Oleh : Mita Nur Annisa

(Pemerhati Sosial)


Sistem hari ini hanya tumpang tindih dalam menyelesaikan masalah. Terbukti, tidak adanya penyelesaian tuntas melainkan akan terus melahirkan masalah yang lain. Begitu pun dalam membuat kebijakan, yang mana segala hal diambil bukan atas dasar kepentingan rakyat, melainkan individual para elitenya, seperti halnya penyelesaian masalah stunting.

Dilansir oleh Merdeka.com (21/12/2020),  Indonesia urutan ke-4 dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting. Pemerintah diingatkan melakukan evaluasi pembangunan keluarga agar persoalan ini teratasi.

“Butuh kerja keras dan serius untuk menurunkannya. Pemerintah harus mengevaluasi pembangunan keluarga karena hulu persoalan ada di sana. Bagaimana kita bisa mencetak SDM unggul jika stunting masih menghantui calon generasi bangsa,” kata Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan pers, Minggu (20/12).

Dia merinci riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya di bawah 20 persen. Sebab itu, dia meminta agar pemerintah memberikan otoritas yang lebih besar pada BKKBN untuk menjadi leading sector pengentasan stunting.

“BKKBN harus diberi wewenang yang lebih luas dalam membangun keluarga Indonesia yang berketahanan, yang mampu atasi dan cegah stunting sejak dini,” ungkap Netty.

Tidak hanya itu, negara juga, kata dia, harus memberikan jaminan dan perlindungan agar keluarga Indonesia mampu tumbuh kembang secara optimal. Termasuk dalam hal akses terhadap asupan tinggi gizi dan pelayanan kesehatan, sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi kerentanan. Ketahanan keluarga menjadi faktor utama terwujudnya ketahanan nasional,” kata Netty. 

Dengan begitu butuh solusi tuntas dan menyeluruh dalam menangani permasalahan ini. Secara saksama hal ini jelas mencerminkan bagaimana taraf kemampuan negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan.

Permasalahannya bukan  masyarakat tak ingin untuk tidak makan-makanan bergizi melainkan tak adanya perhatian khusus dari negara dalam memberikan jaminan yang mutu terhadap kesehatan dan kesejahteraan, dimana kemampuan ekonomi yang rendah dan kesenjangan masyarakat yang tinggi. Karenanya pemerintah perlu melakukan koreksi yang mendasar terkait kebijakan hingga sistem ekonomi yang nyatanya pada hari ini sangat memprihatinkan sebab hanya pro pada kepentingan modal.

Terlebih lagi adanya koreksi secara menyeluruh terhadap sistem pemerintahan dan segala hal yang diadopsi para pemangku kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dari sistem hari ini. Karenanya dalam sistem demokrasi hanya akan memberikan harapan semu dan mimpi kosong saja dalam mengatasi masalah saat ini yakni soal stunting baik dengan rencana pembentukan badan khusus maupun dengan mendesakkan UU pembangunan keluarga.

Demikianlah, saatnya semua kembali pada sistem Islam, yang  mana Islam merupakan solusi dari semua permasalahan dengan menyeluruh dan sempurna dalam kehidupan. Seperti bagaimana tuntunan Islam untuk menghindari dan mengatasi stunting, Islam sangat memperhatikan pertumbuhan anak dari awal-awal kehidupannya. Al-Qur’an memberi tuntunan kepada orangtua khususnya ibu untuk memberikan asupan gizi yang sangat tinggi nilainya yakni ASI secara eksklusif untuk anak yang baru lahir sampai berumur 2 tahun (QS. Luqman : 14). Islam juga telah terbukti memberikan kemaslahatan kepada umat dalam naungan khilafah yang mampu melahirkan pemimpin yang menjadi khadimul ummah. Sehingga mampu mewujudkan pembangunan berorientasi keluarga dan pembangunan SDM yang unggul.

Dengan begitu menjamin kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengupayakan hidup berkualitas demi mencetak generasi cemerlang dan unggul di masa depan.

Allahu a'lam bishshawab.

 
Top