Sogokan Cuan Demi Kekuasaan


Oleh : Sri Indrianti

(Pemerhati Sosial dan Generasi)


Pilkada serentak telah terlaksana. Namun jangan dikira semua usai sampai di sini. Sebagaimana biasanya, pasca pilkada serentak kerap menyisakan aneka konflik sesudahnya. 

Aneh. Dalihnya pilkada merupakan wujud dari pesta demokrasi. Rakyat diminta memilih secara langsung penguasa daerahnya sesuai keinginan. Lantas, kenapa malah timbul konflik? Bukannya rakyat sendiri yang berkehendak? 

Cuan. Sogokan cuanlah yang menyebabkan keributan. Bukan rahasia lagi, agar bisa duduk di kursi empuk kekuasaan, maka sejumlah dana digelontorkan. Biasanya dana ini juga disponsori oleh para kapital alias para pemodal. 

Rakyat dibujuk sedemikian rupa agar mau memilih si calon penguasa, walaupun tidak sesuai dengan hati nurani rakyat. Segala aksi sogok cuan  pun dilakukan. Makanya yang sering nampak para penguasa yang maniak jabatan dan kecanduan harta. 

Pada pilkada serentak tahun 2020 ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mencatat terdapat 205 laporan dan temuan kasus dugaan pelanggaran politik uang pada masa kampanye pilkada serentak. Dan 96 kasus di antaranya ditemukan oleh jajaran Bawaslu. (medcom.id, 11/12/2020)

Demokrasi Mahal

Pemilihan penguasa pada sistem demokrasi berbiaya mahal. Hal itu dikarenakan pada sistem demokrasi berorientasi pada harta dan kekuasaan. Segala daya upaya dilakukan demi bisa duduk pada tampuk kekuasaan. Tak peduli jika terjadi saling jegal. Cara cepat untuk meraih impian di kursi kekuasaan adalah dengan melancarkan aksi sogok cuan ke masyarakat. 

Berharap mendapat pemimpin berkualitas yang menomorsatukan kepentingan rakyat dalam sistem demokrasi mirip dengan pepatah "Bagai pungguk merindukan rembulan". Alias mengharapkan sesuatu yang sulit diraih. Tak penting kualitas penguasa. Yang lebih penting ialah seberapa banyak cuan yang dibagi-bagi ke rakyat. 

Begitulah sistem demokrasi. Sudahlah berbiaya mahal, tak ada jaminan mutu pada diri penguasa terpilih. Tinggal rakyat gigit jari menuai akibat hasil pilihannya sendiri. 

Efektivitas Memilih Kepala Daerah

Islam sebagai ajaran Illahi memberikan solusi jitu atas segala permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan sistem demokrasi dalam pemerintahan, termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan cara yang efektif dan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Menakjubkan sekali bukan?

Kepala daerah dalam hal ini bisa wali atau gubernur dan amil atau wali kota (bupati) langsung ditunjuk oleh khalifah dengan mempertimbangkan pendapat dari majelis umat dan majelis wilayah. Dengan cara ini pemilihan kepala daerah begitu efisien, murah, dan tepat sasaran. Tak ada masa jabatan tertentu. Bahkan, khalifah bisa mencopot jabatan sewaktu-waktu jika terjadi penyalahgunaan jabatan atau kelalaian wewenang.  

Tidak seperti saat ini yang jika ada kepala daerah tersangkut kasus, tidak langsung bisa dihentikan jabatannya. Ada proses persidangan bertele-tele yang dilalui sebelum akhirnya diputuskan bersalah atau tidaknya. 

Begitulah Islam memilih kepala daerah. Proses yang singkat, efektif, dan berpeluang besar melahirkan pemimpin berkualitas. 

Wallahu a'lam bishshawab.