Oleh : Adibah Nur Fauziah

(Komunitas Penulis Bela Islam AMK)


"Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian beruntung." (TQS. Al-Maidah [5]: 90)


Minuman beralkohol (minol) telah jelas keharamannya. Namun masih ada yang berpendapat bahwa minol masih ada manfaatnya. Apalagi yang berbicara adalah sebuah badan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sebuah aturan atau Undang-Undang.


Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) pun dibahas kembali oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Polemik tentang RUU Minol kembali bergulir di tengah masyarakat. Tiga partai politik yang mengusulkan RUU tersebut untuk dibahas dan diputuskan, di antaranya anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra. Mereka beralasan bahwa hal itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol. 


Salah satu dari anggota Baleg DPR RI Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal juga membenarkan bahwa RUU ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya minuman beralkohol. Mampu menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari peminum alkohol. (news.detik.com,12/11/2020)


Pertanyaanya, apakah dengan diputuskannya RUU ini serta merta akan terwujud ketertiban dan ketenteraman di tengah masyarakat dari peminum alkohol? Mengingat industri minol tetap berdiri dan diizinkan untuk memproduksinya oleh negara. Meski dalam draf RUU pasal 7 disebutkan ada denda dan sanksi atas peminum minol, yaitu pidana penjara paling sedikit tiga bulan paling lama dua tahun. Atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp50 juta.


Apabila denda dan sanksi itu sanggup diterima oleh peminum, artinya para peminum sanggup membayar denda yang ditetapkan RUU, akankah memberi efek jera? Belum lagi, RUU ini merupakan deal-deal politik yang sarat dengan kepentingan para korporasi.Bagaimanapun juga saat ini antara pengusaha dan pembuat kebijakan yakni pemerintah maupun Baleg seirama alias saling mendukung dalam membahas segala hal yang berpeluang meraup keuntungan. Semisal pengusaha dibidang pariwisata yang telah banyak meraup untung dari penjualan minol. Alhasil, tidak akan mungkin semudah itu memuluskan RUU ini untuk diputuskan sebelum isinya tidak direvisi sesuai tujuannya.


Minol Bawa Untung bagi Negara


Bisa dipastikan bahwa RUU Minol tidak akan menutup pabrik-pabrik yang memproduksi minuman keras. RUU ini hanya mengatur distribusi dan konsumsi minol, artinya minol masih dapat dijumpai dan diperjualbelikan di negeri mayoritas muslim ini. Perlu diketahui publik bahwa pemasukan negara dari cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sangat besar, Rp2,64 triliun pada tahun 2020.


Dirilis dari money. kompas.com (13/11/2020), bahwa penerimaan negara dari peredaran MMEA pada tahun 2014 sebesar Rp5,298 triliun, tahun 2015 sebesar Rp4,556 triliun, tahun 2016 sebesar Rp5,304 triliun. Dan tahun lalu sebesar Rp3,36 triliun. Setiap rupiah yang dihasilkan dari peredaran MMEA menjadi pemasukan negara yang menguntungkan. 


Mendapat keuntungan yang sangat fantastis, para pengusaha minol tentu tak akan tinggal diam. Mereka akan meminta pemerintah agar tidak melarang minol secara total. Cukup awasi dan mengatur peredarannya saja. Meskipun harus melihat sebelah mata terhadap korban jiwa yang terus berjatuhan akibat minol. Karena keuntungan yang sangat menggiurkan, melarang total peredarannya hanya pepesan kosong semata. 


Salah besar jika masih berharap dari RUU ini, sama saja dengan berharap pada sistem demokrasi kapitalisme untuk menyelesaikan masalah minol. Artinya membiarkan semakin banyaknya korban nyawa berjatuhan akibat pembungkaman terhadap kerakusan dan keserakahan para kapitalis meraup untung dari bisnis minol.


Hal mustahil jika para pemangku kebijakan ikhlas memperjuangkan dan mengamankan nasib rakyat. Bisnislah yang sesungguhnya menyetir mereka. Realitas ini tidak bisa dinafikan, apalagi masyarakat yang telah terbiasa hidup dengan minol. Tetap akan selalu terbentuk faktor permintaan dan penawaran, sekalipun ada aturan yang diciptakan. Tetap akan ada permintaan secara ilegal. Inilah realitas masyarakat kapitalistik.


Dalam demokrasi yang selalu menjadi perhatian penting adalah untung ruginya jika memutuskan berbagai kebijakan. Asas manfaat menjadi hal yang diutamakan, jika ada yang menaruh harapan bahwa syariat dapat diterapkan dalam sistem demokrasi, bisa dikatakan ia sedang berupaya menyatukan air dengan minyak, sampai kapan pun mustahil bisa.


Keburukan minol tidak bisa dianggap remeh. Adanya pelegalan produksi, distribusi, penjualan dan konsumi minol jelas menyalahi syariat. Sudah sangat banyak fakta yang membuktikan bahwa minol menjadi sumber berbagai kejahatan dan kerusakan. Seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kecelakaan dan kejahatan lain yang nyata-nyata terjadi akibat para pelakunya terpapar efek buruk minol.


Kerusakan karena minol bukan untuk diperdebatkan lagi, juga tidak lagi pertimbangkan manfaat dari minol, apalagi harus mempertaruhkan jiwa manusia yang jelas diharamkan dalam Islam. Tidak pula dibutuhkan persetujuan siapapun untuk menerapkan larangan minol.


Larangannya termaktub dalam syariat Islam, aturan Allah Swt. sudah sangat jelas hanya demi kemaslahatan makhluk-Nya. Bahkan Islam menyebutkan peminumnya sebagai seseorang dengan perilaku setan. Mustahil orang yang melakukannya mendapatkan keberuntungan juga kebahagiaan. Sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah [5]: 90.


Islam Tegas terhadap Masalah Minol


Islam akan mencabut dan menguliti minol hingga ke akar-akarnya. Industri minol tidak akan diberi kesempatan untuk berdiri dalam negara yang menerapkan Islam kaffah, dan mustahil terjadi peredaran bebas atasnya. Sebab Rasulullah saw. dengan keras melaknat dalam hal minol sepuluh pihak, pemerasnya, yang meminta diperaskan, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya dan yang minta dibelikan. (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)


Ini merupakan hadis yang menunjukkan bahwa kesepuluh pihak tersebut telah melakukan tindak kriminal dan layak dijatuhi sanksi sesuai ketentuan syariah. Peminum khamr, sedikit atau banyak, jika terbukti di pengadilan, akan dihukum cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Anas ra menuturkan:


كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ باِلجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِيْنَ


“Nabi Muhammad saw. pernah mencambuk peminum khamr dengan pelepah kurma dan terompah sebanyak empat puluh kali.” (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud)


Selanjutnya, wajib disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat agar memahami dengan baik hadis Rasul saw.,


الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ وَهِىَ فِى بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِل


“Khamr itu merupakan induk segala keburukan. Siapa saja yang meminum khamr, Allah tidak menerima shalatnya selama 40 hari. Jika peminum khamr mati dan khamr itu ada di dalam perutnya maka ia mati dengan kematian jahiliyah.” (HR ath-Thabrani, ad-Daraquthni dan al-Qudha’i)


Demikian pula para sahabat nabi sekaligus khalifah telah mencontohkan sanksi yang diberikan pada peminum khamr, sebagaimana sabda Rasul saw.,


جَلَّدَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ، وَأبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وهَذَا أحَبُّ إِليَّ


“Rasulullah saw. pernah mencambuk (peminum khamr) 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunnah. Ini adalah yang lebih aku sukai.” (HR. Muslim)


Ketika Islam memberikan sanksi tentunya dengan efek jera. Siapa saja yang menjadi produsen dan pengedar khamr dijatuhi sanksi yang lebih keras dari peminumnya karena keberadaan mereka lebih besar bahayanya bagi masyarakat. 


Tentu kita akan berharap besar pada syariah untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan yang disebabkan minol. Apalagi terbukti para pemimpin Islam dalam khilafah tegas tanpa ampun memberi sanksi bagi semua yang terlibat dengannya.


Semakin jelas bahwa siapa saja yang menginginkan kebaikan dunia akhirat sudah pasti ia akan senantiasa berfikir agar penerapan syariat Islam bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat hingga negara. 


Tidak akan sedikit pun menjadikan segala aturan yang dihasilkan demokrasi sebagai solusi kehidupan. Karena semua aturannya penuh dengan kepentingan tertentu yang tidak manusiawi. Apalagi di dalam aturannya membawa manusia pada kesengsaraan dan menjauhkan dari syariat-Nya.  

Wallahu a'lam bishshawwab. [ANF]

 
Top