Minol Bisnis Haram, Tapi Menggiurkan



Oleh : Marsitin Rusdi 

DPR kembali menggulirkan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol dengan dalih untuk menciptakan ketertiban dan menaati ajaran agama. Meskipun tidak ada data akademis yang menunjukkan jumlah kasus kriminalitas akibat minuman beralkohol. Namun rancangan undang-undang  tersebut mengalami pro kontra di masyarakat. Bahkan hingga beberapa fraksi dalam anggota dewan yang dianggap sebagai wakil dari rakyat, serta para tokoh agama angkat bicara. 

Sesungguhnya ada dugaan bahwa larangan yang di maksud hanya untuk membuat negara gaduh saja, bagaimana tidak? Undang-undang  yang dikeluarkan tidak melalui proses yang benar mengenai  maksud pelarangan tersebut. Jika betul -betul dilarang harus sampai dasar minol, maksudnya semua harus dilarang mulai dari, bahan, produksi, pengedar, konsumen sehingga minuman keras itu tidak lagi beredar di negeri ini. Bukan hanya hangat-hangat tai ayam seperti yang disampaikan beberapa tokoh intelektual. Karena, mereka mempunyai kepentingan terhadap perkembangan minol, bahkan Pemprof sendiri mempunyai bisnis barang haram tersebut.  

Dilansir dalam Bbcnews.com 13/11/ 2020, data pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019, jumlah yang oleh Stefanus disebut "besar bagi penerimaan Negara. Sementara, tahun lalu, DKI Jakarta yang memiliki saham perusahaan produsen bir, PT Delta Djakarta, mendapatkan lebih dari Rp 100 miliar dari deviden perusahaan itu. Pemerintah sendiri punya kepentingan bagaimana mau membuat larangan minol, ini yang penulis maksud hangat  hangat tai ayam. Sehingga alasan mereka sebatas kepentingan.

Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu pengusung RUU larangan minuman beralkohol, Illiza Sa'aduddin Djamal, berpendapat aturan itu penting demi menjaga ketertiban. "Minuman beralkohol bisa merusak kesehatan dan berakibat fatal terhadap hilangnya akal dan sebagainya. Dalam kondisi mabuk akan banyak kasus pemerkosaan dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan kasus-kasus lainnya yang berakibat fatal. "Yang kita inginkan adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman keras tersebut, jadi biar lebih tertib, dan ada ketentraman," ujar Illiza. Meski dia mengatakan demikian, naskah akademis RUU itu tidak mencantumkan data tentang berapa jumlah kasus kekerasan yang terjadi akibat konsumsi alkohol. 

Pendekatan undang-undang ini menurut Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonnesia (PGI) sangat infantil alias segala sesuatu dilarang. Padahal, kata dia, negara lain seperti Uni Emirat Arab mulai membebaskan minuman beralkohol untuk dikonsumsi dan beredar luas di masyarakat. Sebaliknya, Indonesia malah melarang hal yang mulai dibebaskan oleh negara lain alias mundur beberapa langkah ke belakang. Saya melihat pendekatan dalam RUU LMB (RUU Minol) ini sangat infantil, apa-apa dan sedikit-sedikit dilarang. Kapan kita mau dewasa dan bertanggung-jawab?" kata Gultom melalui pesan singkat. (CNN Indonesia, 13/11/2020)

Di sisi lain, Felippa Amanta, peneliti lembaga the Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), mempertanyakan urgensi DPR membahas RUU itu. Merujuk data WHO, Felippa mengatakan Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi alkohol paling sedikit di dunia. "Menurut kami, RUU ini sama sekali tidak ada urgensinya karena angka konsumsi alkohol di Indonesia sangat rendah, salah satu terendah di dunia. "Berdasarkan data WHO, beberapa tahun belakangan ini, Indonesia konsumsinya sekitar 0,8 liter per kapita. Kalau kita bandingkan dengan Asia Tenggara, yang angkanya 3,4 liter per kapita," kita juga masih jauh lebih rendah. 

Pembahasan kembali mandek karena adanya perbedaan pendapat antara pengusung RUU, yang ingin melarang minuman beralkohol, dan pemerintah yang menginginkan konsumsi alkohol tidak dilarang, tapi diatur. Bahkan saat ini, RUU itu kembali diusung oleh PPP, PKS, dan Partai Gerindra yang notabene adalah partai Islam, tidak membela dengan benar apa alasan pelarangan minol. 

Begitu juga dengan Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan mengisyaratkan bakal menolak Rancangan Undang-undang atau RUU Minuman Beralkohol. Firman juga mengingatkan ada persoalan keberagaman yang perlu diperhatikan. Dia mengatakan minuman beralkohol pun digunakan di daerah atau agama tertentu untuk kepentingan ritual. Seperti Bali, Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Utara.

Semua alasan yang dikemukakan oleh para tokoh baik agama atau partai dan intelektual hanya sebatas kepentingan dunia saja. Yakni kepentingan kelompok mereka dan hanya membuat alasan antara lain membunuh pariwisata, menjaga ketertiban, alasan ekonomi, keberagaman ada juga yang berpendapat bahwa minol Indonesia masih tergolong rendah dan lain-lain. Hampir semua hanya bicara angka ekonomi dan kepentingan golongan saja, tidak melindungi atau menyelamatkan umat dari perbuatan dosa, karena masih dalam sistem kapitalis demokrasi.

Berbeda dengan sistem Islam, karena Islam adalah satu-satunya sistem yang mampu menjamin kehidupan ekonomi yang bebas dari krisis. Sistem ini bermaslahat bagi seluruh umat manusia, baik muslim ataupun bukan. Hal demikian karena sistem Elekonomi Islam yang rinci telah dirancang Allah Swt. Sistem ekonomi Islam bisa sempurna karena dibuat oleh Sang Pencipta  berikut dengan aturan-aturannya untuk menuntun manusia.  Hanya Allah saya Yang Mahatahu atas apa yang menjadi problem makhluk-Nya, apa yang menjadi kebaikan bagi umat manusia dan apa yang menjadi keburukannya. Sebagaimana firman Allah yang artinya:

"Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui?" (QS al-Mulk [67]: 14)

Ketika Islam mengharamkan minol dan menyampaikan mudharatnya, hal demikian sudahlah pasti yang terbaik untuk manusia. Sehingga, pelarangan minol hanya bisa diterapkan jika sistem negara ini adalah sistem Islam, yang menerapkan syariat Islam, termasuk larangan minol. Sistem ekonominya pun berasaskan Islam yang juga memperhatikan komoditas apa yang akan diperdagangkan. Tidak hanya melihat keuntungan yang didapat. Jika komoditas itu haram, haram pula muamalat yang terjadi.


Bahkan sistem ekonomi Islam  tidak hanya melarang bisnis minol akan tetapi juga  bisnis-bisnis haram lainnya seperti diskotik, prostitusi, dan bisnis hiburan haram lainnya. Aturan yang tegas yang akan mengantarkan pada masyarakat  anti maksiat. Ditambah pelarangan pasar saham dan bisnis mengandung riba lainnya, akan membuat kehidupan manusia semakin produktif. Produktivitas yang tinggi dari masyarakat juga disertai penetapan peraturan yang sesuai syariat, seperti diharamkannya kepemilikan umum dikuasai swasta.

Hal demikian akan membawa masyarakat Islam menuju kesejahteraannya. Maka dari itu, kesejahteraan hanya bisa dirasakan masyarakat jika aturan Islam diterapkan di bumi ini.  

Wallahu alam bishshawab.