;"> Guru Bimbingan dan Konseling, Member AMK</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Remaja adalah tonggak perubahan bangsa, di pundaknyalah masa depan bangsa digantungkan. Remaja sejatinya punya peran mulia, salah satunya adalah sebagai agen perubahan. Tuntutan peran inilah yang mengharuskan para remaja peka terhadap kondisi masyarakat dan lingungan di sekitarnya. Peran ini juga yang menjadikan remaja-remaja di masa kemerdekaan dulu, bergerak untuk memikirkan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Namun, ternyata gelombang sistem kapitalisme liberal yang diterapkan di negeri ini rupanya telah mengerus idealisme remaja hari ini. Remaja seakan lupa jati dirinya hingga perubahan bangsa. Ia secara tidak langsung justru menjadi benih-benih perusak bangsa. Sering kita saksikan berita tentang kerusakan moral remaja. Berbuat mesum, mencuri, membunuh, mengonsumsi narkoba, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Inilah realita remaja dalam sistem kapitalisme liberal. Sistem inilah yang melahirkan orang-orang individualis dan berperilaku serba bebas. Kapitalisme berorientasi mencari keuntungan semata. Liberalisme, berorientasi pada kebebasan, sehingga menjadikan individu-individu yang ada di dalamnya bertingkah laku serba bebas. Dampak dari sistem kapitalisme liberal ini pun akhirnya menghambakan segala cara untuk bisa mendapatkan banyak materi. Tak jarang mereka yang akhirnya terjebak pada gaya hidup serba bebas, bahkan sampai menghantarkan pada seks bebas.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Ideologi kapitalisme ini tercipta untuk : </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Pertama, dengan asas sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) yang jelas telah menuntun manusia agar menjauhkan agama dari pengaturan kehidupan agama justru dianggap sebagai racun yang menghambat manusia. Walhasil, generasi yang tumbuh dalam sisten kapitalisme menjadi generasi yang rusak.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kedua, paham liberalisme (kebebasan) dan permisifme (serba boleh) yang dipuja dalam sistem kepitalisme otomatis mendorong manusia untuk berbuat sekehendaknya. Tidak mengherankan jika generasi yang hidup dalam kubangan sistem ini banyak yang terperosok ke dalam berbagai jurang kemaksiatan.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Ketiga, perilaku hedonisme (berhura-hura) yang ditumbuhsuburkan oleh kapitalisme telah menghipnotis manusia, termasuk remaja untuk berlomba-lomba menikmati kemewahan dan kesenangan duniawi semata. Terlena dan lupa dengan negeri akhirat.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Keempat, kepitalisme menyuguhkan materi sebagai sumber kebahagiaan dan kesuksesan. Generasi yang dibesarkan dalam sistem kapitalisme juga ikut berlomba mengejar materi. Standar terpuji, tercela, halal, haram, seolah mereka tidak memperdulikannya lagi.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Jika kita kembali pada aturan Islam, maka tingkah laku remaja sangatlah jauh dari nilai-nilai keislaman. Bobroknya moral generasi bangsa ini menjadi sebuah bencana di masa depan. Bagaimana tidak? Remaja yang seharusnya menjadi tonggak estafet kepemimpinan di masa depan, akan tetapi jauh dari harapan. Remaja seharusnya menjadi pewaris budaya luhur, justru menjadi korban budaya kufur.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sejatinya, remaja berprestasi adalah remaja yang mampu melejitkan segala potensi dirinya untuk kemaslahatan umat. Prestasi yang tidak diukur untuk materi atau ketenaran belaka layaknya pemahaman yang dilahirkan sistem kapitalis-sekularis, melainkan pahala dan keridaan Allah Swt. Remaja dapat dikatakan berprestasi bila berhasil mendidik dirinya dengan kecerdasan yang maksimal dan menghasilkan perilaku mulia dan beramal positif di tengah-tengah masyarakat.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Melihat pada sejarah Islam, begitu banyak remaja yang dapat mengukir prestasi yang gemilang dalam naungan Islam. Salam Al-Farisi misalnya, dia adalah seorang pencetus ide pembuatan parit untuk menghadang puluhan ribu musuh yang tidak sebanding jumlahnya dengan kaum muslimin pada waktu itu. Selain itu, ada Khalid bin Walid seorang panglima yang sangat cerdas dalam mengatur strategi peperangan sehingga ia terkenal sebagai sosok pemuda yang tidak pernah kalah dalam berperang walaupun umurnya masih sangat belia, namun semangat kepemudaannya selalu ia kobarkan.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, Zaid bin Tsabit di usianya yang ke-13 tahun menjadi penulis wahyu dan dalam 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani sehingga menjadi penerjemah Rasulullah saw. Sultan Muhammad Al-Fatih, di usia 22 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Byzantium di kala semua jenderal merasa putus asa.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sejarah telah membuktikan bahwa, dunia Islam melahirkan banyak remaja yang hebat dalam banyak bidang. Semua itu karena remaja dididik dengan suasana keimanan sejak kecil. Suasana yang hanya akan terwujud jika kehidupan ini berada dalam naungan sistem Islam yang kafah, menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab, suatu hal yang utopis dapat melahirkan generasi yang tangguh dan berprestasi gemilang dalam sistem sekuler-kapitalis yang secara nyata telah menghasilkan generasi rusak seperti saat ini.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa butuh peran serius negara, masyarakat, juga individu untuk menyelamatkan remaja dengan mengembalikan perannya masing-masing. Serta mengembalikan syariat Islam sebagai rujukan dan pondasi paripurna untuk mengatur bangsa dan peradaban.</div> <br /> Wallahu a’lam bishshawab.

Kegagalan Kapitalisme Liberalisme Mendidik Generasi Remaja

Oleh : Nur Ilmi Hidayah Guru Bimbingan dan Konseling, Member AMK Remaja adalah tonggak perubahan bangsa, di pundaknyalah masa depa...

Baca selengkapnya »

Sekolah Dibuka Setelah Pandemi Covid-19 Sirna

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-JarGS38Ly54/XsVNpP4EGDI/AAAAAAAAEH8/CySzI_Q-ZfQM3AjICns1-x-7QrgfXgchwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200520_220154.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="796" height="282" src="https://1.bp.blogspot.com/-JarGS38Ly54/XsVNpP4EGDI/AAAAAAAAEH8/CySzI_Q-ZfQM3AjICns1-x-7QrgfXgchwCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200520_220154.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Shafiya</div> <div style="text-align: center;"> Pemerhati Sosial </div> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Mewabahnya virus corona (Covid 19) kini telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali dunia pendidikan. Hal ini telah diakui oleh organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada Kamis 5 Maret 2020 bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolah dan hak-hak pendidikannya.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Wabah Covid-19 telah menyebar ke ratusan negara di seluruh penjuru dunia. Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan wabah virus corona yang bernama ilmiah SARS-CoV-2 ini sebagai pandemi  global pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Mengutip data dari worldometers.info per Kamis tanggal 14 Mei 2020, total kasus virus Corona Covid-19 di seluruh dunia mencapai angka 4.427.573 yang terdiri dari kasus yang telah ditutup maupun kasus aktif.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Di Indonesia, dunia pendidikan juga ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Berbagai macam kegiatan yang berskala internasional terpaksa harus dibatalkan. Hal ini dilakukan setelah level penyebaran virus corona di beberapa negara terus meningkat. Hingga saat ini kondisi penyebaran virus tersebut masih memprihatinkan. Data terbaru penyebaran virus corona jenis baru penyebab Covid-19 kini telah dikonfirmasi positif di 34 provinsi . Data Kamis, 14 Mei 2020, tercatat 16.006 pasien terkonfirmasi positif virus corona, 1.043 kasus kematian, sedangkan pasien sembuh mencapai angka 3.518 kasus.<br /> <br /> <br /> Apabila tren penyebaran Covid-19 terus meningkat, maka dapat dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan juga akan semakin meningkat. Dampak yang rentan dikhawatirkan adalah efek jangka panjang.  Oleh karena para siswa secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam proses pendidikan terutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas dan interaksinya dengan warga sekolah lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan kematangan siswa di masa yang akan datang.<br /> <br />             Jika pendemi Covid-19 ini tidak segera berakhir, kebijakan penundaan dan penutupan  sekolah-sekolah di seluruh nusantara  oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara otomatis dapat mengganggu hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang semestinya. Penutupan sekolah-sekolah  tersebut tentu dapat menghambat dan memperlambat capaian target kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan atau sekolah masing-masing.<br /> Dalam kondisi yang demikian maka dapat mempengaruhi tercapainya kematangan siswa dalam meraih tujuan belajarnya, baik secara akademis maupun secara psikologis. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak psikologisnya, yakni siswa yang harus mengalami penundaan proses pembelajarannya di kelas akibat penutupan sekolah yang sangat memungkinkan akan merasakan trauma psikologis yang membuat siswa berada dalam kondisi dan situasi demotivasi dalam belajar.<br /> <br /> Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dan menyelenggarakan   langkah strategis yaitu diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun berembus pemberitaan pemerintah  segera membuka kembali sekolah yang merupakan angin segar bagi setiap warga sekolah untuk kembali beraktivitas di sekolahnya masing-masing di tengah masih mewabahnya Covid-19.<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Dilansir oleh CNN Indonesia pada 09/05/2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana membuka kembali sekolah pertengahan Juli mendatang.<br /> "Kita merencanakan membuka sekolah mulai awal tahun pelajaran baru, sekitar pertengahan Juli," ujar Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Error! Hyperlink reference not valid.Sabtu (9/5).<br /> Hingga kini sekolah di sebagian besar daerah masih melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena dampak covid-19 atau corona. Namun Hamid menegaskan rencana ini dimungkinkan untuk sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona.<br /> "Untuk daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman oleh Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan," tambahnya.<br /> Hamid mengatakan nantinya kegiatan sekolah akan menggunakan protokol kesehatan di area institusi pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah. Dan diwajibkan memakai masker.Tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pihaknya bakal menetapkan protokol kesehatan tersendiri maupun pembatasan jumlah siswa, cnnindonesia.com,09/05/2020.<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Namun rencana Kementerian pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka kembali sekolah pertengahan Juli mendatang, menimbulkan kekhawatiran yang datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Dikutip dari cnnindonesia.com (09/05/2020, bahwa  Federasi Serikat Guru Indonesia khawatir siswa dan guru menjadi korban wabah covid-19 atau virus corona jika rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka sekolah pertengahan Juli diputuskan.<br /> Kekhawatiran tersebut datang dari Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan. Ia meragukan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tak sinkron dalam penanganan corona.<br /> "Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, oke itu kabar baik. Tapi [datanya] harus betul-betul [tepat], mana [daerah] yang hijau, kuning, merah," tuturnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon pada Sabtu (9/5).<br /> Ia menjelaskan pembukaan sekolah harus disinkronkan dengan data kasus dan penyebaran corona di setiap daerah.<br /> Jangan sampai, lanjutnya, ketika siswa dan guru kembali beraktivitas ternyata wilayah tersebut dalam pengawasan.<br /> Menurut Satriwan ini bisa saja terjadi mengingat pemerintah pusat dan daerah kerap memegang data yang berbeda-beda. Belum lagi berkaca pada komunikasi tak sinkron antar pemerintah pusat dan pemda belakangan.<br /> "Nah saya khawatir karena koordinasi pemerintah buruk yang korban nanti sekolah, nanti siswa dan guru loh," ujarnya. <span style="white-space: pre;"> </span>Satriwan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah kerap memegang data yang berbeda-beda, cnnindonesia.com, 09/05/2020.<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Keraguan akan kebijakan tentang pembukaan kembali sekolah pertengahan Juli mendatang juga datang dari Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono yang mengatakan bahwa pembukaan kegiatan belajar di sekolah pada pertengahan Juli 2020 masih beresiko. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, 11/05/2020, "Dari sini memang masih berisiko jika pertengahan Juli sekolah dimulai. Menurut saya memang harus dipastikan benar bahwa sekolah aman," ujar Agus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/5). Agus menyebut perlu memastikan keamanan lingkungan siswa dan pendidik dari virus corona (Covid-19) ketika memutuskan membuka kembali sekolah. Protokol kesehatan juga perlu dipastikan berjalan dengan baik untuk mencegah virus corona. Menurutnya, salah satu hal yang perlu dipikirkan adalah keharusan menjaga jarak selama kegiatan sekolah berjalan. Pihak sekolah bisa membagi jadwal masuk siswa secara bergiliran, namun para guru harus mengajar dua kali, cnnindonesia.com,11/05/2020.<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Ada kekhawatiran dan keraguan yang ditampakkan oleh pejabat kepada publik. Ini menunjukkan bahwa gagasan membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli 2020  hanya merupakan bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi. Sayangnya, hal ini dilakukan tanpa diiringi pemastian bahwa virus tidak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi.<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Kenyataannya, untuk memastikan siapa saja yang terinfeksi melalui tes massal dan PCR saja belum dilakukan maksimal dengan alasan kekurangan alat.<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Pembukaan Sekolah di Tengah Pandemi Covid-19 Tak Memberikan Rasa Aman<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Kendatipun dibeberapa daerah baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, akan tetapi masih ditemukan jumlah rakyat yang terinfeksi Covid-19 terus meningkat. Hal ini sontak mengundang kebingungan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Bahkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan dunia untuk bersiap dengan potensi kemunculan kembali infeksi virus corona. Pemimpin teknis khusus untuk virus corona, Maria Van Kerkhove mengatakan peringatan tersebut dikeluarkan setelah ada laporan kemunculan lagi corona di sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, Singapura hingga Hong Kong yang sempat berada dititik nol pandemi baru-baru ini melaporkan kembali kasus baru corona. Tambah membingungkan.<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> <br /> Menjejaki nalar, belum usai hiruk pikuk mudik yang simalakama antara melarang dan membolehkan. Kini muncul lagi wacana pembukaan kembali sekolah setelah ditutup mulai bulan Maret lalu di tengah masih mewabahnya Covid-19 ini.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Ada keraguan dalam menyongsong rencana baik atas kebijakan pemerintah untuk membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli 2020 mendatang. Keraguan ini datang dari berbagai pihak. Terutama dari orang tua siswa yang mengkhawatirkan terjaminnya kesehatan anaknya. Hal ini disebabkan hingga saat ini masih terdapat adanya kesimpangsiuran dalam penanganan pandemi  Covid-19 yang bermula pada awal Maret lalu.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Ada lagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang disuguhkan kepada rakyat seperti adanya aroma politisasi bantuan sosial masyarakat dampak Covid 19, pembebasan nara pidana yang menyebabkan meningkatnya kriminalitas, dan mempercepat pengesahan UU Omnibus Law ditengah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sebagai buah dari tatanan kehidupan yang kapitalistik.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Tentu hal ini mengkhawatirkan, yang datang dari rezim ruwaibidhah, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:<br /> <br /> <br /> » سَيَأْتِيَ عَلَى الناَّسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الأَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» [رواه الحاكم في المستدرك، ج 5/465]<br /> <br /> “Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465).<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Mereka berambisi menjadi penguasa, padahal mereka adalah orang bodoh, tidak bermutu, fasik, dan hina. Mereka bukanlah orang yang mencari kebenaran, bukan pula orang yang menggengamnya dengan jujur, tetapi mereka adalah para pembohong yang pandai mengklaim. Bagi orang yang mempunyai kepekaan dan nurani, tentu tidak sulit mengetahui kondisi mereka. Meski mereka mengklaim membela dan menolong kebenaran. . Kadang mereka tampak berilmu dan benar, namun mereka menjual agama mereka untuk secuil dunia.<br /> Mereka menggunakan ilmunya untuk menjustifikasi kerusakan dan sistem kufur. Mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Akibatnya, halal dan haram, makruf dan mungkar menjadi kabur di mata umat. Inilah makna “Ruwaibidhah” yang dimaksud oleh hadis di atas. (MNews).<br /> Kebijakan Islam dan Khilafah Cepat Tanggap Terhadap Penanganan Wabah<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Di era kekhilafahan masalah wabah pernah terjadi di masa Khalifah Umar Bin Khaththab. Dalam menangani masalah wabah, khalifah Umar tidak berhenti hanya menyerahkannya pada takdir Allah saja. Namun justru bersegera terikat kepada ketentuan syariat yang telah dicontohkan oleh qudwah hasanah baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.<br /> Kebijakan yang diambil khalifah bukan semata mengandalkan kecerdasan dan kemampuan manusiawinya, tetapi disandarkan pada apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi saw.<br /> Sebagai buktinya adalah kegembiraan khalifah Umar dan rasa syukurnya atas pernyataan Abdurrahman bin ‘Auf yang menegaskan bahwa keputusan Umar sudah sesuai dengan ketetapan Rasulullah saw.<br /> <br /> Ibnu Hajar menceritakan kisah ini di dalam Fathu al-Bârî bahwa Umar ra. keluar ke Syam, ketika tiba di Syargh, sampai kepadanya bahwa wabah terjadi di Syam. Lalu Abdurrahman bin ‘Awf memberitahunya bahwa Rasulullah saw bersabda,<br /> <br /> «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»<br /> <br /> “Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.”<br /> Sinergi antara negara sebagai pelaksana hukum syara yang dipimpin oleh pemimpin yang berkarakter mulia, dengan masyarakat yang melakukan amar makruf nahi mungkar yang ditopang oleh ketakwaan individu rakyat.<br /> Kunci kesuksesan pertama adalah aturan yang diberlakukan hanya yang berasal dari Allah Swt, karenanya penerapan hukum syara merupakan sebuah keniscayaan.<br /> Pilar utamanya adalah negara yang siap sebagai institusi pelaksana syariah secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk penetapan kebijakan penanggulangan wabah.<br /> Negara hadir sebagai penanggung jawab urusan umat. Negara senantiasa ada dan terdepan dalam setiap keadaan. Negara tidak menyerahkan urusan rakyatnya pada pihak lain.<br /> Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,<br /> “Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).”<br /> <br /> “Siapa saja yang dijadikan Allah mengurusi suatu urusan kaum muslimin lalu ia tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinannya.”<br /> <br /> Sejatinya memang negara mesti memprioritaskan urusan pengayoman terhadap kehidupan rakyat. Sebab itulah cerminan dari posisinya sebagai raa’in dan junnah. Tidak boleh negara mengambil kebijakan yang mengabaikan nasib mereka.<br /> Dalam keadaan apa pun keselamatan rakyat senantiasa akan menjadi pertimbangan utama negara.<br /> <br /> لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ<br /> “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan disahihkan al-Albani).<br /> <br /> Seperti itulah fakta nyata yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar. Beliau rela membatalkan kunjungan resminya ke Syam dan memutuskan kembali ke Madinah guna menghindarkan paparan wabah yang sedang merajalela di negeri itu menyebar kepada penduduk di tempat lain. Pilihan ini tentu saja akan memilki risiko sehingga sebagian sahabat Muhajirin sempat mengingatkannya:<br /> <br /> “Anda telah keluar untuk suatu urusan penting. Karena itu kami berpendapat, tidak selayaknya Anda akan pulang begitu saja.”<br /> <br /> Namun beliau tetap yakin dengan langkah yang telah ditetapkannya. Nyawa dan keselamatan rakyat menjadi pertimbangan utama dibandingkan urusan lainnya.<br /> Di bawah ri’ayah pemerintahan seperti inilah kesejahteraan dan masa depan rakyat akan terselamatkan sekalipun didera berbagai musibah dan ujian. Mereka percaya bahwa pemimpinnya tidak akan berlepas tangan.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Demikianlah kebijakan Islam dan Khilafah dalam menangani wabah dengan bersandarkan pada aturan yang berasal dari Allah Swt.<br /> <br /> Wallahu a’lam bishshawab

Sekolah Dibuka Setelah Pandemi Covid-19 Sirna

Oleh : Shafiya Pemerhati Sosial  Mewabahnya virus corona (Covid 19) kini telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tak terke...

Baca selengkapnya »

BPJS Naik, Bukti Tak Empati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-6GBS7jtIpIU/XsVM5eupLwI/AAAAAAAAEH0/culTPpTsJaYKkdoq0NZE-xesri2BScHjACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200520_220240.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-6GBS7jtIpIU/XsVM5eupLwI/AAAAAAAAEH0/culTPpTsJaYKkdoq0NZE-xesri2BScHjACLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200520_220240.jpg" width="240" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh: Imas Sunengsih, SE</div> <div style="text-align: center;"> Aktivis Muslimah Sukabumi </div> <br /> Kado pahit kembali di terima rakyat negeri ini, pasalnya kondisi yang serba sulit di tengah pandemi corona saat ini pemerintah justru menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).<br /> <br /> Ini kenaikan yang kedua sepanjang semester pertama tahun 2020 Pada Januari-Maret 2020. Iuran BPJS Kesehatan naik berdasarkan Perpres No. 75 tahun 2019. Kenaikannya dua kali lipat dari semula dengan rincian iurannya adalah kelas 1 sebesar Rp 160.000, kelas 2 Rp 110.000, dan kelas 3 Rp 42.000.<br /> <br /> Adanya kenaikan BPJS sebagai kado tahun baru itu pun digugat oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan KPCDI. Pemerintah kemudian menurunkan iuran BPJS pada Maret-Juni 2020. Artinya, berdasarkan Perpres No. 82 tahun 2018,  kelas 1 Rp 80.000, kelas 2 Rp 51.000, dan kelas 3 Rp 25.500.<br /> <br /> Terbaru, Juli-Desember 2020 berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, tarif BPJS naik lagi. Kelas 1 Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 25.500 (Rp 42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp 16.500). Sungguh kebijakan yang membuat rakyat semakin sulit.<br /> <br /> Dilansir oleh detik.com (14/05/2020), BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa kenaikan iuran adalah aspirasi masyarakat. Ternyata masyarakat yang di maksud adalah para anggota DPR, yang menyebut dirinya wakil rakyat. BPJS Kesehatan sudah merasa memenuhi aspirasi anggota dewan, tidak menaikkan iuran kelas 3. Apakah peserta iuran BPJS kelas 1 dan 2 bahkan kelas 3 sekalipun, mampu membayar iuran BPJS di tengah krisis ekonomi saat ini.<br /> <br /> Akhirnya, BPJS Kesehatan mengaku memiliki utang jatuh tempo hingga Rp4,4 triliun terhadap rumah sakit pada 13 Mei 2020. Selain itu, BPJS juga mengidap utang yang belum jatuh tempo senilai Rp1,03 triliun, sedangkan utang yang telah dibayarkan senilai Rp192,5 triliun dengan outstanding klaim sebesar Rp6,2 triliun (suaraislam.id, 14/05/2020).<br /> <br /> Utang dan pendanaan yang defisit akan senantiasa menggerogoti BPJS Kesehatan. Pendanaan kesehatan bukanlah sesuatu yang murah, BPJS takkan mampu. Apalagi di sistem Kapitalisme yang penuh dengan manipulasi ini. Mafia impor alat kesehatan dan obat-obatan, gaji direksi yang besar, dan sistem perasuransian yang diadopsi oleh BPJS, memperberat kerja BPJS.<br /> <br /> Akibatnya, menurunnya kualitas pelayanan kesehatan. Mulai dari rendahnya klaim biaya perawatan dan tindakan hingga honor nakes dan operasional rumah sakit yang jauh dari standar. Ini terjadi semenjak sistem kesehatan diserahkan kepada pihak ketiga, BPJS.<br /> <br /> Dalam sistem Kapitalisme negara berlepas tangan dari mengurusi rakyatnya. Ditunjuklah pihak swasta yang mengelola sektor publik. Profit oriented menjadi platform dalam penyelenggaran publik yang dilakukan oleh pihak ketiga yakni BPJS. Sejak awal pendiriannya diharapkan mendapatkan profit sehingga pemerintah bisa berlepas tangan.<br /> <br /> Mensubsidi 150 juta rakyat terlalu besar bagi pemerintah Kapitalisme yang pemasukan terbesar  negara hanya dari pajak. Apalagi diminta menjamin kesehatan seluruh rakyat, jelas tidak akan mampu itu terlihat jelas ketika wabah corona melanda.<br /> <br /> Selama masih mengadopsi sistem Kapitalis maka turun naik  BPJS akan terus terjadi.  Ketidakkreatifan penguasa mencari sumber pemasukan negara dari sektor lain. Jika di lihat Indonesia sangat kaya raya dari laut, hutan, emas, barang tambang dan masih banyak yang lainnya.Tetapi sayang itu semua diserahkan pengelolaan bahkan di jual dan di kuasai oleh pihak pengusaha individu atau korporasi baik asing, aseng, ataupun pribumi. Yang dilakukan penguasa hanya mengambil pajaknya yang tak sampai 10% dari hasil SDA yang dikeruk.<br /> <br /> Dalam Islam jaminan kesehatan merupakan kewajiban negara, di mana itu merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Dimana sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan, memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan manusiawi bisa didapatkan oleh seluruh warga negara.<br /> <br /> Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak, sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit, tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarahwan berkata, bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”<br /> <br /> Keberhasilan peradaban Islam disandarkan pada kepemimpinan yang memiliki paradigma penyelenggaraan kesehatan yang benar. Bahwa pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Demikian pesan Nabi saw.<br /> <br /> Negara Islam menyediakan kesehatan secara gratis itu merupakan sesuatu yang pasti dan terbukti dalam sejarah. Sumber dana akan di dapatkan dari zakat di peruntukan untuk  delapan asnaf. Kedua, pemasukan negara dari (fai’, ghanimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, harta ghulul pejabat dan aparat). Ketiga, pemasukan dari harta milik umum seperti hutan dan SDA yang dikelola negara untuk diambil manfaatnya dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan fasilitas publik seperti kesehatan. Jika dari ketiga pos tadi tidak mencukupi, baru negara boleh memungut pajak hanya kepada laki-laki dewasa yang kaya.<br /> <br /> Sudah saat nya kita kembali kepada sistem Islam yang berasal dari Allah Swt. Sistem yang akan memanusiakan manusia sekaligus mensejahterakan. Sebagimana  Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96:<br /> <br /> "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".<br /> <br /> Wallahu a'lam.

BPJS Naik, Bukti Tak Empati

Oleh: Imas Sunengsih, SE Aktivis Muslimah Sukabumi  Kado pahit kembali di terima rakyat negeri ini, pasalnya kondisi yang serba sul...

Baca selengkapnya »