Utang Negara Menumpuk, Rakyat Kian Terpuruk

 


Oleh: Netta Wardhani Savira

Aktivis Dakwah


Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, baik dari sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Tatkala dilihat dari kekayaan alam Indonesia ini, membuat masyarakat terpana dengan kekayaan alamnya sendiri. Tak ada masyarakat miskin nan susah jika dianalogikan dengan melihat kekayaan alam Indonesia ini sendiri.


Pengemis dan pengamen makin banyak ditemui dipinggiran jalan.Bahkan  masyarakat miskin nan susah makin bergelimpangan. Akankah sistem pemerintahan Indonesia berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan? Apakah kekayaan alam tadi dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat? Kemanakah sila kelima dalam pancasila yang katanya adalah ideologi negara yang harus dijalankan? Ternyata ekspektasi yang terlintas tidak sesuai dengan realita yang terjadi.


Nyatanya tidak begitu, kekayaan alam  di Indonesia dikuasi oleh antek-antek asing. Diperjualbelikan dengan dalih akan lebih memperkaya negara ini. Tapi kenyataannya, utang Indonesia semakin meningkat di penghujung tahun 2020 ini. Kondisi pandemi saat ini juga menjadi salah satu alasan utang Indonesia semakin meningkat.


Menurut Sri Mulyani, penyebab utama utang pemerintah bengkak atau rasio utang pemerintah meningkat begitu drastis di tahun ini karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi membuat anggaran untuk pembiayaan Covid-19 meningkat.  (https://economy.okezone.com)


Utang Indonesia mengalami peningkatan. Hingga jelang penutupan 2020 kali ini, hutang negara Indonesia diketahui telah melampaui Rp5 ribu triliun. Bahkan kini telah mendekati angka Rp6 ribu triliun! 


Dikutip dari laman Kompas.com di kanal KompasMoney, posisi utang Indonesia 2020 pemerintah pusat per akhir November 2020 mencapai Rp 5.910,64 triliun. Dikutip dari buku APBN KiTa, Jumat (25/12/2020) rasio utang pemerintah pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,13 persen.


"Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional," seperti tertulis dalam laporan realisasi APBN yang diterbitkan secara bulanan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut. (tribunpontianak.co.id)


Dalam hal ini, faktor pendukung Covid -19 makin menyebar dan semakin memakan korban adalah salah dalam menjalani protokol kesehatan. Aturan yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan yang dibuat. Katanya harus menjaga jarak, namun saat korban covid 19 makin melunjak, pilkada harus tetap berjalan. Tak heran semakin banyak korban, maka semakin utang negara bertambah untuk menangani masalah pandemi ini. Belum lagi kondisi ekonomi masyarakat yang makin susah, membuat negara mau tidak mau harus memilih berhutang agar memenuhi kebutuhan masyarakat.   


Namun hal itu pun tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan rakyat. Tatkala kekayaan alam telah dikuasai oleh antek-antek asing, membuat Indonesia tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan kekayaan alam untuk menyejahterakan rakyat dan secara bersamaam pandemi hadir membuat utang Indonesia semakin melonjak.


Melihat kondisi Indonesia saat ini, seharusnya semakin membukakan mata hati bangsa ini. Masihkah mau terus bertahan dengan kondisi ini? 


Sesungguhnya  apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari penanaman sistem yang pakai saat ini. Dan secara logika, akar dari setiap masalah yang terjadi adalah sistem yang dipakai. Sistem yang memaksa para penguasa harus melakukan hal-hal diatas guna untuk menang sendiri tanpa melihat kondisi rakyatnya. Sistem yang hanya meminta materi dari orang-orang yang taat pada sistem ini.


Lantas, satu-satunya sistem yang akan menyejahterakan rakyat baik dalam kondisi fisik maupun mental adalah sistem Islam. Dan sistem Islam hanya bisa dipakai saat Daulah Khilafah tegak memimpin dunia. Sistem yang akan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan dengan menggunakan solusi yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.


Bagaimana Daulah Khilafah menyelesaikan masalah utang? Dalam Islam, ada beberapa cara dalam mengatasi masalah utang. 


Pertama, harus dipisahkan antara utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dengan utang yang dilakukan oleh pihak swasta (baik perorangan maupun perusahaan). Ini menyangkut siapa yang memiliki kewajiban membayar utang tersebut. Jika utang itu utang swasta, merekalah yang harus membayar. Sebaliknya, jika utang itu melibatkan penguasa sebelum munculnya Institusi negara Islam, maka Institusi negara Islam —sebagai penguasa baru— harus mengambilalih sisa cicilan pembayarannya, sebagai akibat bahwa transaksi utang itu dilakukan antara government to government.


Kedua, sisa pembayaran utang luar negeri hanya mencakup sisa cicilan utang pokok saja, tidak meliputi bunga, karena syariat Islam jelas-jelas mengharamkan bunga. Firman Allah Swt.,


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman.” (QS. al-Baqarah [2]: 278)


Ayat ini mengharuskan institusi negara Islam, individu maupun perusahaan yang memiliki utang luar negeri, membayar sisa cicilan pokoknya saja. Diharamkan untuk menghitung serta membayar sisa bunga utang.


Ketiga, meskipun diwajibkan untuk melunasi sisa cicilan pokok utang luar negeri, Institusi negara Islam harus menempuh berbagai cara untuk meringankan bebannya dalam pembayaran; bisa dilakukan lobi agar pihak pemberi utang bersedia memberikan cut off (pemutihan). Jika langkah ini berhasil, berarti tidak lagi menjadi beban negara. Namun, bila cara ini gagal, untuk mengurangi tekanan beban pembayaran dalam interval waktu yang amat pendek, bisa diminta rescheduling (penjadwalan pembayaran utang yang lebih leluasa waktunya).


Keempat, utang sebelumnya, akan dibayar negara dengan mengambil seluruh harta kekayaan yang dimiliki secara tidak sah oleh ‘rezim’ sebelumnya beserta kroni-kroninya. Deposito mereka yang diparkir di berbagai bank luar negeri, baik di Swiss, Kepulauan Cayman, Singapura dan lain-lain, akan dijadikan jaminan oleh negara bagi pembayaran sisa utang luar negeri.  Jumlah deposito harta kekayaan para penguasa muslim yang zalim, yang ada di luar negeri saat ini, ‘lebih dari cukup’ guna memenuhi warisan utang luar negeri ‘rezim’ sebelumnya.


Seandainya akumulasi deposito harta kekayaan mereka masih kurang untuk membayar sisa utang, Institusi negara Islam harus mengambil-alih utang tersebut dan mem back up dari pendapatan negara. Misalnya, bisa menggunakan harta yang berasal dari pos jizyah, cukai perbatasan, atau badan usaha milik negara. Institusi negara Islam, sejauh mungkin menghindarkan penggunaan harta yang berasal dari pemilikan umat (seperti hasil hutan, barang-barang tambang, dan sebagainya) untuk pembayaran utang. Sebab, yang berutang adalah penguasa ‘rezim’ sebelumnya, bukan rakyatnya.


Kelima, sementara itu, utang luar negeri yang dipikul swasta (baik perorangan maupun perusahaan) dikembalikan kepada mereka untuk membayarnya. Misalnya, bisa dengan menyita dan menjual aset perusahaan yang mereka miliki. Jika jumlahnya masih kurang untuk menomboki utang luar negerinya, Institusi negara Islam bisa mengambil paksa harta kekayaan maupun deposito para pemilik perusahaan sebagai garansi pembayaran utang luar negeri mereka.


Demikianlah cara Islam menyelesaikan problematika utang tanpa mengambil hak-hak rakyat. Kenyataannya, sistem seperti ini tidak dipakai oleh indonesia bahkan dunia saat ini. Tidak heran, banyak kekacaun yang terjadi dalam segala lini kehidupan dan dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat. 


Demikian pula yang dapat menyelesaikan problematika kehidupan manusia adalah Islam, dan sistem Islam akan diberlakukan jika Khilafah memimpin dunia.


Wallahu a'lam bishshawab.