Ngotot Pilkada Demi Apa?



Oleh: Susi Damayanti, S.Pd


Pilkada serentak belum lagi dihelat. Namun rangkaian persiapannya sudah memunculkan cluster baru hingga menelan korban jiwa.


Belum lama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunda debat pasangan calon (paslon) Pilkada Kepri 2020. Sebab, tiga anggota KPU setempat terkonfirmasi positif COVID-19. (Detik.com, 5/11/2020)


Hal serupa bukan hanya terjadi di Kepri, namun juga di sejumlah wilayah lainnya. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020.


"Prihatin 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia," cuitnya melalui akun media sosial twitter @hamdanzoelva, Jumat (27/11/2020).


"100 penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi [Covid-19]. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi," ujarnya. (Bisnis.com/28112020)


Namun sayangnya, meski demikian tidak ada tanda-tanda pemerintah akan meniadakan atau menunda pelaksanaan pilkada. Apapun yang terjadi pilkada harus tetap berjalan. Masyarakat dihimbau agar penerapan protokol kesehatan diperketat, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada 2020.


Padahal bahaya penyebaran Covid-19 termasuk peluang munculnya cluster baru lewat event ini sangat besar. Betapa tidak, interaksi yang akan berlangsung di sepanjang proses ini memang riskan untuk lakukan, meski dengan protokol kesehatan yang ketat. Apalagi para epidemiolog memperkirakan bahwa Desember merupakan puncak pandemi. Maka tidak menutup kemungkinan jika serangan gelombang dua akan lebih dahsyat dan besar dampaknya.

Miris, agenda rutin yang kerap dianggap sebagai pesta rakyat justru menjadi sumber ancaman besar bagi keselamatan rakyat sendiri.


Jargon demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat tidak bisa terbaca lagi. Fakta yang nampak justru rakyat yang harus rela dijadikan tumbal demi para pejabat ketika meraih kursi kekuasaan. Pengorbanan konyol bagi demokrasi yang dikebiri. Dalam sistem yang diterapkan saat ini masyarakat seolah tidak memiliki hak untuk berpendapat. Para pemegang kebijakan pun seolah tutup mata dengan resiko yang akan terjadi.

Bisa dibayangkan model kepemimpinan seperti apa yang akan lahir dari pilkada ini kelak. Ketika sejak proses berkuasanya mereka sudah kehilangan empati dan nurani, dengan nekad menjerumuskan rakyat pada ancaman Covid-19 yang belum juga usai. 


Padahal jika mereka benar-benar peduli dan siap mengabdi demi kepentingan rakyat. Sejak awal mereka akan melindungi dan menjauhkan rakyat dari resiko yang mengancam keselamatan. Bukan justru sibuk berebut kursi. Maka jika tetap ngotot menggelar pilkada, sudah bisa dipastikan rakyat harus siap untuk dikhianati dan kecewa lagi. 


Islam sendiri telah mengibaratkan seorang pemimpin itu layaknya perisai yang akan melindungi rakyatnya dari segala mara bahaya dan menjauhkannya dari sumber kerusakan. Selain berkewajiban untuk memberikan kemudahan dan jaminan bagi rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang aman, adil dan sejahtera. Bukan sekedar mementingkan perutnya saja.

Seorang pemimpin dalam Islam harus bisa mengutamakan, mendahulukan, serta membela kepentingan rakyatnya. Kepemimpinan merupakan amanah yang kelak harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah sehingga tidak di kejar apalagi jadikan rebutan.


Tugas kepemimpinan seperti ini hanya bisa diemban oleh orang yang amanah dan siap berkorban demi kepentingan rakyat bukan demi kepentingan para kapitalis. Sejarah membuktikan hanya  sistem Islam lah yang akan mampu dan sudah terbukti dapat melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik seperti ini. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz sosok pemimpin yang melegenda. Seorang pemimpin yang terkenal dengan kesalehan, dan mampu menjadi pengayom bagi rakyatnya.

Tidak kah kita rindu dengan sosok pemimpin seperti itu? 


Wallahu 'alam