Oleh : Siti Asiyah Nurjanah, S.Pd


Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law memberikan polemik yang berkelanjutan di kalangan para buruh, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, karena UU cipta kerja omnibus law ini ternyata banyak yang janggal serta bermasalah dan pro korporasi.

Namun, pemerintah membantah dan menyangkal bahwa UU cipta kerja ini akan menguntungkan rakyat, bahkan dalam laman berita online Republika Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menekankan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. "Saya bisa katakan Omnibus Law UU Cipta Kerja Pancasila banget," kata Sekretaris Utama BPIP Karjono seusai menjadi pembicara dalam salah satu sesi diskusi kegiatan Institusionalisasi Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan BPIP, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/11). (Republika.co.id)

Dalam hal ini, masyarakat dan para pakar bahkan memberikan kritikan atas UU cipta kerja dikarenakan merugikan rakyat. Maka pemerintah pun memberikan peluang kepada masyarakat yang tidak sejalan, dengan mengajukan gugatan hukum atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, peluang tersebut hanya sekadar strategi pemerintah untuk membungkam suara masyarakat yang sumbang dengan adanya UU cipta kerja omnibus law ini. Pada akhirnya masyarakatlah yang akan terkena batunya atas ketidakadilan pemerintah terkait UU ini.

Dari pengesahan UU cipta kerja omnibus law inilah yang membuktikan bahwa adanya persekongkolan secara sistematis antara para kapital dengan penguasa dan mengabaikan keadilan bagi rakyatnya sendiri, yang menjadikan rakyatnya sendiri sebagai korban dari persekongkolan tersebut. 

Inilah rule of the game demokrasi, yang menjadi akar masalah adanya pengkhianat bagi rakyatnya sendiri. Karena sistem demokrasi tidak pernah hadir untuk melayani rakyat serta tidak pernah untuk memberikan keadilan kepada rakyat, sistem tersebut hanya melayani para kapital dan penguasa yang haus akan materi duniawi, sedangkan demokrasi yang mereka gaungkan adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat ternyata slogan, ini hanyalah alat untuk melanggengkan kebijakan atas nama rakyat, padahal pada faktanya tidak pro rakyat. 

Inilah bukti bahwa sistem ini adalah sistem rusak yang bukan untuk diselamatkan atau ditambal sulam, tapi untuk diganti dengan sistem lain. Yakni sistem Islam, karena sistem Islam melegalisasi hukum perbuatan manusia hanyalah Allah Swt., bukan manusia. Sistem Islam pun tidak akan memberikan celah kepada para korporat untuk mengendalikan pengelolaan pemerintah. Maka jelas bahwa adanya UU cipta kerja omnibus law ini adalah bukti matinya demokrasi, artinya demokrasi tidak akan lama bertahan. Sudah saatnya untuk mengencangkan usaha serta doa untuk disegerakannya pertolongan Allah Swt. dalam mengembalikan kehidupan manusia di bawah naungan sistem Islam.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top