Lonjakan Kasus Covid 19, Salah Input Data Atau Salah Input Sistem?




Oleh : Netty Ummu Hasna


Beberapa waktu terakhir ini kasus positif Covid 19 melonjak tinggi. Per tanggal 9 Desember 2020 kasus positif bertambah 5.292 sehingga total ada 593.000 kasus dengan jumlah pasien meninggal bertambah 133 menjadi 18.171 orang. Pelaksana Tugas Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Budi Hidayat mengatakan, melonjaknya kasus Covid 19 nasional ini karena data yang dilaporkan Dinas Kesehatan Daerah ganda. Selain itu itu juga terjadi penumpukan data kasus Covid 19. Menyikapi hal ini, dalam rapat terbatas pada Senin 30 November 2020 lalu Presiden meminta Menteri Dalam Negeri mengingatkan para kepala daerah untuk mengendalikan pandemi Covid 19 di wilayah masing-masing.

Sengkarut data Covid 19 ini makin menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menangani wabah Covid 19. Anehnya pemerintah menyerahkan tanggungjawab penanganan pandemi kepada Menko Marves. Hal ini dinilai oleh epidemiolog asal Universitas Griffith Australia Dicky Budiman sebagai keputusan yang tidak tepat. Sebab bukan merupakan bidangnya. Bahkan hingga kini kinerjanya belum terlihat dan belum berhasil menangani pandemi Covid 19 di 9 provinsi besar. Fakta hingga saat ini belum berhasil, katanya dikutip dari Liputan 6.com.

Fakta penyerahan penanganan pandemi kepada yang bukan ahlinya dan membiarkan masing-masing kepala daerah menangani pandemi secara mandiri hingga sengkarut data yang ada menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi. Di sisi lain dengan alasan ekonomi pemerintah justru membolehkan aktifitas masyarakat  berjalan secara normal, bahkan melaksanakan pilkada yang menurut para ahli akan menambah kluster penyebaran Covid 19 di Indonesia. Penerapan protokol kesehatan yang ketat di tengah kebijakan new normal nyatanya juga tak mampu mengurangi penyebaran kasus Covid 19. 

Kegagalan ini tidak lepas dari solusi penanganan pandemi yang merujuk pada sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Sejak awal sistem kapitalisme yang berorientasi pada materi tidak segera mengambil kebijakan antara yang sakit dan yang sehat untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus. Pemerintah justru mengambil kebijakan PSBB dan pemberlakuan new normal tanpa disertai tracing yang masif ke tengah-tengah masyarakat. Sistem kapitalisme yang meletakkan manfaat dan untung rugi sebagai tolok.ukur atas segala sesuatu membuat pemerintah mengambil kebijakan tanpa peduli pada nyawa rakyatnya. Terbukti pemberlakuan new normal telah mengakibatkan melonjaknya kasus positif Covid 19. Penerapan new normal dengan alasan ekonomi juga menunjukkan pemerintah lari dari tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan rakyat dalam kondisi ekstra ordinary seperti pandemi. Alasannya pun sangat remeh, yakni minimnya pemasukan negara. Padahal negeri ini kaya akan sumberdaya alam. Sayangnya penerapan sistem ekonomi kapitalisme telah membuat sumberdaya alam melayang ke tangan swasta baik lokal maupun asing. Pihak swasta diberi kendali penuh dalam mengelola sumberdaya alam. Di sisi lain materialisme yang dijunjung tinggi oleh sistem kapitalisme juga telah menjadikan kesehatan sebagai jasa yang diperdagangkan. Penyediaan layanan kesehatan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Karena itu jangankan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, menjangkaunya saja sudah sangat sulit. Fakta di lapangan telah membuktikan hal ini dari minimnya fasilitas ventilator untuk pasien Covid, kapasitas RS yang tidak memadai hingga perjuangan mandiri yang dilakukan pasien untuk sembuh dari Covid diluar cara-cara medis.

Jadi kasus melonjaknya kasus Covid 19 bukan terletak pada salah input data melainkan salah input sistem yang tidak berorientasikan pada keselamatan rakyat. Demokrasi kapitalisme telah mengalami kegagalan telak dalam menghadapi pandemi. Kondisi ini menunjukkan kepada umat manusia bahwa dunia membutuhkan sistem alternatif sebagai.solusi yang terbukti mampu mengatasi pandemi dan menyelamatkan nyawa manusia. 

Dalam perjalanan sejarah satu-satunya sistem yang mampu mengatasi pandemi hanyalah sistem Islam yaitu Khilafah. Khilafah merupakan institusi praktis yang menerapkan syariat Islam secara kaffah yang dijamin membawa kerahmatan bagi seluruh alam. Syariat Islam telah menempatkan negara sebagai penanggung jawab urusan umat. Jadi negara dengan sistem Islam akan mengurus kebutuhan umat bukan negara yang berlepas tangan dari umat seperti negara demokrasi kapitalisme saat ini. Ketika terjadi pandemi seperti sekarang negara Khilafah adalah pihak terdepan untuk mengurus rakyatnya. 

Rasulullah SAW bersabda, " Seorang imam (pemimpin) adalah ra'in (penggembala) dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya/rakyatnya)." (HR. Al-Bukhari). 

Dalam hadist yang lain disebutkan, "Siapa saja yang dijadikan Allah mengurusi suatu urusan kaum muslimin lalu ia tidak peduli akan kebutuhan, keperluan dan kemiskinannya, maka Allah tidak.peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinannya. " (HR Al-Bukhari)

Adapun bentuk tanggungjawab tersebut negara Khilafah akan menjadikan keselamatan rakyat sebagai pertimbangan utama di atas kepentingan yang lain. Sikap ini merupakan wujud penerapan syariat Islam dalam hadist berikut, "Sungguh hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak  (HR An-Nasai 3987 , Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani)

Maka sejak awal terjadi pandemi, Khalifah akan memutus rantai penularan melalui lockdown lokal sesuai anjuran Rasulullah SAW. Negara Khilafah juga akan segera memisahkan orang sakit dan orang yang sehat. Langkah ini sangat efektif mencegah penyakit agar tidak menyebar dengan cepat dan meluas ke wilayah yang lain. Sehingga negara akan fokus menangani orang-orang yang terinfeksi. Negara secara masif melakukan tes baik swab test maupun rapid test. Tes ini dilakukan secara massal dan gratis kepada seluruh masyarakat sehingga negara benar-benar akan memiliki data valid tingkat infeksi dan penyebaran penyakit. Jika ada masyarakat yang terbukti terinfeksi mereka akan segera diisolasi dan ditangani dengan pelayanan medis yang berkualitas. 

Negara khilafah juga akan menjamin seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan pasien-pasien tersebut secara gratis hingga mereka sembuh. Sedangkan bagi mereka yang sehat tetap dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dengan protokol kesehatan tanpa takut tertular. Selain itu negara Khilafah juga akan menjamin keselamatan tenaga medis. Negara akan bertanggung jawab secara mutlak untuk menjamin kebutuhan medis seperti APD, obat-obatan, peralatan pasien dan sebagainya. Tenaga kesehatanpun akan diberikan beban kesehatan yang manusiawi. Negara juga akan memerintah instansi-instansi penelitian untuk mencari tahu mekanisme penyakit dan mendorong mereka untuk melakukan riset pengobatan atau vaksin sehingga negara bisa mengambil tindakan antisipasi untuk mencegah penyakit dengan tepat.

Wallahu a'lam bishshowab.