Pilkada Ketika Pandemi, Terkesan Memaksa?


Oleh : Nanik Rofikoh

(Pemerhati Masalah Sosial)


Beberapa hari lagi tepatnya Rabu tanggal 9 desember 2020 akan dilaksanakan pilkada serentak di Indonesia. Pilkada memang termasuk salah satu event besar dalam sistem demokrasi. Maka tak heran jika dalam rangka menyambut hal ini, pemerintah menetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara pilkada sebagai hari libur nasional. Dengan harapan agar bisa memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. (Kominfo.com)

Pandemi yang melanda dunia, tak dapat dipungkiri telah menelan korban yang  sangat banyak. Padahal pandemi Covid-19 ini sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. The Lancent pada 2018 menerbitkan peringkat 195 negara berdasarkan akses dan kualitas layanan kesehatannya. Hasil pemeringkatan menempatkan Indonesia pada urutan ke-138 peringkat ini jauh di bawah peringkat Singapura yakni urutan ke-22 dan Thailand dan 76 dan Malaysia ke-84. Pada akhir November saja angka kematian naik 35,6% atau dari 626 menjadi 835 kematian dalam satu minggu. Masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ini berpengaruh pada tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia.(Kompas.com)

Keputusan pemerintah ini menuai banyak kontroversi publik. Banyak kalangan khawatir pilkada ini akan berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19. Selain itu keputusan pemerintah melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi seperti ini sebenarnya juga membingungkan dan terkesan memaksa. Di satu sisi pemerintah membuat peraturan pembatasan sosial, tapi di sisi lain pemerintah justru mengadakan pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan. 

Terlihat nyata sekali bahwa pemerintah terkesan abai terhadap aspek aspek keselamatan jiwa rakyat. Nyawa rakyat bukan lagi prioritas utama, hanya demi kepentingan segelintir orang yang mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara. Lantas apakah layak kemudian memberikan pengorbanan yang begitu besar ini kepada demokrasi? Yang mana jelas jelas menghianati pengorbanan itu sendiri.

Pemerintahan macam apa yang akan dihasilkan dari proses pemilihan yang mengabaikan keselamatan jiwa manusia demi kursi yang diduduki oleh penguasa yang didanai para pemodal kapitalis. Rakyat yang katanya adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara nyatanya tidak lebih dari sekadar alat dan tumbal memuluskan kepentingan-kepentingan para elit politik dan para pemilik modal. Iming-iming akan kehidupan yang adil makmur dan sejahtera nyatanya hanya sebuah harapan hampa karena yang terpilih kelak adalah boneka-boneka para kapitalis modal. Yang demikian ini hanya akan melahirkan hukum hukum rimba. Dimana pemodal yang kuatlah yang akan jadi pemenangnya.

Hal ini sangat berbeda jauh dengan Islam. Dimana di dalam Islam kekuasaan adalah tanggung jawab. Pemilihan pemimpin dalam Islam adalah bertujuan untuk menjaga agama Allah dan mengatur urusan dunia dengan agama. Maka yang menjadi kandidat pemimpin haruslah seseorang yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam Islam. Walaupun dalam Islam kekuasaan berada di tangan rakyat, namun rakyat bukanlah sebagai majikan bagi pemimpinnya, sebaliknya pemimpin adalah buruh bagi rakyatnya. Kendati demikian tugas seorang pemimpin bukanlah untuk menjalankan kehendak rakyat, para pemodal ataupun para pengusaha. Karena akad antara pemimpin dengan rakyat itu bukanlah akad ijarah tetapi adalah akad untuk memerintah dengan hukum hukum Allah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan: “Tujuan pokok kepemimpinan ialah memperbaiki agama umat. Sebab, jika jauh dari Dienul Islam, (maka) bangsa akan hancur, nasib rakyat akan terlantar dan nikmat-nikmat dunia yang mereka miliki akan sia-sia.” 

Wallahu a'lam bishshawab.