Negara Tanpa Hutang? Why Not?



Oleh : El Syifa Abdurrahman

(Ibu Rumah Tangga Ideologis dan Member AMK)


Pandemi belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir, hal ini berimbas pada dampak yang mengiringnya. Di antara dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah melemahnya sektor ekonomi. 

Hal ini ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat akibat  terpangkasnya pendapatan mereka. Baik itu karena terkena imbas PHK ataupun sempitnya ruang gerak untuk melakukan kegiatan ekonomi karena diberlakukannya PSBB.

Untuk mendongkrak daya beli masyarakat pemerintah memberikan berbagai stimulus. Di antaranya, subsidi listrik gratis bagi pengguna 450 VA hingga 900 VA subsidi, bantuan listrik untuk UMKM, dan industri kecil, kartu pra kerja, bantuan social tunai (BST), dan bantuan upah bagi karyawan. (Kompas.com, 07/08/2020)

Di sisi lain negara juga mengalami defisit APBN yang cukup lebar, hingga mengakibatkan penarikan hutang luar negeri meroket. Terakhir dalam periode kurang dari dua minggu pemerintah sudah menambah 24,5 triliun hutang bilateral. Hutang ini diperoleh dari  negara Australia sebesar 15,45 trliun dan dari Jerman sebesar 9,1 triliun. (Kompas.com, 11/21/2020)

Dikutip dari kompas.com, 21/11/2020, Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg, mengatakan, uang pinjaman diberikan karena Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa pandemi Covid-19.

Hal senada diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa pinjaman dari pemerintah Australia tersebut merupakan dukungan yang memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan manufer kebijakan dalam penanganan pandemi. (Kompas.com, 11/21/2020)

Sementara itu banyak pengamat yang menyayangkan kebijakan pengambilan hutang tersebut. Seperti yang disampaikan oleh mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, melalui akun twitternya Rizal menyebut, ‘Indonesia Pengemis Utang Bilateral’ dalam cuitannya 20 November 2020. (Jakarta, Cnbc Indonesia, 23/11/2020)

Hutang dalam negara demokrasi merupakan salah satu solusi untuk menutup kekurangan APBN. Tetapi jika melihat kepada rasio hutang negara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Adapun hutang RI per akhir September 2020, tercatat Rp5.756,87 triliun atau 36,41% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hutang ini lebih besar Rp1.056,59 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp4.700,28 triliun.

Secara rinci, hutang dari SBN tercatat sebesar Rp4.892,57 triliun yang terdiri dari SBN Domestik Rp3.629,04 triliun dan SBN Valas Rp1.263,54 triliun. Sedangkan hutang melalui pinjaman tercatat Rp864,29 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp11,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 852,97 triliun. (Cnbc Indonesia, 23/11/2020)

Di sisi lain sumber daya alam melimpah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyatnya. Hal ini menandakan ada yang salah dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Sebagai negeri yang kaya akan sumber alam baik di darat maupun di laut harusnya cukup untuk membiayai anggaran belanja negara. 

Penyerahan pengelolaan sumber daya alam di tangan para kapitalislah yang membuat kekayaan alam hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. 

Bagaimana Islam Memandang Hutang? 

Dalam Islam, hutang kepada negara asing dan lembaga keuangan internasional adalah haram, karena mengandung riba dan terdapat banyak persyaratan yang mengandung dharar. 

Ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah : 275)

Bantuan hutang luar negeri juga berpeluang menjadikan negara yang menerima hutang mudah diekploitasi oleh negara yang memberi hutang. Dan ini haram berdasarkan firman Allah Swt.;

“Sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum mukmin." (QS. an-Nisa [4] : 141)

Sudah banyak negara yang mengalami gagal bayar seperti Zimbabwe, Nigeria, dan Pakistan. Zimbabwe misalnya,  harus mengganti mata uangnya ke Yuan sebagai barter penghapusan hutang ke Cina pada tahun 2016 lalu. 

Namun, ketergantungan terhadap hutang luar negeri tidak mungkin terealisasi selama penerapan sistem ekonomi kapitalis masih tetap dipertahankan. Dalam negara yang menerapkan ekonomi kapitalis, pajak menjadi sumber utama pendapatan. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Banyaknya instrumen pajak ini tentu saja sangat membebani masyarakat. 

Mandiri Tanpa Hutang, Bisakah?

Mengutip media al-wa’ie edisi 1-30 November 2019, dalam tinjauan ekonomi Islam, ada beberapa upaya nyata untuk menghentikan hutang luar negeri. 

Pertama, adanya kesadaran akan bahaya hutang negera. Tapi selama pejabatnya masih tidak menyadari hal ini tentu akan susah dan akan terus menganggap hutang sebagai solusi. 

Kedua, menciptakan ide-ide kreatif yang dapat menyelesaikan problem ekonomi. Tentu saja ini harus dibarengi dengan tekad yang kuat dan membuang ketergantungan terhadap asing. 

Ketiga, menekan segala bentuk pemborosan, baik oleh korupsi maupun anggaran yang memperkaya pribadi pejabat. Dan menghentikan proyek-proyek pembangunan ekonomi yang tidak strategis dalam jangka panjang yang tidak sesuai kebutuhan rakyat Indonesia. 

Keempat, melakukan pengembangan dan pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan. Dengan membangun sektor pertanian, khususnya produk-produk pertanian, seperti beras, kacang kedelai, tebu, kelapa sawit, peternakan dan perikanan termasuk sembako. Memberdayakan lahan maupun barang milik negara dan kaum muslim seperti laut, gunung, hutan, pantai, sungai, danau, pertambangan, emas, minyak, timah, tembaga, nikel, gas alam, batu bara, dan lain-lain. 

Kelima, mengatur ekspor dan impor yang akan memperkuat ekonomi. Yaitu memutus impor atas barang-barang luar negeri yang diproduksi di dalam negeri. Dan membatasi impor bahan baku yang diperlukan untuk industri dasar dan industri berat yang sarat dengan teknologi tinggi. Kemudian memperbesar volume ekspor untuk barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi, dengan catatan tidak menggangu kebutuhan dalam negeri dan tidak memperkuat ekonomi dan eksistensi negara-negara Barat imperialis.

Dan seluruh upaya di atas tidak akan berjalan jika diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalis, hanya dalam bingkai ekonomi Islam melalui penerapan Islam kafah semua itu bisa terwujud. Alhasil mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam adalah sebuah keharusan. 

Wallahu a'lam bishshawab.