Oleh: Tri Sundari, A.KS
(Member AMK dan Pendidik Generasi)

Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada serentak) sudah berlangsung di beberapa tempat. Hasil dari pemilihan tersebut, ada yang dimenangkan oleh petahana dan ada pula yang dimenangkan oleh keluarga pejabat atau mantan pejabat.

Jika kita berbicara tentang kepala daerah di Provinsi Banten, tentu tidak akan lepas dari keluarga mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Pada Pilkada serentak 2020, disinyalir calon kepala daerah yang berasal dari keluarga Ratu Atut bakal bisa dipastikan menyapu kemenangan di tiga daerah, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan.
(Merdeka.com, 12/12/2020)

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU), terdapat sederet kandidat yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat yang berhasil memenangi pesta politik lima tahunan tersebut. 

Keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada dalam deretan tersebut. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa unggul telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di Pilwalkot Surakarta. Pasangan Gibran-Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Sedangkan menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman unggul atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di Pilwalkot Medan. Pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Kemenangan Gibran akan menjadikan Jokowi sebagai presiden pertama di Indonesia yang memiliki anak yang menjabat sebagai kepala daerah. Catatan sejarah baru ini, ditorehkan Jokowi hanya dalam waktu enam tahun kepemimpinannya.
(Katadata, 26/12/2020)

Kemenangan keluarga petahana dalam Pilkada 2020, sejatinya telah menegaskan bahwa demokrasi tak bisa melepaskan diri dari politik dinasti
Menolak lupa, ketika rakyat menurunkan rezim orde baru, sejatinya rakyat  menginginkan pemimpin yang lebih baik, dan tidak memasukkan keluarganya dalam dinasti politik. Akan tetapi dengan bergantinya rezim, tidak serta merta menghapuskan dinasti kekuasaan dalam pemerintahan.

Rakyat selalu berharap kepada demokrasi, meskipun seringkali tidak ada perubahan yang berarti. Siapapun pemimpinnya, jika sistemnya tidak dirubah, maka harapan rakyat untuk hidup sejahtera dengan pemimpin yang adil hanya akan menjadi impian.

Sistem demokrasi yang sudah mempunyai cacat bawaan sejak lahir, tidak cocok untuk terus dipertahankan. Kedaulatan rakyat hanya ilusi, karena pada kenyataannya keputusan berada di tangan kaum kapitalis dan para pemilik kursi/petahana. Jika kita ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sejatinya kita harus kembali kepada sistem Islam.

Islam sudah mengatur bagaimana memilih seorang pemimpin. Ketika sistem Islam diterapkan, hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan lah yang kelak akan menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Pemimpin yang terpilih dalam sistem Islam, akan menjalankan amanah dengan baik, dan hal ini sudah dibuktikan pada masa kekhilafahan.

Wallahu a'lam bishawwab

 
Top