Oleh : Umi Rizkyi

(Komunitas Setajam Pena)


Sudah beberapa lamanya urusan reklamasi menjadi kontroversi. Hingga saat ini belum menemukan jalan keluarnya. Berdasarkan data yang dilansir dari CNN.indonesia (Jumat 11/12) yang lalu Gilbert menyatakan bahwa, "Ini sudah waktunya Gubernur menuruti keputusan pengadilan, selama ini jadi kontroversi" ketika dihubungi waktu itu.

Adanya kebijakan gubernur melarang reklamasi dibuat berdasarkan kajian ahli dan menghendaki adanya pengelolaan aspirasi rakyat yang real, akan tetapi langkah itu dibatalkan oleh badan legislatif.

Seperti yang kita ketahui bahwa, kontroversi yang dimaksud adalah dimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal ia menjabat Gubernur ia menolak perpanjangan izin reklamasi di teluk Jakarta. Namun akhir-akhir ini ia malah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang perluasan Dogan dan Ancol.

Pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam sistem demokrasi yang diklaim untuk menghindari otoriter, justru ini merupakan salah satu cara memastikan tercapainya kepentingan korporasi.

Berdasarkan data di atas, maka jelas penggalian hukum dalam demokrasi tidak akan menghasilkan satu pun peraturan yang berpihak kepada rakyat, hanya mementingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu saja. Karena jelas, dalam demokrasi meniscayakan yang namanya "kuat" dengan prinsip Vox Populi Vox DEI - suara rakyat-yang bermodal kuat- suara Tuhan.

Dalam konteks ini, telah jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Jika kita pelajari bahwa Islam menempatkan kedaulatan di tangan syara bukan di tangan rakyat. Suatu hukum ditentukan bukan karena salah atau benar di mata manusia, bermanfaat atau tidak bagi manusia namun terletak pada hukum syara.

Coba kita pelajari sejarah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau adalah pemimpin Islam setelah Rasulullah saw. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah saw. yang terkasih. Sehingga makamnya pun berdampingan dengan Baginda Rasulullah saw.

Abu Bakar adalah seorang pedagang/pengusaha. Dengan itu, mengantarkan beliau menjadi orang yang kaya raya di masanya. Namun demikian, setelah beliau dibaiat umat untuk menjadi seorang penguasa, beliau rela melepaskan semua itu. Beliau meninggalkan usahanya, beliau sibuk dan waktunya habis digunakan untuk melayani rakyatnya.

Dikisahkan, beliau menerima gaji berupa santunan secukupnya dari Baitul Mal untuk memenuhi standar kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Di dalam Islam, para pengusaha tidak dilarang menjadi penguasa. Akan tetapi, jika sudah menjadi penguasa ia diminta dengan suka rela meninggalkan usahanya.

Dengan begitu, maka sebuah negara yang dipimpin oleh sistem Islam akan melahirkan seorang penguasa yang tidak tamak dan rakus harta benda, jabatan dan keuntungan materi lainnya. Maka dari itu, di sistem Islam tidak akan melahirkan UU yang pro dengan korporasi.

Pernyataan Michael.G.Roslin dalam bukunya pengantar ilmu politik menyinggung, "Bahkan dalam demokrasi terhebat sekalipun, para elite memiliki pengaruh kuat." (2016:103) Elite adalah sekelompok kecil orang yang berkuasa di suatu negeri bahkan di seluruh negeri.

Dengan begitu, tiada harapan dan impian lagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan tercapai di sistem rusak dan merusak seperti saat ini. Karena hanya sistem Islamlah yang mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Allahuakbar.

 
Top