Oleh : Ilvia Nurhuri

(Mahasiswi dan Aktivis Dakwah)


Lagi-lagi utang menjadi permasalahan di Indonesia, bahkan semakin bertambah dalam jumlah yang sangat besar. 

Dikutip dari kompas.tv (21/11/2020), utang Indonesia bertambah lagi, bahkan jumlahnya cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu. Totalnya utang baru Indonesia yakni bertambah sebesar lebih dari 24,5 triliun. Pemerintah berdalih bahwa utang baru tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Sungguh diherankan, Indonesia negara yang dikenal dengan segala kekayaan alam yang melimpah ruah, tetapi mengapa pemerintah justru tidak mampu memanfaatkan hal tersebut untuk  menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Terlebih tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Para pemerintah justru salah langkah dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, mereka malah memberikan aset negara kepada para kapital asing dalam mengelola dan menikmati kekayaan yang ada di Indonesia.

Hal ini terbukti dari UU Penanaman Modal Asing, UU Migas, UU Sumber Daya Alam dan UU lainnya yang jelas memperlihatkan keberpihakan pemerintah kepada para kapitalis asing.

Dengan begitu, sangat jelas yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menjadikan utang sebagai solusi permasalahan. Seperti gali lubang tutup lubang yang tidak akan ada hentinya. Padahal dampak dari utang ini jelas akan menyebabkan beban yang sangat berat untuk generasi mendatang.

Ini semua terjadi karena konsekuensi penerapan sistem demokrasi, dimana rezim di negara-negara penghutang hanya berfungsi sebagai penyambung fasilitas bagi para kapitalis, sebab sistem demokrasi menjadikan para kapitalis berperan besar terhadap rezim dalam meraih kursi kekuasaanya.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam yang menerapkan hukum-hukum syariat dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam sumber pendapatan negara. Sistem Islam jelas tidak akan mengambil utang sebagai sumber pendapatan negara karena utang seperti ini dapat dipastikan akan mengancam kedaulatan negara.

Di dalam sistem Islam, sumber daya alam seperti air, padang rumput, api, sungai dan kekayaan lainnya tidak boleh diberikan kepada asing atau diprivatisasi. Negara mengelola dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat sepenuhnya.

Di masa kegemilangan Islam saat masa Daulah Abbasiyah yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid, Islam begitu aman dan damai dimana kesejahteraan rakyatnya begitu terasa hingga sangat sulit mencari orang yang layak diberikan zakat, infak, dan sedekah. Berbeda dengan saat ini, dimana banyak sekali rakyat yang kelaparan dan kemiskinan di tengah negara yang kaya raya. Sungguh miris.

Alhasil sudak selayaknya umat beralih ke sistem Islam yang mulia dan mampu menyejahterakan umatnya. Sistem yang menegakkan aturan Islam secara sempurna dalam naungan Khilafah Islamiyyah.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top