Oleh : Susi Mariam Mulyasari, S.pdi

(Pendidik Generasi)


Beberapa pihak menyangsikan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi untuk menangani Covid-19 sejak 14 September 2020 lalu. Karena dinilai tidak mampu menyelesaikan perkembangan Covid-19, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya yang terinfeksi sedangkan angka kesembuhan mengalami penurunan. Persentase rata-rata kesembuhan dari Covid-19 yang menurun dari 84,03 pada 23 November 2020 menjadi 83,44 persen sedangkan angka rata-rata kasus aktif yang meningkat menjadi 13,41 persen. Minggu yang lalu masih 12,78 persen.

Perlu kita pahami bahwa penanggulangan wabah Covid-19 sejak awal penyebarannya cenderung dipaksakan oleh pemerintah, banyak kebijakan yang malah menyengsarakan dan menimbulkan dampak baru bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh kebijakan kartu prakerja yang dinilai oleh sebagian pihak, kebijakan yang terlalu dipaksakan sebagai solusi untuk menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19.

Selain itu kekurangan APD dan sosialisasi terhadap penyebaran Covid-19 dinilai lambat oleh pemerintah, sehingga kemungkinan besar Covid-19 sudah tersebar secara luas ke daerah-daerah Indonesia sebelum pemerintah mengumumkannya.

Hal yang paling mencolok mata terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19 adalah terjadinya perbedaan penanganan terhadap aktivitas masa yang dianggap berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19, aktivitas pemilu yang mengakibatkan kerumunan masa dianggap dan direspon biasa saja oleh pemerintah walaupun banyak protokoler Covid-19 dilanggarnya, sedangkan aktivitas masa lain seperti pengajian dan acara keagamaan lainnya direspon tegas, bahkan ada pejabat yang dicopot dari jabatannya karena terlibat di dalam tindakan indisipliner protokoler Covid-19, rakyat menilai bahwa tindakan seperti ini merupakan bukti bahwa pemerintah tidak serius di dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Selain itu kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh beberapa perusahan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan (omnibus law) menjadi faktor lain yang mengakibatkan penyebaran Covid-19 bertambah. Hilangnya trust kepada penguasa menyebabkan seluruh himbauan, arahan dari aparatur negara tentang protokoler Covid-19 tidak dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga masih banyak di antara mereka tidak mematuhi protokoler kesehatan pencegahan Covid-19.

Siapa yang disalahkan?

Yang disalahkan adalah pemerintah, karena tidak mampu membuat formula kebijakan yang akan membuat rakyat Indonesia menjadi tenang dan nyaman di dalam menghadapi wabah Covid-19. 

Hal ini sangatlah wajar selama watak kapitalistik dari penguasa dan pemangku jabatan lainnya masih mengendalikan mereka. Seluruh kebijakan diukur berdasarkan nilai kepentingan semata bukan berdasarkan data dan fakta kebutuhan masyarakat.  

Oleh karena itu sudah saatnya masyarakat melek dan berpikir akan sebuah perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Dan itu hanya bisa dicapai dengan penerapan aturan Islam di dalam sebuah sistem kehidupan.

Wallahu a’lam bishshawab.

 
Top