Covid Belum Reda Sekolah Dibuka, Yakin?


Oleh : Yanik Inaku

(Anggota Komunitas Setajam Pena)


Angka kasus virus Corona di Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan penurunan angka bahkan semakin melonjak tinggi grafiknya. Dari data terakhir yang dihimpun dari laman resmi covid19.go.id. Jumlah kasus positif virus COVID-19 pada Rabu (25/11/2020), bertambah 5.534 kasus. Total positif jadi 511.836, sembuh 429.087, meninggal 16.225. Akan tetapi Pemerintah berencana membuka sekolah atau kembali menerapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka pada Januari 2021. Wacana pembukaan sekolah telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dia meminta kegiatan belajar mengajar tatap muka segera dimulai pada awal tahun 2021 nanti. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan pembelajaran tatap muka harus dimulai karena sistem jarak jauh dengan daring disebut "tidak ideal dan memiliki banyak kelemahan". Inilah salah satu alasan kenapa pemerintah membuat kebijakan sekolah tatap muka. Tentu saja kebijakan sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19 bukanlah persoalan sederhana. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk tetap melandaikan kurva Covid-19. Perlu adanya strategi nasional untuk bisa memulai sekolah tatap muka. Bahkan izin orangtua murid juga sangat perlu didiskusikan terlebih dahulu. Mengingat masih tingginya kasus covid-19, bahkan perlu dikaji ulang karena anak-anak sangat rentan. 

Para epidemiolog Indonesia pun menyayangkan keputusan ini. Salah satunya adalah pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Dr Windhu Purnomo. "Ini yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memang tidak konsisten dan tidak berbasis pada kesehatan masyarakat," kata Windhu kepada Kompas.com, Sabtu (21/11/2020). Seharusnya pemerintah bisa meriayah rakyatnya dengan baik. Keutamaan kesehatan masyarakat lebih penting. Jelas bahwa kebijakan rezim sekuler bersifat sektoral, jauh dari meriayah rakyat dari berbagai sektor.

Ketika pemerintah punya rencana membuka sekolah tatap muka harus menyiapkan dana khusus prasyarat-prasyarat protokol kesehatan di sekolah. Di antaranya pemerintah harus memberikan fasilitas kebersihan, pemberlakuan physical distancing, pola pembelajaran yang fleksibel. Karena sampai saat ini orangtua, murid dan sekolah mengalami dilema ketika harus sekolah tatap muka di tengah ancaman pandemi. Solusi yang diberikan selama ini adalah solusi tambal sulam sebab pemerintah membuat kebijakan yang saling berbenturan. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa memisahkan masyarakat yang sakit dan tidak sakit saat pandemi. Jika hal ini sudah dilakukan sejak awal kasus pandemi muncul, maka akan dengan cepat terselesaikan dan masyarakat tidak akan menjadi korban. 

Sistem Islam menetapkan bahwa di antara tujuan penerapan syariat adalah menjaga jiwa. Sehingga ketika menghadai wabah, kesehatan dan keselamatan jiwa menjadi prioritas utama negara dalam mengambil kebijakan. Karantina dan isolasi ketika terjadi wabah merupakan solusi yang berasal dari Nabi saw. Jadi ketika wabah melanda seperti sekarang hal yang pertama dilakukan adalah menangani kasus ini dengan cepat agar tidak merambah ke daerah lain. Sehingga daerah yang aman belum terkena wabah bisa tetap melakukan pembelajaran. Sehingga anak tetap mendapatkan pendidikan, terkait masalah pembiayaan sistem Islam punya solusi yaitu diambilkan dari baitul mal. Sehingga masyarakat tidak terbebani dengan pembiayaan kesehatan maupun biaya hidup di tengah pandemi. Negara harusnya punya tanggung jawab akan hal ini. Jadi kenapa masih ragu ketika sistem Islam diterapkan di negeri tercinta kita ini. Saatnya kembali pada sistem Islam yang menggunakan aturan berasal dari Allah Swt.

Allahu a'lam bishshawab.