Oleh : Anita Ummu Taqillah


Masalah demi masalah terus terjadi, bahkan mengancam masa depan negeri. Pandemi yang tak kunjung menemui ujung jalan terang, resesi ekonomi yang kian mengancam, dan pengesahan undang-undang yang terkesan serampangan, menjadi polemik di tengah masyarakat.

Tak hanya itu, kasus perceraian yang melonjak, LGBT yang kian marak, hamil di luar nikah hingga aborsi yang banyak terkuak adalah bukti sedang tak beresnya negeri ini. Begitu pula perselingkuhan, tawuran, narkoba, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan masih banyak lagi problematika yang ada, membuat bumi pertiwi berduka.

Hal itu menunjukkan bahwa sistem kapitalisme demokrasi, dengan dasar sekularismenya telah gagal mengatur negeri dan bumi ini. Contoh terkini adalah terkait pengesahan UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Demokrasi dengan slogan kedaulatan di tangan rakyat, yaitu segala aturan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya omong kosong belaka.

Faktanya, DPR yang katanya selaku wakil rakyat tak mendengar aspirasi rakyat yang begitu banyak menolak UU Cipta Kerja. Bahkan pengesahan pun terkesan buru-buru, karena draf UU yang tersebar berubah-ubah dan belum final. Lantas, draf mana yang telah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu?

Seperti dilansir kompas.com (12/10/2020), sebelum rapat paripurna digelar, salah seorang pimpinan Badan Legislatif DPR memberikan draf RUU Cipta Kerja kepada wartawan yang berjudul "5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja-Paripurna". Dokumen tersebut berjumlah 905 halaman. Namun, pada Senin (12/10/2020), beredar juga draf UU Cipta Kerja dengan versi terbaru yang berjumlah 1035 halaman. Di halaman terakhir, terdapat kolom untuk tanda tangan pimpinan DPR Aziz Syamsuddin, dengan nama penyimpanan "RUU CIPTA KERJA - KIRIM KE PRESIDEN.pdf". 

Dari kejadian ini, selayaknya kita mengambil pelajaran, bahwa dalam sistem demokrasi hanya akan menghasilkan praktik kebijakan yang tak masuk akal. Apalagi sistem ini memaksa manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan untuk membuat aturan.

Tentu hal ini berbeda dengan sistem Islam. Karena dalam Islam, kedaulatan adalah di tangan Allah Swt. Sang Maha Pencipta manusia, langit, bumi dan seisinya. Hanya Allahlah yang Maha Mengetahui mana yang terbaik untuk makhluk-Nya. Untuk itu, harusnya kita menggunakan sistem Islam untuk mengatur kehidupan ini, sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas.

Sistem Islam hanya bisa diterapkan dengan sempurna dalam khilafah. Yaitu, negara yang menerapkan Islam secara kafah atau menyeluruh. Itulah "Islamic New World Order" yang telah dirindukan umat manusia, agar mencapai keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam.

Hanya sistem Islam pulalah yang mampu menghentikan segala problematika dan permasalahan yang ada. Karena Islam mempunyai hukum yang jelas dan tegas yang akan memberi perubahan total, bukan abal-abal. 

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top