Oleh : Ummu Laila

(Pemerhati Sosial Kec. Lainea Sulawesi Tenggara)


Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengeluarkan data angka pengangguran mulai Agustus 2018 hingga Agustus 2020. Data yang dikeluarkan Kamis (5/11/2020) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. “Jumlah pengangguran di Agustus 2018 sebanyak 41.301 orang, kemudian meningkat pada Agustus 2019 sebanyak 46.017 orang. Pada Agustus 2020 semakin meningkat 61.860 orang,” tulis rilis BPS Sultra.

Sementara itu BPS Sultra, menyebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau belum terserap oleh pasar kerja, “Selama tiga tahun ini mengalami kenaikan yatu dari 3,19 persen pada Agustus 2018 menjadi 3.52 persen pada Agustus 2019 dan di tahun 2020 menjadi 4,58 persen,” tulis kepala BPS Sultra Agnes Widiastuti melalui rilisnya.

Kurangnya lapangan kerja dan banyaknya tenaga kerja asing menjadi salah satu faktor penyebab hal ini terjadi. Sehingga tidak mengherankan adanya peraturan pemerintah mengenai penggunaan tenaga kerja asing menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Karena mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari masuknya tenaga kerja asing ini.

Dampak negatif masuknya tenaga kerja asing yang paling terasa adalah  menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini karena jumlah tenaga kerja akan bertambah banyak. Yang tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja baru, maka lapangan pekerjaan akan terasa makin sempit. Kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia, menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal, terlebih yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Maka tenaga kerja lokal akan kalah saing dengan tenaga kerja asing.

Kondisi tersebut tentunya sangat miris bagi masyarakat lokal khususnya bagi mereka yang kehilangan pekerjaan terlebih lagi bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu banyaknya pengangguran akan memungkinkan timbulnya kriminalitas yang memicu masalah sosial baru di masyarakat. Akhirnya semakin nampak  dan semakin nyata sejatinya mendatangkan TKA ke negeri ini, bukanlah solusi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tapi malah akan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit.

Demikian sistem kapitalis dalam demokrasi selalu menawarkan dan memberi penyelesaian yang tambal sulam. Masihkah kita betah dengan kondisi seperti ini? Sementara ada sisitem lain yang mampu memberi solusi tanpa masalah, sistem yang mampu memberi jaminan kesejahteraan hidup bukan saja bagi seluruh manusia tapi bagi seluruh alam. Yakni sistem Islam.

Sistem yang telah terbukti selama kurang lebih 13 abad mampu menyelesaikan segala permasalahan dan bukan saja mengatasi masalah pengangguran. Sebab sistem ini berdasar pada aturan dan petunjuk Sang Pencipta manusia yang diajarkan dan direalisasikan oleh Rasulullah saw. dan diteruskan oleh para sahabat beliau dalam kepemimpinan mereka yang disebut khalifah.

Dalam sistem Islam (khilafah), kepala negara (khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dengan mengaktifkan sektor ekonomi real (pertanian, industri , dan lain-lain). Rasulullah bersabda yang artinya: "Imam/khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari sinilah, maka para ulama menyatakan wajib atas pemerintah memberikan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja (rakyatnya). Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Bukan malah membuka lapangan kerja untuk asing dengan alasan pekerja lokal kurang berkualitas. 

Wallahu a'lam bishashwab.

 
Top