Oleh : Yulia Ummu Haritsah

Ibu Rumah Tangga dan Member Akademi Menulis Kreatif


Di tanggal 9 Desember 2020, seperti yang telah diagendakan, akan dilaksanakannya pilkada serentak di  Indonesia. Meski masih suasana pandemi Covid-19, bahkan semakin liar, penambahan kasus semakin meninggi, tapi pilkada tetap dilaksanakan, entah untuk kepentingan siapa, sehingga mempertaruhkan nyawa menjadi tumbal kelanggengan demokrasi.

Seperti halnya di berbagai daerah, di Kabupaten Bandung pun tak kalah ramai dengan hiruk pikuknya bursa pilkada, sangat hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Yang jadi sorotan, di Kabupaten Bandung ada tiga paslon, yang diusung oleh partai-partai politik, dengan karisma yang satu dengan yang lainnya dijadikan modal dalam bursa pilkada. 

Paslon kesatu dengan Teh Nia dan Kang Usman, yang merupakan istri dari petahana. Dan paslon kedua Teh Yena dan Kang Atep, merupakan pengusaha dan mantan pesepak bola jebolan Persib, dan paslon ketiga Kang Dadang dan Kang Sahrul, yang salah satunya merupakan selebriti  ibukota yang ikut maju di kancah pilkada Jabar. Walau paslon 1 dan 2 menyodorkan pemimpin seorang wanita, yang jelas itu dilarang dalam aturan Allah, tapi bagi sistem demokrasi sah-sah saja. 

Tak ayal, debat pun digelar oleh KPU daerah, untuk mempromosikan diri paslon dengan misi dan visinya, agar masyarakat luas mengenali sosok paslon dan apa yang menjadi program kerjanya. Seperti biasanya, dalam mengkampanyekan program kerjanya setiap paslon, mereka menjanjikan program-program unggulan mereka, meski biasanya janji tinggallah janji. 

Menurut media Bandung inews.id ada kasus baru yang diterima Bawaslu Kabupaten Bandung. Menurut Hedi Ardia, selaku koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, mengungkapkan ada laporan dari masyarakat, telah terjadinya politik uang di empat kecamatan yang dilakukan salah satu Paslon. Modus baru ini seperti membagi-bagikan, voucher belanja senilai 35.000, untuk dibelanjakan di warung yang sudah ditunjuk. 

Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Pangalengan, Rancaekek, Dayeuhkolot, dan Arjasari. 

Menurut media yang lainnya, seperti yang dilansir oleh jurnal Soreang, money politik ini juga terjadi dengan  melibatkan kader-kader PKK, yang membagi-bagikan kerudung dan stiker gambar paslon nomor urut satu, dengan dilengkapi uang senilai 100 ribu, kepada setiap peserta.

Bak gayung bersambut, satu sisi si paslon memerlukan suara untuk mendulang yang mendukungnya, satu sisi lagi masyarakat yang butuh, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Semua serba sulit, masyarakat membutuhkan bantuan uluran untuk menyambung hidupnya.

Inilah lemahnya dan rusaknya sistem demokrasi, mereka mendekati masyarakat karena ada maunya, ada maksud yang terselubung. Bukan berdasarkan adanya rasa tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakatnya, sebagai tanggung jawab bukankah pemimpin adalah sebagai pelayan dan pengurus urusan publik. Bukan juga sebagai legislator dari pengusaha kepada masyarakat. 

Pilkada menurut demokrasi adalah merupakan pesta rakyat, untuk memilih pemimpin daerah, tapi entah rakyat yang mana yang tengah berpesta. Walau kita tahu untuk melakukan pilkada ini negara harus merogoh kocek yang dalam, apalagi dilakukan serentak.

Kalau dibandingkan dengan sistem Islam, untuk memilih kepala daerah tidak harus dengan pemilu, yang syarat dengan menggelontorkan dana, kepala daerah bisa diangkat oleh seorang khalifah, dengan memperhatikan kapasitas dan kapabilitas seseorang yang akan dijadikan kepala daerah. Tentunya kesalehan pribadi dan kesalehan sosial pun dijadikan tolak ukur.

Sekarang mereka malah saling berebut keinginan kekuasaan, untuk menduduki kursi empuknya, yang leluasa akan fasilitas dan lancarnya urusan birokrasi, padahal mereka tidak akan luput dari pengawasan Allah, seharusnya seorang pemimpin itu tidak menawarkan diri dalam memangku jabatannya, karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama memegang ditampuk kepemimpinannya.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top