Ramadhan Totalitas Taqwa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-kdLQSCRDnxw/XsC99A19DQI/AAAAAAAAASY/YkkY-aZB7VQafbaBrT5cCPzkGJeTAJWJQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200516-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="974" data-original-width="974" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-kdLQSCRDnxw/XsC99A19DQI/AAAAAAAAASY/YkkY-aZB7VQafbaBrT5cCPzkGJeTAJWJQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200516-WA0010.jpg" width="320" /></a></div> <br /> Oleh: Yuli Mariyam<br /> <br /> (IRT Member Akademi Menulis Kreatif)<br /> <br /> Meski Ramadhan tahun ini menempatkan umat muslim dicekam dengan kepungan virus corona yang tidak hanya membuat sebagian orang kehilangan orang-orang yang dicintai, dikarantina, sebagian yang lain kehilangan pekerjaan, dirumahkan tanpa pesangon, para ibu dan anak-anak harus kuwalahan dengan tugas-tugas sekolah, bahkan ada pembatasan gerak yakni harus tetap di rumah untuk memutus rantai penyebaran covid 19.<br /> <br /> Ramadhan kali ini memang betul-betul mengajak kita untuk bersabar, namun begitu ramadhan tidak kehilangan kemulyaannya untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertaqwa sesuai dengan nash-Nya yaitu “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa” Al Baqarah ayat 183.<br /> <br /> Untuk meraih derajat taqwa kita membutuhkan dua kesabaran. Yang pertama yakni dengan pahala puasa karena puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannnya, Rasulullah bersabda “Allah azza wajalla pernah berfirman , setiap amal anak adam baginya kecuali puasa maka sesungguhnya sesungguhnya puasa itu bagi-Ku, maka baginya pahala dari sisi-Ku”. Yang kedua adalah pahala bersabar, puasa setengahnya adalah bersabar yakni bersabar dalam ketaatan tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri disiang hari, ditambah lagi bersabar didalam menghadapi ujian pandemi saat ini, setiap orang mendapatkan ujiannya masing-masing yang tentu sesuai dengan kadar kemampuannya, lalu apakah sudah bisa memproleh derajat taqwa?<br /> <br /> Taqwa adalah tidaklah sekedar melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan, Sayyidna Ali bin Abi Thalib berkata Taqwa disusun dari empat perkara, yaitu:<br /> <br /> 1. Al khouf minal jalil yaitu memiliki rasa takut dengan Dzat yang Maha Jalil yaitu Allah SWT. Dalam hal ini tentu ketika kita hendak melakukan kemaksiatan, namun apabila kita ketakutan menyampaikan kebenaran, maka sesungguhnya itu adalah syaitan.<br /> <br /> 2. Al ‘amalu bi tanziil yaitu melakukan sesuatu dengan apa-apa yang diturunkan yaitu Alquran dan menggunakannya sebagai pedoman hidup dalam menjalani segala problematika kehidupan, dan itu bisa dilihat dengan 8 hal, antara lain: Penjagaan keturunan (Ar rum 21 dan An Nur 2) ,penjagaan akal (Al Maidah 90-91, Az Zumar 9, Al Mujadilah 11), penjagaan harta (Al Isra 6,9), penjagaan kehormatan (An Nur 4), Penjagaan agama, Penjagaan jiwa, penjagaaan keamanan(Al maidah 33), penjagaan negara.<br /> <br /> 3. Arridho bil qolil yaitu ridho dengan yang sedikit yaitu tentang rizki.<br /> <br /> 4. Al istidadu li yaumirrokhil yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut hari penggiringan (kiamat), karena di hari itu akan ditanya apa-apa yang kita kerjakan.<br />           <br /> Perwujudan dari keempatnya adalah penerapan islam secara kaffah sesuai perintah Allah dalam surat Al Baqarah “Hai orang-orang yang beriman ,masuklah kalian kedalam islam secara kaffah atau keseluruhan”. Lalu apa jaminan yang dijanjikan oleh Allah setelah kita bertaqwa?<br /> <br /> Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertaqwa yaitu adalah jalan keluar atas segala kesulitan, rezeki yang tidak disangka datangnya, serta kemudahan dalam segala urusan. Puasa saja tidaklah mencukupi agar kita disebut sebagai orang-orang yang beriman, kita harus meningkatkan ibadah kepada Allah, melaksanakan syariat serta istiqomah di dalam Islam.<br /> <br /> Wallahu a’lam bishowab.

Ramadhan Totalitas Taqwa

Oleh: Yuli Mariyam (IRT Member Akademi Menulis Kreatif) Meski Ramadhan tahun ini menempatkan umat muslim dicekam dengan kepungan viru...

Baca selengkapnya »

Pekerja Sejahtera, Karena Islam Ada

<div><br><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-e9sASDaQ8Y8/XsCSTbm5GyI/AAAAAAAAEt8/mOU30zrybcE6wrCqbppVIMPLWnRK0OF_gCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200517-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="780" height="320" src="https://lh3.googleusercontent.com/-e9sASDaQ8Y8/XsCSTbm5GyI/AAAAAAAAEt8/mOU30zrybcE6wrCqbppVIMPLWnRK0OF_gCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200517-WA0001.jpg" width="240"></a></div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><i>Oleh: Mulyaningsih</i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i>(Pemerhati masalah anak, remaja, dan keluarga; Member Amk)</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Kembali lagi, kejadian yang mungkin terus akan berulang di dunia ini. Kelayakan dan sebuah penghormatan tak tampak pada segelintir orang yang mencoba keberuntungan untuk menjemput rezeki di negara lain. Seraya menyibak luka lama yang mungkin tak akan pernah sembuh dengan torehan begitu nyata. Sedih, perih, dan miris melihatnya. Sebagaimana berita yang dilansir dari tempo.co bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan kronologi tiga jenazah anak buah kapal atau ABK Indonesia, yang bekerja di kapal ikan China, dilarung di laut. Peristiwa ini viral di media sosial.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Retno menjelaskan, tiga ABK tersebut merupakan awak kapal pencari ikan Long Xin 629. Pertama, ABK berinisial AR sakit pada 26 Maret 2020. Lantas, yang bersangkutan dipindahkan ke kapal Tian Yu 8 untuk dibawa berobat ke pelabuhan. Belum sampai di pelabuhan, kondisi AR kritis dan meninggal. Jenazah AR dilarung di laut pada 31 Maret 2020.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">“Dari informasi yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu keluarga dan mendapat surat persetujuan pelarungan di laut. Keluarga sepakat menerima kompensasi kematian dari kapal Tian Yu 8,” ujar Retno dalam konferensi pers via online, Kamis, 7 Mei 2020.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ILO Seafarer’s Service Regulation mengatur prosedur pelarungan jenazah (burial at sea). Dalam ketentuan ILO disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan melarung jenazah dalam kondisi antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal. (tempo.co, 07/05/2020)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b><i>Gaya Perbudakan Masih Nyata</i></b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Peristiwa pada ABK yang jenazahnya dilarung ke laut menjadi viral dan diperbincangkan oleh publik. Perlakuan yang tak adilk dan wajar kerapkali selalu diterima oleh mereka. Layaknya bak budak di zaman dahulu kala. Mereka dipaksa untuk bekerja sepanjang hari, tidur hanya sebentar (3 jam saja) serta minum dan makan yang tak layak. Seperti minum yang berasal dari sulingan air laut. Setiap hari mereka diperlakukan layaknya budak, lain halnya dengan ABK China.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ternyata, gaya perbudakan tersenut telah lama terjadi. Mereka menganggap bahwa ABK Indonesia tidak memiliki keterampilan yang ahli atau memadai. Hal tersebut yang akhirnya memunculkan tindakan berbeda sebagai contoh adalah kekerasan dan penundaan gaji menjadi hal yang biasa dialami oleh para ABK.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Kemudian kejadian baru yaitu pelarungan jenazah ABK yang telah meninggal mengindikasikan menihilkan kata manusiawi. Mengingatkan pada kita bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri kerap kali mengalami nasib yang tragis. Selalu saja menjadi bulan-bulanan para majikan mereka. Dari sini kita melihat bahwa tidak adanya perlindungan dari negara kepada mereka (TKI).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Hal ini membuka mata kita bahwa harga tenaga kerja Indonesia bagi asing amatlah murah. Kemudian ditambah lagi bahwa peran negara untuk memberikan lapangan kerja kepada pribumi amatlah sedikit. Sehingga dengan terpaksa akhirnya mereka mencoba peruntungan bekerja ke negara lain.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Amat berbeda jika melihat dari sisi negeri ini. Para tenaga kerja asing sangat dihormati dan diperlakukan khusus bak anak emas. Hal tersebut tampak dari perlakuan terhadap TKA China. Bak anak emas, mereka disanjung, diizinkan, dan diberi pekerjaan dengan gaji yang fantastis. Yang pasti di atas gaji para pekerja pribumi. Akibatnya, para pekerja pribumi melakukan tindakan yang sungguh beresiko, yaitu mencari pekerjaan ke luar negeŕi secara ilegal. Hasilnya bisa kita lihat sekarang, banyak kasus yang akhirnya mencuat ke permukaan.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Amatlah wajar jika perbudakan masih saja kita temui. Dalam sistem kapitalisme ini, tentunya akan menjadi pemantik munculnya kasus tersebut. Karena persoalan dari sisi ekonomi seperti tuntutan untuk mencari nafkah untuk keluarga dan angka kemiskinan menjadi alasan bagi para pekerja untuk tetap bertahan, yaitu bekerja tanpa henti. Namun, perlindungan itu sangat minim bahkan semu baik, pada pekerja formal maupun informal. Hukum yang berlaku masih jauh panggang dari api, sehingga benar-benar tak ada penampakannya. Inilah gambaran nyata kapitalisme, ia tak mampu menjawab persoalan hidup manusia selama di dunia. Dari segala lini kehidupan manusia, salah satunya terkait dengan fakta di atas tadi. Jaminan dan kesejahteraan tak akan pernah muncul adanya.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b><i>Peran Nyata Negara</i></b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Lantas, masihkah berharap pada sistem yang sudah terlihat sisi kebobrokannya. Yang telah tampak cacatnya sejak lama. Islam mempunyai solusi dan jawaban atas segala masalah ketenagakerjaan dan masalah pengupahan. Sehingga tenaga kerja tidak merasa diperbudak, sejalan dengan Islam yang tak mengenal kata tersebut. Sebagaimana sabda Nabi saw.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. Bukhari dan Ahmad)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Dalam hal ini negara yang bertanggung jawab penuh atas segala yang terjadi pada orang-orang yang dipimpinnya. Terkait pula dengan masalah tenaga kerja ini. Negara dalam hal ini penguasa, haruslah serius dalam hal pengawasan dan penjagaan kepada mereka. Negara harus membuat aturan sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Begitupula dengan para perusahaan atau agen-agen nakal, maka mereka tak berulah lagi dengan melakukan praktik penyelundupan tenaga kerja. Dari sisi tenaga kerja, negara semestinya juga berperan dalam memberi pelatihan dan pembekalan dasar bagi pekerja. Tujuannya, agar mereka memiliki kompetensi mumpuni dalam mengarungi pekerjaan yang akan mereka lakukan. Bukan bermodal nekat dan minim akan kemampuan serta pengalaman.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Dalam Islam, pekerja harus mengerti dan paham terkait dengan kontrak kerja (ijarah). Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Seorang pekerja, tentulah yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Dalam hal ini perlu kejelasan terkait dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, batasan waktu, besaran upah, serta tenaganya. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nabi Shallallahu ’alaihi Wasallam bersabda, “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tergambar betul bagaimana Islam memperlakukan para pekerja. Kejelasan dari sisi berapa lamanya bekerja, melakukan apa, serta besaran upahnya. Sebagaimana hadist di atas menerangkan pada kita bahwa tidak boleh menunda-nunda gaji para pekerja. Amatlah berbeda dengan sistem kapitalisme yang selalu saja menekan para pekerja termasuk di dalamnya adalah menahan gaji mereka. Sungguh zalim dan tega.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Dalam hal ini telah jelas nyata keunggulan sistem Islam dibanding dengan kapitalisme. Islam akan membuat atmosfer sejahtera dan rasa tenang pada pengusaha dan pekerja. Semua sama-sama saling diuntungkan. Semoga masa itu akan segera kita temui bersama. Keseriusan dari seluruh kaum muslimin diperlukan agar kita mampu menerapkannya. Selain itu, memenuhi seruan akidah kita sebagai seorang muslim yang akan menerapkan syariat secara kafah. Wallahu a’lam bishshawwab.</div>

Pekerja Sejahtera, Karena Islam Ada

Oleh: Mulyaningsih (Pemerhati masalah anak, remaja, dan keluarga; Member Amk) Kembali lagi, kejadian yang mungkin terus akan berulang di dun...

Baca selengkapnya »

Nasib ABK Malang, Bukti Tanggungjawab Negara, Hilang!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-DxakCyBCedc/Xr-n2maOVxI/AAAAAAAAAWk/EMjwqXL_rMMfSuuaroNsE-IDc9u1oaz_ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200514-WA0019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1145" data-original-width="1145" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-DxakCyBCedc/Xr-n2maOVxI/AAAAAAAAAWk/EMjwqXL_rMMfSuuaroNsE-IDc9u1oaz_ACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200514-WA0019.jpg" width="320" /></a></div> <br /> Oleh: Faizah Khoirunnisa'Azzahro (aktivis dakwah)<br /> <br /> Netizen Indonesia digemparkan dengan berita yang disampaikan Jang Hansol dalam channel YouTube-nya, Korea Reomit, pada Rabu, 6 Mei 2020. Dalam videonya, Jang Hansol menyampaikan ulang berita yang disiarkan di MBC TV dan sempat trending di Korea Selatan. Dengan sangat berhati-hati, Jang Hansol menerjemahkan isi berita berbahasa Korea tersebut, yang ia khawatirkan akan membuat gempar dan marah masyarakat Indonesia. Betul saja, dalam waktu singkat, video Korea Reomit menduduki trending YouTube nomor satu, dan disusul trend di Twitter.<br /> <br /> Berita tersebut berisi tentang perlakuan tidak manusiawi yang mengarah pada perbudakan yang dialami sejumlah anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal penangkapan ikan milik Cina. Fakta tersebut terungkap setelah beredar video yang merekam proses pembuangan jenazah ABK Indonesia dan kesaksian narasumber. Pembuangan jenazah tersebut menyalahi kontrak kerja yang disepakati di awal. Berdasarkan kesaksian narasumber yang juga merupakan ABK Indonesia di kapal Cina, perlakuan tidak manusiawi lainnya kerap mereka terima saat bekerja, seperti bekerja sepanjang hari, waktu istirahat yang minim, menu makanan berupa umpan ikan, dan minum air yang berasal dari sulingan air laut. Hal berbeda dialami oleh ABK Cina, karena mereka lebih diistimewakan. Soal gaji yang mereka terima, jauh dari kata layak. Hanya sekitar 100 ribu rupiah  perbulan, dan itu diberikan setelah berbulan-bulan bekerja di lautan.<br /> <br /> Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Migrant Care yang menerima 205 aduan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal asing, dan penahanan gaji dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Menurut M. Abdi Suhufan (DFW- Indonesia), konflik di kapal asing sering terjadi karena ABK asal Indonesia tidak dibekali kemampuan bekerja di atas kapal asing. Tanpa skill yang jelas, perbudakan dan eksploitasi tenaga buruh di laut, rentan terjadi.<br /> <br /> *Solusi  Kesiangan Tak Mengatasi Persoalan*<br /> <br /> Seperti yang sudah-sudah, respon pemerintah lambat, dan cenderung bergerak ketika kemarahan rakyat sudah meluas di kanal-kanal media sosial. Saat berita ini mencuat secara nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pengetatan perizinan ABK di kapal asing. Respon pemerintah yang demikian tentu saja sangat terlambat dan kesiangan, karena sejak lama problem serupa terjadi dan berulangkali. Selain itu perketatan izin tidak menjamin keselamatan dan kesejahteraan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing.<br /> <br /> Apakah kebijakan pemerintah ini serius atau sekadar basa basi untuk meredam kemarahan? Masyarakat bisa menilai  karena  hingga detik ini,  belum nampak sikap garang pemerintah yang menggugat pemerintah Cina atas kejadian tersebut. Media pun terlihat tak berniat mem-blow up berita ini siang-malam di stasiun TV mainstream, sebagaimana yang media lakukan ketika terjadi terorisme.<br /> <br /> Pada saat yang bersamaan dengan malangnya nasib ABK Indonesia di negeri orang, TKA asal Cina justru mendapatkan perlakuan istimewa bak anak emas di negeri ini. Karpet merah digelar, lapangan kerja dibuka luas, tak peduli hal itu mengorbankan nasib rakyat dan kelestarian lingkungan. Untuk asing dan aseng, penguasa nampak totalitas melayani, sedangkan rakyat sendiri diurus minimalis  dan ala kadarnya.<br /> <br /> Miris, di negeri sendiri lapangan kerja sulit dicari, bekerja di luar negeri pun, rakyat menjadi korban kekerasan dan perilaku tak manusiawi. Penguasa lepas tangan, karena tak mampu memberikan jaminan perlindungan.<br /> <br /> Tak hanya miris, kejadian ini sangat ironis, mengingat  Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, begitu luas wilayah lautannya dan nyatanya belum mampu mengeksplorasi lautnya agar bisa memberikan lapangan pekerjaan yang  layak kepada rakyat.<br /> <br /> *Solusi Islam Komprehensif dan Antisipatif*<br /> <br /> Perbudakan modern yang dialami ABK Indonesia menunjukkan watak sesungguhnya kapitalisme yang hanya peduli untung rugi, dan tak peduli keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Kemiskinan masal yang diciptakan kapitalisme, membuat rakyat rela bekerja kasar demi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Disinilah peluang terjadinya eksploitasi buruh oleh pemilik kapital yang ingin meraup keuntungan besar dengan modal sekecil-kecilnya.<br /> <br /> Keberpihakan kepada fitrah dan nilai-nilai kemanusia tidak dimiliki sistem selain Islam. Sistem selain Islam merupakan buatan akal manusia, yang hanya berpihak kepada pemilik kendali, sehingga mustahil mewujudkan keadilan dan kesejahteraan terhadap seluruh manusia,  termasuk tenaga kerja.<br /> <br /> Dalam kacamata Islam, persoalan tenaga kerja dipandang secara sistemik dan  butuh kebijakan penguasa bertakwa untuk menyelesaikannya. Penguasa yang menerapkan Islam dalam negaranya, wajib untuk menyediakan pekerjaan yang layak kepada setiap rakyat, terutama para laki-laki yang memiliki beban nafkah di pundaknya. Adapun kebutuhan pokok, negara dituntut untuk menjamin pemenuhannya.<br /> <br /> Tak cukup disitu, Islam juga  memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak para tenaga kerja yang terikat kontrak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Ibnu Majah bahwa upah pekerja harus diberikan sebelum keringatnya kering. Jelas, penahanan gaji di dalam Islam, sangat dilarang.<br /> <br /> Kontrak kerja di dalam Islam harus memuat kejelasan dalam hal jenis pekerjaan, besaran upah, durasi bekerja, dan besaran tenaga yang dicurahkan. Ketidakjelasan transaksi ijarah, hukumnya fasad (rusak) dengan kata lain batal akadnya. Dengan aturan Islam ini, pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar kapasitasnya sehingga  ekploitasi tenaga kerja bisa dihindarkan.<br /> <br /> Dalam satu aspek saja, Islam begitu sempurna dan pro terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jika diterapkan seutuhnya dalam seluruh aspek kehidupan, niscaya keberkahan akan Allah turunkan dari langit, bumi, dan lautan.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Nasib ABK Malang, Bukti Tanggungjawab Negara, Hilang!

Oleh: Faizah Khoirunnisa'Azzahro (aktivis dakwah) Netizen Indonesia digemparkan dengan berita yang disampaikan Jang Hansol dalam ch...

Baca selengkapnya »

Krisis Kelaparan Pasca Corona. Bagaimana Menyelesaikannya?

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-uT5FmyeI9u8/Xr-az6E707I/AAAAAAAACAA/-lmX2nKFnh0KGW5W68oDbBWeRTRJFzcpgCLcBGAsYHQ/s1600/20200516_154746.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="664" data-original-width="1280" height="166" src="https://1.bp.blogspot.com/-uT5FmyeI9u8/Xr-az6E707I/AAAAAAAACAA/-lmX2nKFnh0KGW5W68oDbBWeRTRJFzcpgCLcBGAsYHQ/s320/20200516_154746.jpg" width="320" /></a></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <br /> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Oleh : Ummu Ziya</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Krisis kelaparan kembali menyapa dunia pasca munculnya pandemi virus Corona. Dilansir dari TEMPO.COM (23/04/20), Lembaga dunia World Food Program  mengatakan masyarakat dunia menghadapi ancaman kelaparan besar-besaran dalam beberapa bulan lagi akibat resesi ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19 atau virus Corona. Saat ini ada 135 juta orang menghadapi ancaman kelaparan. Proyeksi dari WFP menunjukkan jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat menjadi 270 juta orang. Jumlah ini masih bisa bertambah karena ada sekitar 821 juta orang yang kurang makan. Sehingga, total warga dunia yang bisa mengalami bencana kelaparan melebihi 1 miliar orang.</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Direktur Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFD), David Beasley, bahkan menyebut 265 juta penduduk dunia terancam kelaparan sebagai dampak dari pandemi virus corona.“Kita berbicara tentang kondisi ekstrem, status darurat –tentang orang-orang yang benar-benar sedang berbaris menuju ambang kelaparan. Jika kita tidak memberikan makanan kepada orang-orang, mereka akan mati. " kata Beasley seperti dilansir The Guardian. Hal demikian juga disadari oleh lembaga PBB yang mengurusi pangan dan pertanian, Food and Agriculture Organization atau FAO. “Pandemi virus Corona memberikan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak sosial-ekonominya mendalam dan global,” kata Direktur Jenderal FAO, QU Dongyu dalam pernyataan resmi usai pertemuan itu.(kumparan.com,  25/4/2020) </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Pengaruh pandemi ini pun sampai di negara kita Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 bermula di Wuhan China. Indonesia sudah menghadapi bahaya kelaparan dan kesenjangan ekonomi akibat penerapan sistem yang rusak. Hingga munculnya pandemi baru, yakni Covid-19 yang mengganas, maka bisa dipastikan kondisi akan semakin memburuk. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Sebanyak 22 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan kronis. Jumlah tersebut sekitar 90 persen dari total jumlah penduduk miskin Indonesia, yakni 25 juta jiwa. Hal tersebut terungkap dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) bertajuk Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045.  "Banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia menderita kelaparan," terang laporan tersebut dikutip dari laman resmi ADB, Rabu (beritagar.id, 6/11/2019)</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Jika kita menimbang tatanan dunia saat ini, mayoritas negara telah menerapkan sistem kehidupan Kapitalisme  untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah pangan termasuk masalah penyelesaian pandemi Covid-19. Sedangkan pada dasarnya sistem kapitalistik menafikkan peran negara dalam mengurusi urusan rakyat dan lebih berpihak kepada para pemilik modal(para kapitalis). Artinya kesejahteraan rakyat bukanlah satu-satunya  tujuan dari ideologi ini. Sehingga wajar jika berbagai kebijakan apapun yang berpijak pada sistem ini akan gagal dan justru membawa rakyat ke dalam jurang kehancuran. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Begitupun negara kita Indonesia, termasuk penganut sistem rusak ini. Sistem kehidupan kapitalis termasuk didalamnya sistem ekonomi liberal telah memberikan peluang besar kepada para kapital untuk menguasai berbagai sektor sumberdaya alam   termasuk sektor pertanian. Kebijakan investasi produk pangan dan impor produk pertanian telah nyata mematikan para petani dalam negeri. Keterbatasan kinerja para petani dalam bersaing dengan produk internasional pun semakin memperburuk keadaan ditambah loyalnya pemerintah dalam melakukan impor produk pangan besar-besaran tanpa memperdulikan nasib petani lokal. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi akan melemahkan tingkat perekonomian lokal khususnya rakyat Indonesia yang mayoritas petani. kesenjangan antara Si miskin dan Si kaya pun semakin lebar, membuat rakyat sengsara di lumbung sendiri. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Disisi lain keterbatasan dan kurang tepatnya pemerintah dalam mendistribusikan subsidi sembako menyebabkan kelaparan  semakin menjadi. Seperti yang terjadi saat pandemi ini, banyak bantuan dari pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran, sehingga rakyat yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan, hingga nyawapun melayang.  </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Berbagai masalah terkait pangan tentunya membutuhkan penangan yang tepat dan akurat karena masalah ini menyangkut hak hidup rakyat. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Di tengah kondisi yang sulit ini, kita sebagai kaum muslimin  tentunya tidak boleh berputus asa dan menyerah untuk mencari solusi. Dalam Islam tidak ada masalah tanpa ada solusi,  dan  satu satunya solusi hanyalah kembali kepada Allah Swt dan Rasul-Nya . Yakni kembali kepada aturan Allah dan Rasul dalam segala aspek kehidupan termasuk bagaimana syariat Islam melakukan pengelolaan pangan dan mekanisme distribusi kekayaaan saat terjadi pandemi atau tidak. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Dalam sejarah emas kepemimpinan Islam terbukti  mampu menghapus kelaparan dan memberikan pelayanan yang memadai kepada rakyat tanpa memandang suku, ras, agama dan budaya. Kisah bagaimana kekhilafahan masa Umar bin Khattab dalam menyelesaikan krisis pangan yang saat itu menyelimuti pusat negara  Islam di Madinah, Beliau bahkan rekan memanggul gandum untuk dinbeekaja kepada seorang janda yang tinggal bersama anak-anaknya . Tak kalah heroik kisah,, Khalifah  Umar bin Abdul Aziz, bagaimana Beliau mengelola negara berdasarkan kitabullah, sehingga dalam dua tahun kepemimpinan mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya, sehingga tidak terdapat satu pintu rumah pun yang bersedia menerima zakat. Tentunya itu semua bukanlah dongeng khayalan belaka tetapi bukti yang nyata tanpa ada keraguan sedikit pun. </div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> <span style="white-space: pre;"> </span>Sudah saatnya kaum muslimin sadar dan tergerak hatinya untuk kembali kepada syariah Allah Swt dalam institusi negara, yakni khilafah. Inilah solusi hakiki dari berbagai masalah yang terjadi di dunia saat ini.</div> <div dir="ltr"> <br /></div> <div dir="ltr"> Wallahu a’lam bishshawab</div>

Krisis Kelaparan Pasca Corona. Bagaimana Menyelesaikannya?

Oleh : Ummu Ziya Krisis kelaparan kembali menyapa dunia pasca munculnya pandemi virus Corona. Dilansir dari TEMPO.COM (23/0...

Baca selengkapnya »

Ramadan dan Fenomena Banyaknya Pemulung

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-xgJ_EpjAfKU/Xr-ZPjG65yI/AAAAAAAAAag/PaWDgbw9FzoRAhFG-XQrRoYcPciqclxcACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200516-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-xgJ_EpjAfKU/Xr-ZPjG65yI/AAAAAAAAAag/PaWDgbw9FzoRAhFG-XQrRoYcPciqclxcACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200516-WA0006.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Verawati, S.Pd</div> <div style="text-align: center;"> (Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Beberapa hari yang lalu, saya dan suami jalan-jalan sore menuju arah pusat kota. Dari mulai keluar komplek hingga ke tempat yang kami tuju, kami melihat pemandangan yang tidak biasa. Yaitu banyak sekali para pemulung di sepanjang jalan. Terlihat di antara mereka ibu separuh baya, laki-laki dewasa hingga kakek-kakek. Tidak hanya itu, di antara mereka ada juga yang membawa anak-anak kecil hingga  bayi yang digendong. Kemudian yang anehnya, mereka hanya duduk-duduk di pinggir jalan bahkan ada yang menggelar tikar sambil membawa karung besar yang disimpan di depan mereka. Hingga kami kembali pulang, dimana waktu hampir mendekati magrib kondisinya masih sama yakni banyak para pemulung tadi. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Akhirnya keanehan itu saya tanyakan pada suami.  “Tidak seperti biasanya ya? Banyak para pemulung yang duduk-duduk di pinggir jalan”. Suami menjawab “Barangkali terorganisir”. Bisa jadi seperti itu, mereka terorganisir akan tetapi bisa juga tidak. Kalau diperhatikan dengan seksama nampaknya mereka juga tidak hanya sekadar menjadi pemulung, akan tetapi sekaligus menjadi pengemis atau peminta-minta. Sebab, tak dipungkiri di tengah bulan suci Ramadan ini biasanya banyak yang mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan. Terlebih saat wabah corona yang melanda saat ini, banyak orang yang memberikan santunan di jalanan. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Namun, apa pun mereka tetap merasa miris melihatnya. Kian hari kondisi masyarakat khususnya kaum muslim terus terpuruk. Banyaknya para pemulung atau peminta-minta menandakan semakin tingginya tingkat kemiskinan. Dari hasil riset terbaru Bank Pembangunan Asia atau ADB mengungkap data, bahwa 22 juta penduduk Indonesia masih menderita kelaparan kronis selama periode 2016–2018. (Tempo.com,14/04/2020)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan menurut databoks, 8/4/2020, Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 sebanyak 24,79 juta jiwa. Adapun tingkat kemiskinan sebesar 9,22%. Terlebih dalam kondisi wabah corona saat ini, ekonomi sangat sulit, pemutusan hak kerja (PHK) di mana-mana, banyak perusahaan atau pekerjaan yang tutup. Bisa dipastikan jumlah penduduk miskin akan terus bertambah.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kondisi ini akan bisa bertambah parah. Sebab untuk beberapa bahan pokok mengalami defisit. Sebagaimana diumumkan oleh Jokowi beberapa waktu yang lalu. Seperti beras, gula dan jagung mengalami defisit di beberapa kota. Entah apa yang akan terjadi, bila hal ini terus dibiarkan tanpa solusi pasti.</div> <br /> Kapitalisme Biang Kerok<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Bukankah negeri ini  mendapat julukan gemah ripah loh jinawi? Lantas kenapa rakyatnya miskin bahkan kelaparan. Kesalahannya cuma satu, yakni negeri ini tidak menerapkan syariah Islam. Negeri ini lebih rida menerapkan hukum buatan Belanda sang penjajah. Penguasanya menjadi budak kapitalis. Kapitalisme menjadi baing kerok rusaknya kehidupan dan juga sumber daya alam di negeri ini. Dengan kerakusannya meraih untung yang banyak, mereka rela menghilangkan nyawa manusia sekalipun. Para pemilik modal berlomba-lomba membuat mall, perumahan elit dan lain sebagainya. Mengusir rakyat miskin, kemudian tanah mereka dijual dengan paksa. Akhirnya ladang atau sawah tempat mereka mencari nafkah pun hilang. Tidak hanya itu, para kapitalis mengeruk sumber daya alam dengan menyisakan kerusakan lingkungan. Beberapa waktu lalu viral tayangan video yang berjudul The sexy killer. Sangat jelas digambarkan bahwa para pemilik modal tersebut berkongkalingkong dengan penguasa. Bahkan penguasa sendiri bermain dalam kerusakan alam tersebut.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Fakta terbaru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atas Revisi Perubahan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU. Dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa 12 Mei 2020, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pembentukan UU tersebut dapat disahkan. Langkah tersebut tetap diambil kendati dari 9 fraksi di Komisi VII DPR, tidak semuanya menyetujuinya. (ekonomi.bisnis.com, 12/05/2020)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Bisa terbilang cepat pengesahann RUU ini menjadi Undang-undang, barangkali ini kelanjutan dari kisah yang diceritakan dalam film The Sexy Killer tersebut. Sumber daya alam dikuras habis oleh swasta sedangkan rakyat dibiarkan mengurusi kebutuhannya sendiri-sendiri. Mereka rela mencari pekerjaan hingga ke luar negeri. Pilu mendengar tentang nasib anak bangsa yang menjadi ABK menjadi ABK di kapal milik Cina. Mereka tidak diperlakukan sebagaimana manusia, hingga meninggal dan mayatnya juga dilarung ke laut. Sedangkan di negara ini pegawai dari Cina dimuliakan bah raja. Mereka terus berdatangan sedangkan pekerja dalam negeri (rakyat sendiri) banyak mengalami PHK. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sesungguhnya kondisi rakyat yang miskin saat ini, bukan semata-mata mereka malas bekerja. Namun, secara sistem kemiskinan itu diciptakan. Sulit mencari pekerjaan, sebab pekerjaan itu untuk orang asing. Sulit bercocok tanam, sebab tidak ada lahan yang disediakan untuk ditanami. Justru lahan yang ada terus digilas. Direktur Jendral Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah kementerian agraria  dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengatakan, setiap tahun luas area pertanian hilang mencapai 150.000 hingga 200.000 ha. </div> <br /> Islam Solusi<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sungguh, tidak ada jalan lain untuk keluar dari kesempitan hidup ini, kecuali kita kembali menerapkan Islam kafah. Islam memiliki separangkat aturan hidup yang mampu memberikan kesejahteraan pada manusia dan alam. Islam menetapkan bahwa pemimpin sebagai “periayah” pengatur dan pengurus rakyat. Mereka diumpamakan seperti penggembala. Maka, tak akan ada penggembala yang rela satu gembalaannya kelaparan atau mati. Konsep inilah yang tidak dimiliki sistem demokrasi-kapitalis. Sebab, kapitalis menganggap jabatan untuk mencari uang bukan untuk meraih rida Allah. Islam juga memiliki sejumlah konsep yang sangat jelas, termasuk konsep ekonomi yang real. Dalam sistem ekonominya Islam mengatur tentang bagaimana penguasa mengatur kebutuhan hidup rakyatnya. Penguasa wajib memberikan jaminan hidup hingga orang per orang. Islam juga memiliki konsep kepemilikan harta yang sangat jelas, termasuk aturan tentang tanah. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dalam Islam tanah sejatinya adalah milik Allah Swt. Maka, dalam kepemilikan dan pengelolaan diatur oleh syara. Islam membolehkan siapa saja untuk memiliki tanah dengan jalan yang halal. Kemudian mewajibkan pada setiap pemilik tanah untuk mengelola atau menghidupkan tanahnya. Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak dikelola. Maka, oleh negara akan diambil dan diberikan kepada orang yang mau mengelolanya. Umar bin Khaththab pernah berkata,”Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan.” Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma’ Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi saw.) dalam masalah ini. (Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 241)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (pembuatan batas) saja, akan tetapi juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar Qiyas. Misalnya, yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. Sebab yang menjadi alasan hukum (illat, ratio legis) dari pencabutan hak milik bukanlah cara-cara memilikinya, melainkan penelantaran selama tiga tahun (ta’thil al-ardh). (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 139)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Konsep Islam ini bukanlah konsep khayalan, sebab diturunkan oleh Allah Swt. Sang Pengatur dan Pemilik kehidupan. Ini secara imani atau keyakinan. Sedangkan secara kenyataan, konsep ini sudah terbukti pada masa lalu, saat diterapkannya dalam kehidupan. Bagaimana kita begitu takjubnya mendengar kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dimana dalam masa pemerintahannya tidak ada rakyat yang miskin, semua kebutuhan rakyat terpenuhi hingga para pemuda pun dicari untuk dibiayai dalam urusan maharnya.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Demikian kesempuranaan Islam dalam mengatur kehidupan ini. Sungguh kesempurnaan ini akan terwujud bila Al-Qur'an tidak hanya sekadar bacaan, melainkan hukum yang diterapkan dalam kehidupan. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir tanpa khalifah sebagai pelaksana hukum Islam. Semoga Allah segera memberikan pertolongan. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.</div> <br /> Wallahu ’alam bishshawab.

Ramadan dan Fenomena Banyaknya Pemulung

Oleh : Verawati, S.Pd (Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan) Beberapa hari yang lalu, saya dan suami jalan-jalan sore menuju...

Baca selengkapnya »

UU Minerba Disahkan, Siapa Yang Diuntungkan ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-hSo2mVbt4VM/Xr-Yd4LzAGI/AAAAAAAAASM/P5R24__CwWEcBxipcELxwIdy3aBEZIU6QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200516-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="1024" height="213" src="https://1.bp.blogspot.com/-hSo2mVbt4VM/Xr-Yd4LzAGI/AAAAAAAAASM/P5R24__CwWEcBxipcELxwIdy3aBEZIU6QCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200516-WA0003.jpg" width="320" /></a></div> <br /> Oleh: Mia Annisa<br /> (Pemerhati Sosial dan Ekonomi)<br /> <br /> Pada Selasa, 12 Mei 2020 DPR-RI dari komisi VII akhirnya ketok palu mengesahkan RUU Mineral Batubara menjadi Undang-undang dari revisi UU No. 4 tahun 2009 usai sidang paripurna. Yang mana RUU Minerba sudah digagas pada jauh-jauh hari sejak tahun 2016. (http://www.apbi-icma.org/)<br /> <br /> Pasalnya penggarapan RUU Minerba menjadi UU terbilang ngebut dan kilat, hanya memakan waktu selama 3 bulan dari Februari hingga Mei. Sebetulnya RUU Minerba ini salah satu program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020 yang diusulkan oleh DPR RI. RUU ini masuk dalam status carry over dari DPR pasa periode sebelumnya. (https://tirto.id/)<br /> <br /> Undang-undang ini juga menuai polemik selain perpanjangan kontrak karya (KK)/ perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) tetapi juga menganulir peran BUMN dan BUMD dalam proses tersebut. Sekalipun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, yang mewakili presiden dalam rapat paripurna, berdalih, perubahan UU Minerba diperlukan untuk menjawab permasalahan pengelolaan pertambangan minerba saat ini dan masa mendatang.<br /> <br /> Mengkritisi sikap pemerintah yang diam-diam mengesahkan RUU Minerba menjadi UU di tengah pandemi tentu sangat tak elok. Alih-alih memikirkan nasib rakyat yang tak jelas kapan pandemi akan berakhir. Pemerintah malah sibuk mengakomodir kepentingan para korporat untuk menyerahkan kembali kekayaan tambangnya dikeruk salam kurun waktu 10 tahun ke depan.<br /> <br /> Pengesahan ini tentunya jelas membawa angin segar bagi para pengusaha tambang. Sebab negara memberikan kemudahan izin kelanjutan perpanjangan operasi perusahaan tambang, setelah memenuhi persyaratan, ada sekitar 7 PKB2B di Indonesia yang kontraknya akan habis pada tahun 2020-2022 nanti. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa mengajukan IUPK sebanyak dua kali selama 10 tahun.<br /> <br /> Artinya dengan adanya undang-undang ini para pengusaha tambang semakin diberikan hak istimewanya untuk mengeksploitasi sektor hilir. Semula wilayah pertambangan rakyat seluas 25 hektare menjadi 100 hektare dari kedalaman 25 meter menjadi 100 meter. Berapa keuntungan yang sudah didapatkan mereka ? Untuk PT. Bukit Asam misalnya, pada triwulan III tahun 2019 perusahaan ini membukukan pendapatan usaha mereka sebesar 16,3 triliun Rupiah. Tentunya pendapatan ini tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi rakyat, karena polusi udara, tercemarinya air dan tanah serta lubang menganga yang membahayakan bagi warga sekitar pertambangan.<br /> <br /> Inilah dampak dari penerapan sistem ekonomi neoliberalisme yang diemban negara saat ini, sehingga sumber daya alam diserahkan kepada swasta untuk dikeruk dan bagi hasil dengan para penguasa licik. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola negara diperuntukkan untuk rakyat dengan mudah dikuasai para oligarki tambang.<br /> <br /> Islam memiliki pandangan berbeda karena kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Seperti sabda Rasulullah : “Kaum muslimin berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal, air, padang rumput dan api.” (HR. Ibnu Majah). Maka berdasarkan hadist ini kepemilikan umum terkhusus tambang batubara yang jumlahnya terbatas wajib dikelola oleh negara dan haram dimiliki segelintir elit. Kemudian hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.<br /> <br /> Hasil tambang pemasukan untuk pengelolaannya bisa dari sektor seperlima fa’i dan kharaj yang hasilnya untuk keperluan rakyat misalnya menjamin kebutuhan sehari-hari rakyat selama lockdown di saat pandemi, memberikan pelayanan kesehatan secara murah bahkan gratis, biaya pendidikan serta pelayanan umum lainnya. Rakus dan tamaknya para korporat serta penguasa dalam hajat pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dihentikan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyyah agar bisa dikembalikan fungsinya kepada umat. Wallahu'alam.

UU Minerba Disahkan, Siapa Yang Diuntungkan ?

Oleh: Mia Annisa (Pemerhati Sosial dan Ekonomi) Pada Selasa, 12 Mei 2020 DPR-RI dari komisi VII akhirnya ketok palu mengesahkan RUU Mi...

Baca selengkapnya »

Rencana Pembukaan Sekolah Saat Pandemi, Tepatkah?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-aYbueUsTDSI/Xr-XXpaKq8I/AAAAAAAAASE/r6pZclxnLKEns222VDPQb1G_0Ou_AVEgQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200516-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-aYbueUsTDSI/Xr-XXpaKq8I/AAAAAAAAASE/r6pZclxnLKEns222VDPQb1G_0Ou_AVEgQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200516-WA0002.jpg" width="320" /></a></div> <br /> Oleh: Anggun Permatasari<br /> <br /> Belum lama ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana membuka kembali sekolah. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah akan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2020. Namun, Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Muhammad Hamid menegaskan agenda ini dimungkinkan untuk sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona.<br /> <br /> Hamid mengatakan bahwa nantinya KBM akan menggunakan protokol kesehatan di area institusi pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah. Guru maupun peserta didik diwajibkan menggunakan masker. Tapi, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pihaknya bakal menetapkan protokol kesehatan tersendiri ataupun aturan pembatasan jumlah siswa. (CNNIndonesia.com., 9/5/2020).<br /> <br /> Sementara itu kekhawatiran datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Melalui Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan yang mengatakan bahwa FSGI khawatir nasib para siswa dan guru jika wacana itu direalisasikan pertengahan Juli nanti. Karena bisa jadi mereka akan terpapar virus covid-19. Dia meragukan tersebab koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tidak sinkron dalam penanganan corona. (CNNIndonesia.com., 9/5/2020).<br /> <br /> Masih menurut Satriawan, pemerintah harus memperhatikan dan memastikan infrastruktur pendukung penanganan corona di sekolah tersedia dan memadai. Artinya sebelum sekolah dibuka, perlengkapan seperti sabun, wastafel tempat cuci tangan, hand sanitizer dan masker harus disiapkan. Sekolah bahkan perlu memiliki alat pelindung diri (APD) di tiap Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Ini untuk memastikan petugas UKS tetap terlindungi ketika ditemukan kasus gejala corona pada siswa atau guru di sekolah.<br /> <br /> Di tengah ketidakpastian kapan pandemi segera berakhir, tentunya rencana pelaksanaan KBM di sekolah mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, sampai saat ini data kasus pasien terinfeksi dan penyebaran corona di setiap daerah masih disangsikan publik. Kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terlihat tidak sinergi. Pastinya, hal tersebut akan mempengaruhi statistik laju sebaran penularan covid-19.<br /> <br /> Penyuluhan terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan social distancing kepada peserta didik harus jelas. Sebab, anak-anak apabila berkumpul sesama teman tentunya senang bermain dan bersenda gurau. Tata kelas ketika siswa menjalani KBM di sekolah juga harus diperhatikan. Kita tahu masih banyak sekolah yang muridnya duduk bertiga dengan satu meja. Ini merupakan kerja keras bagi guru yang akan menyebabkan kualitas KBM tidak optimal.<br /> <br /> Disinyalir, ide sekolah dibuka kembali adalah bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi yang semakin terpuruk. Hal itu sudah tercium dari gelagat pemerintah yang saat ini merencanakan relaksasi PSBB. Sehingga, untuk mendongkrak dan memulihkan kondisi tersebut penguasa akan membuka kembali pasar, mall, tak terkecuali sekolah.<br /> <br /> Sayangnya, hal ini dilakukan pemerintah tanpa jaminan bahwa virus benar-benar tidak lagi menyebar. Fakta yang terjadi, orang yang mungkin terinfeksi covid-19 tidak bergejala masih bebas berkeliaran di jalan. Untuk memastikan warga yang terinfeksi melalui tes massal dan PCR belum dilakukan pemerintah secara merata. Pastinya keakuratan dari angka positif hasil tes PCR juga tidak merepresentasikan seluruh kasus terkonfirmasi. Hal itu dikarenakan terdapat tempat sumber pengujian lain dari seluruh tes yang dilakukan.<br /> <br /> Inilah yang terjadi pada kebijakan yang lahir dari sistem kapitalisme yang diadopsi saat ini. Solusi yang diberikan tidak menjadikan kondisi real masyarakat sebagai pertimbangan dan acuan dalam membuat keputusan. Langkah diambil sesuai kepentingan para kapital yang menopang para penguasa. Walaupun, sudah bisa dipastikan bahwa dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sangat berbahaya.<br /> <br /> Sejatinya, penjabaran di atas sangat jelas menggambarkan watak rezim ruwaibidhah. Artinya penguasa tidak cakap dalam menguasai masalah yang terjadi di tengah-tengah umat. Hal itu juga mengonfirmasi penguasa gagap dalam melihat kondisi umat. Sehingga produk undang-undang dan kebijakan yang dibuat tidak solutif dan tidak pro rakyat.<br /> <br /> Rasulullah Saw. bersabda: “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?”. Beliau menjawab, “Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.” (HR. Ibnu Majah).<br /> <br /> Sangat berbeda jauh dengan sistem Islam. Aturan Islam membuat kebijakan yang menyegerakan penanganan wabah dengan menghentikan penularan dengan cepat dan tepat. Sehingga pemulihan kondisi korban dan warga yang terdampak bisa segera teratasi dan tidak memakan waktu yang lama.<br /> <br /> Dalam ajaran Islam pemimpin bertanggung jawab atas semua kebutuhan rakyatnya. Rasulullah Saw. bersabda: “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus”. (HR. Bukhari dan Ahmad)<br /> <br /> Dan pemimpin yang lahir dari sistem Islam senantiasa sadar akan amanahnya untuk mengurus umat. Tugasnya sebagai pemimpin membuatnya hati-hati dalam bertindak karena dia sadar di yaumil hisab nanti ada pertanggungjawaban menanti. Rasul saw. pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah pasti menanyakan setiap râ’in atas apa yang dipercayakan pemeliharannya kepada dia; apakah ia menjaga (memelihara) hal itu atau menelantarkannya".<br /> <br /> Tentunya polemik yang dijelaskan di atas tidak akan terjadi apabila umat kembali pada aturan Sang Pemilik Hidup, Allah Swt. Karena sistem Islam tidak hanya sempurna tapi punya solusi yang paripurna untuk semua masalah kehidupan. Wallahualam

Rencana Pembukaan Sekolah Saat Pandemi, Tepatkah?

Oleh: Anggun Permatasari Belum lama ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana membuka kembali sekolah. Kegiatan Belajar Meng...

Baca selengkapnya »

Polemik Bansos Di Tengah Pandemi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-iRtM5EY3_10/Xr4DiCt_A-I/AAAAAAAAEDs/DlNV7V2QPNMcVchAlIGZ62U8gDZWEQsXACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200515_054436.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="412" data-original-width="383" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-iRtM5EY3_10/Xr4DiCt_A-I/AAAAAAAAEDs/DlNV7V2QPNMcVchAlIGZ62U8gDZWEQsXACLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200515_054436.jpg" width="297" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Milna Hijriani </div> <div style="text-align: center;"> Aktivis Muslimah Sukabumi </div> <br /> Corona kini menjadi duka Indonesia. Ibarat menabur garam di atas luka, kesedihan atas pandemi ini bertambah dalam karena efek dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan banyak lapangan kerja harus menggulung tikarnya. Ini artinya bukan hanya pemilik usaha, para pekerja pun terpaksa kehilangan mata pencaharian mereka.<br /> <br /> Tak hanya sampai di situ, kehilangan sumber penghasilan artinya terbatas  pula nafkah untuk keluarga menyambung nyawa, kemiskinan kian menjadi, kelaparan di sana sini.<br /> <br /> Tengoklah kejadian satu keluarga di Tolitoli, Sulawesi Tengah yang ditemukan lemas dan kelaparan di kebun warga. Tujuh orang anggota keluarga yang tiga diantaranya masih balita  sampai seorang ibu yang tengah hamil besar itu tak mampu lagi mengepulkan dapurnya karena sang kepala keluarga yang tak lagi memiliki pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. (Kompas.com-01/05/2020)<br /> <br /> Ada pula larangan mudik yang membuat banyak perantau tak bisa pulang ke kampung halamannya sedangkan diperantauan pekerjaan sudah tak ada  yang berimbas lagi-lagi pada kelaparan. Seperti empat belas orang mahasiswa asal Seram Bagian Timur Maluku yang diamankan Polisi Pramong Praja lantaran mereka nekat melanggar aturan PSBB agar bias pulang ke kampung halaman mereka. (CNN Indonesia, 03/05/2020)<br /> <br /> Bagaimana tak nekat, jika hanya berdiam diri di kontrakan dengan keuangan yang terus menipis, tentu itu akan mengancam nyawa.<br /> Dan yang terjadi kini ternyata bukan hanya pandemi virus corona namun nyatanya ada pandemi  yang tak kalah merusak yakni pandemi pemikiran mencari panggung politik dan keuntungan materi di segala situasi dalam pemerintahan Indonesia. Ya, di tengah sulitnya masyarakat memenuhi  kebutuhan hidup sehari-hari mereka setelah dilakukan lockdown hingga kini diterapkan PSBB. Peran pemerintah tentu menjadi harapan terbesar masyarakat karena memang seharusnya pemerintahlah yang bertanggung jawab atas terpeliharanya kesehatan dan kehidupan rakyatnya.<br /> <br /> Namun yang ditunggu justru mencuri panggung, atas nama bantuan sosial para pejabat politik berlomba-lomba melanggengkan ketenaran mereka lewat ukiran nama dalam paket sembako yang diberikan. Mulai dari pejabat daerah hingga pusat tak mau ketinggalan membagikan bantuan sosial dengan mengatasnamakan diri mereka sendiri. Bahkan ada yang bantuannya belum tersampaikan hanya karena menunggu tas untuk wadah sembako selesai disablon namanya.<br /> <br /> Padahal dana yang digunakan bukanlah dana pribadi, tetapi berasal dari APBN yang notabenenya berasal dari rakyat lantas mengapa harus menunggu nama mereka tertulis di bantuan sosial yang seharusnya menjadi kewajiban mereka sebagai pemerintah dan hak masyarakat untuk mendapatkannya.<br /> <br /> Maka ucapan selamat datang di bobroknya negara demokrasi patut diucapkan, Kapitalisme yang merasuk dalam pemikiran telah menjadikan pandemi yang perlu diselesaikan menjadi panggung harta kekuasaan. Ya, politisasi bansos masih sempat-sempatnya dimainkan para elit pemegang kekuasaan, tak lain dan tak bukan untuk menguatkan tongkat kekuasaan agar bisa terus menancap semakin dalam.<br /> <br /> Sayangnya masyarakat kini sudah semakin sadar dan memantik polemik, bahwa apa yang pejabat ini lakukan seolah hanya sandiwara yang dimainkan sementara. Pejabat ada maunya dengan memberikan bantuan sosial ini.<br /> <br /> Masyarakat banyak menanggapi, mengapa harus menunggu sablon diatas tas-tas bantuan, padahal bantuan itu sudah sangat mendesak dibutuhkan masyarakat. Terbukti banyak masyarakat yang kini kelaparan hingga menyebabkan kehilangan nyawa.<br /> <br /> Sunggguh berbeda dengan Islam yang sangat memperhatikan umat. Tengoklah bagaimana Khalifah Umar bin Khattab yang menemukan rakyatnya kelaparan, lalu dengan bersegera  beliau sendiri yang memanggul makanan untuk rakyatnya bahkan tanpa diketahui rakyat itu bahwa beliau adalah seorang Khalifah. Inilah contoh seorang pemimpin sejati, tak perlu basa-basi, tunggu import bahan untuk membuat tas bersablon presiden RI, karena  pemimpin sejati tahu  kebenaran yang hakiki, bahwa amanat ini akan dipertanggungjawabkan nanti.<br /> <br /> Sudah saatnya kita kembali pada syariat Islam yang memberikan kesejahteraan baik lahir dan batin. Kita sebagai muslim tak layak berbangga dan terus menggunakan sistem Kapitalisme yang menyengsarakan manusia pada umumnya.<br /> <br /> "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang yakin?" (TQS. al-Maidah :50)

Polemik Bansos Di Tengah Pandemi

Oleh : Milna Hijriani  Aktivis Muslimah Sukabumi  Corona kini menjadi duka Indonesia. Ibarat menabur garam di atas luka, kesedihan ...

Baca selengkapnya »

Kebijakan Linglung Bikin Rakyat Bingung

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-pEle041Fxo8/Xr5MKNyxP3I/AAAAAAAAAaU/I3n0Qj1OQmgWagIvQhL6sdj3iB84cxJXgCLcBGAsYHQ/s1600/Screenshot_20200515-143802_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="765" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-pEle041Fxo8/Xr5MKNyxP3I/AAAAAAAAAaU/I3n0Qj1OQmgWagIvQhL6sdj3iB84cxJXgCLcBGAsYHQ/s320/Screenshot_20200515-143802_1.jpg" width="301" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Zakiyya</div> <div style="text-align: center;"> Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Corona lagi, Corona lagi. Virus ini mendadak ngetop seantero dunia. Bahkan bahasan tentang selebritis kalah tenar dengan virus ini. Ya, Corona memang masih menjadi bahasan paling penting di dunia. Keberadaannya telah membuat geger seluruh dunia. Bagaimana tidak, lambat laun korban berjatuhan. Sepak terjangnya bagaikan pendekar tak kasat mata yang menjatuhkan lawan-lawannya tanpa terlihat. Korban pun terus bertambah. Meskipun virus ini sangat ditakuti, akan tetapi nyatanya ada pula masyarakat yang seolah tidak peduli akan virus ini karena sebagian masyarakat lebih memilih bersikap biasa-biasa menyikapinya.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Seperti dilansir oleh AyoBandung.com, (10/04/2020), Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Erwin Gunawan, meminta agar masyarakat mengikuti imbauan dari pemerintah mengenai penerapan social distancing atau physical distancing. Pasalnya, kedua langkah tersebut dinilai bisa memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19. "Saya mengajak semua masyarakat disiplin menerapkan langkah-langkah itu dan tetap mematuhi imbauan dari pemerintah. Kalau ingin pandemi cepat selesai, patuhi imbauannya." tutur Erwin.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sementara di tempat yang berbeda, Bupati Kabupaten Bandung, H. Dadang M Naser mengatakan, "Warga Kabupaten Bandung harus disiplin, bila mau keluar rumah harus memakai masker semua. Apalagi di sarana umum semacam pasar. Pedagang dan pembeli harus menggunakan masker. Demi mencegah penularan virus Corona (Covid-19). (Jabaronline.com,  (10/04/2020)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah tentunya membuat rakyat makin greget. Dulu darurat sipil, kini PSBB. Darurat sipil maupun PSBB nyatanya tidak membuat rakyat tenang karena kedua kebijakan ini tidak membuat rakyat tenang. Tetap saja pemerintah tidak menjamin hidup rakyat yang terdampak Corona. Rakyat tetap harus berjuang menghidupi keluarganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Bukan semata-mata rakyat tidak takut akan virus ini, akan tetapi kebutuhan hiduplah yang memaksa mereka harus keluar rumah menghidupi keluarganya. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Jika saja pemerintah mau tegas dalam mengambil kebijakan untuk lockdown, yang tentu saja dengan menjamin kehidupan rakyatnya baik sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan, sudah barang tentu rakyat akan patuh dengan imbauan pemerintah. Tapi nyatanya hidup rakyat yang sudah sulit ditambah dengan dibatasi geraknya oleh kebijakan yang malah makin membuat rakyat tambah sulit. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak mau tahu akan kesulitan rakyatnya. Memang di beberapa daerah, pemerintah membagi-bagikan sembako bagi rakyat, akan tetapi apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya? Sementara di beberapa daerah diberitakan adanya  warga yang karena kelaparan hingga meninggal. Di mana tanggung jawab pemerintah?</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Ke semuanya wajar terjadi jika pemerintah masih mempertahankan sistem kufur yang lebih mengedepankan keuntungan pribadi daripada rakyatnya. Hanya kesengsaraan yang akan didapat oleh rakyat dengan sistem ini. Ibarat pungguk merindukan bulan, seperti itu pula lah harapan rakyat pada pemerintah saat ini. Bukannya mendapatkan perlindungan, rakyat malah dibiarkan menderita sendiri tanpa ayoman pemerintah. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sejatinya, setiap musibah atau bencana merupakan qadha dari Allah yang harus diterima dengan ikhlas oleh setiap mukmin. Karena hanya Allah lah yang dapat mengangkatnya. Maka dari itu, kita harus segera meminta ampunan dan bertaubat  setelah itu, diperlukan peran pemerintah yang tegas dalam menerapkan kebijakan terkait Corona agar rakyat tidak bingung.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Seperti kebijakan Rasulullah saw. dulu ketika wabah melanda negeri. Isolasi atau lockdown diberlakukan, saat terjadi wabah penyakit menular di suatu wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi penularan penyakit. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Seperti dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan kembali ke tempat itu .” (HR. Bukhari) </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Bila pemerintah mau menerapkan lockdown seperti contoh Rasulullah ini, disertai dengan memenuhi kebutuhan rakyatnya selama lockdown, tentunya wabah Corona ini akan segera berakhir dan aktivitas ibadah kita ditingkatkan maka keberkahan hidup akan kita raih.</div> <br /> Wallahu a'lam bi ash shawab.

Kebijakan Linglung Bikin Rakyat Bingung

Oleh : Zakiyya Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah Corona lagi, Corona lagi. Virus ini mendadak ngetop seantero dunia. Bahkan bahas...

Baca selengkapnya »

TKA Datang, Nasib WNI Melayang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-1CyNO4ZMWik/Xr4qAZeP5CI/AAAAAAAAAaI/471cP52tAX80Ku9S5fjT6PPo9GlrmU5cwCLcBGAsYHQ/s1600/Screenshot_20200513-200327_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="519" data-original-width="720" height="230" src="https://1.bp.blogspot.com/-1CyNO4ZMWik/Xr4qAZeP5CI/AAAAAAAAAaI/471cP52tAX80Ku9S5fjT6PPo9GlrmU5cwCLcBGAsYHQ/s320/Screenshot_20200513-200327_1.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Yunita Sari, S.Pd</div> <div style="text-align: center;"> (Pemerhati Masalah Sosial Andoolo, Sulawesi Tenggara)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Rencana kebijakan baru pemerintah kembali menuai kritik dari sejumlah pihak, pasalnya masih segar diingatan kita pada Februari lalu 49 TKA asal Cina masuk ke Sulawesi Tenggara. Dan kini kembali terulang dengan jumlah yang lebih besar. TKA dari Cina itu rencananya akan bekerja di dua perusahaan pemurnian nikeln(smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) dan PT Obsidian Stainless Steel yang ada di Sultra.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Miris, saat penduduk lokal banyak yang di-PHK dan dirumahkan serta negara sedang genting karena wabah Covid-19. Pemerintah seakan tak peduli akan hal ini, terbukti dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang telah menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) oleh dua perusahaan tersebut. “Betul terkait persetujuan penggunaan TKA untuk kedua perusahaan tersebut. Mengacu pada Pemen Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya, secara legalitas kemenaker tak bisa menolak permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh perusahaan pengguna,” ungkap Plt Dirjen Binapenta dan PKK kemenaker, Aris Wahyudi, kepada Kumparan.com (30/4).</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Aris pun menambahkan, “Karena dari sisi hukum atau peraturan penggunaan TKA semuanya terpenuhi, termasuk penggunaan TKA pada masa pandemi Covid-19, terutama Pemen Hukum dan HAM No 11Tahun 2020, yaitu pasal 3 ayat (1) huruf f”. Pemerintah kan harus satu bahasa, harus ada kepastian hukum. Artinya mereka boleh masuk.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dengan dalih yang diberikan pemerintah, tak serta merta membuat rakyat menerima kebijakan tersebut. Sebagaimana Anggota DPD-RI Dapil Sultra, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan menegaskan, menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA). Apalagi, kedatangan mereka rencananya mulai pekan ini secara bertahap. (liputan6.com, 3/5/2020)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Senada dengan Salah satu politisi PKS, Tifatul Sembiring yang meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan kedatangan TKA tersebut pada akun Twitter. “Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB. Dilarang mudik. Tidak boleh naik pesawat. Diancam penjara dan denda jutaan. Lha, kalau ini, bagaimana menjelaskannya Pak @Jokowi?" tulis Tifatul. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Pun demikian, politisi partai Gerindra, Fadli Zon, yang menyatakan, “Sungguh keterlaluan masih memasukkan TKA Cina di tengah pandemi Covid-19. Ini menghina akal waras kita. Memangnya tak ada pekerja atau buruh kita yang bisa melakukan pekerjaan itu. Ini bertentangan dengan semangat PSBB dan karantina apalagi dari  virus negara sumber corona". (wartaekonomi.co.id, 1/5/2020)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dugaan keterlibatan menteri yang berpengaruh di lingkup Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo semakin mencuat. Pasalnya di balik berbagai kecaman penolakan, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, menanggapi rencana kedatangan para TKA Cina itu dengan menyatakan hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel, dan juga kedatangan para TKA Cina lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab, ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut. (kompas.com, 1/5/2020)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Pernyataan ini sungguh sangat merugikan para pekerja yang telah dirumahkan dan bahkan di-PHK akibat Pandemi ini. Maka, tak heran ketika ada yang mengatakan bahwa kebijakan  pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk para TKA terkesan sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal Cina.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Padahal penyebaran virus Covid-19 saat ini masih sangat mengkhawatirkan, jumlah korban positif dan meninggal masih terus bertambah. Namun, investasi swasta lebih dipentingkan meski berlangsung di tengah wabah.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kondisi ini juga benar-benar memperlihatkan wajah buruk oligarki yang penuh luka. Di samping itu, makin mempertegas praktik neoliberalisme sumber daya nafkah di dalam negeri. Ini juga sama saja membiarkan warga asing (aseng) menjajah dan menginjak-injak harga diri anak bangsa.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Inilah potret pemerintahan di sistem kapitalis, dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, yang imbasnya pemerintah untung rakyat buntung.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Maka, tidak ada yang bisa dipertahankan dari sistem aturan yang diterapkan negeri ini. Kerusakan dan permasalahan bangsa sudah cukup membuktikan kepada kita, bahwa sistem kapitalis hanya akan membawa bangsa ini kepada kehancuran.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Ini sungguh berbeda dari sistem Islam yang dalam setiap kebijakan publiknya. Sebab Pemimpin adalah pelayan umat dan mengurusi umat. Sebab, Rasulullah saw. bersabda :</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> “Seorang imam (kepala negara/khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban) atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Negara khilafah akan melahirkan sosok-sosok penguasa yang bertakwa kepada Allah hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurus seluruh urusan rakyatnya. Khalifah, sang penguasa khilafah, akan menjalankan tugasnya hingga jaminan tersebut benar-benar bisa direalisasikan.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Hingga dalam pemerintahan yang menggunakan aturan Islam tidak akan dijumpai pengistimewaan warga negara asing daripada rakyat pribuminya sendiri. Apalagi warga dari negara asing yang jelas-jelas menjajah negaranya (mengeruk sumber daya alam).</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Pemimpin dalam negeri Islam juga akan serius dalam menghadapi wabah. Tentunya dengan menjamin seluruh kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan serta keamanan setiap rakyatnya.</div> <br /> Wallahu ‘alam bishshawab.

TKA Datang, Nasib WNI Melayang

Oleh : Yunita Sari, S.Pd (Pemerhati Masalah Sosial Andoolo, Sulawesi Tenggara) Rencana kebijakan baru pemerintah kembali menuai kr...

Baca selengkapnya »

Kasus Perbudakan Terjadi, Negara Tak Bisa Sejahterakan Anak Negeri

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-glOvsVgi9vI/Xr6Li1OO80I/AAAAAAAAAKM/L9KUCn0_y-kUNuhFNF63DNBovdoQrZ3nQCK4BGAsYHg/IMG-20200515-WA0007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="282" src="https://1.bp.blogspot.com/-glOvsVgi9vI/Xr6Li1OO80I/AAAAAAAAAKM/L9KUCn0_y-kUNuhFNF63DNBovdoQrZ3nQCK4BGAsYHg/IMG-20200515-WA0007.jpg" /></a></div>Kasus Perbudakan Terjadi, Negara Tak Bisa Sejahterakan Anak Negeri</div><div>Oleh: Yani Apipah, S. Pd</div><div>(Aktivis Muslimah Subang)</div><div><br /></div><div>Kasus ABK adalah bagian dari fakta perbudakan modern yang menimpa rakyat karena tidak adanya perlindungan dan pembelaan negara terhadap hak-hak warga yang bekerja dengan pihak asing. Bahkan ketika kecaman internasional dating karena sikap tak manusiawi terhadap pekerja, pemerintah Indonesia justru menunjukkan pembelaan tehadap asing.</div><div>Terkuaknya Perbudakan ABK (Anak Buah Kapal) semakin memperlihatkan wajah buruk sistem kapitalis yang diterapkan oleh negara.</div><div><br /></div><div>Kisah miris dan tragis perbudakan ABK  dipublikasikan media Korea Selatan MBC melaporkan adanya sejumlah WNI yang bekerja sebagai ABK di sebuah kapal China Longxing 629, diperlakukan sangat buruk layaknya budak dan tanpa asuransi kesehatan.</div><div>Mereka dipekerjakan 18-30 jam, minim istirahat dan terpaksa harus minum air laut sulingan. Sedangkan para ABK dari China mendapat jatah minum air kemasan botol dari darat. Karena minum air laut sulingan, menyebabakan WNI ABK sakit  bahkan sampai meninggal dan jenazahnya dilarung ke lautan.</div><div><br /></div><div>Sungguh ironi nasib anak negeri, karena desakan ekonomi dan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri tidak tersedia akhirnya mencari nafkah di luar negeri menjadi pilihan, namun sayangnya mereka mendapat perlakukan layaknya seperti budak. Keamanan mereka tidak terjamin.</div><div><br /></div><div>Baru-baru ini Kementerian Tenaga Kerja melalui Plt Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi mengatakan akan melarang ABK yang tidak memenuhi standar kompetensi untuk bekerja di luar negeri. Dugaan kekerasan dan penahahan gaji oleh kapal ikan berbendera Cina, Long Xin 629 pun menyeruak ke permukaan.</div><div><br /></div><div>Data dari Migrant Care menunjukkan mereka menerima 205 aduan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal asing, juga gaji yang ditahan, dalam kurun waktu delapan tahun belakangan. Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, M. Abdi Suhufan, menyebut konflik di kapal sering terjadi karena ABK asal Indonesia tidak dibekali kemampuan bekerja di atas kapal asing.</div><div><br /></div><div>Kompetensi yang dibutuhkan dalam hal ini setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan bidang laut seperti gambaran melaut, penggunaan alat pancing, jaring dan sebagainya. Selain itu kemampuan bahasa asing juga tak dibekali. Hal ini memicu kerentanan konflik di kapal. Bayangkan saja, melaut di kapal asing hanya berbekal KTP, ijazah, buku pelaut, dan paspor, tanpa kemampuan dasar tentu saja rentan terjadi eksploitasi tenaga buruh di laut. Merespons peristiwa ini, pemerintah akan memperketat aturan awak kapal yang bekerja di kapal asing. (bbcindonesia.com, 8/5/2020).</div><div><br /></div><div>Yang jadi pertanyaan kenapa negara baru beraksi memperketat aturan sekarang? Kemana saja selama ini? Padahal kasus perbudakan buakan kali pertama terjadi. Perlindungan terhadap WNI yang bekerja sebagai ABK  harusnya dari dulu dilakukan, karena ini bagian dari tanggung jawab negara. Negara bukan malah lalai dan absen pembelaan terhadap rakyatnya. Karena negara bertanggung jawab meriayah(mengurusi) semua urusan rakyat, memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka.</div><div><br /></div><div>Di dunia kapitalis, tidak asing kalau negara lepas tanggung jawab terhadap rakyat. Rakyat tidak lebih penting dibanding kepentingan para pemilik modal.  Buktinya tenaga kerja asing yang berasal dari negara yang bermodal besar atau investasi modal di Negeri ini diperlakukan istimewa sedangkan pekerja lokal banyak yang tidak punya pekerjaan atau banyak yang terkena PHK.</div><div><br /></div><div>Lantas bagaimana dengan Islam? Islam memandang negara adalah junah(perisai), negara sebagai pemelihara yang mengatur urusan rakyatnya. Salah satunya negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan, atau memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan agar setiap warga negara yang memiliki kewajiban mencari nafkah dapat menunaikan tugasnya. Islam mendorong umatnya untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, dan keluarga yang berada di bawah naungannya. Jika orang yang wajib bekerja sudah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak juga menemukan, maka tanggung jawab negara untuk menyediakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits berikut :</div><div><br /></div><div>“Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan menangani pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR.Bukhari dan Muslim)</div><div><br /></div><div>Islam juga sangat menentang adanya perbudakan manusia. Ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam berhasil menghapus sistem perbudakan, secara bertahap, hingga akhirnya lenyap. </div><div>Islam memandang semua manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT. Ketakwaanlah yang menjadi pembedanya.</div><div>Sebagaimana Firman-Nya:</div><div><br /></div><div>_Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat: 13)_</div><div><br /></div><div>Jadi, Islam tidak pernah membeda-bedakan seorang dilihat dari status sosialnya, kaya atau miskin, majikan dan pembantu semuanya sama saja.</div><div>Seorang majikan mesti menghormati pekerjanya (pembantunya) sebagaimana saudara. Tidak boleh diperlakukan semena-mena apalagi sampai dirampas hak-haknya. Manusia memiliki hak untuk merdeka dan menentukan jalan hidup sesuai pilihannya yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.</div><div><br /></div><div>Kini sudah saatnya kita campakkan sistem kapitalisme rusak produk akal manusia dan kembali kepada sistem Islam untuk mengatur  seluruh aspek kehidupan. Karena hanya Islamlah satu-satunya aturan paripurna yang mampu menjamin kesejahteraan umat.</div><div><br /></div><div>Wallahu a’lam bishshawab.</div>

Kasus Perbudakan Terjadi, Negara Tak Bisa Sejahterakan Anak Negeri

Kasus Perbudakan Terjadi, Negara Tak Bisa Sejahterakan Anak Negeri Oleh: Yani Apipah, S. Pd (Aktivis Muslimah Subang) Kasus ABK adalah bagia...

Baca selengkapnya »

Masifnya Kejahatan di Tengah Pandemi Corona

<div><br><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-1GL9T7vDoIU/Xr5qjJKdhVI/AAAAAAAAEts/KxNr_6HYGE82peCHBDCTU-tujuJWAY2tACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200515-WA0019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="959" height="320" src="https://lh3.googleusercontent.com/-1GL9T7vDoIU/Xr5qjJKdhVI/AAAAAAAAEts/KxNr_6HYGE82peCHBDCTU-tujuJWAY2tACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200515-WA0019.jpg" width="239"></a></div><br></div><div style="text-align: center;"><b><i>Oleh : Nuni Toid</i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i>IRT dan Member Akademi Menulis Kreatif</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Dunia masih berduka, karena wabah pandemi Corona. Semua negara dengan cepat membuat segala kebijakan dalam menghadapi makhluk kecil ini. Tidak terkecuali Indonesia. Bahkan dengan segala kebijakan yang dibuat salah satunya adalah  kebijakan dengan membebaskan para residivis atau narapidana. Namun kebijakan itu tidak membuat keadaan semakin aman. Justru kejahatan semakin masif di negara ini.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Dilansir dari pikiranrakyat.com, Kamis (23 April 2020) seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bandung berinisial Y, diringkus jajaran Polresta Bandung setelah hampir 2 tahun menjalankan aksi penipuan dan penggelapan terhadap sejumlah pengusaha rental mobil di wilayah Bandung Raya. Polisi juga berhasil mengamankan puluhan mobil rental yang digadaikan pelaku kepada pihak lain.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Modus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Y, kata Hendra Kurniawan adalah dengan sengaja memimjam mobil dari rental yang menjadi korbannya. Namun bukan untuk keperluan pemakaian pribadi, mobil-mobil tersebut  justru digadaikan ke masyarakat di Kabupaten Bandung, kota Bandung, dan kota Cimahi. "Mobil rental tersebut digadaikan ke orang luar senilai Rp 15-20 juta. Y menggadaikan melalui perantara berinisial J dan M. Perantara ini mendapat imbalan Rp 1,5 juta dari pelaku-pelaku," kata Hendra.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Dilansir dari laman yang sama, terkait tindak kejahatan selama masa Penerapan Pembatasan  Sosial (Social distancing) Hendra mengakui bahwa peningkatan sekitar 15 persen sejak sebulan terakhir. Namun sejak ini belum ditemukan kasus yang melibatkan residivis atau mantan narapidana yang baru dibebaskan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling menonjol peningkatan kasusnya adalah pencurian kendaraan.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">"Jenis kejahatan lain relatif stabil, tetapi ada yang meningkat yaitu kasus ranmor dari biasanya 10 menjadi 80 kasus," ucapnya selain itu, Hendra pun melansir bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT juga melonjak dari 1 menjadi 7 kasus dalam kurun waktu yang sama. Ia tak menampik bahwa hal itu kemungkinan terjadi akibat kesulitan ekonomi di tengah Covid-19. "Mungkin terkait Covid-19 juga, karena banyak pegawai yang dirumahkan sehingga ekonomi melemah akibat tidak bisa berusaha, hal itu bisa menjadi pemicu KDRT," tutur Hendra.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 saat ini tidak hanya berdampak kepada terganggunya pekerjaaan formal dan informal, tetapi hampir menyentuh semua aspek kehidupan hingga tidak sedikit yang terpaksa harus kehilangan mata pencaharian. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan sebagian rakyat untuk  bertahan hidup sehingga mengambil jalan pintas dengan melanggar aturan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, adanya kebijakan pembebasan  para residivis atau mantan narapidana  melalui program asimilasi dan integrasi, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di penjara, semakin memperluas peluang kejahatan. Walau menurut Hendra Kurniawan (Kapolresta Bandung Komisaris Besar) sejauh ini belum ditemukan kasus yang melibatkan residivis atau mantan narapidana yang dibebaskan.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tidak dipungkiri bahwa pemerintah telah memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak virus Covid-19 dan ini diterapkan di beberapa wilayah (daerah) yang menerapkan PSBB. Namun, faktanya bantuan itu tidak serta-merta direalisasikan dengan mulus dan tepat sasaran. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Maka wajar bila saat ini kejahatan semakin meningkat. Mereka mengambil kesempatan di saat masyarakat sedang terpuruk. Begitu pun akibat kebijakan pemerintah yang membebaskan residivis atau mantan narapidana melalui program Asimilasi di tengah pandemi Covid-19. Dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit, mereka berulah kembali berbuat kejahatan yang meresahkan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Demikianlah kebijakan yang dianggap solusi justru membuat masalah baru. Dengan dalih menyelamatkan para napi dari penyebaran Covid-19 dan demi menghemat anggaran negara, pemerintah justru dinilai telah memperkeruh keadaan dan menambah perasaan takut, was-was masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang sedang mereka alami. Disinilah kita mampu menilai  bahwa pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan, rasa aman bagi rakyatnya.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sistem Kapitalisme sekuler, dengan segala karut-marutnya permasalahan akibat diterapkannya aturan buatan akal manusia. Kejahatan semakin tumbuh subur dan meningkat, karena dalam sistem ini yang dijunjung tinggi nilai  kebebasan,  dengan mengabaikan peran agama karena akidah sekularismenya, serta tandar materi menjadi standar kebahagiaan hingga membuat sebagian masyarakat menghalalkan segala cara untuk memperolehnya walau dengan cara melakukan tindak kejahatan. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sistem hukum pun timpang, tidak sesuai dengan prosedurnya. Kadang banyak kasus yang berlalu tanpa proses peradilan. Misalnya kasus korupsi yang seringkali mendapat perlakuan spesial bahkan pelakunya diberi pengampunan. Berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang benar-benar terjepit karena kemiskinan yang menuntun mereka bertindak kriminal, justru diperlakukan bak penjahat kelas kakap yang telah mencuri uang negara.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Dalam sistem kapitalis yang mengusung sekularisme, peran agama dijauhkan dari aturan kehidupan. Maka hukum keadilan diatur oleh akal manusia. Mereka menetapkan hukuman dan sanksi bagi pelaku kejahatan sesuai dengan hawa nafsu manusia, bahkan tidak jarang yang diputuskan  sedikit karena pesanan atau desakan pihak tertentu. Maka tidak heran jika sistem peradilan di negeri ini diwarnai oleh keputusan pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi untuk pelaku kejahatan yang seharusnya diberi sanksi keras.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sangat jauh berbeda dengan Islam. Islam bukan hanya sebagai agama, tapi Islam adalah sebuah sistem yang dilaksanakan secara utuh dan tegas. Hal ini seperti pada saat kepemimpinan Rasulullah Saw. Suatu saat diajukan seorang pencuri wanita kepada Rasulullah untuk diadili dan dijatuhi hukuman potong tangan. Utsman bin Zaid memohon keringanan hukuman kepada Rasulullah, namun sikap ini ditanggapi Rasulullah Saw seraya bersabda:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">"Apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dari Allah? Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan ku potong sendiri tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Hal yang sama juga terjadi ketika kekhalifahan Usman bin Affan. Beliau memerintahkan eksekusi hukuman qishash terhadap Ubaidillah bin Umar karena terbukti bersalah membunuh. Akan tetapi eksekusi gagal di laksanakan karena pihak korban memaafkannya, sebagai gantinya ia dikenakan pembayaran diyat (denda). </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Begitu juga saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Beliau berselisih dengan seorang Yahudi tentang baju besi. Dalam proses persidangan khalifah Ali bin Abi Thalib tidak bisa menyakinkan hakim karena saksi yang diajukan adalah anak dan pembantunya. Akhirnya hakim memutuskan Yahudi tidak bersalah.</div><div style="text-align: justify;">Hukum dalam Islam ditegakkan pada siapa saja tanpa pandang bulu, pejabat, politikus, pengusaha, aparat penegak hukum dan sebagainya. Seperti firman Allah Swt: </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS. an-Nisa : 135).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Bila saat ini negara menerapkan sistem Islam, maka masyarakat akan merasa aman terlindungi. Inilah sebuah aturan yang berasal dari sang Maha Pencipta, Allah Swt. Sebuah aturan yang akan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan tuntas tanpa menimbulkan permasalahan baru. Seperti saat terjadi wabah pandemi Corona. Aturan Islam akan melakukan antisipasi dengan cepat dan sigap. Walhasil, sistem inilah yang harus segera kita wujudkan dalam kehidupan kita saat ini. Disinilah Islam rahmatan lil 'alamin akan kita rasakan.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Wallahu a'lam bishshawwab.</div>

Masifnya Kejahatan di Tengah Pandemi Corona

Oleh : Nuni Toid IRT dan Member Akademi Menulis Kreatif Dunia masih berduka, karena wabah pandemi Corona. Semua negara dengan cepat membuat ...

Baca selengkapnya »

Pilih jadi Influencer fii Sabilillah apa Buzzer?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Ba0JH3frRt8/Xr5T_VSfO7I/AAAAAAAAEEM/geT3L5Hr3rE_cc6VMObSGZHpnxALr6d-QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200515_153116.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1133" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-Ba0JH3frRt8/Xr5T_VSfO7I/AAAAAAAAEEM/geT3L5Hr3rE_cc6VMObSGZHpnxALr6d-QCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200515_153116.jpg" width="203" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : DR. Hj. Septimar P. Subandi, MPd. </div> <div style="text-align: center;"> Pemerhati masalah Akhlak Sosial dan Pendidikan</div> <br /> Istilah “influencer” (dari bahasa Inggris “influence” artinya pengaruh) menjadi viral belakangan ini. Hal ini sering digunakan bagi seseorang pegiat media sosial yang dianggap mempunyai pengaruh tertentu terhadap “follower”nya.<br /> Istilah influencer” menjadi semakin menarik untuk dikulik. Untuk disebut “influencer” biasanya ditentukan dari berapa banyak follower di IG, subscriber di You Tube, yang me-re tweet twitter, atau yang me’like’ status di Facebook batasan minimal follower di sosial media. Beberapa artis mempuyai follower hingga 38 juta, luar biasa. Bukan hanya kalangan artis yang berlomba mempunyai follower banyak. Para ustaz juga banyak menggunakan medis sosial untuk menjaring follower. Memang zaman teknologi saat ini, bisa digunakan sebagai sarana untuk memenuhi berbagai keperluan. Media sosial sebagai teknologi digitalpun diakses hampir seluruh kalangan.<br /> <br /> Jumlah follower menentukan berapa penghasilan yang diterima oleh para “youtuber”. Satuan unit terkecil nampaknya 1000 views (penikmat atau orang yang menonton content youtube). Berapa nilai setiap 1000 views sangat tergantung daerah/negara mana youtober berada, jumlah subscriber (pelanggan) dan jumlah iklan yang tayang di kanal youtube nya, Di Indonesia setiap 100 views dinilai antara 0.3 sampai 0.8 USD. Kalau di Amerika 1000 views dibayar antara 1-7 USD. Mudahnya kita anggap 1 USD per 1000 views,  maka jika ada 1 juta views akan mendapat semacam fee sebesar 1000 USD atau sekitar 16-17 juta rupiah. Jika lebih banyak lagi bisa dikalkulasi sendiri berapa penghasilan yang bisa didulang. Tak heran jika ada youtuber yang penghasilannya mencapai 6 Milyar perbulan . Maasya Allah. Tentu ini menjadi sebuah profesi incaran terutama kalangan milenial untuk berlomba mengambil porsi sebagai youtuber juga.<br /> <br /> Di aspek marketing peran influencer baik sebagai youtuber, selebgram, atau medsos lainnya sangat penting. Para influencer sangat potensial digunakan untuk diberdayakan dalam memperkenalkan produk sebuah perusahaan. Apalagi untuk produk baru yang harus diperkenalkan ke masyarakat. Sebagai model iklan, menghasilkan pundi pundi tersendiri yang juga menggiurkan. Memang sosok seorang influencer amat menentukan jumlah para followernya. Selain itu juga isi atau content dari youtube-nya yang akan dihampiri oleh para calon followernya. Jelas di era serba daring (online) media sosial menjadi sarana sangat potensial untuk bertransaksi maketing serta transfer pengaruh yang sangat efektif bagi seseorang.<br /> <br /> Istilah yang juga ramai digunakan saat pilpres bahkan sekarang pasca pilpes juga masih dipakai adalah “buzzer”. Buzzer adalah kata Bahasa Inggris yang berarti lonceng atau alarm, yang berfungsi untuk memanggil, memberitahu dan mengumpulkan orang untuk berkumpul atau melakukan sesuatu. Seiring perkembangan internet dan media sosial kata buzzer diterapkan kepada orang atau akun media sosial tertentu yang mempromosikan kandidat, tokoh, isu, atau produk tertentu untuk diminati, dipilih dan dimiliki masyarakat. Terkadang mereka selalu konsisten mengulas topik/tokoh/produk yang sama, meskipun dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Tujuannya adalah meyakinkan publik terhadap topik, produk dan tokoh yang dikampanyekan. Karena aktivitasnya, para buzzer kemudian dibidik oleh tokoh, perusahaan atau lembaga untuk mengampanyekan diri, produk, atau topik tertentu yang ingin di-endors melalui akun media sosial. Tidak heran, para buzzer ini dibayar atau diberi reward tertentu oleh pemesannya.<br /> <br /> Jelaslah memang fungsi “buzzer” untuk membuat berisik di berbagai kesempatan di berbagai media, karena mereka sudah dibayar untuk “berisik” menggiring opini. Jadi istilah “buzzerRp” atau buzzer rupiah hanya mempertegas, bahwa para buzzer hanya mengejar rupiah, meski konten yang “diberisiki” kadang mengandung fitnah yang kejam, berita kadang “hoax” yang sengaja didesain untuk memberi citra negatif kepada serang tokoh yang berlawanan dengan aspirasi tokoh atau pemodal yang membayarnya.<br /> <br /> Apakah influencer dan buzzer dapat dikatakan sebuah profesi? Halalkah profesi sebagai influencer dan atau buzzer? Kita simak pendapat beberapa ahli tentang profesi berikut ini, Daniel Bell (1973) mengatakan bahwa profesi adalah sebuah aktivitas intelektual, sedangkan Paul F. Comenisch (1983) menyatakan profesi sebagai komunitas moral. Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) mendeskripsikan istilah profesi sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesi sebuah keilmuan bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi. Jadi jika diperhatikan, hampir semua ahli mengaitkan istilah profesi dengan etika, moral dan tanggung jawab. Sehingga biasanya sebuah profesi punya kode etik. Misalnya profesi guru, ada kode etik guru, profesi dokter mempunyai kode etik profesi dokter.<br /> <br /> Jadi Influencer bukanlah profesi, karena tidak memerlukan sebuah pelatihan dan pendidikan formal untuk dapat menjadi seorang yang mampu mempengaruhi orang lain. Ilmu mempengaruhi diperoleh secara otodidak dan hasil pengalaman olah diri, pikiran dan faktor lainnya. Masalah etika, moral dan tanggung jawab melekat pada profesi yang diembannya. Seorang ustaz dengan materi kajian yang dibawakannya, serta pendekatan yang digunakannya mampu mempengaruhi jutaan orang untuk menjadi lebih baik kehidupan moralnya. Ustaz atau guru memerankan profesinya masing-masing. Tidak sembarang orang mampu menjadi seorang ustadz. Perlu belajar, perlu ijazah dan ada etika serta moral yang harus ditaati. Dengan cara-cara yang sopan dan bertanggung jawab.<br /> <br /> Agar influencer mempunyai nilai tambah positif, maka orang tersebut harus mendayagunakan kemampuan mempengaruhinya ke arah yang positif. Menyeru kepada kebaikan dan ketakwaan. Bukan kepada kebathilan dan kehidupan yang glamour sebagaimana telah dilakukan para youtuber berpenghasilan milyaran. Para dai dan ustaz/ustazah yang berhasil dakwah melalui berbagai media sosial dan penghasilannya milyaran diharapkan menggunakannya juga untuk dakwah. Tidak untuk hidup bermewah mewah karena akan kehilangan “zuhud” dan marwahnya sebagai ulama. Alhamdulillah, beberapa ustaz menggunakan dana untuk berbagai stimulan agar semakin banyak orang yang hijrah kea rah lebih baik. Seperti memberi hadiah umroh gratis bagi jamaah yang dapat menghafal beberapa juz Al-Qur’an, menggunakannya untuk mengembangkan usaha dan pengembangan pesantren serta apresiasi positif lainnya.<br /> <br /> Berbicara mengenai pengaruh seseorang terhadap orang lain, atau jika istilah influencer digunakan, siapakah infulencer yang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah? Michael H. Hart dalam bukunya The 100 menetapkan Muhammad saw. seorang nabi dan rasul Allah, sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Hal ini diperkuat oleh ahli hubungan internasional John L. Esposito dalam Ensiklopedi Oxford, Muhammad saw. adalah seorang yang telah membangkitkan salah satu peradaban besar di dunia. Sebagai seorang pembawa pesan (risalah) Islam, nabi Muhammad telah membawa pengaruh perubahan milyaran manusia sejak beliau masih hidup sampai sekarang, dari kegelapan/kebodohan kepada cahaya Islam. Al-Qur’an adalah panduan nabi Muhammad saw. dalam menyebarkan ajaran Islam. Sebagaimana salah satu ayat Al-Qur’an yaitu QS.an Nahl [16]: 125.<br /> <br /> “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."<br /> <br /> Nabi Muhammad saw menjadi influencer tidak sendiri, dibantu oleh para sahabat dan keluarganya. Mulai dari istri-istri beliau, Bunda Siti Khadijah, Bunda Aisyah serta saudara sepupu Ali ibnu Thalib. Dan sahabat-sahabat besar lainnya, turut menyebarkan dakwah Islam setelah menerima Islam sebagai agama yang diimani. Abu bakar telah berhasil meng-Islamkan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan.  Begitupun ke-Islaman Umar bin Khattab tokoh besar Quraisy pasti dipengaruhi oleh para influencer dakwah Islam saat itu. Mush'ab bin Umair pemuda tampan dari keluarga terpandang iman kepada Islam, berkat dakwah yang diterima.  Hingga Mush'ab kuat secara kemampuan retorika dan strategi dakwah layak menjadi duta pertama  dakwah nabi ke kalangan pembesar suku di Madinah. Inilah titik awal dakwah Islam ke Madinah dibawa oleh seorang influencer handal sosok tangguh Mush'ab bin Umair.<br /> <br /> Dakwah Islam terus berlanjut pengaruhnya tetap besar hingga nabi wafat dan diteruskan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar bin Khatab,  Usman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib sebagai khulafaur rasyidin. Lanjut terus ke era sesudah sahabat (thabiut dan thabiin).  Dan para khalifah Islam dimasanya semua bermisi mengemban dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Pengaruh ajaran Islam terus bergaung dan tersebar ke dua pertiga dunia selama era kejayaan Islam. Hal ini berkaitan dengan karakteristik Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamiin.<br /> <br /> Sehingga siapapun hamba Allah yang mengaku muslim wajib mengemban dakwah Islam agar menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana seruan Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 110.<br /> <br /> "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."<br /> <br /> Jadi untuk seorang muslim, menjadi influencer adalah sebuah keharusan dan kebolehjadian yang harus diemban. Pesan dakwah langsung dari Allah Swt., tanpa batasan follower, setiap dakwah yang disampaikan akan berpengaruh pada jiwa-jiwa yang hanif. Menuntut kembali  dia untuk mendakwahkan dan seterusnya. Jika bakat mempengaruhi sudah terlatih dan qadarallah rezeki orang tersebut menjadi seorang influencer dakwah, maka sungguh tidak boleh disia-siakan. Harus terus digali potensi ini agar menjadi nilai tambah bagi dirinya dan orang lain. Supaya karirnya sebagai influencer berkah, maka tetaplah istiqamah menyeru dan mempengaruhi orang lain untuk senantiasa berbuat lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah. Misi utama influencer fii sabilillah (influencer di jalan Allah) adalah mengajak sebanyak-banyaknya manusia hijrah dari kesesatan ke arah kebenaran hakiki (Islam). Dakwah mewujudkan syariat Islam secara kafah. InsyaAllah bayaran mahal sebagai garansi gantinya dari Allah adalah surga.<br /> <br /> Inilah saatnya seluruh umat Islam yang menyadari berbagai problem hidup saat ini, bukan hanya problem individu, masyarakat bahkan negara sebagai problem global. Di saat hukum-hukum Allah diabaikan.  Maka kebutuhan meneladani Rasulullah sebagai influencer dakwah sangatlah penting, manfaatkan teknologi dalam menyebar kebaikan dan dakwah Islam.  Kerena sifat asal teknologi adalah mubah selama tidak bertentangan dengan syariah.  Saat yang menentukan bagi umat Islam mengambil peranan dan peluang tampil mempersembahkan amal terbaik, yaitu amal Rasul dan sahabat serta orang-orang sholeh terdahulu.  Hingga Allah kembali memenangkan Islam yang telah dijanjikan, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an an-Nur ayat 55. <br />   <br /> Bagaimana dengan buzzer? Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa setiap Muslim yang bermuamalah di media sosial dilarang melakukan sejumlah perbuatan, di antaranya bergibah, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, dan menebarkan permusuhan yang bernuansa SARA. Selain itu MUI juga mengharamkan perbuatan menyebarkan informasi yang salah demi kepentingan tertentu di medsos. Jadi menjadi buzzer di medsos itu haram, baik untuk kepentingan ekonomi maupun untuk kepentingan lainnya. Juga, tidak hanya kegiatan sebagai buzzer, orang yang memfasilitasi kegiatan buzzer dan penyandang dana buzzer juga diharamkan MUI. Apalagi jika buzzer dijadikan “profesi”, nauzubillahi min zalik.<br /> <br /> Wallahu a'lam bi shawab.

Pilih jadi Influencer fii Sabilillah apa Buzzer?

Oleh : DR. Hj. Septimar P. Subandi, MPd.  Pemerhati masalah Akhlak Sosial dan Pendidikan Istilah “influencer” (dari bahasa Inggris ...

Baca selengkapnya »

Komunitas Berbagi Di Kala Pandemi, Sudahkah Menjadi Solusi Negeri?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-4ZGg0uuf9is/XrypV5GceZI/AAAAAAAAEBA/7kQbeEw4PsAYgrwFOUO2mrbthyWFNsDCACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200514_044446.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="770" height="165" src="https://1.bp.blogspot.com/-4ZGg0uuf9is/XrypV5GceZI/AAAAAAAAEBA/7kQbeEw4PsAYgrwFOUO2mrbthyWFNsDCACLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200514_044446.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh: Ayu Unzia Anggraini</div> <div style="text-align: center;"> Perekam Medis, Pegiat Dakwah</div> <br /> Bulan Ramadan 1441 Hijriyah atau 2020 Masehi bertepatan dengan wabah dan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi. Dampak sosial-ekonomi semakin terasa pada beberapa kelompok rentan, di antaranya bagi anak yatim, dhuafa, janda, dan kelompok lanjut usia, serta semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Ditambah lagi ketidakpedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan kesulitan yang dialami rakyat. Membuat banyak beberapa komunitas sosial hingga perorangan tergerak untuk mengadakan donasi, pembagian sembako, dan lain lain.<br /> <br /> Gerakan berbagi nasi misalnya, ditujukan untuk para petugas dan warga yang terdampak oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Parsial yang mencakup wilayah  Kecamatan Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, Bojongsoang, Margahayu, Margaasih dan Kecamatan Dayeuhkolot. PSBB ini sendiri, diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Bandung (www.inilahkoran.com)<br /> <br /> Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Kurnia Agustina Dadang Naser menilai untuk menghadapi wabah Covid-19 harus dilawan dengan kebersamaan. “Covid-19 adalah masalah kita bersama. Kami pun, ingin mengambil peran dalam menghadapi dampak dari wabah ini. Sabernas tidak saja kita tujukan pada petugas dan warga sekitar, kami pun menyasar para tunawisma dan anak-anak jalanan,” ucap Kurnia Dadang M. Naser saat menerima kunjungan Ketua TP PKK Jabar, Atalia Praratya Ridwan Kamil di Posko Dapur Umum Sabernas, di Kecamatan Cimenyan, Rabu (28/03/2020).<br /> <br /> Lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan umatnya untuk saling berbagi dan mengasihi sebagaimana dalam firman Allah Swt:  “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat."<br /> (Q.S Al-Maidah:2)<br /> <br /> Gerakan berbagi adalah salah satu contoh perbuatan mulia yang tentu Allah ridhai. Sebagaimana telah Rasul dan para sahabat ajarkan kepada umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.<br /> <br /> Namun, adanya komunitas berbagi di kala pandemi bukanlah sebuah solusi yang hakiki. Karena tugas kepala negaralah yang memenuhi kebutuhan rakyat terutama ketika pandemi. Sebaliknya, sikap yang ditunjukkan pemerintah terkesan abai dan malah menggerakkan setiap rakyat untuk berdonasi. Padahal Penanganan wabah virus Corona oleh pemerintah mendapat perhatian khusus dari banyak pihak. Salah satunya terkait pengalokasian dana yang akan digunakan untuk menanggulangi wabah tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian, bahwa sejauh ini pemerintah terlihat ragu dan maju mundur dalam mengalokasikan dana APBN untuk menangani virus Corona..<br /> <br /> Dana Rp 19 triliun pada awalnya, beberapa hari kemudian naik Rp 27 triliun, dan kemudian naik lagi Rp 60 triliun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintah tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia. (detikFinance, 29/3/2020)<br /> <br /> Alokasi dana yang terus berubah tersebut mengesankan kebijakan yang penuh keraguan. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak sigap dan tidak siap menjadi perisai bagi rakyat dalam menghadapi wabah.<br /> <br /> Padahal salah satu tugas pemimpin adalah untuk melindungi rakyat dari segala bahaya. Baik bahaya yang menyerang keimanan (akidah) maupun bahaya secara fisik yang mengancam jiwa. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat terhadap apa yang dipimpinnya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Imam (waliyul amri) yang memerintah manusia adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang rakyatnya." (HR. Al-Bukhâri no.893 dan Muslim no.4828)<br /> <br /> Oleh karena itu, bagi seorang pemimpin Muslim hendaknya mengikuti aturan Islam dalam berbagai pengambilan kebijakan. Hendaknya juga menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai teladan. Karena Rasululullah dan para sahabatnya telah membuktikan keberhasilan yang gemilang dalam menyejahterakan rakyat.<br /> <br /> Sebut saja Umar bin Khattab yang merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Umar Radhiyallahu 'anhu layak dijadikan teladan, termasuk tentang bagaimana ketika Umar menghadapi wabah yang menyerang rakyatnya. Pada masa paceklik dan kelaparan, Umar Radhiyallahu 'anhu hanya makan cuka dan minyak sehingga kulitnya berubah menjadi hitam. Umar Radhiyallahu 'anhu berkata: "Akulah sejelek-jelek kepala negara apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan."<br /> <br /> Amirul Mukminin Umar juga segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal hingga gudang makanan dan Baitul Mal (pos harta) kosong total. Kemudian dia mengirimkan surat kepada dua gubernur untuk memberikan bantuan kepada wilayah yang sedang mengalami paceklik dan kelaparan. Bantuan pun datang hingga terpenuhi kebutuhan rakyat dan terbebas dari kelaparan.<br /> Begitulah gambaran ketika aturan Islam diterapkan di tengah umat. Tidak ada sekat wilayah bangsa, yang ada adalah ikatan akidah Islam. Sehingga setiap Muslim akan selalu membantu saudaranya yang terkena musibah. Bantuan yang ikhlas hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan bantuan yang berasaskan manfaat apalagi utang riba. Sungguh, ketika seluruh penduduk negeri beriman, Allah akan melimpahkan berkah-Nya.<br /> <br /> Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."<br /> (QS. Al-A'raf 7: Ayat 96)<br /> <br /> Dengan demikian, hendaklah para pemimpin Muslim menjadikan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin sebagai teladan. Salah satunya adalah dengan meneladani cara Umar bin Khattab dalam menangani musibah yang menyerang rakyatnya. Semua itu akan sempurna jika aturan Islam juga diterapkan secara menyeluruh oleh negara.<br /> <br /> Wallahu a'lam bish shawwab.

Komunitas Berbagi Di Kala Pandemi, Sudahkah Menjadi Solusi Negeri?

Oleh: Ayu Unzia Anggraini Perekam Medis, Pegiat Dakwah Bulan Ramadan 1441 Hijriyah atau 2020 Masehi bertepatan dengan wabah dan pan...

Baca selengkapnya »