Oleh : Sri Astuti Am.Keb

(Aktivis Muslimah Peduli Negeri) 


Bahagia di atas derita rakyat. Itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan tindakan korupsi yang telah dilakukan oleh beberapa menteri di masa pandemi Covid-19.

Dikutip dari KOMPAS.com, 26/11/2020. Terdapat 12 tersangka korupsi pada era pemerintahan Megawati hingga Jokowi. 

Pada era pemerintahan Jokowi setidaknya sudah beberapa kali melakukan reshuffle kabinet menteri yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju (KIM). Terakhir kebijakan reshuffle pada Oktober 2019, isinya dari orang-orang titipan partai pengusung utama Pilpres 2019 dan dari partai oposisi. 

Reshuffle kabinet menteri pada dasarnya ditujukan dengan harapan adanya perbaikan kinerja pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan baik dalam maupun luar negeri. Sayangnya, kinerja menteri tak juga mengalami perbaikan persoalan khususnya di saat pandemi Covid-19.

Bahkan, dalam video yang viral di media sosial, Jokowi, mengutarakan kemarahannya saat rapat kabinet pada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Berbagai kekacauan terjadi, misalnya jumlah pengangguran meningkat, lesunya pertumbuhan ekonomi, hingga persoalan penyebaran virus Covid-19 yang semakin tidak terkendali. 

Kekecewaan Jokowi terhadap para menterinya, adalah suatu wajar. Setidaknya hal tersebut terjadi karena, menteri dalam sistem demokrasi dimana pemerintahan dipegang secara kolektif, kolegial dan berjamaah. Sebab itu, kementerian dalam sistem demokrasi merupakan kumpulan individu menteri yang menjalankan roda pemerintahan sebagai satu unit pemerintahan, yaitu eksekutif. 

Penguasa yang memiliki otoritas pemerintahan secara utuh adalah para menteri, bukan hanya seorang menteri. Karena seorang menteri hanya memiliki wewenang yang terbatas, sebagaimana telah diterapkan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, ada Menteri HAM, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan lain-lain. 

Pangkal permasalahannya bukan terletak pada berkali-kali melakukan perombakan reshuffle atau berkali-kali mengganti kepala negara, namun lebih pada sistem kapitalisme. Dengan jalan perjuangan politik Demokrasinya. Itulah yang menjadi sebab buruknya kinerja kementerian hingga terjadinya tindakan kasus korupsi di kalangan menteri. 

Perubahan hakiki tak akan pernah terjadi selama sistem penerapan menggunakan asas sekularisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Jalan satu-satunya adalah melawan untuk keluar dari jeratan sistem kapitalisme, merombak undang-undang buatan manusia berganti dengan undang-undang yang berhukum pada hukum Allah Swt. 

Istilah "menteri", dengan istilah dan konotasinya tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam. Meskipun dalam berbagai rujukan, seperti kitab-kitab Hadis, sirah maupun Fiqih Siyasi digunakan istilah "wazir". Akan tetapi istilah itu digunakan dengan konotasi bahasa, yaitu pembantu khalifah sebagai kepala negara Islam. 

Berbeda dengan "wazir" atau "mu'awin" dalam sistem pemerintahan Islam. Mu'awin adalah pembantu khalifah, yang meliputi seluruh tugas pemerintahan tanpa kecuali. Terdapat dua mu'awin yaitu Mu'awin Tafwidh dan Mu'awin Tanfiz. Keduanya memiliki kewenangan yang berbeda dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh khalifah. 

Mu'awin Tafwidh dengan kewenangan umum dari khalifah, amanah pemerintahan yang diterimanya luas. Sebagai kontrol kinerjanya, dia juga berkewajiban melapor kepada khalifah terhadap tindakan apa saja yang telah dikerjakannya. Hal ini berbeda dengan wewenang yang diterima oleh Mu'awin Tanfiz yang hanya mengurusi masalah teknis dan administrasi, kewenangan dan tugasnya terbatas. 

Kedua mu'awin tersebut untuk membantu tugas-tugas khalifah, karena mereka dipandang profesional dan kompeten. Ketentuan syara' dalam memilih mu'awin adalah muslim, pria, berakal, baligh, merdeka, adil dan mampu. Bukan karena pertimbangan sebab orang tersebut bagian dari partai pendukung pemerintah, khalifah memilih umat dan seluruh rakyat. 

Sistem pemerintahan Islam juga tak mengenal partai berkuasa dan partai oposisi. Meskipun khalifah atau sejumlah pejabatnya berasal dari partai politik tertentu, tetapi begitu menjadi pejabat publik hubungannya dengan partai politik sebagai bagian dari partai tidak ada lagi. Sebagai pejabat publik, khalifah maupun yang lain akan mengambil jarak yang sama dengan semua rakyat termasuk partai politik. 

Khalifah sebagai pemegang otoritas tunggal dalam pemerintahan mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan wazirnya. Kontrol terhadap mu'awin bisa juga melibatkan Majelis Umat, pendapat yang disampaikan oleh Majelis Umat bersifat mengikat tatkala "ketidaksukaan" terhadap mu'awin. Khalifah pun dapat memberhentikan seketika jabatan mu'awin.

Maka, menegakkan negara khilafah adalah wajib. Karena dengan begitu khilafah ada untuk melayani urusan rakyat, dengan menerapkan seluruh hukum syariat Islam dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top