Disintegrasi Papua Bukan Solusi Mengentaskan Kemiskinan

 


Oleh : Eno Fadli

Pemerhati Kebijakan Publik


Tepat tanggal 1 Desember 2020 ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat dan menyatakan dirinya sebagai Presiden sementara, juga menegaskan tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta serta mulai menerapkan konstitusinya sendiri. (BBCNews.com, 03/12/2020)


Dengan adanya deklarasi ini, tentunya menggemparkan rakyat Indonesia, serta ramai dibicarakan warga sosial media. Banyak yang menilai bahwa pemerintah Indonesia lambat dalam menuntaskan masalah Papua. Sangat disayangkan respon Pemerintah yang terkesan mengabaikan deklarasi kemerdekaan Papua Barat.


Lewat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD menyebut bahwa Benny Wenda membuat negara ilusi yang tidak ada, dan ia meminta masyarakat tidak terpengaruh deklarasi itu, apalagi deklarasi tersebut hanya dilakukan di Twitter (BBCNews. Com,02/12/2020). Mahfud pun menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap fokus dalam melakukan pendekatan kesejahteraan pada Papua dengan merencanakan perubahan UU 21/2001 tentang otsus dengan menaikkan anggaran otsus dari 2% ke 2,25%.


Adanya disintegrasi sudah sejak tahun 1963. Masalah Papua yang beragam dari marginalisasi, diskriminasi, kurangnya pembangunan infrastruktur sosial baik itu pendidikan, kesehatan pemberdayaan ekonomi serta kerap terjadi kekerasan politik secara luas yang belum benar-benar teratasi yang menjadikan kekecewaan mendalam bagi warga Papua, sehingga muncul keinginan memisahkan diri dari wilayah Indonesia.


Hal ini juga diperparah dengan campur tangan asing, dimana pemerintah Indonesia meminta bantuan asing untuk menyelesaikan masalah Papua. Hal ini tentunya menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani masalah Papua. Campur tangan asing dalam masalah Papua sama saja dengan bunuh diri politik, yang pada akhirnya mempermudah terjadinya disintegrasi wilayah. Karena Papua bagaikan primadona yang diperebutkan dan tidak akan disia-siakan oleh Imperialis asing yang akan menancapkan kekuasaan di sana.


Pemicu masalah Papua ini, tidak terlepas dari penerapan sistem kapitalisme yang melegalkan perampokan sumberdaya alam oleh asing. Sumber daya alam Papua yang melimpah justru tidak dinikmati oleh rakyat Papua. Mereka merasa dianak-tirikan dan tidak mendapatkan keadilan. Hal inilah yang mendasari terjadinya disintegrasi wilayah di Indonesia. Padahal disintegrasi wilayah bukanlah menjadi pemecahan dari permasalahan yang ada, apalagi pemecahan kemiskinan.


Islam sebagai ideologi yang bersumber dari wahyu telah mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam juga mengatur bagaimana menjaga keutuhan negara dengan aturan yang menyeluruh dalam sistem pemerintahan islam, dengan kepemimpinan seorang Khalifah. Negara akan berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya agar tidak terlepas dan jatuh ke pihak asing. Negara akan menindak tegas upaya pemberontakan dan upaya disintegrasi dengan mempersiapkan departemen keamanan dalam negeri yang mumpuni, sehingga dapat menghentikan pembangkangan dan mencegah keluarnya mereka untuk menentang negara. 


Negara tidak akan memberi celah kepada negara asing dan para kapital untuk menguasai sumber daya alam yang merupakan harta kepemilikan umum. Sumber daya alam akan dikelola oleh negara yang manfaatnya akan dikembalikan lagi kepada rakyat berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, dan untuk pemenuhan primer warga negaranya. Negara juga akan membangun fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan rakyat,  tidak terpusat pada satu wilayah saja tapi juga menyebar ke wilayah-wilayah terpencil. Serta kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, selalu akan berpihak untuk kepentingan rakyat.


Dengan regulasi yang menyeluruh inilah, dipastikan tidak akan ada lagi ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan, sehingga upaya disintegrasi wilayah tidak akan pernah muncul kepermukaan. Regulasi seperti ini hanya bisa ditemui dalam sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah, sistem pemerintahan yang menerapkan aturan yang bersumber dari wahyu Allah Swt.

Wallahu a’lam bishshawab.