Dana Bansos Diembat, Hanya Islam Solusinya


Oleh : Khusnawaroh

(Komunitas Peduli Umat)


Gurita korupsi seakan tiada habisnya, seperti baru-baru ini. KPK kembali menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan corona. KPK menyebut total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp17 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang miliaran rupiah itu diterima Menteri Sosial Juliari Batubara dari fee dua periode pengadaan bansos. Periode pertama, Firli menjelaskan diduga telah diterima fee sebesar Rp12 miliar. Mensos Juliari Batubara diduga turut menerima uang senilai Rp8,2 miliar turut diterima Mensos Juliari.

"Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK,  Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Tak tanggung-tanggung 17 M diembat, tak ada rasa takut, pun tak ada rasa malu, yang ada hanyalah sifat rakus. Seakan hilang hati nurani, dana bantuan yang seharusnya untuk rakyat di tengah kondisi kesulitan pangan akibat pandemi yang tak kunjung reda, justru diembat.

Korupsi seolah telah menjadi warisan budaya yang sengaja dilestarikan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Indonesia tanpa korupsi hanyalah mimpi, belum satu kasus korupsi selesai muncul korupsi baru. Ini membuktikan memang hukuman yang selama ini berjalan tak membuat efek jera bagi pelakunya.

Wacana hukuman mati pun kembali menyeruak di hadapan publik, setelah tertangkapnya menteri sosial. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan hukuman mati koruptor bisa digunakan, namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Hal itu disampaikan oleh Ma'ruf Amin kepada wartawan, Rabu (11/12/19). Menurut Ma'ruf Amin, hukuman mati koruptor sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Saya kira dalam UU Tipikor kan sudah ada, kemungkinan dihukum mati itu kan dengan syarat-syarat, ada aturan khusus," ujar Maruf Amin, dikutip dari pemberitaan Kompas TV, Rabu (11/12/2019). (Tribunnews.com)

Hal senada juga diungkapkan oleh  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dituntut dengan hukuman mati.

Hal ini disampaikan Firli pada Juli lalu. Ia mengklaim telah mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi di masa bencana atau pandemi dapat diancam dengan hukuman mati.

"Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati," terang Firli kepada CNNIndonesia.com, di Gedung Transmedia, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Indonesia yang seakan sudah menjadi sarang korupsi. Hukuman mati juga perlu dilakukan untuk membuat efek jera bagi para pelaku koruptor, terutama kasus korupsi dana bansos yang sedang terjadi. Mengingat hal itu sangat merugikan negara dan menyakitkan bagi rakyat, semoga hal tersebut tidak hanya sekadar wacana, namun konsisten untuk dilakukan. Masyarakat tahu bahwa korupsi terjadi dimana-mana, tentu masyarakat pastinya sangat menantikan upaya-upaya tuntas untuk mengatasi salah satu problem besar negara ini. Pun perlu juga kita memandang terlepas dari wacana hukuman mati yang sedang menyeruak saat ini, mengapa  korupsi semakin merajalela? Faktor apa yang menyebabkannya?

Ada beberapa faktor penyebab menguritanya korupsi di negeri ini:

Pertama, rendahnya keimanan dan ketakwaan yang dimiliki setiap individu masyarakat. Sehingga, tak ada rasa takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. membuat para pelaku koruptor tak berpikir panjang untuk melakukannya. Tak ada keteladanan yang patut dicontoh. Buruknya hal ini justru banyak dilakukan oleh kader-kader parpol pengusung demokrasi kapitalis sekuler yang merangkap sebagai pejabat di republik ini. 

Kedua, alam demokrasi kapitalis sekuler yang memisahkan peran agama dari kehidupan, menumbuhsuburkan nilai-nilai kebebasan dan hedonisme. Seperti adanya budaya suap, suara rakyat dibeli. Selain untuk memperkaya diri, korupsi juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik, termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab, proses politik demokrasi, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah tak ketinggalan presiden-wapres memang membutuhkan modal besar. Sehingga, untuk pengembalian modal tidak cukup hanya mengandalkan gaji. Maka tidak heran, jika korupsi menjadi cara yang digandrungi oleh para pemangku kekuasaan yang kini semakin merajalela.

Hal yang dikemukakan di atas membuktikan sistem demokrasilah yang dapat ditunjuk sebagai faktor terbesar maraknya korupsi. Miris, pemangku kekuasaan memiliki sifat tamak dan rakus hingga rela menjerumuskan diri ke dalam lembah koruptor. Sangat sulit untuk percaya dan minim pemimpin jujur dan adil dalam sistem saat ini. 

Ketiga, penegakan hukum yang lemah, misalnya adanya sikap tebang pilih terhadap pelaku korupsi, apa lagi yang saat ini terjadi, ulama, ustadz, kiai, yang tidak merugikan negara justru mendapatkan perlakuan hukum layaknya penjahat dan ditangani dengan begitu cepatnya. Berbeda dengan mereka pelaku koruptor yang merugikan negara mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya, bahkan seakan lamban dalam menanganinya. Hukuman mati bagi koruptor 17 M pun hanya baru sekadar wacana yang masih ditimbang- timbang, seakan enggan untuk dilaksanakan. Tak ada yang dapat dibanggakan dari sistem saat ini, Demokrasi kapitalis sekuler hanya sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya manusia-manusia tak bertanggung jawab dan zalim. Saatnya kita semua sadar tak kan pernah negeri ini bersih dari korupsi selama kita tak menjadikan Islam sebagai aturan dalam kehidupan.

Berbeda dengan Islam. Islam adalah agama yang paling sempurna, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan pemerintahan. Dalam Al-Qur'an, Hadis dan fikih Islam, pemerintahan Islam dikenal dengan istilah khilafah. Dalam pandangan Islam kekuasaan ada di tangan rakyat dan kedaulatan ada pada Allah (Al-Qur'an dan Hadis). Artinya kepala negara (Khalifah) yang diangkat berdasarkan rida dan pilihan rakyat adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Begitu pula pejabat-pejabat yang diangkat juga untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan Sunah Rasul-Nya.

Dasar akidah Islam melahirkan kesadaran senantiasa diawasi oleh Allah dan melahirkan ketakwaan pada diri politisi, pejabat, aparat, pegawai, dan masyarakat adalah hal utama yang harus dimiliki, sehingga tak mudah terjerumus dalam lembah korupsi. Pun demikian dengan suap-menyuap yang rentan terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis sangat kecil kemungkinan terjadi dalam sistem Islam. Sebab, Islam melarang siapa pun yang diamanahkan  jabatan oleh negara untuk menerima hadiah. Terkait hal ini, Rasulullah saw. bersabda: “Siapa saja yang kami (Negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami beri rezeki (upah/gaji), maka apa yang diambil olehnya selain (upah/gaji) itu adalah kecurangan.” (HR. Abu Dawud) 

Dan tak kalah penting terkait upaya pencegahan korupsi dalam Islam adalah dengan keteladanan seorang pemimpin. Sebab, pemimpin adalah peri’ayah urusan rakyat dalam seluruh aktivitas kehidupan. Sebagai contoh adalah keteladanan Umar bin Abdul Aziz ketika bertindak sebagai seorang pemimpin. Pernah suatu ketika beliau mematikan fasilitas lampu di ruang kerjanya pada saat menerima anaknya. Hal itu dilakukan karena pertemuan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan urusan negara. Kondisi seperti ini tentu saja mustahil ditemukan dalam sistem sekuler hari ini.

Sistem Islam juga menerapkan mekanisme pengangkatan pejabat yang khas, efektif dan efisien sehingga tidak menuntut para calon-calon pejabat untuk mengeluarkan biaya, sebagaimana sistem demokrasi saat ini.  Faktor maraknya korupsi yaitu untuk mengembalikan modal biaya politik serta keuntungan jelas tidak ada dalam sistem politik Islam. Dan pelaku korupsi akan diberi sanksi tegas tanpa tebang pilih, sehingga ada efek jera.

Praktik korupsi, andai terjadi bisa diberantas dengan sistem hukum syariah, bahkan dicegah agar tidak terjadi. Dalam syariah, kriteria harta ghulul (harta yang diperoleh secara ilegal itu jelas). Harta yang diambil di luar imbalan legal; harta yang diperoleh karena faktor jabatan, tugas, posisi, kekuasaan sekalipun disebut hadiah; harta pejabat, aparat dan sebagainya yang melebihi kewajaran yang tidak bisa dibuktikan diperoleh secara legal; semua itu termasuk harta ghulul. Di akhirat akan mendatangkan azab.

Sanksi dalam Islam bagi pelaku korupsi merupakan bagian dari ta'zir, bentuk dan kadar sanksi atas tindakan korupsi diserahkan pada ijtihad khalifah atau qadhi (hakim). Bisa disita seperti yang dilakukan Khalifah Umar, atau tasyhir (diekspos), penjara, hingga hukuman mati baik bagi muslim maupun nonmuslim dengan mempertimbangkan dampak kerugian bagi negara dan dhararnya bagi masyarakat.

Itulah kesempurnaan Islam yang sangat jelas aturannya tertuang dalam Al- Qur'an dan Sunah, yang berasal dari Allah Swt. Sang Pencipta kehidupan, saatnya kita tinggalkan sistem saat ini, yang telah gagal mengatur kehidupan manusia, kembali kepada sistem Islam adalah suatu jalan yang mulia dan menolaknya adalah suatu kesombongan. Rasulullah saw. bersabda: "Sombong itu menolak kebenaran dengan takabbur dan merendahkan orang lain." (HR. Muslim)

Wallahu a'lam bishshawab.