Sengketa Lahan BIL: Rakyat Lepas dengan Ikhlas?

 

Oleh: Nur Elmiati 

(Aktivis Dakwah Kampus dan Member AMK)


Mana ada aku cuek

Apalagi gak mikirin kamu

Tiap pagi malam ku s'lalu

Memikirkan kamu


Bukalah pintu hatimu

Agar kau tahu isi hatiku

Semua perjuanganku

Tertuju padamu


Lirik lagu dari Rizky Febian berjudul mana ada aku cuek, sangat relevan dengan sikap penguasa saat ini. Yang katanya memperjuangkan hak rakyat, namun nyatanya bukan hak rakyat yang diperjuangkan.


Perkara pembebasan lahan di Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi 17 warga yang mengajukan gugatan atas biaya pembebasan lahan di kawasan BIL tersebut. (lombokpost.co, 13/11/20)


Artinya, Angkasa Pura yang diwakili oleh Bidang Datu (Perdata dan Tata Usaha Negara) menang telak ditingkat kasasi. Dan putusan gugatan pembebasan lahan dari 17 warga ditolak secara mentah-mentah dengan dalih bahwa putusan kasasi sudah dikeluarkan berdasarkan putusan Nomor 817K/Pdt/2020.


Melihat hasil putusan tersebut, dapat dilihat dengan kasat mata. Bahwa dalam putusan tersebut diambil secara sepihak. Ironi sekali, bahkan putusan tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan. Sebab jika mencermati pada gugatan warga, tentu sebagai Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan baik. Lahan warga di BIL dibayar dengan harga murah, bahkan tidak sesuai dengan luas lahan. Disatu sisi, Badan Pertanahan Nasional (BNP) melakukan pengukuran secara tidak tepat. Tentu hasil pengukuran tersebut akan mempengaruhi nominal harga lahannya. Maka dari itu, masyarakat menuntut sisa pembayaran lahannya.


Sementara itu, warga meminta majelis hakim untuk membayar sisa tanah yang berjumlah 26 bidang tanah seluas 70.880 meter persegi dengan harga Rp 105 Miliar. Namun sayang seribu sayang, suara gugatan dari masyarakat tidak dihiraukan, bahkan terjadi penolakan dari berbagai instusi pemerintah seperti PN Praya dan Pengadilan Tinggi NTB.


Menyaksikan problematika seperti ini, sungguh membuka mata batin rakyat. Bahwa penguasa sekarang sedang berselingkuh dengan pengusaha. Tentu slogan khas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah utopis, nyatanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk pengusaha.


 Hal ini memang tidak bisa dinafikkan dalam demokrasi. Bagaimana tidak? Sangat kentara sekali keberpihakan penguasa terhadap pengusaha. Ketika rakyat menuntut hak mereka, penguasa malah bersikap cuek  bahkan membalik badan atas suara rakyat.


Ya, beginilah penampilan wajah penguasa ala sistem kapitalisme. Penguasa sebagai regulator seringkali mengeluarkan senjata andalan, yaitu mengesahkan kebijakan neoliberalisme terhadap lahan milik rakyat, demi memuaskan nafsu serakah pengusaha.


Sejatinya, lingkaran setan problematika seperti ini akan terus terjadi, jika kapitalisme terus diterapkan di bumi pertiwi. Pasalnya, ia akan selalu menghadirkan problematika, salah satunya konflik lahan. Lantas pertanyaannya, langkah apa yang harus dilakukan untuk memutuskan lingkaran setan ini? Maka jawabannya putuskan lingkaran setan ini, dan 'back to system Islam'.


Islam merupakan agama yang syamil dan kamil, segala persoalan mampu diatasi oleh Islam. Bukti eksistensi Islam sebagai solusi, terdapat dari berbagai kajian-kajian para ulama, sejarawan dan sebagainya. Berbeda dengan pemerintahan neoliberal, pemerintahan Islam yaitu khilafah hadir untuk menjalankan syariat Islam secara kafah, sekaligus mengurusi seluruh urusan umat termasuk pangan. Ketika lahan yang dimiliki seorang yang dialih fungsikan kepada pemanfaatan umum, maka khilafah akan membeli lahan tersebut dengan harga yang disepakati. Lalu tanah tersebut dikelola negara untuk dijadikan keperluan umat seperti BI.


Wallahu'alam bi ash-shawwab.