Oleh : Nisa Rahmi Fadhilah,S.Pd

Member AMK


Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung saat ini sangat terasa mulai pergantian iklim dari panas ke penghujan. Hampir setiap hari kawasan Bandung di guyur hujan. Secara geografis, Bandung merupakan daerah yang dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa. Dengan kondisi yang demikian, Bandung sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Bencana banjir sudah seperti agenda tahunan di Kabupaten Bandung. Wilayah langganan banjir seperti Rancaekek, Baleendah dan Dayeuhkolot masih belum bisa dituntaskan.

Dilansir oleh Republika.co.id, Direktur Inisindo Omni Consult, menilai bahwa masalah banjir di Kabupaten Bandung adalah masalah yang sistemik. Artinya titik tumpunya bukan hanya di satu titik saja, karena kini kawasan banjir bukan berkutat di Kabupaten Bandung saja, sebab masalah banjir ini sudah jadi permasalahan lintas wilayah.

Ia mengatakan bahwa dulu, konsep penangan banjir adalah dengan menjaga hulu dan hilir, namun konsep tersebut harus diadaptasi mengikuti perkembangan yang ada. Sehingga banjir Kabupaten Bandung menjadi masalah bersama dan harus ada pengendalian baik secara vertikal maupun horizontal.

Dilansir oleh Republika.co.id, Ketua Ponpes Ishlahul Amanah menyebutkan penyelesaian masalah banjir ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu koordinasi dengan wilayah yang dikuasai oleh lembaga vertikal lainnya seperti Indonesia Power, Perhutani, PTPN, dan lainnya.

Ia mengatakan di Kabupaten Bandung terdapat banyak sekali proyek nasional, sehingga perlu ada terobosan yang revolusioner dalam menyelesaikan banjir. Namun, sangat disayangkan, banjir masih menjadi masalah yang meresahkan masyarakat ketika musim hujan. Bencana banjir selama ini pun belum mendapat solusi yang tepat. 

Untuk mengatasi banjir dan genangan, Islam memiliki kebijakan canggih dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika dan pascabanjir. 

Pada kasus banjir yang disebabkan oleh keterbatasan daya tampung terhadap curahan air, baik akibat hujan, dan seterusnya. Maka negara Islam akan membangun bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan sebagainya. Pada masa keemasan Islam, bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi.

Selain itu, negara Islam akan membuat kebijakan tentang master plan, seperti pembukaan pemukiman harus menyertakan variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristiknya dan topografinya. Sehingga, negara Islam mampu mencegah kemungkinan terjadinya banjir atau genangan. 

Jika bencana banjir ini menelan korban, maka negara akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Negara menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, keurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai.

Negara akan mengerahkan alim ulama untuk memberikan tausiyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Swt.

Inilah kebijakan Khilafah Islamiyyah mengatasi banjir. Kebijakan tersebut tidak saja didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga disangga oleh nash-nash syariat. Dengan kebijakan ini, insyaallah, masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas.

Wallahu a’lam bishshawab.

 
Top