Dilema Tes Virus Covid-19

 


Oleh : Ruri R

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


     Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 yang saat ini sedang terjadi, sepertinya akan berjalan sia-sia tanpa hasil memuaskan sekalipun pendeteksian dilakukan berulang-ulang, salah satunya yaitu pendeteksian melalui rapid test dan swab test. Keduanya adalah tes untuk mengetahui kemungkinan apakah seseorang terinfeksi virus Covid-19, untuk kemudian ditindaklanjuti penanggulangannya. 


    Rapid test itu sendiri adalah pemeriksaan yang dilakukan melalui sampel darah, sedangkan swab test dilakukan dengan menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Hasil yang didapatkan setelah menjalani pendeteksian tes tersebut baru bisa keluar dalam waktu 5 sampai 7 hari.


    Dikutip dari Iaman Portal Bandung Timur, Kepala Puskesmas Cilleunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dr. Endang meminta warga agar tidak panik ketika hasil dari pemeriksaan rapid test dinyatakan reaktif, karena phal ini belum bisa dipastikan positif Covid-19 apabila belum dilakukan swab test. Oleh karenanya, penting dilakukan edukasi terhadap masyarakat, agar tidak berlebihan bersikap bahkan mengucilkan orang-orang yang dinyatakan positif  setelah menjalani tes, karena terpapar Covid-19 bukanlah aib. Hal itu diungkapkan dr. Endang  di sela-sela rapid test massal yang dilakukan terhadap petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas Pengawasan Langsung (Pamsung) sedesa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, pada Senin 30 November 2020 lalu.


    Pandemi Covid-19 hingga  saat ini masih berlangsung. Berbagai upaya yang telah digulirkan oleh pemerintah dari mulai pemberlakuan PSBB hingga diterapkannya kebijakan New Normal masih  belum menunjukkan perubahan  ke arah kondisi yang lebih baik.

Masyarakat pun mau tidak mau harus menghadapi dengan lapang dada dan menyikapi dengan bijak. Selain harus waspada akan penyebaran virus Covid-19 ini, masyarakat pun dituntut tidak panik ketika mendapati hasil rapid reaktif. 


    Namun sayangnya tidak semua masyarakat mau melakukan rapid test dan swab test tersebut, hal ini disebabkan kurangnya edukasi negara terhadap masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh berita hoax soal alat rapid test,  yang disebut sebagai penyebab tersebarnya virus Covid-19. Demikian pula halnya dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melakukan rapid test, mereka menganggap kasus Covid-19 ini justru dijadikan ladang bisnis. Inkonsistensi dan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus pandemi sejak awal menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Maka dari itu, perlu adanya pengetahuan dan pendalaman terkait teknis reaksi rapid test. 


    Penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah tampak tidak tuntas, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi tidak berpengaruh besar terhadap perubahan keadaan. Kebijakan-kebijakan yang mementingkan kemauan kelompok begitu semakin tampak, padahal rakyat butuh keseriusan pemerintah dalam penanganan kasus Covid-19.


    Kondisi ini terjadi pada saat paradigma sekuler kapitalis menjadi landasan berpikir pemimpin negeri ini. Sekulerisme membuat penguasa mengalahkan hukum syara' sehingga kebijakan yang dihasilkan sarat akan kepentingan bisnis bukan keselamatan rakyat.


    Hal ini tak akan terjadi jika masyarakat hidup dalam sistem Islam. Sebab kedudukan seorang pemimpin dalam pandangan Islam adalah pelindung dan pelayan bagi rakyatnya. Ia akan bertanggungjawab penuh atas urusan rakyatnya dan menganggap serius dalam penanganan wabah karena ia menjadikan keselamatan rakyat di atas segalanya. 

Dalam pandangan Islam terkait teknis pelaksanaan kesehatan bahwa jaminan kesehatan itu wajib diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis tanpa membebani apalagi memaksa rakyat mengeluarkan uang. Sebab layanan kesehatan tersebut telah dipandang oleh Islam sebagai kebutuhan dasar (primer) bagi seluruh rakyatnya. 


    Pada saat pandemi negara akan  mengambil kebijakan segera memisahkan antara yang sakit dan yang sehat sehingga yang sehat dapat beraktivitas normal tanpa takut tertular. Sementara yang sakit dikarantina dan diberi pengobatan terbaik oleh negara hingga sembuh. 


    Dengan konsep jaminan kesehatan dalam Islam maka negara akan menjamin akses tes baik rapid test maupun swab test  secara massal dan gratis kepada seluruh masyarakat saat pandemi. 

Negara pun akan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai baik dari sisi kualitas dan kuantitas yang dapat mendukung percepatan penyembuhan penyakit. Seperti membangun pabrik untuk memproduksi alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang mana semua itu dilakukan semata demi pelayanan, bukan mengejar keuntungan. Termasuk membangun rumah sakit, sekolah kedokteran, perawat, apoteker, membangun apotik, klinik, laboratorium dan sebagainya yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. 

Negara juga akan mendukung berbagai riset penemuan vaksin oleh para ahli di bidang kesehatan. Semua layanan ini diberikan cuma-cuma bagi rakyat karena semua ditujukan demi kemaslahatan publik. Anggaran didapat dari pengelolaan kepemilikan umum seperti kekayaan alam maupun kepemilikan negara. Dengan begitu pandemi pun dipastikan segera berakhir apabila ditangani dengan tepat oleh negara karena tanggung jawab kemaslahatan umat ada di pundak seorang penguasa yang sadar betul bahwa kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. 

"Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR al-Bukhari)


Wallahu a'lam bish shawwab.