Oleh : Enok Sonariah

     Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Mengurus sertifikat tanah bagi yang kesulitan dana menjadi kendala tersendiri. Satu sisi menghendaki kejelasan status tanah yang dimilikinya, sisi lain biaya yang mesti dikeluarkan tidaklah murah. Maka dari itu adanya program pembagian sertifikat tanah secara gratis oleh pemerintah pastilah disambut gembira oleh masyarakat.

Dilansir dari dara.co.id (10/11/2020), Presiden Jokowi telah membagikan 5000 sertifikat tanah secara gratis untuk 20 orang warga Kabupaten Bandung. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, Hadiat Sondara Danasaputra, SH, MH,  pembagian sertifikat tanah tersebut adalah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020, yang tersebar di 11 desa di 3 kecamatan Kabupaten Bandung. Hadiat berharap November 2020 target 100 % penyelesaian sertifikat tanah tercapai, sehingga bulan berikutnya, yaitu Desember, seluruh masyarakat pemohon sudah menerima secara gratis.

Pesan yang disampaikan oleh presiden Jokowi untuk para penerima adalah: "Kepastian hukum atas tanah tersebut sudah jelas terjamin, sehingga jika tanah mau diagunkan, dipikirkan secara matang tujuannya, misalnya kalau untuk penambahan modal dan meminjam ke bank jangan sampai menjadi kredit macet, karena tanah tersebut bisa disita bila tidak kebayar kreditnya". (dara.co.id, 9/11/2020) 

Sekilas pesan pak Presiden bertujuan baik, yaitu hendak membantu masyarakat yang kesulitan modal dan sulit nyari pinjaman padahal memiliki tanah yang bisa diagunkan. Dari sini pemerintah melihat masyarakat mesti diberi kemudahan dengan membagikan sertifikat tanah gratis agar bisa mengakses bank ketika butuh modal atau untuk kebutuhan lainnya.

Covid-19 tidak bisa dipungkiri telah berdampak luas melumpuhkan berbagai sektor terutama ekonomi. Geliat usaha di tengah pandemi sebenarnya  tidak hanya bertumpu pada kebutuhan modal saja. Sudah banyak pelaku usaha  terutama kalangan UMKM tersendat karena kurangnya pembeli/konsumen. Barang dan fasilitas sebagai bagian dari modal sudah tersedia, namun pembeli atau penggunanya minim, tidak seramai sebelum pandemi. Dari sedikit fakta di atas dapat dibayangkan para peminjam yang sudah terlanjur mengagunkan tanahnya untuk modal ataupun kebutuhan lainnya, kemudian kesulitan untuk membayar cicilannya akan kehilangan tanahnya karena disita. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? 

Tanah hasil sitaan kedepannya akan menambah kepemilikan bagi negara, tapi rakyatnya terlantar dan terusir kebingungan. Sebelum program pembagian sertifikat tanah gratis saja, masyarakat sudah banyak yang kesulitan memiliki tanah akibat melambungnya harga tanah, ditambah daftar susulan korban sitaan, andaikan pihak pemerintah tidak mau tahu kesulitan yang dialami masyarakat ketika mengembangkan suatu usaha ataupun kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Yang dituntut hanyalah pengembalian utang tanpa peduli dari mana mereka mendapatkannya. Inilah watak pemimpin yang dibentuk oleh sistem kapitalis. Bertindak hanya sebagai regulator, bukan penanggung jawab.

Aspek lain yang tidak kalah miris, pinjaman bank itu berbunga alias riba. Hukum keharamannya sudah jelas. Sebagai seorang muslim, hal ini tidak boleh diabaikan. Alasannya tujuan hidup seorang muslim bukanlah hidup untuk hidup, tapi hidup untuk menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi segala yang dilarang oleh Sang Pencipta Pemilik seluruh tanah di bumi yang dihuni seluruh manusia. Sebagi pemimpin yang mengimani adanya hisab semestinya tidak menjerumuskan rakyatnya dalam kesengsaraan; sengsara di dunia juga akhirat.

Kezaliman akan terus dirasakan masyarakat selama pengaturan kehidupan bersandar pada sistem kapitalisme-sekuler, yaitu aturan yang menegasikan peran agama (Islam) dalam pelaksanannya. Masyarakat dibiarkan kesulitan memenuhi kebutuhannya tanpa merasa berdosa sebagai tanggung jawabnya. Lebih zalim lagi menjebak dengan tampilan membantu. Pengaturan kapitalisme-sekuler sangat berbeda dengan pengaturan dalam sistem Islam.

Di dalam sistem Islam, yakni khilafah, penguasa benar-benar akan menjalankan fungsinya sebagai raa’in, yakni pengurus urusan rakyat sesuai dengan sabda Rasulullah saw.,

“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyatnya), maka ia bertanggung jawab atas apa yang diurusnya itu.” (HR. Bukhari)

Karenanya, khalifah tidak akan pernah merampas hak rakyat termasuk di dalamnya adalah hak atas tanah. Khalifah juga tidak akan membuat undang-undang yang membolehkan menyita tanah bagi yang kesulitan membayar hutang. Justru khalifah akan memberikan sekalipun itu tanah milik negara kepada rakyat yang membutuhkan dengan mekanisme yang sudah diatur sesuai syariat. Bagi yang kesulitan membayar hutang, seorang khalifah tidak akan tinggal diam, karena termasuk tanggung jawabnya. Khalifah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi seluruh rakyatnya, menyediakan lapangan pekerjaan, membantu yang kesulitan, juga mengarahkan untuk akhiratnya. Rakyat tidak akan dijerumuskan pada dosa ribawi, karena pengaturan sistem ekonominya tidak berbasis riba sebagaimana dalam sistem kapitalisme-sekuler.

Wallaahu a'lam bi ash shawaab

 
Top