Oleh : Novriyani, M.Pd

(Praktisi Pendidikan)


Banyak aturan yang dibuat di suatu negara, membuat kedudukan perempuan menjadi tidak jelas. Pasalnya, aturan yang dibuat justru membuat sulit perempuan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam acara Girls Leadership Class.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang hingga saat ini masih menempatkan kedudukan perempuan di posisi yang tidak jelas. "Di dunia, enggak cuma di Indonesia memang cenderung meletakkan perempuan di dalam posisi apakah itu dari sisi norma nilai-nilai kebiasaan budaya, agama sering mendudukan perempuan itu di dalam posisi yang tidak selalu jelas." (Kompas.com 20/12/2020)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan tersebut, cenderung anak perempuan mendapatkan diskriminasi di tingkat keluarga dalam hal kesehatan maupun pendidikan. 

Jika saat ini terjadi diskriminasi perempuan dalam hal kesehatan maupun pendidikan, karena penerapan sistem demokrasi kapitalis yang gagal dalam menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya termasuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan.

Sistem saat ini lebih mengorientasikan pada materi. Perempuan dijadikan aset bagi negara dalam memperbaiki perekonomian keluarga maupun negara. Dengan dalih perempuan akan sejahtera dengan bekerja, padahal bekerja hanya menjadikan perempuan lebih memiliki posisi yang lebih dari seorang laki-laki. Sehingga, mengabaikan tugas utamanya sebagai ibu dan istri dalam mendidik generasinya. 

Seharusnya, perempuan menjadi pihak yang ditanggung penafkahannya oleh walinya. Sehingga, perempuan hanya fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pengatur rumah tangga bukan sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengaturan kehidupan perempuan yang diatur dalam sistem Islam mampu memberikan kesejahteraan bagi perempuan dan seluruh warga negaranya. Islam dengan seperangkat aturan mampu memberikan solusi dalam menyejahterakan warganya. 

Begitu juga dalam hal penafkahan, di dalam Islam perempuan tidak wajib untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebab syariat Islam telah menetapkan kebutuhan perempuan wajib ditanggung oleh ayah, suami, atau wali mereka sehingga perempuan tidak bersusah payah bekerja keluar rumah dengan menghadapi berbagai risiko sebagaimana yang dialami perempuan-perempuan bekerja seperti perlakuan pelecehan seksual.

Pemenuhan kebutuhan pokok setiap perempuan ditempuh dengan berbagai strategi. Pertama, mewajibkan laki-laki yang baligh, berakal, dan mampu untuk menafkahi perempuan dan orang yang menjadi tanggungannya. 

Kedua, jika individu itu tidak mampu bekerja menanggung diri, istri, dan anak perempuannya, maka beban tersebut dialihkan kepada ahli warisnya. 

Ketiga, jika ahli waris tidak ada atau ada tetapi tidak mampu memberi nafkah, maka beban itu beralih kepada negara melalui lembaga baitul mal.

Selain itu negara juga memberikan kemudahan kepada seorang suami dalam mencari nafkah dan menindak mereka yang lalai dalam kewajibannya. 

Lapangan kerja yang disediakan negara sangatlah banyak karena negara mampu mengatur kepemilikan negara tanpa diserahkan kepada negara asing. Negara menjamin segala kebutuhan dasar bagi warga negaranya dengan gratis dan mudah. 

Demikianlah gambaran kesejahteraan yang diperoleh setiap warga negara dalam sistem Islam. Hanya sistem Islam lah yang mampu memberikan dan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya termasuk perempuan.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top