SDA Papua Dicengkeram Korea


Oleh : RAI Adiatmadja

(Founder Komunitas Menulis Buku Antologi)


Papua yang malang hutannya dibakar, SDM dipersalahkan karena tidak pintar, bahkan dijadikan kambing hitam sebagai perusak utama karena memusnahkan hama, benarkah begitu?

Seperti kita ketahui, hutan adalah bagian penting yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua sedari dahulu. Suku asli Papua yakni Mandobo dan Malind secara perlahan tetapi pasti semakin kehilangan hutan adat yang menjadi tempat kehidupan mereka.

Mengapa perusahaan besar milik Korea Selatan bisa membakar hutan sebegitu rupa? Ada apa di balik semua? Mengapa Korindo berani melakukan pelanggaran hukum dan dengan mudahnya berkelit tidak mengakui?

Investigasi visual oleh Forensic Architecture yang berbasis di Inggris menyelidiki hal itu. Dengan menggunakan petunjuk visual dari video udara yang diambil oleh Greenpeace Internasional pada 2013 serta sistem geolokasi, mereka menemukan kebakaran terjadi di konsesi PT Dongin Prabhawa–anak perusahaan Korindo.

“Pola, arah, dan kecepatan munculnya titik-titik api sangat sesuai dengan arah, pola, dan kecepatan pembukaan lahan di area konsesi. Ini adalah bukti bahwa kebakaran lahan terjadi karena disengaja. Jika api berasal dari luar area konsesi atau terjadi karena kondisi cuaca yang kering pola kebakarannya akan bergerak dengan arah yang berbeda,” ujar Samanen Moafi, peneliti Forensic Architecture.

Di sisi lain, Greenpeace mengatakan investigasi ini penting untuk penegakan hukum pembukaan lahan yang ilegal. (BBC News Indonesia, 12/11/2020)

Padahal semua aturan sudah tertulis jelas dalam UU Lingkungan Hidup dan UU Perkebunan, tetapi pelanggar masih melenggang begitu bebas, seakan kebal hukum dan mudah untuk berkelit. Masyarakat setempat yang menjaga, orang-orang asing yang merusak tanpa tenggang rasa. Hutan Papua adalah satu-satunya yang tersisa di dunia dengan keanekaragaman hayati tinggi. Indonesia memiliki 60% persen keragaman hayati yang tersimpan di hutan Papua.

Hal ini merupakan karakteristik demokrasi adalah sebagian seakan-akan mengikuti hati nurani rakyat, sebagian lagi tak peduli, bahkan banyak aturan yang sedemikian menindas. Sehingga tak pernah ditemukan korelasi pasti untuk setiap kebijakan yang diciptakan. Korban utama tentulah rakyat. 

Menurut Wakil Ketua Komisi VI Daniel Johan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) harus menjelaskan peristiwa tersebut bahkan tentang perincian kesesuaian hutan yang dilepas. Jika tidak seiring sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah harus melakukan penegakan hukum. Bahkan dia menilai ada indikasi pengelabuan terhadap masyarakat adat di Boven Digoel yang menggantungkan hidupnya dari hutan secara turun temurun. (Detiknews, 14/11/2020)

Sudahkah masyarakat Papua diberikan keadilan secara proporsional sebagai wujud perlindungan negara? Sepertinya semua harapan jauh panggang dari api, yang ada kekayaan itu dikeruk untuk kepentingan korporasi dan asing, membuat penguasa geming karena tentu ada iming-iming. Alih-alih peduli mengurusi secara cermat dan adil, lebih memilih tergiur dengan nilai keuntungan yang tinggi.

Dalam negara penganut sistem kapitalisme, kebijakan hanyalah alat mengalihkan keserakahan. Faktanya semua tak pernah terwujud untuk menyejahterakan, tetapi memiskinkan dan sarana jual aset negeri secara perlahan dan terkesan legal.

Mengutip rilis dari situs Greenpeace, perusahaan Korindo memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua dan telah menghancurkan sekitar 57.000 hektare sejak tahun 2001. Wilayah tersebut bahkan diperkirakan seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. 

Korindo pun mengeluarkan investigasi tandingan dari The Forest Stewardship Council (FSC) pada tahun 2017 yang membuktikan bahwa Korindo tidak melakukan pembakaran. 

Temuan FSC memperkuat hasil investigasi yang sebelumnya sudah telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan nomor surat 522.2/0983 tertanggal 24 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa pembakaran lahan dilakukan secara mekanis dan tanpa bakar.

Lantas siapa yang melakukan pembakaran? Apakah masyarakat setempat yang melakukan dengan alasan untuk membakar hama, haruskah puluhan ribu hektare yang dibakar untuk membasmi tikus hutan? Semuanya hanya hipokrisi yang dibungkus dengan begitu apik, dilindungi kebijakan yang memuluskan asing untuk meraup sebanyak-banyaknya hasil bumi Indonesia dan merusak tatanan SDA. Ironis, bukan?

Semua yang terjadi hari ini sangat bertolak belakang dengan ketika sistem Islam kafah berjaya. Bukanlah retorika pepesan kosong. Realitas yang jelas ketidakbergantungan kepada asing agar rakyat tidak terasing. Menyejahterakan warga negara dengan tindakan nyata. Bukan sekadar berjanji. Sistem yang berpijak pada kemampuan mandiri dan independen. Islam hadir bukan sekadar gerak ritual dan moral saja, tetapi sebuah sistem yang mampu memecahkan problematika kehidupan. Termasuk pengelolaan alam yang termasuk sebagai kepemilikan umum dan wajib dikelola oleh negara. Hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Haram hukumnya memasrahkan pengelolaan kepada individu, swasta, apalagi asing.

“Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput, dan api.” (HR. Ibnu Majah)

Sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, setiap muslim wajib terikat termasuk para penguasa harus menundukkan diri pada syariat Islam. Semua perkara dan persoalan kehidupan termasuk masalah pengelolaan SDA harus dikembalikan pada Al-Qur’an dan Sunah.

Hari ini kekayaan Indonesia hampir 90% dikuasai oleh asing. Jika tidak dikembalikan pengaturannya dengan merujuk pada syariat Islam, kekisruhan akan senantiasa terjadi. Sebab aturan-aturan penguasa sekuler kapitalis tak akan melahirkan kesejahteraan dan keberkahan, terbukti di tengah berlimpahnya SDA, mayoritas rakyat hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Seharusnya seluruh muslim melek politik Islam agar semua mampu berjuang mengembalikan tatanan ke kondisi seharusnya.

Wallahu a’lam bishshawab.