Oleh : Ema Fitriana Madi, S.Pd.

(Pengamat Sosial dan Media)


"Jangan pernah berpikir, coba-coba atau berani korupsi dana bantuan sosial (bansos). KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan," demikian pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada 29 November 2020. (merdeka.com, 30/8/2020)

Ancaman demi ancaman terus dilontarkan. Namun nyatanya korupsi terus berulang dan makin banyak. Korupsi di negeri ini bak hujan deras, bahkan telah membudaya dalam kehidupan demokrasi di mana pun berada. Darurat korupsi pun sudah menjadi hashtag laten. Untuk kasus baru-baru ini, netizen lagi-lagi dihebohkan oleh penemuan KPK bahwa Menteri Sosial, Julian Batubara, menikmati korupsi dana Bansos Covid-19 senilai 17 milyar rupiah yang kemudian ditetapkan menjadi menjadi tersangka (pikiranrakyat.com, 6/12/2020) 

Tak sampai di situ, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Gedung Bareskrim di Jakarta menyatakan sedang menangani 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos penanganan Covid 19 yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. "Ada (terduga) pelaku seorang wali kota, kepala dinas sosial bekerja sama dengan penyedia, kepala seksi kesra, pejabat Bulog, camat, kepala desa atau perangkat desa, dan ada juga (terduga) pelaku dari ketua RT," tuturnya. (cnnindonesia.com, 30/7/2020)

Sungguh fakta yang memilukan, namun bukan lagi sesuatu yang mengagetkan. Korupsi di negeri ini kian parah. Selanjutnya akan terus kita saksikan kasus-kasus korupsi lain yang akan terungkap. Mengapa demikian?

Sistem Demokrasi Memberikan Celah untuk Melakukan Korupsi dan Sumber Kehancuran

Mahalnya biaya politik demokrasi merupakan awal perselingkuhan pejabat terhadap hak rakyatnya. Regulasi yang kemudian diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan biaya politik mahal. UU tersebut memerintahkan rakyat memilih kepala daerahnya secara langsung. Imbasnya, otomatis kebutuhan dana calon kepala daerah menjadi besar karena berlomba-lomba mencari suara sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara untuk memenuhi tuntutan kampanye pesta demokrasi alias pemilu. Para calon pejabat serta partai politik memutar otak mendapatkan dana serta sponsor dari kalangan pengusaha maupun atau pihak siapa saja yang memiliki kepentingan. 

Dalam mencari dana para calon kepala daerah ini mulai mencari sumbangan anggota mereka dari kalangan legislatif. Di sinilah saat dimana mereka akan mengumpulkan pundi-pundi, entah seperti korupsi, fee proyek ataupun mark up proyek, dan lain-lain. Dimana inilah yang akan mengakibatkan ketika mereka menjabat akan terjerat kepentingan para rente hingga tak jarang membawanya menggunakan rompi orens dan masuk bui. 

Sayang, lagi-lagi vonis hukuman di negeri inipun tak punya taji bagi para koruptor, bahkan dendanya saja tak sanggup mengembalikan jumlah dana yang dikorupsi. Lama penahanan pun bisa dimainkan. Bahkan ruangan narapidana koruptor bak hotel dengan fasilitas lengkap. Belum lagi ambisi untuk melegalkannya melalui peraturan negara dapat terlihat jelas dengan revisi UU RKUHP beberapa waktu lalu, sehingga korupsi yang tadinya merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary crime) berubah menjadi kejahatan biasa saja (ordinary crimes). 

Inilah wajah demokrasi. Penuh manipulasi alias kebohongan. Negara hukum hanyalah semboyan belaka. Dari, oleh, dan untuk rakyat hanyalah pemanis saja. Sesungguhnya konglomerat alias pengusahalah penguasanya. Oleh karenanya, menarik pernyataan Plato (472-347 SM) yang mengatakan liberalisasi adalah prinsip demokrasi sekaligus biang petaka mengapa negara demokrasi akan gagal selamanya. Plato dalam bukunya The Republic mengatakan orang-orang akan mengejar kemerdekaan dan kebebasan tidak terbatas. Akibatnya bencana bagi negara dan warganya. Setiap orang ingin mengatur diri sendiri dan berbuat sesuka hati sehingga menimbulkan kekerasan, ketidaktertiban atau kekacauan, tidak bermoral, dan ketidaksopanan. Menurut Plato, masa itu citra negara benar-benar rusak akibat penguasa korup. Karena demokrasi terlalu mendewakan kebebasan individu berlebihan, sehingga membawa bencana bagi negara, yakni anarki memunculkan tirani.

Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Demokrasi Sistem Kufur, demokrasi mempunyai latar belakang sosio-historis tipikal Barat selepas abad pertengahan, yakni situasi dipenuhi semangat untuk mengurangi pengaruh dan peran agama dalam kehidupan manusia. Demokrasi lahir sebagai antitesis terhadap dominasi agama dan gereja terhadap masyarakat Barat. 

Karena itu, demokrasi adalah ide antiagama, dalam arti idenya tidak bersumber dari agama dan tidak menjadikan agama sebagai kaidah-kaidah berdemokrasi (sekularisme). Orang beragama tertentu bisa saja berdemokrasi, tetapi agamanya mustahil menjadi aturan main dalam berdemokrasi. Maka tak heran jika korupsi merajalela karena ide kebebasan demokrasi telah membuat manusia bablas melakukan banyak hal. 

Khilafah Menutup Celah Korupsi dan Menerapkan Sanksi Tegas  

Islam adalah agama paripurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. 

Menurut Islam, kekuasaan ada di tangan rakyat dan kedaulatan ada pada Allah (Al-Qur'an dan Hadis). Kepala negara (khalifah) diangkat berdasarkan rida dan pilihan rakyat. Ia mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Begitu pula para pejabatnya yang tunduk di bawah peraturan hukum syara’.

Dalam Khilafah Islamiyah pengangkatan kepala daerah dan pemilihan anggota Majelis Ummah/Majelis Wilayah yang berkualitas serta amanah dengan tidak berbiaya tinggi. Dari sinilah, maka secara mayoritas pejabat negara tidak melakukan kecurangan, baik korupsi, suap maupun yang lain. Sekalipun demikian tetap ada perangkat hukum yang telah disiapkan untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negara.

Dalam pemerintahan Islam terdapat larangan keras menerima harta ghulul, yaitu harta yang diperoleh para wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat walikota/bupati) dan para pegawai negara dengan cara yang tidak syar’i, baik diperoleh dari harta milik negara maupun harta milik masyarakat. Pejabat akan memperoleh gaji/tunjangan. Selain itu harta-harta yang diperoleh karena memanfaatkan jabatan dan kekuasaanya seperti suap, korupsi, maka termasuk harta ghulul atau harta yang diperoleh secara curang. Termasuk ghulul adalah korupsi, yaitu harta yang diperoleh para wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat walikota/bupati) dan para pegawai negara dari harta-harta negara yang di bawah pengaturan (kekuasaan) mereka untuk membiayai tugas pekerjaan mereka, atau (yang seharusnya digunakan) untuk membiayai berbagai sarana dan proyek, ataupun untuk membiayai kepentingan negara dan kepentingan umum lainnya. (Abdul Qadim zallum, Al amwal fi daulah Khilafah)

Adapun aturan yang diterapkan dalam Khilafah Islamiyah, untuk mencegah korupsi/ kecurangan/ suap adalah sebagai berikut:

Pertama, Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al Amwal fi Daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. Ditambah lagi keimanan yang kokoh akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah.

Kedua, gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Negara khilafah memberikan gaji yang cukup kepada pejabat/pegawainya, gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Di samping itu dalam pemerintahan Islam biaya hidup murah karena politik ekonomi negara menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan kolektif, akan digratiskan oleh pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, jalan dan birokrasi. Sedangkan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan bisa diperoleh dengan harga yang murah. (Abdurrahman al Maliki, Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al Izzah, 2001)

Ketiga, ketakwaan individu. Dalam pengangkatan pejabat/ pegawai negara, khilafah menetapkan syarat takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Karenanya mereka memiliki self control yang kuat. Sebagai seorang muslim akan menganggap bahwa jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan benar, karena akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Dengan demikian seorang muslim akan menjadikan amanah/jabatannya itu sebagai bekal masuk surga (lihat QS. al-Hasyr ayat 18). 

Keempat, amanah. Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi syarat amanah. Yaitu wajib melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya seperti dalam firman Allah surat Almukminun ayat 8.

Kelima, penerapan aturan haramnya korupsi dan sanksi yang keras. Khilafah juga menetapkan aturan haramnya korupsi/suap/kecurangan. Hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.

Demikianlah cara Islam melalui sistem pemerintahan Daulah Khilafah Islamiyah menutup celah terjadinya korupsi di suatu negara. 

Maka tak heran ketika dilaporkan bahwa ada kecurangan, Khalifah Umar kemudian membagi kekayaan Abu Hurairah (Gubenur Bahrain), Amru bin Ash (Gubenur Mesir), Nu’man bin Adi (Gubenur Mesan), Nafi’ bin Amr al-Khuzai (Gubenur Makkah), dan lain-lain. Pada zamannya, beliau juga melarang para pejabat berbisnis, agar tidak ada konflik kepentingan. Khalifah Umar juga pernah menyita kekayaan Abu Sufyan dan membagi dua, setelah Abu Sufyan berkunjung ke anaknya Muawiyah-saat itu menjadi gubernur Syam. (Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Khilafah). Wallahualam.

 
Top