Oleh : Lafifah

(Ibu Rumah Tangga dan Pembelajar Islam Kafah)


Seperti raja yang tidak berkuasa, gambaran kekuasaan dalam sebuah negeri bersistem demokrasi-kapitalisme. Seperti dilansir Bisnis.Com. Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan diamanatkan untuk memperpanjang izin Reklamasi pulau G di pesisir Jakarta Utara.

Amanat itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan Anis atas putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

Putusan itu ditolak pada 26 November 2020 dengan panitera pengganti Retno Nawangsih, hakim 1 Yodi Martono Wahyudi, hakim 2 Hary Djatmiko, hakim 3 Supandi.

"Amar putusan tolak peninjauan kembali (PK)," demikian isi putusan MA seperti dilansir dari laman resminya, Kamis (10/12/2020).

Sungguh ironi, betapa mudahnya kebijakan gubernur yang bertujuan melarang reklamasi berdasarkan kajian para ahli dan demi mengakomodasi aspirasi rakyat. Malah dibatalkan oleh lembaga yudikatif, betapa tak kalah ironis ketika yang dimenangkan lembaga peradilan adalah korporasi.

Bahaya Reklamasi 

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memaparkan bahaya dan alasan mengapa proyek reklamasi di Teluk Jakarta harus dihentikan. Berbagai alasan tersebut antara lain merusak lingkungan dan hanya bermanfaat bagi kalangan tertentu, yakni pemodal besar.

Melanggar Hak Rakyat yang Dijamin Konstitusi UUD 1945

Menurut Walhi, reklamasi telah melepaskan hak penguasaan negara atas bumi Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kepada pengusaha properti. Hal tersebut tentu melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Reklamasi juga mengurangi wilayah kelola nelayan tradisional dan memperparah pencemaran. Dengan itu, nelayan tradisional kehilangan sumber kehidupannya.

Hal ini melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan bagi semua warga negara. Jika dilanjutkan, proyek ini akan menggusur permukiman nelayan atas nama penertiban. Padahal proyek ini ditujukan untuk pembangunan bagi segelintir kelas ekonomi atas.

Ini jelas melanggar Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi semua warga negara.

Maka yang dilakukan Anis Baswedan selaku gubernur sudah tepat. Gubernur adalah bagian dari perpanjangan tangan lembaga eksekutif mengatur pemerintahan skala daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mempunyai hak menerapkan kebijakan di wilayah daerah yang dipimpinnya.

Namun alih-alih demikian, dalam sistem demokrasi, gubernur produk demokrasi yang meski mencoba menyuarakan aspirasi rakyat, tetaplah sangat mungkin tak berkutik ketika ada kepentingan  lebih besar yang minta dimuluskan.

Ini adalah salah satu contoh kecil bukti kuatnya permainan kepentingan, dalam demokrasi bahwa yang berhak menang adalah yang berani bayar. Ini menunjukan, praktik neoliberalisme ekonomi nyata terjadi, karena demokrasi adalah fasilitator ideologi kapitalisme.

Dalam sistem demokrasi kapitalisme pemerintahan diatur oleh tiga lembaga yaitu. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sebagai tata laksana pemerintahan yang konon dapat menjadikan kekuasaan penyelenggara negara tidak absolute.

Benarkah demikian?

Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, MPR. Yang bertugas membuat Undang-Undang.

Lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya termasuk gubernur. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan Undang-Undang.

Lembaga Yudikatif terdiri atas, Makkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-Undang.

Menelisik tugas dari ketiga lembaga tersebut, seharusnya saling menguatkan untuk menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan.

Namun tidak demikian, inilah bukti bahwa penerapan ideologi kapitalisme di negara-negara di seluruh dunia khususnya Indonesia, aturan Undang-Undang bisa dipermainkan sesuai dengan kepentingan.

Karena demokrasi memang telah melegitimasi dirinya sebagai sebuah pandangan dimana manusia berhak membuat peraturan (Undang-Undang) menurutnya, rakyat adalah sumber kekuasaan, maka rakyat pula yang  kemudian membuat Undang-Undang. (kedaulatan di tangan rakyat) 

Inilah faktor mengapa sistem demokrasi kapitalisme tak layak dianut, demokrasi sangat mudah ditarik ulur, sesuai dengan para pemodal yang mempunyai kepentingan, bahkan bisa dikatakan para kapitalislah yang menjadi penguasa sesungguhnya di negara-negara penganut ideologi kapitalisme.

Bagaimana sistem pemerintahan di dalam Islam?

Sistem pemerintahan di dalam Islam disebut (khilafah). Yang berkedaulatan di tangan syara, aturan yang bersumber dari Al-Khaliq pencipta alam semesta, manusia dan hidup. Semua aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala (hukum syara) wajib diterapkan oleh kepala negara (khalifah) untuk mengurusi urusan umat dalam seluruh aspek kehidupan.

Sehingga, menjadi bukti akan kebenaran dari sebuah ideologi yang lahir dari Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Islam telah mampu menjadi rahmatan lil a'lamin sampai 14 abad lamanya.  

Demokrasi kapitalisme adalah  sistem kufur yang lahir dari kejeniusan akal manusia yang berpotensi terjadinya pertentangan dan kesengsaraan umat.

Firman Allah, "Menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah." (TQS. Yusuf [12] : 40)

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top