Oleh : Bani Hawanda

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Sebagaimana dikutip dari gatra.com, (27/7/2019) bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin menyatakan akan bekerja sama atau berlaku sebagai mitra kerja bagi pemerintahan. Dan memang sudah seharusnya seperti itu. Karena antara umara dan ulama sesuatu yang tidak dapat di pisahkan. Bahkan Nabi Muhamad saw., beliau di samping berperan sebagai Rasulullah, juga adalah seorang pemimpin pemerintah. Dengan demikian semoga kerja sama sebagaimana yang diungkapkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia adalah bentuk kerjasama dalam menetapkan aturan Allah. Juga bekerjasama dalam mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana yang telah nabi besar kita, Nabi Muhamad saw. buktikan ketika memimpin pemerintahan dengan sistem Islam yang telah ditetapkan Allah Swt. dan terbukti dunia pun sudah mengakuinya. 


Nabi Muhamad saw. ketika menjalankan pemerintahan Islam melakukan upaya menyatukan umat dalam wadah perjuangan menegakan syariah Islam. 


Maka ulama tentu tidak boleh menjadi alat penguasa untuk membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Semisal dengan memecah-belah kaum muslim atas dasar sentimen mazhab, organisasi dan lain-lain.


Jangan pula sampai kedekatan dengan pemerintah muncul karena adanya motivasi cinta dunia. Yang akan lupa pada Sang Pencipta dan mengakibatkan kehidupan tidak terarah, cenderung hanya mengikuti hawa nafsu.


Cinta dunia merupakan pangkal dari sebuah keburukan. Cinta dunia akan menjatuhkan manusia ke dalam ragam syubhat, lalu ke ragam kemakruhan bahkan kemudian ke dalam keharaman. (Al-Munawi, At Taysir fi Syarh al-Jami ash-Shaghir, 1/1000 )


Sungguh kita akan dapati bahwa rusaknya rakyat disebabkan rusaknya penguasa. Adapun rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya ulama. Sementara rusaknya ulama disebabkan karena dikuasai oleh cinta harta dan ketenaran. (Al-Ghazali, Ihya Ulum ad-Din 2/357)


Ketika faham kufur atau kebijakan yang zalim penguasa dijustifikasi ulama, maka masyarakat awam akan terseret dalam kekufuran dan tenggelan dalam kesengsaraan. Nabi saw. bersabda kepada Kaab bin'Ujrah ra.


"Semoga Allah Swt. melindungi kamu dari pemimpin bodoh." Kaab bertanya. "Siapa pemimpin bodoh itu?" Nabi saw. menjawab "Para pemimpin yang datang setelah aku, ia tidak memberi petunjuk dengan petunjukku, dan tidak menjalankan sunahku. Siapa saja yang membiarkan kedustaan, mereka tidak termasuk golonganku dan aku bukan golongan mereka, dan mereka tidak bisa mencapai telagaku." (HR. Ahmad)


Apabila seseorang atau kelompok akan menjalin kerjasama dalam aturan atau kebijakan, maka langkah pertama yang harus diperhatikan tentu adalah isi manfaat dan aturan atau kebijakan itu sendiri apakah layak dan dapat terjamin kebenarannya? Sedangkan manusia dalam mengeluarkan kebijakan tentunya tidak boleh keluar dari aturan yang telah Allah tetapkan. 


Kalau saja manusia dapat memfungsikan akalnya dengan dasar indra hati, penglihatan dan pendengarannya. Maka mereka akan cepat tanggap dalam mencari atau menyelesaikan perkara atau masalah yang dihadapinya dengan baik dan benar.


Akan tetapi ketika masalah itu datang kemudian manusia tidak dapat memfungsikan ketiga unsur tersebut yakni hati, penglihatan dan pendengarannya dengan mengacu pada pedoman Allah Swt., maka manusia jangan berharap akan meraih atau menetapkan kebenaran yang hakiki. 


Para ulama pewaris para Nabi tak akan mendiamkan apalagi mendukung para pelaku kezaliman khususnya penguasa zalim yang dapat mengakibatkan kalian disentuh api neraka (TQS. Hud [11]: 113). 


Oleh karena itu ulama yang sebenarnya akan selalu berada di garda terdepan membela agama Allah tanpa memiliki rasa takut sedikitpun akan risikonya. Serta dapat menjaga kemurnian Islam dan ajaran-Nya.

 
Top