Reopening Sekolah Masih Beresiko


Oleh : Dwi P. Sugiarti

(Aktivis Muslimah Majalengka)


Menteri Nadiem Makarim telah mengumumkan untuk kembali membuka sekolah dan melakukan pembelajaran tatap muka pada Januari mendatang. Hal tersebut diumumkan secara resmi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Meski dalam mekanismenya pemerintah pusat memberikan wewenang kebijakan kepada pemerintah daerah dalam melakukan izin pembelajaran tatap muka tersebut. (www.kemendikbud.go.id, 20/11/2020)

Nadiem juga menambahkan bahwa pembukaan sekolah tatap muka bisa dilakukan secara serentak atau bertahap tergantung kesiapan masing-masing wilayah dan kebijakan dari pemerintah daerah yang telah diberi izin untuk mengambil keputusan. Sekolah yang siap melakukan pembelajaran tatap muka juga tetap wajib mematuhi protokol kesehatan. (detik.com, 20/11/2020)

Kebijakan ini memunculkan pro kontra di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan juga mempertanyakan sejauh mana kesiapan tentang mekanisme pembelajaran tatap muka nanti. Sebab dari hasil evaluasi kebijakan ini muncul karena PJJ yang masih dianggap tak efektif bahkan menyisakan problem hingga saat ini. Ditambah lagi desakan agar sekolah dibuka kembali makin nyaring terdengar. 

Kesiapan Sekolah

Hal yang perlu dipastikan saat sekolah tatap muka kembali dibuka adalah konsistensi terhadap protokol kesehatan. Namun melihat fakta yang ada justru sebaliknya. Kasus pelanggaran protokol kesehatan masih sering terjadi. Protokol kesehatan dasar yakni penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) terkesan diabaikan. Jangankan sekolah, kesadaran masyarakat umum untuk disiplin 3M masih rendah. Mereka hanya patuh saat ada razia saja. 

Hal ini sejalan dengan hasil survei Nielsen dan UNICEF menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk tertib dan patuh terhadap penerapan protokol kesehatan masih sangat rendah. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap enam kota besar yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makasar dan Semarang menunjukkan bahwa yang tertib dan patuh 3M secara penuh hanya 31,5 persen. Padahal pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) rentan menularkan virus kepada sekitarnya ketika dirinya abai untuk menerapkan 3M secara konsisten. Sehingga dikhawatirkan memunculkan klaster baru saat sekolah belum benar-benar siap dalam upaya ini. 

Belum lagi soal tidak adanya panduan atau pedoman berperilaku bagi seluruh warga sekolah ketika memulai pembelajaran tatap muka sebagaimana yang dituturkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang menyebut bahwa mayoritas sekolah tidak memiliki pedoman berperilaku seperti mengatur tenaga pendidik dan siswa berperilaku di lingkungan sekolah bahkan penjabaran dari saat berangkat dari rumah, tiba di sekolah dan proses belajar mengajar. 

Sehingga membuka sekolah dengan kesiapan yang belum matang hanya akan menambah daftar klaster baru Covid-19. Apalagi penambahan kasus harian pasien Covid-19 19 masih terbilang tinggi. 

Tanggung Jawab Negara

Dari hasil putusan SKB yang dikeluarkan pusat, diketahui bahwa wewenang untuk memutuskan apakah sekolah boleh dibuka berada di tangan pemerintah daerah. Hal ini seolah mengisyaratkan bahwa ada pelimpahan tanggung jawab. Apalagi syarat membuka sekolah langsung kini semakin longgar. Penentuannya tak lagi didasarkan zona penyebaran Covid-19 melainkan diserahkan ke Pemda termasuk persiapan infrastruktur dan tes usap untuk tenaga pendidik dengan dalih lebih paham daerahnya. 

Apalagi untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang dana yang dikeluarkan berasal dari kantong APBD. Lalu bagaiman jika APBD tak mencukupi? Apa akan dibiarkan jika sekolah malah jadi klaster baru penularan Covid-19?

Seharusnya pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi bukan menyerahkan wewenang pada Pemda. Sebab jika pusat menyerahkan sepenuhnya pada Pemda itu adalah bentuk lempar tanggung jawab. Padahal hal tersebut adalah tanggung jawab negara. 

Butuh Solusi Sistemis

Di tengah dilema kondisi seperti ini tentu butuh langkah sistemis dari negara agar masalah ini tak berlarut-larut. Namun hal ini tak akan bisa dilakukan, jika paradigma pemangku kebijakan negeri ini masih bercorong pada paradigma sistem kapitalisme. Karakter kapitalisme yang egois menjadikan pejabat hanya sekadar mau enaknya saja tanpa mau bersusah-susah mengurusi rakyat. Apalagi pandemi ini seolah dibiarkan berlarut-larut akibat kebijakan yang sejak awal  tak jelas arah. Kebijakan membuka sekolah yang terkesan terburu-buru menjadi indikasi bahwa pemimpin negeri ini tak benar-benar siap menghadapi kondisi pandemi hari ini. 

Jika sejak awal pemerintah serius menangani wabah, tentu hal-hal seperti ini bisa diatasi. 

Hal ini berbeda halnya jika sistem yang diambil adalah sistem Islam. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain pertama, fokus pada penanganan wabah baru beralih untuk membuka sekolah. Kedua, terus berupaya mengedukasi masyarakat dengan membangun pemahaman yang benar melalui ikhtiar untuk menghentikan wabah ini. Ketiga, memenuhi kebutuhan rakyat selama masa pandemi. Tidak dipungkiri, wabah ini telah mematikan ekonomi masyarakat. Keempat, membangun paradigma pendidikan yang berlandaskan Islam. Kita menyadari bahwa arah pendidikan hari ini hanya berfokus pada kecerdasan dunia. Sehinga output yang dihasilkan hanya berorientasi pada dunia. Sedangkan dalam Islam. Orientasi yang dibangun adalah dunia dan akhirat. Sehingga output yang dihasilkan akan menghasilkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Kelima, paradigma penyediaan sarana dan prasarana untuk pendidikan dan kesehatan adalah bentuk amanah seorang pemimpin dalam mengurusi rakyatnya. Sehingga tidak ada istilah untung rugi. 

Itulah gambaran sistem Islam dalam upaya penanganan wabah. Negara berupaya secara serius menangani wabah tidak lain adalah bentuk tanggung jawab sebagai pelayan umat yang mengurusi rakyatnya. 

Wallahu a'lam bishshawab.