Larangan Reklamasi Dibenci Korporasi


Oleh : SW. Retnani S.Pd.

Aktivis Dakwah dan Pendidik Generasi


Reklamasi Pulau G yang kini diberi nama Pantai Bersama sangat menguntungkan bagi korporasi. Keuntungan materi yang melimpah didapat dari berbagai bisnis pariwisata, industri, pemukiman dan lain-lain. Maka tak heran, larangan reklamasi dari Gubernur Anies Baswedan dibenci dan ditolak oleh segelintir orang yang menjadi kaki tangan korporasi. Bahkan penjegalan larangan reklamasi tidak hanya sebatas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan sampai pada lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung (MA). Lembaga ini juga mengabulkan permohonan pengusaha reklamasi. Tak hanya itu lembaga legislatif pun memberikan lampu hijau untuk meneruskan proyek reklamasi. Hal ini dilansi oleh www.cnnindonesia.com, bahwa anggota komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai izin reklamasi Pulau G.

Miris, lembaga peradilan tertinggi di negeri Zamrud Khatulistiwa lebih memenangkan kepentingan korporasi dari pada kepentingan rakyatnya sendiri.

Padahal kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan melarang reklamasi, dibuat berdasarkan kajian ahli dan mengakomodir aspirasi rakyat. Yakni dengan adanya reklamasi akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar antara lain: memperbesar potensi banjir di kawasan pantai, adanya gangguan pada jalur pelayaran, meningkatnya pencemaran kualitas air laut, berpotensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air seperti kabel, pipa gas dan lain-lain. Reklamasi juga mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir, adanya penyebaran spesies invasif dan mengakibatkan konflik sosial akibat pemindahan penduduk, bebas lahan dan gangguan mata pencaharian. Ternyata, kebijakan gubernur demi kemaslahatan rakyat, tak bisa membendung dan menghentikan keserakahan korporasi.

Segala dampak negatif adanya reklamasi sama sekali tak mengurungkan niat para pemimpin negeri ini untuk terus mengabulkan dan mewujudkan semua permintaan para pengusaha asing dan aseng.

Fakta ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam kitab suci Al Qur'an yang artinya:

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." (QS. ar-Rum : 41)

Melihat dari fakta yang ada menegaskan bahwa pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam demokrasi, justru menjadi salah satu cara memastikan tercapainya kepentingan korporasi. Kebijakan gubernur atas pelarangan reklamasi yang telah dibatalkan oleh lembaga yudikatif, hal ini  membuktikan juga bahwa demokrasi malah menyuburkan sikap otoriter penguasa serta menegaskan bahwa dalam alam demokrasi, suara terbanyak hanya dipakai bila sejalan dengan kepentingan korporasi. Aroma neoliberalisasi ekonomi juga sangat menyengat dunia demokrasi, tak ayal permainan kepentingan yang diiringi dengan  praktik suap, selalu memenangkan siapa pun yang berani membayar dengan nilai tinggi. 

Demokrasi tidak sesuai dengan fitrah manusia yang senantiasa menginginkan kedamaian, ketentraman dan keadilan. Demokrasi tak layak dianut oleh bangsa manapun, sebab demokrasi selalu mengundang pertengkaran. Bisa kita lihat dari banyaknya kasus korupsi, suap, sabotase dan lain-lain.

Haruskah kita mempertahankan sistem kapitalisme yang notabene menjadi akar dari demokrasi, biangnya segala kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran serta keserakahan?

Semua ini tidak akan terjadi bila negeri Nusantara tercinta menggunakan sistem Islam.

Sistem yang berhukum dan berlandaskan aturan-aturan dari Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Sistem Islam akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan umat. Negara akan menjamin kebijakan yang bebas dari kepentingan individu ataupun golongan. Dalam aturan sistem Islam, kawasan pesisir dan laut merupakan harta milik umum. Artinya, seluruh umat berhak menggunakan dan memanfaatkan serta mendapatkan keuntungan dari hasil laut dan pesisirnya. Dengan kata lain, harta milik umum ini tidak boleh dikuasai oleh individu, kelompok ataupun korporasi. Jadi, yang berhak mengelola adalah negara kemudian hasil pengelolaan dari harta milik umum ini dipergunakan untuk berbagai kebutuhan umat.

Sistem Islam senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan umat serta keselamatan lingkungan. Tidak seperti sistem kapitalisme yang selalu rakus akan materi, sehingga mengabaikan umat dan lingkungan. Mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya.

Sistem Islam juga menjadikan negara memiliki wewenang sepenuhnya untuk melindungi harta milik umum dari tangan-tangan jahil, baik dari dalam negeri maupun dari keserakahan asing dan aseng.

Sistem Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, baik individu, masyarakat serta bernegara akan mengatur dan mengelola segala urusan umat secara adil, amanah serta jauh dari kepentingan mana pun. Sistem Islam tidak akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan mengundang keresahan dan kekhawatiran umat. Dengan penerapan syariat Islam secara kafah, umat akan sejahtera dan damai. Negeri ini akan berlimpah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit dan bumi.

Wallahu a'lam bishshawab.