Pajak untuk Kemakmuran Rakyat?

 


Ummi Lia

Ibu Rumah Tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung


Sampai saat ini pajak merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara mencapai lebih dari 80 persen. Artinya rakyat merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah, sementara sumber daya alam di negeri ini, pengelolaannya diserahkan/berada pada pihak swasta nasional/asing.


Terkait pajak ini Kabupaten Bandung, mendapat predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama tiga tahun berturut-turut. “Bagaimana Kabupaten Bandung mendapat pemeriksaan pendapatan, potensi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dievaluasi dan dinilai oleh BPK RI,” kata Dadang M. Naser. Menurutnya, setiap peluang untuk meningkatkan PAD bisa membantu daerah tertentu menjadi lebih baik. Cara yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung termasuk menyisir para wajib pajak yang beralamat di Kabupaten Bandung. (Republika.co.id, 6/11/2020)


Sebelumnya Kabupaten Bandung melakukan relaksasi kepada wajib pajak PBB. Relaksasi ini untuk membantu pemasukan daerah yang menurun akibat Covid-19. Kepala Bidang Pajak 2 Bapeda Kabupaten Bandung, Kakan Taufik Barawan, mengatakan wajib pajak yang tagihannya di bawah Rp 500 ribu akan digratiskan. Namun agar wajib pajak PBB dapat gratis, harus menyelesaikan tunggakan di tahun sebelumnya/tahun 2019. Yang tagihannya di kisaran 5 juta dapat diskon 50 persen. Menurut Kakan, kebijakan ini dapat membantu pemasukan pajak di tengah pandemik. Karena diperkirakan pemasukan pajak akan menurun. (detiknews, 20/5/2020)


Karena pajak adalah salah satu sumber pemasukan di sistem kapitalis, maka setelah program relaksasi pajak, pemerintah sekarang melakukan upaya penyisiran wajib pajak. “Seperti pabrik di Kabupaten Bandung, maka NPWP-nya juga harus kabupaten, termasuk ke depannya kendaraan yang dimiliki masyarakat harus berletter D, karena banyak kendaraan di Kabupaten Bandung tapi nomor pajak di tempat lain, tentu ini bayarnya di tempat lain juga,” demikian kata Dadang.


Pajak (dari bahasa Latin taxo,”rate”) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Wikipedia)


Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Ditambah lagi, korupsi di sistem kapitalis sekarang sudah membudaya. Semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah dalam mengelola pajak. Benarkah pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?


Paktanya, pemerintah Indonesia menerapkan prinsip anggaran (APBN) berimbang (Balanced budget), yaitu suatu keadaan dimana penerimaan sama dengan pengeluaran. Sedangkan dalam konteks negara, yang dimaksud dengan anggaran berimbang adalah bila penerimaan pajak sama dengan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Hanya saja dalam prakteknya, pemerintah menganut prinsip anggaran belanja defisit (deficit budget). Adapun cara yang dilakukan untuk menyeimbangkan neraca, pemerintah melakukan hutang dalam dan luar negeri. Jika APBN memiliki beban hutang, siapa yang berkewajiban untuk membayar angsuran hutang pokoknya ditambah dengan bunganya? Jawabannya tidak lain adalah rakyat. Melalui apa? Melalui beban pajak yang akan senantiasa dinaikkan besarannya dan diperbanyak jenisnya.


Inilah buah simalakama, jika pemerintah harus menetapkan anggaran defisit untuk menyelamatkan ekonomi rakyat, dalam jangka panjang  justru akan membebani rakyat. Namun jika pemerintah tidak berhutang, tentu ekonomi rakyat akan semakin terpuruk. Mana kebijakan yang harus dipilih? Inilah lingkaran setan dari ekonomi kapitalisme, yang  tidak pernah akan berujung  pangkal.


Sepanjang negeri ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis neoliberal, negara ini dipastikan tak akan pernah bisa keluar dari lingkaran setan tersebut, apalagi mampu mewujudkan  kesejahteraan. Yang terjadi justru negara semakin tergadai dan kehilangan fungsi asasinya sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Lebih dari itu, penerapan ekonomi kapitalis liberal ini justru membuka jalan penjajahan kapitalis global. Padahal Allah berfirman: “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TQS an-Nisa: 141)


Di sinilah urgensinya untuk segera melakukan dekonstruksi terhadap paradigma  bernegara, dari yang berorientasi kapitalisme liberal menjadi paradigma Islam. Karena hanya Islam yang memberi visi baru terhadap konsep bernegara dan kekuasaan. Bahwa fungsi negara atau penguasa dalam Islam adalah fungsi pengurusan dan perlindungan.


Pajak dalam sistem Islam juga ada, dikenal dengan dengan istilah dharibah. Dharibah memiliki arti memukul, mewajibkan/membebankan. Syaikh Abdul Qadim Zallum, mendefinisikan dengan “harta yang diwajibkan Allah kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di Baitul Maal kaum muslim untuk membiayainya.” (al-amwal fi Daulati al-Khilafah, hal:129)


Mengenai kewajiban dan pos yang wajib dibiayai dengan pajak ketika tidak ada dana di Baitul Maal, adalah jihad, mulai dari pembentukan pasukan yang kuat, pelatihan hingga pada level tinggi, menyiapkan persenjataan mutakhir dan lain-lain. Kemudian pengeluaran untuk fakir, miskin dan ibnu sabil. Ini termasuk ashnaf zakat, tapi jika di Baitul Maal, dana dari pos zakat tidak ada, maka kewajiban tersebut wajib dipikul oleh kaum muslim melalui instrument pajak yang bersifat insidental.


Selain itu pajak juga diperlukan untuk gaji tentara, pengawas negara, hakim, guru, dan semua pihak yang bekerja untuk mengurus kemaslahatan kaum muslim, juga untuk membangun infrastruktur atau fasilitas umum. Terakhir pajak diperlukan untuk biaya penanggulangan bencana alam, kecelakaan dan sejenisnya. Jika di Baitul Maal tidak ada dana, dan kaum muslim tidak bahu membahu menanggulanginya, maka akan menyebabkan terjadinya dharar.

Meski beban pajak itu menjadi kewajiban kaum muslim, tapi tidak semua kaum muslim menjadi wajib pajak. Pajak hanya diambil dari kaum muslim yang mampu, yang kelebihan harta setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proporsional (ma’ruf) sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut.


Dengan demikian, pajak dalam Islam tidak akan dirasakan  sebagai bentuk kezaliman. Bahkan pajak akan dipandang sebagai bentuk kontribusi warga negara yang berkelebihan harta atas urusan umat yang berimplikasi pahala dan kebaikan.


Demikian indah aturan Islam tentang negara dan kekuasaan. Dan bagaimana hubungan antara keduanya dengan rakyat sebagai pemilik kewarganegaraan. Dimensi ruhiyah yang ada pada aturan Islam tentang negara dan kekuasaan terbukti telah menghantarkan umat ini pada taraf kehidupan yang gemilang. Bahkan telah menjadikan umat Islam sebagai pionir peradaban selama berabad-abad lamanya.


Wallahu a’lam bish shawab.