Oleh : Elfia Prihastuti, S.Pd

Praktisi Pendidikan dan Member AMK


Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law tidak hanya memantik keresahan kaum buruh. Akan tetapi dirasakan juga oleh kaum muslim di negeri ini. Pasalnya undang-undang ini juga mengusik jaminan kehalalan produk yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Seperti pangan, kosmetik, dan obat-obatan. 

Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Ciptaker yang kontroversial tersebut telah mengubah sistem penerbitan sertifikasi halal. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Namun dalam UU Ciptaker ada beberapa poin yang berubah, seperti persyaratan auditor halal (orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk). Salah satu persyaratan auditor dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan harus memperoleh sertifikat dari MUI. UU Ciptaker menghapus syarat ini. 

Kemudian 'waktu' penerbitan, sebelumnya dalam pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Namun pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Sementara Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal. (rri.co.id, 14/10/2020)

Terkait perubahan-perubahan tersebut anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub menilai, kebijakan tersebut sangat berbahaya karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan antara satu produk dengan produk lainnya. (rri.co.id, 14/10/2020)

Hal ini jelas amat meresahkan. Tampaknya peran MUI sebagai lembaga yang seharusnya memiliki peran besar untuk memberikan label halal pada suatu produk diminimalisir bahkan dinafikkan.

Hal ini sejalan dengan ungkapan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki HS, bahwa Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebelum ada UU Cipta Kerja mengamanahkan MUI dalam tiga kewenangan, yaitu menetapkan kehalalan produk, sertifikasi auditor halal, dan akreditasi LPH.

Setelah UU Cipta Kerja berlaku, kewenangan MUI menjadi satu yaitu untuk penetapan kehalalan produk yang menjadi wewenang para ulama dalam ormas Islam itu. (Ihram.co.id, 14/10/2020)

Polemik ini muncul, tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia dengan menggelontorkan program Kawasan Industri Halal (KIH). Untuk itu pemerintah berusaha mendorong tumbuhnya industri-industri kecil atau usaha mikro dan kecil (UMK) dan melakukan penguatan. 

Pemerintah bermaksud mempermudah pemberian sertifikat halal bagi usaha kecil tersebut. Maka bola panas perdebatan pun menggelinding. Karena memang tak bisa sesederhana itu. Sebab ini menyangkut kepastian dari sebuah keyakinan yang melekat dalam setiap muslim sebagai penganut mayoritas penduduk negeri ini. 

Satu sisi, memberikan angin segar bagi pengusaha UMKM dengan kemudahan mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Di sisi lain rentan adanya self declare (deklarasi mandiri) produk halal secara serampangan oleh produsen.

Bagi seorang muslim jaminan halal atas produk yang dikonsumsinya menjadi dambaan. Sehingga ia dapat menggunakan produk tersebut dengan  aman tanpa ada rasa was-was. 

Namun ternyata hidup dalam regulasi sistem ekonomi kapitalis amatlah sulit memperoleh jaminan kepastian tentang kehalalan suatu produk. Karena sistem kapitalisme-sekuler halal dan haram tidak menjadi prioritas utama. Upaya mendapatkan materi sebanyak mungkin, itulah prioritas utama dalam sistem kapitalis. Meskipun harus menabrak rambu kepastian tentang halal dan haram.

Jika kita cermati, sejatinya kebijakan terkait penerbitan sertifikasi halal ini memungkinkan berdampak pada perkembangan UMKM. Mengingat produk halal yang akan diproduksi  tidak hanya akan didistribusikan ke dalam negeri, tetapi juga akan dipasarkan ke luar negeri. 

Melihat prosesnya yang terkesan serampangan, bukan tidak mungkin produk tersebut akan sulit mendapat konsumen baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Bagi konsumen dalam negeri, akan lebih berhati-hati dalam menggunakan sebuah produk meski telah berlabel halal. Sejak dulu kaum muslimin memang harus selalu teliti dan cermat dalam memilih produk, meski berlabel halal, ternyata ada saja komposisi dari produk tersebut yang diragukan kehalalannya.

Bagi konsumen luar negeri, fakta menunjukkan, sebagaimana yang diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani, bahwa dunia internasional lebih mengakui standar produk halal Malaysia daripada Indonesia. (CNN Indonesia, 24/10/2020)

Dengan proses pemberian label halal terhadap suatu produk, seperti tertuang dalam UU Ciptaker mampukah negeri ini meraih kepercayaan internasional?

Sungguh miris kondisi kaum muslimin yang hidup di negeri yang bernaung pada sistem kapitalis-sekuler. Untuk mendapatkan jaminan kepastian kehalalan atas produk yang dikonsumsinya saja, amat sulit diwujudkan, apalagi jaminan-jaminan yang lain. Padahal keberadaannya amat urgen. Kaum muslimin sebagai hamba yang dituntut ketaatannya kepada Sang Khalik harus mendapatkan jaminan kehalalan tersebut.

Kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi tersebut sejatinya bukan sekadar label, tapi suatu kewajiban. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ 

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. al-Maidah : 88)

Ternyata penguasa negeri ini tak peduli dengan keresahan rakyatnya yang mayoritas muslim. Masih pantaskah kita bernaung pada sistem yang selalu membuat kita resah dalam rangka menjalankan ketaatan kita pada Allah?

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top