Politisasi Agama di Ruang Demokrasi


Oleh : Ummu Laila

(Pemerhati Sosial, Kec. Lainea Sulawesi Tenggara)


Baru saja Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Pilkada serentak tahun ini adalah pilkada dengan jumlah daerah terbanyak 270 daerah. Pilkada menjadi momentum untuk memanaskan mesin politik menuju pemilu 2024.

Setiap parpol akan habis-habisan mendorong para kadernya untuk menduduki kursi kepala daerah karena semakin banyak kader sukses menduduki kursi kepala daerah, maka akan semakin mudah menyongsong pemilu 2024.

Sudah menjadi rahasia umum  kalau pilkada dan pemilu butuh biaya mahal. Politik uang (money politic) menjadi sesuatu yang “wajib” agar bisa memenangi pertarungan pemilihan. Politisasi agama pun mulai muncul pada saat-saat menjelang pemilihan, hal ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, bahkan hampir di setiap pemilihan (Bupati/Wali Kota/Gubernur dan Presiden/Legislatif) selalu tercium dan terkabar praktik politisasi agama dan uang serta sejenisnya seperti sembako. Tujuannya tentu saja untuk mempengaruhi para pemilik suara.

Bawaslu dan panwaslu yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan agar bersih dan bebas dari politisasi itu memang sudah bekerja, tetapi hasilnya masih terasa kurang maksimal. Mereka memang kadang juga berhasil menemukan dan membuktikan adanya politik uang, tetapi banyak yang juga lolos. 

Ketua Umum Organisasi Internasional, TGB Muhammad Zainuk Majdi, mengingatkan bahwa politisasi agama semata untuk mendapatkan kekuasaan atau memenangkan kontestasi politik akan berdampak buruk dan berbahaya. Menurutnya, politisasi agama bentuk paling buruk dalam hubungan agama dan politik. Sekelompok kekuatan politik menggunakan sentimen keagamaan untuk menarik simpati, kemudian memenangkan kelompoknya. (Republika.co.id)

Buruk dan berbahaya karena sekelompok kekuatan politik menggunakan sentimen keagamaan  untuk menarik simpati umat, menebar kebencian dan memprovokasi demi kemenangan kelompoknya, menjadikan radikalisme dalam beragama seakan turut andil dalam politisasi agama.

Politisasi agama dalam sistem demokrasi merupakan  hal yang biasa karena kemenangan politik dalam demokrasi adalah perolehan suara saat pemilu. Maka karena itu suara umat Islam sangat signifikan dalam kemenangan.

Politisasi agama ini, berpeluang terjadi di berbagai negara yang menerapkan demokrasi. Bahkan seorang  Joe Biden berkampanye dengan menyebutkan sebuah hadis untuk menjatuhkan lawan politikya Donal Trump. Sudah pasti, apa yang dilontarkan Joe Bidan pada saat itu bukan karena didorong oleh keyakinan akan kebenaran hadis tersebut melainkan dilakukan hanya untuk mengambil hati umat Islam Amerika.

Demikianlah politisasi agama, mereka menjadikan agama hanya sebatas alat pendulang suara. Sebagaimana hakikat sebuah alat, jika sudah dibutuhkan akan dibuang. Begitupun apa yang akan terjadi pada suara umat yang hanya dijadikan alat meraih kepentingan politik. Jika sudah tercapai kepentingannya, umat tidak lagi dibutuhkan.

Sungguh menyedihkan, posisi agama di kancah perpolitikan hari ini hanya sebatas pendulang suara. Namun, memisahkan agama dari politik untuk menghindari politisasi agama bukanlah solusi. Bahkan seharusnya agama menjadi pedoman berpolitik, bukan dipolitisasi atau dijauhkan dari politik. Agama justru seharusnya menjadi dasar penunjuk arah dari kegiatan politik tersebut.

Seharusnya, arah politik negeri ini menjadikan agama sebagai pedoman agar kekuatan politik yang diraih semata untuk menerapkan hukum yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh manusia bahkan bagi seluruh alam. Sistem peraturan ini hanya ada dan bisa diterapkan oleh sebuah intitusi negara yang bervisi mewujudkan kembali kehidupan Islam secara sempurna serta menggunakan metode yang sesuai ajaran Nabi saw.  

Wallahu a'lam bishshawab.