Pemberantasan Korupsi di Negeri Demokrasi hanya Sebuah Ilusi


Oleh : Siti Komariah

(Aktivis Muslimah Konda)


Kasus korupsi di negeri pertiwi ini telah mengurita, tak hanya dari kalangan pejabat-pejabat tinggi, namun praktik haram tersebut telah menjalar di berbagai elemen dan daerah. Penuntasannya pun tak kunjung terselesaikan. Sebagaimana di daerah Sulawesi Tenggara. 

Kasus dugaan korupsi oleh Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Sulawesi Tenggara (Sultra), Hado Hasina yang kini tengah bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dinilai jalan di tempat.

Padahal, jaksa sudah menyatakan bahwa paket pekerjaan Studi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Lalin) di kawasan perkotaan Kabupaten Wakatobi yang dilaksanakan pada tahun 2017 silam telah merugikan negara miliaran rupiah.

"Saya menduga jaksa yang menangani kasus ini tersandera dengan perlakuan sang kadis, makanya penanganan kasus jalan di tempat," kata Sahrul, Ketua Jaringan Kemandirian Nasional Sultra, Senin (23/11/2020). 

Alasan Sahrul menduga telah terjadi penyanderaan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini, karena tidak adanya progres penyelidikan untuk mendapatkan kepastian hukum.

"Hingga hari ini jaksa hanya berkata bahwa pihaknya masih melakukan pengumpulan data sebagai bahan keterangan," ujarnya. 

"Biar kesannya mereka bekerja, itu-itu saja alasannya," ujarnya. (liputan6.com, 24/11/2020)

Di tengah mengguritanya korupsi di negeri ini, negara telah berupaya mencari berbagai jalan keluar dari masalah ini. Mulai dari undang-undang yang dibuat untuk memberantas kasus korupsi. Di antaranya UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 dan UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tapi, seakan mati satu tumbuh seribu. 

Bahkan, seperti kita lihat kasus korupsi tak kunjung teratasi. Bahkan, Indonesia sudah berkali-kali menjadi juara negara paling korup di Asia. Baru-baru ini, lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International merilis laporan bertajuk 'Global Corruption Barometer-Asia' dan Indonesia masuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India diikuti Kamboja di peringkat kedua. (merdeka.com, 30/11/2020)

Sungguh miris, kasus korupsi di negeri ini akan menjadi persoalan yang tidak ada habisnya. Sebab, sistem yang sedang dijalankan negeri ini sangat mendukung hal itu terjadi. 

Dari sistem sanksi yang diterapkan di negeri ini pun jelas meniscayakan kejahatan demi kejahatan Akan terus berulang. Sebab, sistem sanksi yang diterapkan tidak pernah memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, termaksud korupsi. Hukuman yang tidak konsisten dan bisa diperjualbelikan seakan menjadi bahan ledekan bagi para pelaku kejahatan. Mereka tidak memiliki efek jera sedikit pun setelah melakukan tindak kejahatan. Belum lagi, hukuman dalam alam kapitalis demokrasi dapat diperjualbelikan bagi siapa saja yang memiliki modal. Alhasil, memberantas korupsi dalam negeri demokrasi hanya sebuah ilusi. 

Ditambah lagi, sistem demokrasi dalam dunia perpolitikannya menerapkan politik mahar. Dimana, setiap calon penguasa jika hendak mencalonkan dirinya, maka harus mengeluarkan modal yang cukup fantastik guna menarik suara rakyat, baik modal tersebut milik individu maupun sokongan oleh para kapital. Sehingga dengan pesta demokrasi yang berbiaya mahal jelas meniscayakan seorang individu untuk mengambil kembali modal yang telah dia keluarkan saat menjadi pejabat.

Tak ayal, jika kekuasaan yang mereka raih hanya jalan guna mengembalikan modal secepat mungkin, tanpa berpikir kemaslahatan rakyatnya. Sebab, dalam sistem kapitalis demokrasi tidak mengenal halal-haram. Yang menjadi standar dalam sebuah perbuatan adalah kepentingan dan manfaat semata. Sehingga, tak heran jika sistem demokrasi melahirkan para pejabat-pejabat bermental korup. Kekuasaan yang harusnya menjadi sebuah amanah untuk diemban dan dijalankan demi kemaslahatan rakyat, justru dijadikan sebagai ladang meraup keuntungan. Baik keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok.

Sistem kapitalis demokrasi yang memisahkan agama dari kehidupan dan mengarahkan manusia agar menjadikan Barat sebagai kiblat telah nyata membuat berbagai kerusakan di berbagai aspek kehidupan manusia. Sebab, demokrasi kapitalis telah mengajarkan manusia untuk hidup bebas dan hedonis. Meraih sebuah kebahagian dengan menghalalkan berbagai cara. Alhasil, korupsi pun salah satu jalan cepat meraih keuntungan. 

Berbeda dengan Islam. Islam adalah agama paripurna yang memiliki berbagai solusi dalam seluruh lini kehidupan manusia, termaksuk perkara korupsi. Sistem Islam yang merupakan sistem politik Islam telah terbukti melahirkan penguasa-penguasa yang tunduk terhadap aturan Sang Khalik. Sebab, dalam diri para pemimpin telah terbekali tsaqofah Islam yang menganggap jika kekuasaan adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dan diemban sesuai syara. 

Dalam politik Islam pun sangat mengharamkan praktik suap menyuap, Rasulullah saw. bersabda, “Allah melaknat penyuap dan yang disuap dalam urusan hukum.” (HR. Tirmidzi)  Sehingga, penguasa terpilih karena potensi yang dimilikinya, dan kebaikan perilakunya serta sifat-sifat mulianya. Prioritas utamanya menjadi seorang pemimpin tiada lain yaitu menjaga dan melindungi, serta menjadi pelayan bagi rakyatnya. Sebagaiamana hadis Rasulullah, "Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari) 

Sedangkan dalam masalah korupsi, Islam memiliki beberapa pokok untuk memberantas praktik tersebut.

Pertama, ketakwaan individu. Dalam Islam ketakwaan setiap individu terhadap syariah Allah, baik para pejabat ataupun rakyat biasa merupakan puncak dari pengontrolan terhadap terjadinya berbagai tindak kejahatan termaksud praktik korupsi. Jika seseorang memiliki ketakwaan terhadap Allah, maka jelas saat mereka hendak melakukan segala aktivitasnya akan bersandar terhadap halal dan haram. Begitupun saat menjadi pejabat negara. Para penguasa mengetahui jika kursi kekuasaan adalah sebuah amanah yang wajib dijalankan sesuai ketentuan syara', bukan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, atau demi kepentingan segelincir orang. Sehingga, mereka terhindar dari praktik haram tersebut.

Kedua, negara wajib memberikan pegawai dan pejabat negara gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu, negara juga menetapkan perhitungan kekayaan sebelum dan sesudah mereka menjabat. 

Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ketika menyita harta yang dikorupsi oleh pegawaianya. “Nabi pernah mempekerjakan Ibn Atabiyyah, sebagai pengumpul zakat. Setelah selesai melaksanakan tugasnya Ibn Atabiyyah datang kepada Rasulullah seraya berkata, ‘Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan harta ini adalah yang diberikan orang kepadaku…’ lalu Rasulullah bersabda, Seorang pegawai yang kami pekerjakan, kemudian dia datang dan berkata, ‘Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan harta ini adalah yang diberikan orang kepadaku. Apakah tidak lebih baik dia duduk (saja) di rumah bapak ibunya, kemudian dapat mengetahui apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi Zat yang nyawaku ada di tangan-Nya, salah seorang dari kalian tidak akan mendapatkan sedikit pun dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa unta di lehernya…'” (HR. Bukhari Muslim, Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Khilafah, hlm. 119)

Ketiga, negara menerapkan sanksi yang tegas dan keras serta konsisten bagi para pelaku korupsi. Dalam Islam korupsi tidak sama dengan mencuri, menurut syariat yang termasuk kategori hudud akan tetapi termasuk ta'zir, dimana sanksinya diserahkan pada ijtihad hakim. Sanksinya bisa berbentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati. Sehingga, dengan ketegasan dari sistem hukum maka para pejabat dan rakyatnya terhindar dari praktik yang membahayakan. Wallahu a'lam bishshawab.