Menyoal Penerapan Sanksi Tegas Para Koruptor


Oleh : Eni Suhartini


Kasus Menteri Sosial Juliari Batubara yang diduga korupsi dana bansos Covid-19 mengundang reaksi dari para pesohor termasuk yang punya banyak follower di media sosial, salah satunya dr. Tirta yang menggunakan akun dr. Tirta. Pesohor lainnya menanggapi Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terkait korupsi Bansos Covid-19, mereka menyesalkan kejadian tersebut, apalagi menteri sosial dikenal kerap berbicara anti korupsi.

"Pemberantasan korupsi itu harus dimulai dari mental mau sebagian dan seketat apa sistem, kalau mentalnya bobrok tetap saja korup," kata Juliari dalam arsip berita Detik Com.

Ironis sekali apa yang dikatakan Menteri Juliari menjadi bumerang baginya dan mengkhianati seluruh warga Indonesia.

Kasus Menteri Sosial Juliari diduga korupsi berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Sabtu (7/12/2020).

KPK menemukan pecahan mata uang rupiah dan asing yang jumlahnya sekitar 11,9 milliar,USD 171.085 dan SKD 23 000. Saat ini pada kasus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga korupsi yang bersangkutan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, KPK menduga Juliari menerima uang Rp 8,2 milliar. Lembaga Survei Indonesia (LSI) membeberkan hasil penelitiannya terkait tren persepsi korupsi di masa pandemi Covid-19. Dari penelitiannya hampir separuh atau 39.6 persen responden menilai ada peningkatan korupsi dalam dua tahun terakhir ini. Dengan pertanyaan kepada responden dalam dua tahun terakhir, bagaimana menurut ibu atau bapak tingkat korupsi di Indonesia saat ini, apakah meningkat,menurun atau tidak ada perubahan? Dan sebanyak 39,6 persen warga menilai bahwa tingkat korupsi dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan saat mempaparkan hasil surveinya secara virtual, Selasa 3 November 2020.

Sementara berdasarkan survei LSI, sebanyak 13,8% ada penurunan, sebanyak 31,9% tidak ada perubahan dan yang tidak berpendapat sebanyak 14,8% warga.

Dilansir oleh Merdeka Com- Institute for Criminal Justice (ICJR) menentang keras pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terhadap hukuman mati Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Juliari ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari pengadaan Bantuan Sosial(Bansos) saat pandemi Covid-19. 

Kasus korupsi bansos dipandang perilaku kejam yang pantas diganjar hukuman mati, namun dalam sistem demokrasi wacana itu dimentahkan. Di Indonesia, demokrasi bukan hanya melahirkan wakil-wakil rakyat (DPR) yang korup, tetapi juga menghasilkan selevel menteri juga korup. Bahkan jika melihat indikator korupsi, kualitasnya semakin parah. Pangkal masalah itu semua bersumber dari sistem yang masih diterapkan di negeri ini yaitu demokrasi. Dalam sistem ini tidak ada hukuman yang membuat para pelaku jera, karena pada faktanya walaupun negeri ini punya aturan pidana buat para koruptor, tetapi korupsi makin hari malah semakin merajalela, kasus korupsi bansos oleh menteri sosial salah satu contoh korupsi yang dilakukan para pejabat di negeri ini. Dalam demokrasi pula hukum untuk para koruptor dan upaya penindakannya bisa diubah sesuai kepentingan. Bahkan sanksi mereka bisa diringankan atau mendapat hadiah remisi dan bebas dari hukuman penjara.

Berbeda dengan Islam, dalam Islam, pelaku suap, korupsi atau penerima gratifikasi diberi sanksi berat sesuai dengan kebijakan khalifah, bisa di antaranya dengan di penjara hingga hukuman mati sesuai transaksi bisnis, atau ia mendapatkan fee (komisi) dari suatu proyek, maka itu adalah cara kepemilikan harta yang haram. Pelakunya berhak diganjar dengan sanksi tegas sesuai keputusan qhadi sebagai ta'zir dalam sistem pidana Islam. Jelas, di dalam syariat Islam penerapan sanksi bagi pelaku korupsi dapat menimbulkan efek jera. Sehingga, pelaku korupsi tidak akan mau melakukan hal serupa. Begitupun bagi pejabat tinggi negara yang lain, penerapan sanksi ini bisa menjadi pencegahan agar mereka tidak melakukan hal yang sama.

Maka dari itu, sudah saatnya umat menyadari dan turut memperjuangkan akan pentingnnya sistem pemerintahan yang akan membawa keberkahan untuk seluruh umat manusia, yaitu sistem Islam dalam naungan khilafah.

Wallahu a'lam bishshawab.