Hukuman Apa yang Pantas bagi Koruptor?


Oleh : Arsy Novianty

(Member Akademi Menulis Kreatif, Aktivis Remaja Muslimah)


Sudah lama sekali pelaku koruptor terus berlangsung, bukan hanya sekali dua kali saja melainkan itu sudah menjadi hal yang wajib bagi mereka untuk korupsi. Tidak ada lagi hati nurani dalam jiwa mereka, hanya kesenangan dunia yang mereka junjung, benar-benar dibutakan oleh dunia.

Tersirat sebuah kabar yang sungguh mencengangkan, bahwasanya dalam situasi pandemi seperti ini yang dilakukan oleh mereka adalah merenggut dana bansos, yang seharusnya disalurkan pada masyarakat yang terkena Covid-19 ini malah dikorupsi. Astaghfirullahaladzim.

Dilansir media Detik News 6 Desember 2020 Jakarta - KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Corona. KPK menyebut total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp17 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang miliaran rupiah itu diterima Menteri Sosial Juliari Batubara dari fee dua periode pengadaan bansos. Periode pertama, Firli menjelaskan diduga telah diterima fee sebesar Rp12 miliar. Mensos Juliari Batubara diduga turut menerima uang senilai Rp8,2 miliar turut diterima Mensos Juliari.

"Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sungguh miris sekali keadaan yang menimpa negeri ini saat situasi pandemi, korupsi dilakukan oleh para pejabat berdasi yang tak bertanggung jawab, yang tak bisa memegang amanah dengan baik, ini suatu kezaliman yang nyata bahwasanya rakyat dibiarkan sengsara dalam masa pandemi.

Padahal kita tahu bahwasannya para pemimpin atau orang yang dijadikan wakil rakyat, orang yang sudah diberikan tanggung jawab dan amanah harus menjalankan itu semua dengan baik tanpa kecurangan, juga bukan hanya mementingkan kesenangan pribadi semata.

Maka hukuman apa yang pantas bagi para pelaku koruptor? Tak lain adalah dengan hukuman mati, kenapa? Karena jika ini diterapkan, maka sebelum melakukan perbuatan keji tersebut akan memikirkan beratus-ratus kali sebelum hal itu diperbuat.

Lantas nyatanya, dalam sistem demokrasi kapitalisme yang sudah mengakar tidak diterapkannya hukuman mati atas perbuatan korupsi, yang pada akhirnya semakin banyak orang yang melakukannya, bukan semakin rendah angka koruptor melainkan semakin tinggi. Karena hukuman yang ada saat ini untuk para pelaku korupsi itu, tidak memberikan efek jera. Seperti yang kita ketahui, hukuman yang mereka dapat tak sebanding dengan kejahatan yang mereka lakukan karena ulah mereka, berapa banyak rakyat yang jadi korban?

Lalu bagaimana menurut pandangan Islam terkait hal ini? 

Dari hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ke-2227 yang artinya:

"Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencari harta karena sesungguhnya jiwa manusia tidak akan puas/mati hingga terpenuhi rezekinya walaupun ia telah mampu mengendalikannya (mengekangnya), maka bertakwalah kepada Allah Swt. dan berbuat baiklah dalam mencari harta, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram". (HR. Ibnu Majah)

Sudah jelas sekali dalam hadis tersebut kita sebagai muslim harus mencari harta yang halal, dan meninggalkan yang haram, dan pelaku korupsi sudah jelas ini melanggar syariat Islam.

Hukuman yang paling pantas dalam hukum Islam bagi pelaku koruptor adalah Hukuman mati berlaku jika individu dengan individu salah satunya ada yang terbunuh, maka hukumnya dengan hukuman mati/dibunuh lagi. Selain hukuman mati, ada hukum qishas (potong tangan) ini bisa diberlakukan untuk kasus pencurian atau korupsi. Jangan dilihat sadisnya, karena ini aturan Allah Swt., maka tentunya akan membawa keberkahan jika diterapkan. 

Sungguh luar biasa sekali hukuman yang diberlakukan dalam Islam, tapi sayang sekarang kita berada dalam sistem kapitalisme demokrasi, dimana hukum dibuat oleh akal manusia, bukan berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana mestinya. Jika saja syariat Islam kembali tegak, dan segala hukum berdasarkan Al-Qur'an, maka akan minim terjadi kriminal, dan bahkan koruptor pun akan musnah. Hukum itu bisa dilakukan jika kita menggunakan sistem khilafah.

Maka sudah seharusnya kita kembali pada hukum yang sebenarnya, bukan hukum buatan manusia yang lemah, terbatas dan bergantung

Wallahu al'am bishshawab.