Gizi Buruk Meningkat di Kota Kendari, Tanggung Jawab Siapa?


Oleh : Nahmawati, S.IP

(Member Komunitas Aktif Menulis)


Bak tikus mati di lumbung padi sebuah pepatah yang menggambarkan keadaan saat ini, negeri yang amat subur dan makmur dengan kekayaan alam yang berlimpa ruah, tapi tak menjadikan rakyatnya makmur dan sejahtera bahkan masih banyak rakyat yang mengalami kelaparan dan gizi buruk.

Gale Saputra bocah penderita saramus atau gizi buruk  berusia 9 tahun, hanya bisa terbaring tanpa daya di atas tempat tidur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Dua buah selang infus pun terlihat menempel di tangan kanan dan hidungnya. (ZonaSultra.com, 4/11/2020)

Sri Endang, seorang relawan yang menemani Gale di RSUD, bercerita Gale pertama kali diketahui menderita gizi buruk, saat ia dibawa ibunya ke Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe lalu kondisi Gale dishare ke media sosial grup "Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (PJKP)" salah seorang anggota PJKP menyarankan agar Gale dirujuk ke RSUD Bahteramas. 

Selama proses perawatan di RSUD Bahteramas, seluruh biaya Gale ditanggung oleh PJKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) yang merupakan himpunan relawan kemanusiaan ungkap Sri Endang, Selasa (3/11/2020).

Sebelumnya kasus gizi buruk pernah muncul di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Al Faqih, bocah berusia 5 tahun menderita gizi buruk sejak usia 6 bulan, hanya bisa terbaring kaku, lemas tak berdaya dalam rumah ukuran 3x5 meter. (Detiksultra.com, 21/2/2020)

Dilansir dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, terdapat jumlah kasus penderita gizi buruk sebanyak 385 kasus, dengan sebaran kasus di 12 kabupaten/kota. Kasus tertinggi ditempati oleh Kota Kendari, disusul oleh Kabupaten Buton, Muna dan Bombana, (24/1/2019).

Kasus gizi buruk paling banyak ditemukan pada bayi dengan usia antara 1-5 tahun. Periode dua tahun pertama merupakan golden age atau golden moment yang disebut juga masa kritis, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, termasuk pertumbuhan otak 80%, sehingga pemenuhan zat gizi sangat diperlukan. Gangguan yang terjadi pada masa emas ini tidak dapat dipulihkan walaupun pemenuhan gizi pada masa selanjutnya terpenuhi. 

Permasalahan-permasalahan kasus gizi buruk tidak hanya merupakan penyebab langsung dari kekurangan nutrisi atau infeksi, tidak lain merupakan dampak  dari akumulasi berbagai persoalan akibat dari sistem kapitalisme saat ini, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Krisis ekonomi memperburuk keadaan. Pengangguran semakin meningkat,  karena rendahnya penyerapan tenaga kerja akibat dari minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya sektor non-riil (lembaga keuangan dan perbankan), sehingga masyarakat memiliki penghasilan yang rendah untuk memenuhi kebutuhan baik sandang maupun pangan dan terutama adalah pendidikan. Makin jauhnya akses terhadap pendidikan berimplikasi pada  kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki mengenai pola hidup dengan asupan nutrisi seimbang, kebersihan, dan sanitasi lingkungan yang baik.

Selain itu, sistem ekonomi saat ini berorientasi pada mekanisme pasar. Harga beras dan makanan pokok lainnya mengalami kenaikan harga dikarenakan pemerintah lebih banyak mengimpor daripada menggunakan hasil dari produksi negara sendiri. Kenaikan harga pangan telah mendorong sekitar 44 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan di negara berkembang sejak Juni 2010 (liputan 6.com). Tidak heran jika masyarakat menengah ke bawah tidak dapat membeli bahan makanan kebutuhan mereka, sehingga pemenuhan gizi kurang optimal. Ditambah lagi pelayanan kesehatan dari segi fasilitas dan sumber daya manusia yang kurang memadai dan tidak mudah untuk dijangkau.

Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manan membenarkan bila orang-orang kaya di Indonesia merupakan kelompok utama yang menikmati pertumbuhan ekonomi di tanah air. Hal ini diketahui dari distribusi kekayaan dan pengeluaran. Berdasarkan lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, kata Manan, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46 persen kekayaan di tingkat nasional. Menurut dia, hal ini menjadi pertanda adanya ketimpangan distribusi kekayaan.

Adanya data ketimpangan distribusi kekayaan termasuk ketersediaan makanan bagi penduduk Indonesia ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan kesejahteraan penduduk Indonesia yang dinilai dari pendapatan per kapita adalah data di atas kertas yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebenarnya di lapangan.

Permasalahan gizi buruk ini tidak bisa jika dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat misalnya dalam hal penggalangan dana untuk keperluan biaya pengobatan selama dalam perawatan, namun perlu ada upaya serius dari negara untuk menangani permasalahan ini. 

Bukanlah hal yang aneh sebenarnya ketika negara menyerahkan urusan masyarakat justru kepada individu ketika sistem yang dipakai adalah sistem kapitalisme. Kapitalisme menempatkan pemerintah sebagai fasilatator saja terhadap segala permasalahan yang ada di masyarakat. Berbeda dengan Islam, dimana negara memiliki kewajiban untuk bisa menjamin kebutuhan pokok masing-masing individu di dalam negaranya. Tidak boleh pengukuran kesejahteraan hanya dirata-rata saja dalam masyarakat. Kebutuhan pokok tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang harus dijamin oleh negara. Pemimpin dalam Islam harus benar-benar memastikan masing-masing individu dalam masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok tersebut. Inilah prioritas utama yang diperhatikan negara, selain juga menjamin setiap kepala keluarga bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Di dalam sistem ekonomi Islam, negara wajib memperhatikan kesejahteraan setiap individu rakyatnya agar terpenuhi kebutuhan pokoknya baik itu kebutuhan bahan pangan, sandang, maupun papan. Juga kebutuhan kolektif mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang terjaga. 

Islam memandang bahwa fungsi negara adalah sebagai raa'in (pengurus) warga negaranya baik muslim maupun non muslim. Pemimpin dalam Islam benar-benar bertanggung jawab atas rakyatnya. Bukan sekadar sebagai regulator atau fasilitator semata seperti dalam sistem kapitalis saat ini dimana pemenuhan kebutuhan hidup diserahkan pada masing-masing individu rakyat. 

Dalam Islam, pemimpin adalah penanggung jawab urusan dan kemaslahatan rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu di hadapan Allah Swt. Nabi saw. bersabda: “Seorang imam (pemimpin) pengatur dan pemelihara urusan rakyatnya; dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian hanya sistem Islam yang mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada rakyat, salah satu di antaranya memberikan asupan gizi yang cukup bagi rakyatnya. Karena itu semua merupakan tanggung jawab negara. Dalam sirah pun diceritakan bagaimana seorang Khalifah Umar Bin Khattab setiap malam datang tidak pernah tidur nyeyak. Hal ini terjadi karena beliau khawatir jika masih ada anggota masyarakatnya kelaparan. Maka tidak heran Khalifah Umar sering melakukan tidak ke rumah-rumah penduduknya untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Dan ketika mengetahui ada salah satu keluarga yang belum makan, beliau pun rela memanggul sendiri bahan pokok untuk diantar ke keluaga tersebut. 

Sungguh luar biasa fenomena yang mungkin jarang dilakukan oleh pemimpin negeri ini. Bahkan seringnya ketika pemerintah turun ke jalan adalah sekadar ajang pencitraan, karena nyatanya rakyat tidak mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Bahkan pemerintah dalam bingkai kapitalisme lebih memihak kepada para pemilik modal dibanding berusaha menyejahterakan rakyat.

Oleh karena itu, jika ingin menyelamatkan generasi dari bahaya gizi buruk dan mendapatkan keberkahan hidup, maka solusi yang sangat rasional adalah meninggalkan sistem kapitalisme dan mengambil Islam secara menyeluruh.

Allah Swt. berfirman, “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS. al-A’raf [7] : 96)

Wallâhu a’lam bi ash-shawab.