Mengembalikan Peran Ulama


Oleh : Hasriyana, S.Pd

(Pemerhati Sosial Asal Konawe)


Baru-baru ini kepengurusan Majelis Ulama Indonesia sudah resmi dilantik, bahkan nampak wajah baru dalam pengurusan MUI, sejumlah nama yang muncul pun sudah tak ada nama yang sebelumnya memimpin. Sehingga muncul beberapa anggapan bahwa ada campur tangan penguasa terhadap terpilihnya para pengurus yang baru. Apalagi KH Ma'aruf Amin terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI, yang semakin memperkuat dalih bahwa pemerintah ikut campur tangan di dalamnya.

Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring pengumuman Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025. Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma'ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma'ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut. "Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma'ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan," ujarnya.

Senada dengan itu, peneliti politik LIPI Siti Zuhro memberikan komentar bahwa seharusnya kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tidak didepak dari kepengurusan MUI. Ia menjelaskan MUI dibentuk untuk mewadahi berbagai ormas Islam. Meski begitu, Siti menilai upaya menyingkirkan suara sumbang di MUI bukan kemenangan mutlak kubu pendukung pemerintah. Siti mengingatkan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elite.

"Naif menurut saya memaksakan organisasi lembaga tertentu dengan penyeragaman seperti ini. Demokrasi kita partisipatoris, bukan lagi perwakilan. Masyarakat tidak lagi diwakili oleh sejumlah kalangan," tutur Siti. (CNNIndonesia.Com, 27/11/2020)

Ulama adalah pewaris para nabi, dari lisan merekalah Islam disampaikan hingga masyarakat bisa memahami syariat. Bahkan menyeru terhadap kebenaran Islam menjadi kewajiban yang harus mereka sampaikan sekalipun itu mengoreksi penguasa. Lebih dari itu ulama seharusnya mewaspadai arus modernisasi yang dapat memanfaatkan posisi mereka guna kepentingan politik yang ada. 

Sehingga mereka tidak takut terhadap ancaman dalam menyampaikan kebenaran Islam di depan penguasa. Karena dakwah adalah salah satu bentuk aktivitas menyeru kepada kebenaran tanpa takut terhadap orang yang suka mencela dan mengancam, karena itu juga merupakan aktivitas Rasulullah saw dan sahabatnya. Bahkan ulamalah yang paling terdepan dalam menyeru kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Ulama juga harus waspada menjadi alat kekuasaan, untuk melegitimasi kepentingan para penguasa yang membuat kebingungan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, hingga memecah belah umat bahkan hingga dapat menggadaikan agama demi sebuah jabatan. Dan akhirnya menjadi ulama penjilat kekuasaan. 

Peran ulama terhadap penguasa pun menjadi penting karena ulama yang akan meluruskan sesuatu yang salah kepada penguasa, sehingga jika penguasa telah melampaui batas maka wajib bagi ulama untuk mengingatkan kesalahan dan meluruskannya. Oleh karena itu ulama harus konsisten terhadap ajaran Islam yang diyakininya benar, bahkan tidak terpengaruh sedikit pun terhadap jabatan dan kekuasaan jika ada yang menawarinya.

Dengan begitu peran ulama sangat diperlukan dalam masyarakat, untuk mencapai negara yang berketuhanan yang Maha Esa sesuai sila pertama dalam Pancasila. Semua peran ulama tersebut harus bisa dilakukan. Berikut peran penting ulama ditengah-tengah  masyarakat.

Pertama mengoreksi penguasa, peran ulama dalam mengoreksi penguasa sangatlah penting, agar penguasa yang salah dalam mengurusi rakyatnya bisa diluruskan pada aturan yang benar. Lebih dari itu ulama juga harus paham politik dan dinamika politik yang ada, sehingga bisa membaca arah politik penguasa. Bahkan juga mampu melihat makar dan permusuhan orang kafir terhadap kaum muslimin, serta melihat jika ada kerjasama dengan penguasa muslimin untuk menghancurkan kaum muslimin.

Sehingga sebagai pewaris para nabi, para ulama dituntut terdepan dalam menyampaikan yang haq dan sebagai penerus Rasulullah saw. dalam menyampaikan Islam. Dan ulama pula yang akan menunjuki umat pada jalan yang benar. Seperti dalam sebuah hadis "Ulama adalah pelita umat, dan ulama adalah pelita alam. (HR. Abu Daud, an' badai dan Baihaqi)

Kedua, menyampaikan Islam kafah. Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan. Sehingga ulama harus menyeru pada Islam yang sempurna bukan menyeru pada yang parsial. Menjelaskan Islam kepada penguasa meskipun itu pahit bagi mereka, karena haq itu adalah haq, dan batil itu adalah batil tak ada yang abu-abu. Ulama juga seharusnya menjalankan politik Islam, karena politik adalah mengurusi urusan umat. Allah Swt. berfirman: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama bagimu …” (QS. al-Maa-idah : 3)

Oleh karena itu tidak ada jalan yang lain bagi manusia, kecuali kembali pada Islam kafah dan menjalankan seluruh syariat yang telah diturunkan oleh Allah Swt. Dan peran ulamalah yang akan menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan Islam kafah.

Wallahu a’lam bishshawab.