Oleh : Layli Hawa

(Mahasiswi, Aktivis Dakwah Islam)


Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Dalam periode kedua Jokowi menjabat, masyarakat menyoroti gebrakan dan kebijakan-kebijakannya selama satu tahun terakhir ini.

Namun, menguatnya isu politik dinasti juga melekat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Politik dinasti ini ditandai dengan adanya anggota keluarga Jokowi dan Ma'ruf yang berkontestasi dalam Pilkada 2020.

Demokrasi, pada mitosnya sistem yang didirikan dari rakyat, nampaknya tidak ada kesesuaiannya dengan wajah demokrasi kini. Pasalnya label "dari rakyat" justru berbalik jauh dengan realitasnya. Justru kita melihat bahwa person yang memiliki akseslah yang menjadi pemeran utama dalam pencalonan kepala daerah. 

Tidak hanya demokrasi di Indonesia, dibelahan mana pun tercatat dalam sejarah politik dinasti yang dianggap sebagai kiblat bagi negeri-negeri demokrasi lainnya, tidak terkecuali Indonesia. 

Dunia jelas tak asing dengan keluarga Bush, Kennedy, Adams, Roosevelt, hingga Clinton. Seperti George Senior, adalah putra Senator Connecticut Prescott Bush, yang menjadi anggota kongres, diplomat, direktur CIA, dan wapres sebelum memenangkan kursi kepresidenan pada 1988.

Putra sulungnya, George Walker, menjadi presiden selama dua periode 12 tahun kemudian. Adiknya, John Ellis “Jeb” Bush adalah Gubernur Florida ke-43.

Keluarga Kennedy, mungkin, adalah dinasti politik yang paling dikenal dalam sejarah Amerika. Ada pula John Adams yang mengangkat putranya John Quincy Adams menjadi presiden ke-8 AS, dan putra John Quincy, Charles Adams, anggota DPR Massachusetts yang gagal mencalonkan diri sebagai wapres pada 1848.

Tak hanya jabatan eksekutif, untuk elite legislator, New York Times menghitung dari 2003 hingga 2006, anak senator yang berhasil menduduki senat memiliki persen tertinggi dalam sejarah AS.

Yang tak terlewatkan, mesin pencarian Google otomatis akan mengidentifikasi Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai kawasan subur bagi dinasti politik.

Jadi, tidak aneh lagi jika Jokowi menyeret keluarganya yang berisikan anak, menantu, besan, dan iparnya ikut berebut kekuasaan di Pilkada Desember 2020.

Sistem yang berbiang sekularisme-kapitalisme wajar melanggengkan kekuasaan dengan cara turun temurun. Sehingga terlihat sifat rakus yang dimiliki para pengejar kekuasaan mencerminkan pemahaman mereka tentang meraih kekuasan dunia sebanyak-banyaknya. Sekalipun melanggar slogan demokrasi. 

Ini berbeda dengan pemilihan pemimpin Khilafah Islamiyah yang jauh dari permainan politik. Asas terpilihnya seorang khalifah bukan karena kepentingan pribadi atau pengawal kekuasaan. Bahkan tidak membutuhkan biaya tinggi hanya untuk kampanye. 

Penguasa yang dipilih pun bukan orang yang bermodalkan jabatan atau materi di tengah masyarakat. Tetapi kefaqihannya, ketegasan, dan kesiapannya menerapkan aturan qath'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Bukan penguasa yang dipilih untuk merekayasa kebijakan bagi kaum pemilik modal. 

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS. al-Ma’idah : 49)

Hukum pengangkatan seorang ulil amri dalam Islam adalah hak seluruh kaum muslimin. Bukan hak khalifah sebelumnya. Jelas tidak dibenarkan politik dinasti yang diagungkan dalam demokrasi. Sebab, ini akan mengacu pada keterpaksaan masyarakat dalam memilih pemimpin. 

Terlebih ketidakjelasan background calon yang dikandidat-kan berhasil mengelabui umat dengan cukup label "anak presiden" dan lain-lain. 

Padahal persoalan wajibnya seorang penguasa tidak hanya sekadar berebut meraih kekuasaan, melainkan orang yang siap menjaga keutuhan umat dengan menerapkan syariat Islam di muka bumi. 

Wallahu a'lam bishshawab.[]

 
Top