Oleh : Eti Setyawati

Pegiat Dakwah dan Member AMK


Komodo merupakan hewan asli Indonesia yang habitatnya ada di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, Gili Dasami dan Pulau Padar Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hewan langka ini memiliki keunikan, yaitu tetap berada di habitatnya dan tidak akan pernah meninggalkan tempat lahirnya sepanjang hidupnya, yaitu Pulau Komodo dan sekitarnya di Nusa Tenggara. 

Karena keunikan inilah, maka Taman Nasional Komodo telah masuk ke dalam warisan dunia World Heritage Site UNESCO serta memiliki Outstanding Universal Value (OUV) atau kriteria nilai universal luar biasa. Sudah sepatutnya Indonesia bangga memiliki hewan purba yang merupakan jenis kadal terbesar dan tertinggi di dunia. 

Spesiesnya kurang lebih 2.800 pada 2019. Sementara itu khusus di Pulau Rinca jumlahnya sekitar 1.040 ekor. (Detikcom, 26/10/2020)

Sangat disayangkan bila reptil langka yang hampir punah ini harus tergusur dari habitatnya oleh rencana besar pemerintah.

Dilansir laman CNBC Indonesia (20/01/2020), Presiden Jokowi akan menjadikan kawasan Pulau Komodo, di Labuan Bajo, NTT dikembangkan sebagai destinasi wisata ‘superpremium’. Konsep pengembangan wisata superpremium akan berbeda dengan konsep wisata reguler.

Kawasan yang akan mengalami perubahan signifikan adalah Pulau Rinca, disulap menjadi destinasi premium dengan konsep geopark. Meski mendapat penolakan dari beberapa pihak karena akan merusak ekosistem, mematikan sumber air alami, juga merusak pandangan pihak luar sebagai obyek wisata berbasis alam, tak menyurutkan langkah pemerintah untuk melanjutkan proyek ini. Apalagi Labuan Bajo digadang-gadang menjadi tempat KTT G-20 pada 2023 nanti. 

Meski pada awalnya pemerintah berdalih bahwa pembangunan ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat akan tetapi pada kenyataannya konsep yang ditawarkan jelas berpihak pada investor dan yang pasti pengelolaannya pun akan beralih pada pemodal besar. Lebih mengejutkan ketika harga tiket diusulkan antara US $ 1.000-2.000 atau Rp14 - 28 juta per orang, artinya rakyat Indonesia sendiri yang sebagian besar taraf hidupnya menengah ke bawah tidak bisa ikut menikmati. Sesungguhnya untuk siapa pembangunan proyek ini? Mungkinkah usaha-usaha mikro mampu tumbuh dan berkembang terkait dengan keterampilan dan kompetensi penduduk setempat.

Eksploitasi sumber daya alam tak terelakkan akibat penerapan sistem demokrasi. Aturan bisa diubah sesuai pesanan, keuntunganlah yang menjadi tujuannya. Hal ini sebagai konsekuensi karena rezim yang berkuasa harus balas budi kepada para kapital yang telah membantu memuluskan jalan menduduki kursi kekuasaan. SDA yang seharusnya bisa dikelola untuk kemaslahatan bersama harus jatuh ke tangan segelintir orang. 

Berbeda dengan Islam, yang bukan hanya sekadar agama melainkan sebagai ideologi yang secara praktis diterapkan dalam sebuah negara yaitu Daulah Khilafah Islamiyyah yang mengatur segala keperluan manusia termasuk melestarikan dan memanfaatkan alam tanpa merusaknya sebagaimana firman Allah Swt. dalam  Al-Qu'ran surat al-Qashsash ayat 77:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Terdapat konsep perlindungan untuk sebuah kawasan tertentu seperti hutan yang harus dilindungi dimana pemanfaatannya selain dengan diambil hasilnya untuk umat juga harus tetap menjaga kelestariannya. Untuk itu diterapkan beberapa larangan yakni berburu dan eksploitasi tanaman.

Rasulullah saw. pernah menetapkan larangan berburu radius 4 mil dan larangan merusak tanaman radius 12 mil di An Naqi dekat Madinah. Oleh karenanya kawasan Loh Buaya, pulau Rinca sebagai kawasan konservasi komodo seharusnya dilindungi, faktanya justru kini hendak diubah menjadi obyek pariwisata komersil.

Dalam Daulah sumber daya alam (SDA) dikelola secara mandiri tanpa campur tangan asing. Haram hukumnya dikelola swasta. Maka sumber alam yang wujudnya barang-barang tambang seperti minyak bumi, listrik, air, hutan, padang rumput, sungai, laut dan api semua ditetapkan sebagai kepemilikan umum, negara yang mengatur produksi dan distribusinya. Untuk SDA yang bisa langsung dimanfaatkan seperti hasil laut, sungai, padang rumput, maka langsung dapat digunakan umat. Sedang hasil bumi yang membutuhkan keahlian dan teknologi dalam pemanfaatannya akan dikelola negara sebagai sumber pendapatan negara.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top