Oleh : Hamisah

Aktivis Dakwah Kampus


“Setiap yang memabukkan adalah haram, apa saja yang banyaknya membuat mabuk maka sedikitnya pun adalah haram. (HR. Ahmad)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol. Sebagaimana dilansir oleh  radarlombok.co.id, (13/11/20), Dalam RUU ini dilarang mengonsumsi, memproduksi dan memasukkan, menyimpan, mengedarkan maupun menjual minuman beralkohol ini. Bahkan bagi mereka yang nekat tetap mengonsumsi, memproduksi dan memasukkan, menyimpan, mengedarkan maupun menjual minuman beralkohol ini diancam hukuman pidana. Ketentuan pidana ini diatur dalam Bab VI pada pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 serta pasal 21. Alih-alih menjadi sebuah solusi ternyata RUU minuman beralkohol yang diajukan DPR RI tersebut menuai kontroversi yang tidak semua pihak menyetujuinya. Padahal sebagaimana disampaikan oleh sejumlah fraksi di DPR yang mengusulkan RUU (Minol) tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman beralkohol tersebut, sebaliknya bagi pihak yang kontra terhadap RUU Minol tersebut berargumen bahwa tidak ada korelasi antara minuman beralkohol dengan tindakan kriminal terlebih RUU tersebut dapat mengancam sejumlah sektor yang berhubungan dengan sejumlah kepentingan bisnis.

Terlepas dari adanya pro dan kontra mengenai RUU minuman beralkohol tersebut, secara sekilas RUU ini seolah berpihak kepada Islam. Padahal sejatinya pelarangan tersebut tidaklah mutlak, sebagaimana tertera dalam RUU Minol bahwa ada pengecualian untuk pelarangan minuman beralkohol ini. Larangan mengonsumsi, memproduksi dan memasukkan, menyimpan, mengedarkan maupun menjual minum beralkohol ini tidak berlaku untuk kepentingan terbatas meliputi kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Jika melirik pada regulasi RUU Minol tersebut, maka dapat ditarik kongklusi bahwa penguasa tengah menjadikan miras sebagai salah satu sumber pemasukan, sebab pajak miras begitu besar nominalnya. Hal seperti ini memang tidak bisa dinafikkan dalam demokrasi kapitalisme. Bagaimana tidak? Demokrasi kapitalisme selalu mempertimbangkan laba dan rugi. Sebagaimana ungkapan dari seorang penulis Ary Yulistina bahwa, “Bagaimanapun mereka adalah kaum kapitalis bisnis, segala sesuatu dihitung untung ruginya”.

Sistem kapitalisme demokrasi membuka peluang selebar-lebarnya untuk para wakil rakyat dalam menyusun undang-undang yang prioritas utamanya adalah keuntungan materi semata, tanpa mempertimbangkan dampak buruk dari undang-undang tersebut. Apalah lagi mempertimbangkan halal dan haram, karena watak asli dari demokrasi kapitalisme adalah adanya asas manfaat bukan halal dan haram.

Maka mengharapkan penerapan syariat Islam melalui demokrasi tak lebih hanya sekadar ilusi yang tidak berujung kepastian, terlebih untuk menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Kalaupun ada sebagian dari syariat Islam yang diterapkan, percayalah bahwa itu hanya karena adanya asas manfaat yang dilihat dalam syariat Islam tersebut contohnya saja syariat Islam tentang penyelenggaraan haji dan umrah, seperti tertera dalam UU nomor 8 tahun 2019.

Berbeda halnya di dalam Islam bahwa segala sesuatu tidak diukur dari adanya untung dan rugi ataukah suka dan tidak suka, tapi patokannya adalah halal dan haram yang sudah distandarkan oleh syariat. Hal ini jelas sebagaimana yang difirmankan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sungguh minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan karena itu jauhilah (perbuatan-perbuatan itu) agar kalian beruntung”. (QS. al-Maidah[5]:90)

Allah Swt. juga menyebutkan dampak negatif dari khamr dan judi bagi manusia, menciptakan kerusakan sosial dan melalaikan dari mengingat Allah Swt. seperti salat. Di tanah air misalnya, miras menimbulkan banyak persoalan sosial, berdasarkan catatan polri sepanjang 3 tahun terakhir, terjadi 223 tindak pidana yang dilatarbelakangi miras, di daerah, kasus kriminalitas yang disebabkan miras juga marak. Pantas jika Rasul saw. menyebut khamr sebagai ummul khaba’its (induk dari segala kejahatan), “Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa paling besar siapa saja yang meminum khamr, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya dan saudari ayahnya." (HR. ath-Thabrani)

Pengharaman khamr dan segala jenisnya bukan sekadar pelarangan tapi jauh daripada itu ada banyak dampak negatif yang diakibatkan dari minuman beralkohol tersebut di antaranya dapat merusak tubuh, merusak hati dan ginjal, pankreas, saraf, kerusakan otak permanen, penyakit kardiovaskular, inveksi paru-paru, diabetes hingga kanker seperti kanker faring, usus dan hati, alkohol juga dapat mengancam kesehatan seperti depresi.

Maka dari itu, sudah saatnya kaum muslimin mengambil sikap tegas dengan memutuskan harapan pada kapitalisme demokrasi. Lalu menjadikan Islam sebagai standar perbuatan termasuk dalam memenuhi hajat hidup rakyat dan negara karena hanya Islam yang mampu mewujudkannya melalui penegakan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top