Oleh: Anesa Trijuni 

Ketamakan tampaknya begitu ketara di tunjukan oleh para kapitalis yang haus akan keuntungan tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya. Bagaimana tidak, kabar terbaru hasil investigasi visual yang dilakukan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace yang diterbitkan pada Kamis (12/11) bersama dengan BBC, menunjukkan aksi perusahaan raksasa Korea Selatan yakni Korindo Grup yang sengaja membuka lahan sawit dengan cara membakar hutan yang berada di Papua. 

Diketahui bahwasanya perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektare, atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Dan konglomerasi perusahaan sawit Korindo sendiri paling banyak menguasai hutan di Papua dibandingkan dengan konglomerasi lainnya. Akibat dari perbuatan mereka, banyak suku pendalaman di Papua yang kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. 

Tidak hanya itu saja, aksi vandalisme terpola mereka ini juga memberi andil dalam membinasakan kekayaan alam dan ekosistem makhluk hidup lainnya. Sekadar informasi, Hutan Papua yang mereka bakar secara konsisten demi membuka lahan ini merupakan salah satu hutan hujan yang tersisa di dunia dengan 60% keanekaragaman hayati. 

Akan tetapi, sebab tergiur akan keuntungan semata, nampaknya akal mereka tak sampai kepada konsekuensi kedepan yang akan didapatkan. Yang penting untung dulu, resiko   bisa dikompromikan kemudian. Mungkin seperti itu yang mereka fikirkan.

Begitu miris fakta yang kita ketahui ini. Sebagai rakyat biasa, mereka penduduk asli Papua disana hanya bisa termangu tanpa mampu mempertahankan apa yang menjadi hak mereka sebelumnya. Bahkan, sebab minimnya ilmu dan pengetahuan, hal ini dimanfaatkan oleh para pemilik kepentingan untuk memuluskan aksinya. Dengan mengiming-imingi dan menebar janji. Akhirnya penduduk disana pun memperbolehkan meski janji yang telah diucapkan tadi tak kunjung ditepati. Atau bahkan tak sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal. Sungguh ironis.

Akan tetapi dari semua permasalahan diatas. Ada yang mengecewakan kita sebagai rakyat. Peran negara yang harusnya hadir menyelesaikan polemik tidak dirasakan, alih-alih menyelesaikan dan memberi solusi. Hadir untuk menengahi pun sepertinya enggan. Entahlah, atau mungkin memang ini yang diharapkan? Kekayaan alam di negeri bebas di swastanisasi lalu para petinggi ongkang kaki sembari berbagi-bagi keuntungan hasil mengkomersialkan Sumber daya alam tadi? Sungguh begitu pahitnya buah penerapan sistem demokrasi yang mengusung kebebasan kepemilikan.  

Jika benar begitu, negara benar-benar telah menciderai fungsi mereka sebagai raa'in (pelayan) dan junnah (perlindungan). Serta apa yang telah diamanahkan di pundak mereka yakni dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang hakikatnya milik umum. Yang mana telah jelas dalam Islam diharamkan menyerahkan kepengurusan ini kepada individu, swasta, maupun asing. Pedomannya merujuk pada apa yang telah Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam sabdakan yakni, "Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api. (HR Ibnu Majah). Kemudian, juga bersabda: Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api. (HR Ibnu Majah). 

Begitu jelas ultimatum dari Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam  Sebagai penguasa harusnya mereka siuman. Tidak berlama-lama terbius kenikmatan semu yang akan menjerumuskan dan membuat kerusakan. Indonesia harusnya intropeksi. Negara dengan sumber daya alam melimpah namun masih banyak yang menderita lapar dahaga juga kepapaan. Apalagi sebabnya jika bukan dikarenakan kesalahan pengelolaan yang merujuk pada aturan sekuler kapitalis sehingga menjauhkan negeri dari keberkahan Illahi.

Negara khususnya pemerintah harusnya sadar bahwasanya mereka wajib terikat pada hukum syar'iat termaksud dalam urusan pengelolaan sumber daya alam ini. Membiarkan pihak lain mengelolanya merupakan tindakan zalim yang akan mengundang murka Allah turun sewaktu-waktu kapanpun Dia inginkan. 

Maka, tidak ada lagi alasan untuk tidak menjadikan aturan Islam sebagai rule dalam mengelola sumber daya alam. Tanpa adanya negara yang dengan sadar menerapkan aturan Islam. Maka kesejahteraan hajat hidup orang banyak diharapkan hanya akan menjadi ilusi.

Wallahu 'alambishawwab

 
Top