Oleh: Muthmainnah Ilham, S.Pd.
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Per 1 November 2020 kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan situs resmi satgas penanganan Covid-19 terjadi penambahan 2.696 kasus menjadi 412.784. Hal ini menunjukkan Covid-19 di Indonesia belum mampu dikendalikan. Oleh karena itu, butuh penanganan serius yang harusnya dilakukan sejak awal kasus pertama ditemukan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menekankan pentingnya pengetesan dan pelacakan kasus Covid-19 sambil menunggu datangnya vaksin pada November mendatang.

Penasehat Menko Kemaritiman Bidang Penanganan Covid-19 Monica Nirmala yang hadir dalam rakor itu menuturkan bahwa pengetesan dan pelacakan dinilai penting. Hal ini karena penularan Covid-19 didominasi oleh segelintir orang yang terinfeksi, yang disebut sebagai super spreaders. Sebanyak 80 persen kasus baru disebabkan oleh 20 persen orang yang terinfeksi.

"Mereka mampu menularkan virus kurang lebih dua hari sebelum timbul gejala, hingga 10 hari setelah bergejala. Oleh karena periode infeksius yang singkat ini, maka waktu dan kecepatan respons kita sangat penting untuk memutus rantai penularan. Time is of the essence (waktu adalah kunci)," jelasnya.

Bukan hanya testing dan tracking yang penting. Monica juga menuturkan pendampingan karantina dan isolasi turut jadi perhatian. Menurut dia, tes-lacak-isolasi adalah tiga mata rantai surveilans yang saling terkait. Deteksi dini dan pendampingan pasien menjalani isolasi serta perawatan hingga tuntas adalah kunci penanganan pandemi. (Republika, 14/10/2020)

Lambannya Penanganan Covid-19 di Indonesia

Sejak ditemukannya kasus pertama hingga hari ini, Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, kita menyaksikan berbagai kebijakan pemerintah belum mampu mengendalikan lonjakan kasus yang terus meningkat. Bahkan korban meninggal pun bertambah. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang serius untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah harusnya mengevaluasi kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid-19. Agar kasus yang terjadi dapat diselesaikan. Bukan justru sibuk mempersiapkan pemilu hingga mensahkan UUD Omnibus Law yang ditolak masyarakat. Karena  pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk menyelesaikan persoalan Covid-19. Apalagi begitu banyak dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Resesi ekonomi pun terjadi. Bahkan angka kematian cukup tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah yang tepat. Bukan justru gonta-ganti kebijakan yang tidak jelas. Mulai dari PSBB hingga  new normal. Adanya upaya pemerintah untuk pengetasan dan pelacakan Covid- 19 seharusnya dilakukan sejak awal kasus pertama dilakukan. Bukan menunggu lonjakan kasus semakin tinggi.

Inilah buah dari sistem demokrasi kapitalisme. Rakyat dijadikan sebagai uji coba berbagai kebijakan. Apalagi dengan alasan pertumbuhan ekonomi yang menurun, new normal pun dipaksakan. Pemilu juga akan digelar Desember mendatang di tengah kasus yang masih terus meningkat.

Solusi Islam Mengatasi Pandemi

Kesehatan dalam Islam adalah hak seluruh warga negara yang wajib dipenuhi negara. Apalagi dalam menghadapi pandemi negara harus mengambi kebijakan yang tepat agar  tidak terjadi lonjakan kasus. Maka dalam menghadapi pandemi negara khilafah akan melakukan langkah berikut.

Pertama, sejak awal pemimpin dalam sistem Islam akan melakukan Test-Trace-Treatment(3T) di mana khalifah akan memisahkan orang sehat dari orang sakit. Kemudian akan memberlakukan tes massal, baik rapid test maupun swab test secara gratis bagi warganya. Bagi mereka yang terinfeksi, negara mengurus pengobatannya hingga sembuh.

Kedua, khalifah berupaya maksimal menutup wilayah sumber penyakit, sehingga penyakit tidak meluas dan daerah yang tidak terinfeksi dapat menjalankan aktivitas sosial ekonomi mereka secara normal tanpa takut tertular. Selain itu, upaya ini membuat penguasa fokus menyelesaikan kasus di daerah terdampak wabah.

Ketiga, bagi masyarakat di daerah wabah yang tidak terinfeksi penyakit, Khalifah akan menjamin seluruh kebutuhan pokok mereka. Khalifah menjamin protokol kesehatan dapat dilakukan semua rakyatnya. Upaya ini memutus rantai penularan virus penyakit.

Keempat, khalifah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat, tanpa menzalimi tenaga medis/instansi kesehatan.

Kelima, khalifah mendukung penuh dengan menyediakan dana yang cukup untuk melakukan riset terhadap vaksin agar segera dapat ditemukan.

Semua mekanisme ini ditopang sistem keuangan yang berbasis baitul maal, bukan berbasis ribawi. Sehingga Negara tidak lagi bergantung terus-menerus kepada negara kapitalis asing. Karena kas baitul maal yang bersumber dari fa'i, kharaj, jizyah, dan lainnya akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah pandemi.

Selain itu, adanya dorongan keimanan warga negara menjadi modal berharga bagi negara, sehingga rakyat percaya kepada penguasa dan patuh pada protokol kesehatan yang ditentukan. Sebab, rakyat ingin mendapatkan pahala dengan taat kepada pemimpin yang amanah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta’ala. 

Sudah saatnya kita kembali kepada aturan Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik bagi ciptaan-Nya. Menerapkan sistem Islam secara menyeluruh yang telah terbukti selama 13 abad. Agar Allah menurunkan berkahnya dari langit dan bumi.
Wallahu a’lam bishawwab. 

 
Top