Lonceng Kematian Demokrasi

 





Oleh : Yeni Marlina, A.Ma

Pemerhati Kebijakan Publik dan Aktivis Muslimah


Perbincangan tentang sebuah buku unik mencuat kembali dan telak membongkar sebagian sisi demokrasi. Buku "How Democracies Die" yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dua orang ilmuwan politik dari Harvard University, AS. Bagaimana demokrasi mati begitulah kira-kira yang dimaksud dalam sebagian isi yang dinarasikan dari berbagai sisi negara-negara penganut demokrasi.

Dapat diringkas hal menarik yang tertuang di dalam buku terbitan 2019 ini, spontan kedua penulis menceritakan bagaimana demokrasi bisa mati. Siapa pembunuhnya?, tak lain adalah para penguasa terpilih dalam sistem demokrasi itu sendiri. Khusus praktek demokrasi yang dikenal dalam regulasi sistem pemerintahan. Membeberkan banyak contoh mulai dari Chavez di Venezuela, pemimpin terpilih di Georgia, Hungaria, Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia. Rusia, Srilanka, Turki, Ukraina termasuk AS yang saat ini sedang bertarung mempertahankan demokrasi. Tentu tidak jauh beda dengan negara lain yang juga manut mengadopsi demokrasi. Akan mengalami hal serupa, fakta berbicara mempertahankan demokrasi di satu sisi, membunuh perlahan di sisi lain. Jadi, sebagai gambaran demokrasi tidak otomatis mati terbunuh oleh para tiran, diktator apalagi oleh pesaing ideologinya (baca:Islam). 

Demokrasi akan mati di tangan pemimpin otoriter dan represif. Jika terpilih pemimpin dengan tipe yang berbeda maka demokrasi akan memprosesnya siap menjadi otoriter dan represif. Pada akhirnya demokrasi yang rapuh akan mati perlahan ditangan para penguasa pengusungnya. Setelah para penguasa memperlihatkan berbagai cacat bawaan demokrasi sejak kelahirannya dari rahim Kapitalisme ini.

Penulis tidak sedang membahas rinci tentang isi buku tersebut. Cukup menjadi referensi bahwa itulah demokrasi yang sesungguhnya, wajah asli tanpa polesan. Siapa pemilik dan siapa yang layak mempertahankannya sudah jelas. Demokrasi bukanlah milik umat Islam, salah alamat jika tetap dinisbatkan pada Islam. Sekalipun dipoles dengan dandanan  cantiknya sebagai topeng berkedok persamaan, keadilan, kesejahteraan dan janji-janji manis lainnya. Sisi inilah yang harus dicermati, agar tidak salah dalam menilai dan mengenal jati diri.

Umat Islam butuh mengenal jati diri, saat yang tepat agar segera berbenah kembali kepada khithah dan fitrah insaniyah.

Janganlah berharap pada demokrasi, dagangan yang telah dijajakan oleh kafir Barat ke negeri-negeri muslim telah menuai keberhasilan. Keberhasilan inilah yang membuat derita berkepanjangan telah menyeret umat jauh menuju jurang kehancuran. Mau berharap apa lagi dari demokrasi?, ingin berubah. Jika hanya berharap dengan merekayasa demokrasi dengan berbagai rupa niscaya hanya akan menuai kecewa. Dengarkan apa kata mereka yang ingin dipilih melalui suara saat ingin berkuasa, segenap usaha dilakukan hasilnya? tak lama berkuasa sudah lupa semua yang dikata. Bahkan narasi "daripada" pun sering menjadi toleransi dalam mempertahankan praktek demokrasi, umat ini beramai-ramai berharap kelompok Islam bisa memenangkan suara. Lalu bisa berkuasa bisa buat aturan dan mengakomodir keinginan sesama, lalu bagaimana hasilnya?, tak semudah yang dikira. Saat diminta realisasi, berbagai argumentasi diungkap agar rakyat diminta mengerti. Inilah realita, selama konsep demokrasi yang menjadi standar untuk berubah menuju fitrah insaniyah tidak akan pernah berhasil. Islam tidak akan pernah bisa disatukan dengan demokrasi. 


Kontradiksi Islam dan Demokrasi

Menyandingkan Islam dan Demokrasi bukan _apple to apple_ tak ada hubungan sama sekali, sangat kontradiksi baik dari sumber kemunculnya, akidah atau asas yang mendasarinya, hingga berbagai ide dan aturan yang dihasilkan. 

Sejarah kelahiran demokrasi bersumber dari manusia dalam rangka membebaskan diri dari kezaliman dan penindasan para penguasa atas nama agama. Penguasa di Eropa mengklaim bahwa penguasa adalah wakil Tuhan di bumi yang berhak memerintah rakyat berdasarkan kekuasaannya. Dengan kewenangan dari Tuhan mereka menyatakan dirinya berhak membuat hukum sekaligus menerapkannya. Kebengisan penguasa memunculkan pergolakan dan konflik dengan rakyat. Keadaan ini membangkitkan kesadaran para filosof dan pemikir hingga terangkum dalam sebuah konsep sistem pemerintahan rakyat. Konsep inilah yang dikenal dengan sistem demokrasi. Rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan, diilustrasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Pada hakekatnya rakyatpun juga seorang manusia. Jelas kebebasan yang bersumber dari akidah yang memisahkan kehidupan dengan berbagai urusan dunia, yaitu akidah sekuler. Tidak ada campur tangan dari Tuhan "agama" dalam mengatur berbagai kebijakan hukum yang akan dilahirkan. Lebih praktisnya agar suara rakyat dapat diakomodir maka didesain semacam lembaga permusyawaratan rakyat, sebagai representatif rakyat. Suara para wakil inilah yang menjadi undang-undang negara sebagai "lembaga" legislatif. Sementara rakyat diberi kebebasan penuh dalam jaminan  kebebasan apa yang mereka namakan dengan _freedom of religion_ (kebebasan beragama), _freedom of speech_ (kebebasan berpendapat), _freedom of ownership_ (kebebasan kepemilikan) dan _personal freedom_ (kebebasan berperilaku). Empat kebebasan ini menjadi jaminan konsep demokrasi yang menjadikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Suara terbanyak menjadi penentu keputusan sebagai teori dasarnya. 

Namun kenyataan berkata lain, tidak demikian sama sekali bahkan konsep yang digaungkan belum pernah diterapkan secara real di negara-negara asalnya (a-historis).  Terlebih lagi praktek demokrasi didasarkan pada omong-kosong bahkan penyesatan belaka. Silahkan dilihat berbagai ulah kontestan para demokratis yang selalu berusaha tampil harmonis atas nama rakyat. Berikutnya rakyat hanya sekedar alat kepentingan sesaat. 

Bahkan demokrasi akan menghambat segala yang dianggap berseberangan dan menentang berbagai praktek demokrasi walaupun harus melumuri tangan besi dengan darah rakyat sendiri. Menyumbat seluruh celah untuk menghentikan ulah pongah pemberi janji. Tak segan para ulama dipersekusi, buat aturan sesuka diri rakyat tak pernah diajak kompromi. Jadi, tak ada artinya upaya memperbaiki demokrasi akan sia-sia selamanya.

Sementara Islam, bersumber dari wahyu Allah Swt, bukan dari manusia. Agama yang diturunkan kepada rasulullah Muhammad Saw berupa risalah yang agung. Bukan kompromi politik para pembuat kebijakan. Akidah Islam sebagai landasannya yang bersumber dari al Qur'an dan hadits. Manusia tidak diberi ruang untuk bebas berkreasi dalam menetapkan hukum dan perundang-undangan. Akidah Islam telah mendorong seseorang untuk terikat dengan seluruh syariat Allah Swt, keterikatan inilah yang akan menentukan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah sebagai al Khaliq, al Mudabbir paling berhak atas seluruh makhluknya. Zat yang paling paham tentang ciptaannya, melengkapi  dengan seperangkap aturan. Aturan untuk ditaati bukan untuk ditakuti. Selama manusia berpegang teguh dengan sumber-sumber syariat, walhasil aturan dan produk hukum beserta ide yang lahirpun akan dijamin membawa manusia pada fitrahnya. Akal manusia akan bisa menjangkau dan membenarkannya bahkan menentrampakn jiwa. Islam menjadikan rakyat sebagai penguat kekuasaan dan pemerintahan jika terjadi penyimpangan dalam penerapan syariat. Muhasabah lil hukam adalah ajang rakyat untuk bisa bersuara dan ada pengadilan yang taat jika terjadi sengketa. Sehingga Allah menegaskan kepada hambanya yang yaqin tidak ada pilihan hukum selain dari-Nya. 

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yaqin." (QS al-Maidah : 50).

Sangat berbeda tentunya dalam ranah demokrasi kapan ada cerita muhasabah menjadi spion penguasa?. Bahkan ironisnya kebenaran menjadi berbalik dipidana, sementara kesalahan dan pelanggaran bebas berkeliaran. Korupsi para koruptor mendapat perlindungan, penyalahgunaan jabatan menjadi jaminan ganti rugi kemenangan. Tidak sedikit biaya persiapan pesta demokrasi, yang harus disiapkan para kontestan duduk di singgasana jabatan. Menghalalkan segala cara hal biasa. Demokrasi sangat utopis, tidak akan mungkin menjadi penyelamat manusia dari kezaliman.  

Semoga tulisan singkat ini menjadi pembanding, bagi siapa saja dari rakyat yang berusaha jujur dengan fitrahnya. Kebenaran itu adalah apa-apa yang dibenarkan oleh Allah, sekalipun mayoritas manusia menolaknya. Bisa jadi karena ketidakpahaman, karena kebohohan bahkan karena kesombongan.  Semua aturan Allah bukanlah untuk membuat manusia sengsara, namun mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Sementara demokrasi hasil rekayasa manusia dengan cacat yang nyata tidak layak lagi untuk dipakai apalagi diperjuangkan. Karena demokrasi adalah sistem kufur, sistem yang rusak berasal dari keterbatasan akal manusia.

Jika kesadaran dari umat dan bangsa akan rusaknya demokrasi, putusnya kepercayaan maka pada saat yang sama lonceng kematian demokrasipun akan segera berdering seiring dengan tumbangnya penguasa serta seluruh ide-ide yang menaungi. Demokrasi akan mati dan terkubur bersama kapitalis sebagai ideologi penguatnya. 

Saatnya umat bersegera meraih rahmat Allah dan kemenangan kembali menuju kejayaan. Islam akan kembali menyelamatkan negeri-negeri dan umatnya dari berbagai lilitan derita, Islam akan kembali membuat perhitungan dengan negeri-negeri kafir atas status mereka, institusi Islam akan kembali menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Islam kembali menata dunia agar berkhidmat pada yang kuasa.