"Jurassic Park", Bukti Kerakusan Para Neolib


Oleh : Rini Heliyani


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah akan tetap mempromosikan pariwisata komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meyakinkan, pembangunan yang dilakukan di destinasi pariwisata tersebut dilakukan untuk bisa menjaga keberlangsungan hewan langka tersebut.

"Komodo ini satu-satunya di dunia jadi kita harus jual," tegas Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Jakarta, Jumat, 27 November 2020. (Galamedianews.com, 27/11/2020)

Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan destinasi wisata tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pembangunan 'Jurassic Park' di kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, tagar #SaveKomodo dan Pulau Rinca menjadi trending topic di media sosial twitter.

Ketua Umum KMPLHK Ranita UIN Jakarta, Firman Ahmad mengatakan, pembangunan Jurassic Park tersebut tidak berkeadilan dan mengabaikan hak masyarakat di dalamnya dan dapat merusak habitat alami komodo. “Bagi pariwisata Labuan Bajo, TN Komodo adalah garansi utama dibalik merek pariwisata alam komodo, yang berbasis konservasi dan bagi penduduk tiga desa dalam juga telah lama menjadi insentif ekonomi,” tuturnya.

“Sebagai warisan cagar budaya Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) yang ditetapkan sejak tahun 1991, Taman Nasional Komodo haruslah dijaga keasliannya. Identitas yang melekat sebagai tempat wisata berbaur dengan kearifan masyarakat lokal harus tetap terjaga,” pesannya. (radiordk.dll, 27/10/2020)

Walaupun kontra terjadi di tengah-tengah masyarakat, pembangunan destinasi wisata TN Komodo tetap dilanjutkan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk membuka seluas-luasnya sektor wisata. Tentu tidak jauh dari keinginan para penguasa dan pengusaha dalam meningkatkan perekonomian serta merupakan pesanan para rente, sehingga tidak diperhatikan lagi area konservasi alam bagi komodo dan SDA TN Komodo di ekstraksi. Ini jelas menunjukkan bahwa nafsu liberalisme akut. Rakus, memang tabiat dari rezim demokrasi-kapitalisme.  

Hal ini wajar sebab kapitalisme sudah menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan tertinggi yang harus diraih tanpa mempedulikan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan. Liberalisasi neoliberalisme meniscayakan lahirnya liberalisasi ekonomi, sehingga memungkinkan terjadi liberalisasi SDA.  Sejatinya SDA menjadi milik masyarakat sehingga dapat dikuasai dan dikelola oleh swasta atau asing. Negara bukan satu-satunya pengelola  kekayaan alam, karena swasta diizinkan untuk mengelolanya, maka tidak heran jika pemerintah mengundang investor dengan terbuka, sementara rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan. 

Sistem kapitalisme, sudah menggeser peran negara dalam mengelola kekayaan alam hanya sekadar menjadi regulator. Sehingga hal ini akan berdampak pada kemiskinan yang sistemik pada masyarakat. 

Terlebih Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan KTT G20. Maka, proyek tersebut dilakukan untuk menarik para investor serta wisatawan mancanegara. Presiden Jokowi sebut Labuan Bajo tengah disiapkan untuk sejumlah agenda internasional. Meski dinilai positif sebagai ajang promosi pariwisata, pemerintah perlu melakukan percepatan perbaikan infrastruktur dan amenitas. 

Pada tahun 2022, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN sekaligus Ketua G20. “Tetapi yang paling penting juga bahwa kita ingin mempersiapkan Labuan Bajo ini untuk KTT G20 di 2022 dan ASEAN Summit di 2023. Sehingga dalam rangka persiapan ke sana pun ini mulai direncanakan, disiapkan mulai dari sekarang,” imbuhnya. (dw.com, 20/1/2020)

Jelas bahwa pembangunan ini bertujuan untuk wisata dan meningkatkan perekonomian serta mendatang para investor agar berinvestasi di Indonesia. Lagi-lagi sumber daya alam (SDA) diserahkan kepada swasta baik dalam negeri maupun luar negeri (asing). Saat SDA dikelola oleh para investor, maka hal ini tentu akan merugikan Indonesia. 

Ini tentu berbeda dengan Islam, Islam telah menetapkan bahwa SDA merupakan salah satu sumber harta kepemilikan umum (milkiyah ammah) artinya seluruh kekayaan alam berhak dirasakan manfaatnya secara individu, tetapi tidak boleh memilikinya. 

Ada tiga jenis kepemilikan publik, di antaranya:

A. Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik, dan lain-lain.

B. Kekayaan yang terlarang bagi individu untuk memilikinya, seperti jalan umum, laut, sungai, teluk, danau, kanal, lapangan, mesjid, dan lain-lain.

C. Barang tambang atau sumber daya alam yang melimpah, baik berbentuk padat (seperti emas dan besi), cair seperti minyak bumi atau gas seperti gas alam. 

Untuk kategori kekayaan alam poin a dan b masyarakat memanfaatkannya secara langsung, seperti mengalirkan air untuk pertanian atau menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum. Negara mengawasi kepemilikan milik umum ini agar tidak terjadi kemudaratan bagi masyarakat.

Sedangkan kepemilikan publik kategori point c, maka negara yang berhak mengelolanya, pemilikan kekayaan ini tidak dapat secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, karena dibutuhkan keahlian, teknologi tinggi dan biaya yang besar. 

Oleh karenanya, maka Islam menetapkan bahwa negaralah yang berhak mengelola dan mendistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, maka semua harta kekayaan alam tersebut akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. 

Selain itu, kekayaan alam tidak boleh diserahkan kepada swasta maupun asing, hal ini didasarkan pada hadis "Dari Abyadh bin Hammal: ia menghadap kepada Nabi saw., dan memohon diberi bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil berada di wilayah Ma'rib. Lalu beliau memberikan tambang itu kepada dia. Namun, tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di dalam majelis beliau berkata, "Tahukah anda bahwa yang anda berikan seperti air yang mengalir?" Beliaupun membatalkan pemberiannya." (HR. Baihaqi dan at-Tirmidzi).

Jikapun menggunakan pihak swasta, maka akad yang dilakukan adalah aqad ijarah yakni menyewa keahlian mereka untuk mengelolanya, bukan memberikan sepenuhnya seperti sistem kapitalisme saat ini. Hal ini semuanya hanya dapat diimplementasikan dalam negara Khilafah Islamiyyah. 

Wallahu a'lam bishshawab.